Nahkoda Moneter di Jalur Politik



Nahkoda Moneter di Jalur Politik


GUBERNUR bank sentral di negara manapun, pegang posisi strategis. Gubernur Bank Indonesia tidak terkecuali. Pantas, kursi orang nomor satu di BI kerap memanas setiap kali suksesi tiba waktunya. Terlebih, di Indonesia pergantian kursi Gubernur BI harus melalui uji kepatutan di DPR.

Bagi kandidat sendiri, kursi itu terasa wah. Gaji Gubernur BI jauh melebihi gaji Presiden. Total gaji take home pay (gaji pokok plus tunjangan-tunjangan) Gubernur BI Rp1,9 miliar per tahun atau Rp165 juta per bulan.

Sementara gaji deputi gubernur senior, Rp1,58 miliar per tahun atau Rp131 juta per bulan. Untuk gaji deputi gubernur Rp1,42 miliar per tahun atau Rp118 juta per bulan. Kandidat Presiden yang digodok DPR, berarti harus melewati jalur politik.

Di sinilah tarik ulur kepentingan tidak terhindarkan. Sejak awal, Fraksi PDI-Perjuangam DPR paling frontal menolak Agus Martowardoyo dan Raden.

Belumlah digelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), fraksi terbesar kedua DPR itu langsung menolak.

Suara-suara menolak sebelum uji kelayakan, dianggap tidak pantas. “Seharusnya. ditunggu setelah fit and proper test. Penolakan kedua calon lebih berat aspek politik dari kemampuan dari calon,” kata Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Erman Rajagukguk.

Anggota Fraksi Demokrat, Max Sapacua, juga mempertanyakan penolakan dini itu. “Ada apa rupanya? Apa parameter menolak calon Gubernur BI padahal belum dilakukan fit and proper test?” tutur Max. Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan mengatakan Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDS tetap konsisten menolak keputusan Komisi XI yang menolak dua calon Gubernur BI.

“Namun, kami tetap menghormati keputusan itu,” ujarnya. Tapi, tudingan mempolitisasi dibantah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Maruarar Sirait. Dia menegaskan, PDIP tidak mempolitisasi pemilihan gubernur BI. “Yang mempolitasasi siapa? Kalau subyektif tentu tidak ada yang mendukung. Kalau asal menolak, tentu juga siapa yang mendukung. Kita obyektif yang disampaikan sehingga mendapatkan dukungan,” katanya.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih menyatakan, semua pihak perlu membuka dialog. Dengan komunikasi diharapkan resistensi dalam pemilihan nahkoda bank sentral dapat mengendur.

Salah satunya, kubu partai yang mendukung dan yang menolak bertemu. Pengamat ekonomi dan perbankan Ichsanuddin Noersy, menyarankan agar partai koalisi pemerintah di DPR melakukan konsolidasi agar calon gubernur BI sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang bisa menjawab perekonomian Indonesia ke depan.

Menurut Sri, jabatan gubernur BI memerlukan keahlian dan pengalaman, serta menguasai di bidangnya. “Jika tidak, akan berbahaya, karena menjaga stabilitas keuangan dan moneter tidak mudah,” katanya.Sesuai ketentuan Pasal 41 UU No 3 Tahun 2004 Tentang BI, Ayat 1 menjelaskan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Jika calon tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru. Jika calon yang kedua tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur BI untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur BI.

Penolakan DPR terhadap dua calon Gubernur BI mengundang keheranan Presiden. Kepada wartawan Indonesia di Fairmont Hotel, Dubai, Rabu (19/3) lalu, Presiden mengatakan, ingin tahu apa alasan penolakan DPR atas calon yang disampaikan, Raden Pardede dan Agus Martowardoyo.

“Sejauh ini persoalan berada di DPR. Agar saya bisa mengajukan calon yang baru, tepat, menurut undang-undang pula, saya harus mengerti mengapa kedua calon itu ditolak,” jawab Presiden.

Menurut Kepala Negara, rakyat perlu mengetahui alasan penolakan itu karena demokrasi meniscayakan keterbukaan dan akuntabilitas. Karenanya, Presiden pun menunggu surat balasan dari Ketua DPR tentang alasan penolakannya. Setelah itu, Presiden akan melakukan langkah berikutnya sesuai dengan undang-undang dan mekanisme atau sistem yang berlaku.

Soal alasan penolakan, wilayah tak dipahami pemerintah. Itulah pula yang dirasakan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang bertindak selaku Menteri Sekretaris Negara ad interim. “Ya harus tahu (alasan penolakan DPR), supaya nanti dapat memilih seperti yang dimaksudkan,” kata Sudi kepada Jurnal Nasional.

Sudi kini sedang menyusun memo kepada Presiden untuk melaporkan surat penolakan DPR. “Meski kecewa, Presiden menghormati keputusan itu,” katanya. DPR sudah menyerahkan surat resmi via Sekretaris Negara, Rabu pekan silam. DPR berharap, surat resmi itu sudah dijawab hari ini, Selasa (25/3). Sementara Presiden sudah mengirimkan surat ke DPR, Minggu (223/3), yang berisi pemintaan penjelasan.

Anggota Komsi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, kedua calon itu tidak pas menduduki posisi gubernur bank sentral. Menurut dia, PDI Perjuangan menginginkan Gubernur BI yang pengalaman di bidang makro ekonomi dan moneter, memiliki akses internasional dan nasional, dan independen dari pemerintah.

Gubernur BI juga harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dan DPR, serta siap pakai dalam menghadapi krisis global yang sudah terjadi. “Kedua sosok tersebut tidak layak. Kami sudah sampaikan itu,” kata Maruarar kemarin. Tanpa menyebut nama, Maruarar mengatakan, banyak sosok yang memiliki kriteria untuk menjadi Gubernur BI.

Sementara Presiden punya alasan lain memunculkan kedua nama tersebut. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden sudah mempertimbangkan dengan matang dua nama calon Gubernur BI tersebut. Keduanya dinilai punya rekam jejak yang mumpuni di bidang moneter.

Agus misalnya dikenal sebagai banker yang tahu seluk beluk perbankan. Dia pernah sukses sebagai Dirut PT Bank Mandiri Tbk menggantikan Eduard Cornelis William Neloe yang menjadi tersangka dalam kasus kredit macet.

Di bawah kepemimpinan Agus, kinerja Bank Mandiri terus membaik. Hingga September 2007, Mandiri meraup laba setelah pajak Rp3.179 miliar dan kredit macet turun menjadi 3,3 persen. Dibanding 2006 laba hanya Rp1.187 miliar dan kredit macet 13,6 persen.

Agus juga pernah menjadi Dirut Bank Exim, Presiden Direktur Permata Bank, dan Dirut Bank Bumiputera. Sementara Raden sangat kapabel dalam kebijakan makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Dia pernah menjadi tim penasehat Menteri Keuangan dan menjadi tim pembantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk infrastructure financing. Dia juga ekonom di Danareksa.

Tak mudah segera menetapkan nama kandidat Gubernur BI yang baru seperti yang diinginkan DPR. “Presiden tidak begitu saja (mengajukan calon baru),” kata Sudi. Mantan Pangdam Brawijaya ini mengatakan, ditetapkannya Agus dan Raden telah melewati proses panjang. Dalam proses seleksinya, kata Sudi, harus dengan perangkat yang ada.

Jangan Dipolitisasi

Pelaku usaha mengharap, ajang suksesi Gubernur BI tidak dipolitasasi. Franki Sibarani, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) di Jakarta mengatakan, kepentingan politik harus dijauhkan dalam pemilihan Gubernur BI.

Pelaku usaha, kata dia, amat mengharap Gubernur BI tetap independen, transparan, dan kapabel dalam memimpin bank sentral, dan mampu mendesain regulasi yang mendukung bisnis.

Pelaku usaha juga mengharap pemerintah dan DPR segera menetapkan Gubernur BI definitif. Tidak berlarut-larut lantaran tarik ulur kepentingan politik. “Saat ini, kita masih wait and see dalam berinvestasi dan memperluas rencana usaha,” katanya.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo menyatakan, penetapan Gubernur BI sesegera mungkin dinilainya sangat penting terkait stabilitas ekonomi makro di tengah tekanan krisis ekonomi global saat ini.

Dia khawatir jika ada friksi dalam pemilihan gubernur bank sentral, sehingga penetapannya terus mundur, maka kalangan usaha akan kehilangan momentum menarik investor asing yang mulai melirik kembali Indonesia sebagai tujuan investasi.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih juga mengharap agar tidak mengendepankan pertimbangan politis dalam menentukan Gubernur BI. Menurut dia, jabatan Gubernur BI memerlukan keahlian dan pengalaman, serta menguasai di bidangnya.

“Jika tidak, akan berbahaya. Karena menjaga stabilitas keuangan dan moneter tidak mudah,” katanya. Pengamat ekonomi dan perbankan Ichsanuddin Noersy mengingatkan acuan dalam menentukan Gubernur BI pasal 7 UU 3 tahun 2004 tentang Moneter yang diaplikasikan dengan arsitektur perekonomian Indonesia ke depan.

Bukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 yang sudah tidak berlaku, tetapi direalisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). “Itulah yang harusnya dipakai sebagai takaran,” kata Noersy.

Selain itu, tambahnya, calon gubernur harus punya wibawa di pasar uang, dan berani menegur bank asing yang semena-mena di dalam negeri. Gubernur BI juga harus memiliki kapasitas dalam pembangunan kebijakan moneter yang cerdas, bijaksana, sekaligus tangan besi dalam menghadapi serakahnya pasar yang liar.

“Memang harus cerdas, dan tangan besi. Tidak dapat patuh begitu saja terhadap pasar yang serakah dan liar,” tegas Noersy. Menurut dia, sosok yang memiliki kapasitas tersebut banyak ada di Indonesia. Namun, Noersy tidak bersedia menyebut sosok yang memenuhi kriteria tersebut.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s