Debat, atau Kembali ke Beleid Lama


Debat, atau Kembali ke Beleid Lama


KEBUNTUAN masih membayangi kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR. Lobi alot yang digelar di salah satu hotel di Jakarta terkait dengan isu-isu krusial dalam draf RUU tersebut Senin hingga Selasa malam (25-26/2) tak juga mencapai kesepakatan. Akibatnya, payung hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang dijadwalkan Selasa (26/2) disahkan lewat Rapat Paripurna DPR, kembali molor.

Atas permintaan forum lintas partai, Ketua DPR Agung Laksono setuju membuka Rapat Paripurna RUU Pemilu hari ini (28/2), untuk diambil keputusan meski lewat voting. Perdebatan tak membuahkan kesepakatan itu terkait dengan pembahasan sejumlah isu-isu krusial seperti penghitungan sisa suara, alokasi kursi tiap daerah pemilihan, penentuan calon terpilih, dan electoral threshold atau parliamentary threshold. Rapat itu hanya mencapai kesepakatan terkait sistem proporsional terbuka.

Kita tunggu saja, apakah hari ini para wakil rakyat dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Sejumlah pihak menyesalkan mandegnya penyelesaian RUU tersebut. Perdebatan antarpolitikus tak kunjung selesai bukan kali pertama. RUU Pemilu, sedianya dijadwalkan selesai Desember 2007.

Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Centro) Hadar Navis Gumay, mengingatkan DPR agar menghentikan perdebatan terkait dengan kepentingan politik masing-masing dalam pembahasan RUU tersebut. “Idealnya lupakan dan kembalikan saja hal hal yang tidak perlu diubah. Daerah Pemilihan (Dapil) misalnya, sudahlah tidak perlu diubah. Jadi tinggalkan hal hal yang memang selama ini sulit diputuskan karena sangat terkait dengan kepentingan,” Hadar mengingatkan.

Jika pembahasan RUU Pemilu terus mandeg, lanjutnya, maka resikonya jauh lebih besar. Penyelenggaraan Pemilu akan terganggu karena waktunya sudah sangat mepet. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berkali-kali mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut.

Bagi KPU, UU Pemilu adalah payung hukum bagi penyelenggaraan Pemilu. “Yang penting DPR harus segera menyelesaikan RUU Pemilu,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kemarin. Mandegnya pembahasan banyak terkait sulitnya mempertemukan kepentingan parpol, pemerintah, DPD dan pihak lainnya yang terlibat dalam pemilu.

Angka Psikologis

Soal dapil, misalnya, pembahasan mengerucut jadi dua opsi di internal DPR. Apakah kursi per dapil berjumlah 3-10. Atau jumlah kursi 3-10 dengan pembatasan delapan kabupaten/kota per dapil.

Pemerintah tetap pada opsi 3-12 kursi sesuai draf yang diajukan. Alasannya,jika mengubah perhitungan dapil akan menjadi persoalan cukup besar. “Tapi kalau memang KPU sudah siap, dan tidak perlu terlalu banyak persyaratan lain-lain, ya silakan saja,” kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Bagi pemerintah, 10 merupakan angka psikologis. Daerah yang dapilnya melebihi 10 harus diubah semua. Perubahan dapil itu berarti membuat KPU memikir ulang lagi daerah pemilihan yang ada. “Untuk mengubah itu harus memperhatikan letak geografis, adat istiadat, kondisi lingkungan. Itu semua harus dipelajari. Yang jelas kita lihat perkembangan perubahan yang ditetapkan DPR,” kata Mardiyanto.

Mengubah dapil di tingkat DPR sih ngga banyak masalah. Tapi dapil di tingkat DPRD provinsi, kota dan kabupaten, jelas makan waktu lama. Pemerintah dan DPR optimistis pembahasan RUU Pemilu bisa diselesaikan hari ini, meskipun pembahasannya berjalan alot dan mengalami penundaan.

“Voting juga bisa dilakukan, tapi memang sebaiknya tidak dengan voting. Peran pemerintah tentu untuk menyelesaikan RUU ini, dan tegas tidak masuk ke dalam voting itu. Karena kalau kita masuk dalam voting itu, berarti ada satu keberpihakan padahal kita tidak,” kata Mardiyanto.

Tapi, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) menilai, voting hanya menguntungkan partai besar, dan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, hasilnya nanti menambah permasalahan. Dia mencontohkan, soal alokasi kursi 3-10 tetapi dapil dibatasi menjadi delapan kabupaten.

”Bagaimana nanti, praktiknya di lapangan jika tidak matching. Misalnya ada suatu daerah yang kabupatennya ada 17, asumsinya kan harus dibagi dua kabupaten tersebut karena maksimalnya delapan kabupaten untuk satu dapil. Kalau dibagi dua, maka hanya ada 16 kabupaten, maka satu kabupatennya kita masukan ke mana? Itu kan jadi masalah,” ujarnya.

Ray tidak mempermasalahkan perdebatan di DPR. Namun, lantaran sudah darurat, dia mengusulkan agar segala kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan RUU itu diserahkan ke KPU. ”Kita off saja perdebatan. Apa yang telah kita capai dalam UU itu ya diserahkan saja ke KPU. Atau, perdebatan diteruskan, tapi pelaksanaan Pemilu kembali ke UU yang lama,” kata Ray.

Menurut Ray, beleid lama yang mengatur dapil 3-12, implikasinya akan sama saja dengan usulan dapil 3-10 yang sekarang diperdebat DPR. “UU lama memang harus direvisi, tapi kalau sudah darurat begini, pakai saja dulu UU itu. Kalau kita memaksa sesuatu revisi sama buruknya, ya tidak ada untungnya juga,” katanya.

Beban KPU
Perubahan UU Pemilu memaksa KPU harus melakukan perubahan peraturan yang dibuat. Hafiz mencontohkan banyaknya peraturan pelaksanaan di lapangan yang telah dibuat KPU periode sebelumnya yang harus disesuaikan kembali dengan UU Pemilu yang baru. Lantaran beban yang sudah menumpuk, Hafiz mengharap, perubahan UU Pemilu tidak begitu mendasar sehingga memudahkan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu.

“Jika terjadi perubahan yang mendasar, maka akan memakan tenaga dan waktu. Setiap perubahan juga membutuhkan sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi, memerlukan waktu yang lama, bukan sehari dua hari, bisa berbulan bulan, bahkan bisa sepanjang persiapan dan pelaksanaan pemilu,” katanya.

KPU juga mengharap, perubahan UU Pemilu tidak justru menambah tugas dan pekerjaan yang berat kepada KPU yang juga dihadapkan pada persiapan pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah.

Di tahun 2008 ini, sedikitnya ada 160 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar. Rinciannya, 13 pilkada gubernur, 112 pilkada bupati dan 35 pilkada wali kota. Tentu bukan perkara mudah menyukseskan pilkada. Kisruh Pilkada di tahun 2007 menjadi bukti betapa ruwetnya menggelar pilkada.

Selain itu, KPU juga dihadapkan pada proses persiapan pergantian keanggotaannya sepanjang tahun 2008, baik KPU propinsi, kota dan kabupaten yang berbarengan dengan pelaksanaan pilkada dan persiapan tahapan Pemilu.

“Kalau perubahan UU itu menambah beban yang dipikul KPU, maka tentu akan berat bagi KPU, sementara di sisi lain anggaran kita selalu dipersoalkan,” kata Hafiz. Terkait dengan persoalan itu, Hadar mengingatkan KPU agar mengurangi beban kerja tambahan, seperti menunda rekrutmen KPUD.

Sandera Demokrasi

DEBAT RUU Pemilu ditanggapi minor. Perdebatan itu dinilai tidak terkait dengam perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi. Melah sebagian kalangan curiga, adu argumen tak lebih dari bagaimana partai politik (parpol) memperjuangkan kepentingannya.

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) menilai, perdebatan yang terjadi hanya untuk kepentingan politik pribadi. “Sebetulnya, mereka bisa kompromi kalau tensi kepentingan partainya diturunkan. Tapi sulit, jadi perlu desakan publik,” katanya.

Para politikus itu, berusaha mencari celah mempertahankan masa kekuasaan dengan cara menyalahkan kelemahan sistem yang ada. “Politikus partai berpikir memperpanjang masa kekuasaan. Karena tidak laku lagi di masyarakat,” kata Ray.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampouw menilai, tertundanya pengesahan RUU Pemilu karena DPR lebih mengedepankan kepentingan partai politik.

Menurut dia, pembahasan RUU Pemilu yang semestinya mengakomodir kepentingan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Pemilu, justru menjadi ajang politikus memperjuangkan kepentingan partai, bahkan kepentingan pribadi para anggota DPR.

“DPR telah menyandera pemilu dan demokrasi. Ini sangat mengecewakan, karena DPR semestinya menjadi aktor penunjang demokrasi, malah menjadi penghambat demokrasi dan pemilu,” tegasnya. JPPR mendesak DPR agar segera menyelesaikan RUU tersebut sampai Februari ini. Jika sampai bulan ini belum juga selesai, maka sebaiknya KPU mengunakan UU lama yakni UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Centro) Hadar Navis Gumay menilai, dapil tidak perlu diubah. Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan jumlahnya 3-6 kursi per dapil dari 3-12 kursi per dapil. Dengan memangkas jumlah kursi tersebut, kedua parpol besar itu bisa menggenjot perolehan suara.

Sementara bagi partai kecil, usulan itu akan memangkas kursinya di DPR sehingga muncul penentangan. ”Opsi yang ditawarkan Golkar dan PDIP tersebut tidak krusial bagi perbaikan demokrasi. Opsi tersebut merupakan bentuk arogansi partai besar yang ingin membunuh partai kecil,” katanya Ketua DPP Partai Bulan Bintang Yusron Ihza Mahendra.

Revisi RUU Pemilu, lanjutnya, harusnya diarahkan agar Pemilu 2009 bisa berlangsung lebih demokratis dibandingkan Pemilu 2004.Pengamat hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana menilai, DPR telah melakukan pembajakan politik legislasi dalam pembahasan RUU Pemilu.

Ia mencontohkan upaya DPR untuk menangkal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan masuknya calon perseorangan dalam bursa Pilkada. “Itu sangat luar biasa, parpol coba-coba mengeram keputusan Mahkamah Konsitutsi (MK). Dengan jelas mereka (DPR) coba mengakal-akali keputusan MK.”

Denny juga menyesalkan politikus parpol di DPR untuk masuk ke DPD dengan mempermudah segala persyaratan bagi mereka. ”Sekarang parpol bisa masuk ke DPD, jadi mereka tabrak tuh UUD. Bahkan, kalau sudah jadi anggota DPR, tidak perlu lagi memenuhi syarat tandatangan lagi. Tapi, langsung bisa mendaftar menjadi anggota DPD. Padahal masing-masing anggota DPR itu daerah pemilihannya hanyalah kabupaten padahal DPD itu provinsi. Jadi, ada pembajakan politik legislasi yang terang sekarang,” ujarnya.

Perilaku politisi di DPR itu, lanjut Denny, membuktikan parpol tidak ada semangat untuk membangun sistem pemilu yang baik ke depan. Bagi KPU, apapun hasilnya, RUU Pemilu harus segera disahkan. “Apapun hasilnya, yang penting, DPR segera selesaikan dululah RUU Pemilu,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Penegasan KPU agar DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu bukan kali pertama. Tapi, sudah berkali-kali. Bagi KPU, UU Pemilu adalah payung hukum untuk menyelenggarakan Pemilu. Lantas, bagaimana jika DPR tak mampu menyelesaikan. Jika pembahasan terus molor, mau tidak mau, KPU akan mengacu pada UU lama, yakni UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terhambatnya penyelesaian RUU telah menghambat kerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo Wahyu Setiawan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s