Kejar Target Pemilu Mepet

 

 

TUGAS berat menghadang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan Daerah (KPUD) di tahun 2008 ini. Selain harus berjibaku dengan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang makin mendekat, lembaga tersebut juga harus mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah.

Di tahun 2008 ini, sedikitnya ada 160 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan rincian 13 Pilkada gubernur, 112 pilkada bupati dan 35 pilkada walikota.

Bukan perkara mudah menyukseskan Pilkada. Pasalnya, Pilkada yang berlangsung selama ini selalu diwarnai polemik. Ketidakberesan penyelenggaran Pilkada kerap memunculkan gugatan hukum hingga pengerahan massa.

Dalam rentang penyelenggaran Pilkada sejak 2005, sedikitnya ada 174 daerah yang dihadapi persoalan sengketa pilkada di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukan mustahil, kisruh sengketa hasil Pilkada di tahun 2008 akan lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Masalah itu akan makin menambah beban KPU dan KPUD. Jika masalah pelik itu muncul, maka dikhawatirkan penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak akan berlangsung dengan baik.

Pilkada di tahun 2008 dinilai sejumlah kalangan adalah cermin penyelenggaraan Pemilu 2009 karena jika dikalkulasikan secara total, ada sekitar 50 persen penduduk Indonesia akan menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin di daerahnya.

Artinya, sukses tidaknya Pemilu 2009 sangat tergantung kesuksesan penyelenggaraan pilkada di tahun 2008.

”Kalau pilkada begitu banyak yang digelar 2008 ini mengalami persoalan yang sama dengan yang terjadi di 2007 dan mengalir ke tahun 2009, maka akan mengganggu agenda nasional yakni Pemilu 2009,” ujar Indra J Piliang, Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta beberapa waktu lalu.

”Jadi, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada 5 April 2009, sementara ada banyak sengketa pilkada di kabupaten dan propinsi. Apa yang akan terjadi. Berarti persiapan Pemilu di tempat berlangsungnya konflik pascapilkada, tidak bisa dijalankan,” Indra mengkhawatirkan.

Apa yang dikhawatirkan Indra tersebut tak bisa ditampikan begitu saja. Persoalan Pilkada di tahun 2008 dipastikan akan menguras konsentrasi KPU dan KPUD, sementara di sisi lain KPU mempunyai tugas berat untuk menyiapkan Pemilu 2009.

Setumpuk beban ada dipundak KPU dan KPUD dalam menyukseskan Pemilu 2009. Dalam agenda nasional itu, KPU setidaknya harus menyiapkan pembentukan Bawaslu, seleksi KPUD, verifikasi data pemilih dan sebagainya.

Hingga saat ini, tugas tersebut belum dilaksanakan karena hingga kini belum tuntas pembahasan RUU Pemilu. Payung hukum penyelenggaraan Pemilu yang sudah masuk ke DPR itu, hingga kini tak juga selesai.

“Kami sungguh prihatin jika RUU tersebut belum juga selesai. Jika terlalu lama dipastikan akan menggangu penyelenggaraan Pemilu 2009,” tegas Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay di Jakarta, akhir pekan lalu.

RUU Pemilu harusnya sudah rampung sesuai target yang telah ditentukan DPR yakni Desember 2007. Namun, alotnya perdebatan antarpolitisi di Senayan untuk meraup keuntungan politik dalam di Pemilu 2009 menjadi bianglala mandeg penyelesaian RUU tersebut.

Perdebatan alot terjadi antara parpol besar dengan parpol kecil dalam penentuan jumlah kursi di Dapil. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan jumlahnya 3-6 kursi per dapil dari 3-12 kursi per dapil. Dengan memangkas jumlah kursi tersebut, kedua parpol besar itu bisa menggenjot perolehan suara.

Sementara bagi partai kecil, usulan itu akan memangkas kursinya di DPR sehingga muncul penentangan. “Opsi yang ditawarkan Golkar dan PDIP tersebut tidak krusial bagi perbaikan demokrasi. Opsi tersebut merupakan bentuk arogansi partai besar yang ingin membunuh partai kecil. tidak demokratis,” katanya Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusron Ihza Mahendra.

Revisi RUU Pemilu, lanjutnya, harusnya diarahkan agar Pemilu 2009 bisa berlangsung lebih demokratis dibandingkan Pemilu 2004. Perdebatan tersebut agaknya sulit mencapai kesepakatan.

Hadar mengusulkan agar DPR melakukan pemungutan suara (voting) sehingga Februari 2008 RUU tersebut sudah selesai. “Harus kelar, bagiamana pun caranya. Sudahilah hal-hal yang terkait dengan kepentingan.”

Pembahasan RUU Pemilu memang telah membetot perdebatan di Panitia Khusus (Pansus) DPR. Politisi DPR yang berasal dari parpol punya banyak kepentingan dalam pembahasan RUU terkait dengan daerah pemilihan, jumlah kursi setiap daerah pemilihan, penentuan calon terpilih, konversi sisa suara terkait ambang batas suara (parliamentary threshold atau electoral threshold dan tata cara pemilihan.

Namun, DPR tidak bisa terus terusan berdebat. DPR harus segera menyelesaikan RUU tersebut karena kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaran Pemilu amat terkait dengan UU Pemilu.

Menurut Anggota KPU I Gusti Putu Artha, sebelum RUU Pemilu rampung, pihaknya tak bisa menuntaskan tugas penting jelang Pemilu 2009 seperti verifikasi parpol dan pemutakhiran data pemilih. Sementara KPU dan Depdagri dikejar target agar melaksanakan verifikasi Parpol dan pemutahiran data pemilih pada April 2008.

Kompilasi UU Pemilu

Tradisi bongkar pasang UU Pemilu harus segera diakhiri. Gonta-ganti pasal dan ayat dalam UU tersebut yang biasa dilakukan lima tahun sekali hanya menguras energi. Perdebatan seputar revisinya pun hanya sekedar kepentingan politis, bukan pada subtansi.

Akibatnya, penyelesaian RUU Pemilu pun tak juga selesai hingga melewati deadline. Pembahasan RUU Pemilu yang sekarang dibahas DPR misalnya. Hingga kini, politisi di Senayan belum juga merampung RUU tersebut.

Padahal, Pemilu 2009 makin mendekat. Janji Panitia Khusus (Pansus) DPR yang akan menyelesaikan Desember 2007 lalu, nyatanya mundur.

Alotnya perdebatan antarpolitisi di Senayan terkait dengan daerah pemilihan, jumlah kursi setiap daerah pemilihan (Dapil), penentuan calon terpilih, konversi sisa suara terkait ambang batas suara (parliamentary threshold atau electoral threshold) dan tata cara pemilihan.

Lambannya DPR dalam menyelesaikan UU Pemilu dikhawatirkan akan menggangu penyelenggaraan Pemilu 2009.

“Kita mengingatkan bahwa sukses Pemilu menjadi tanggungjawab bersama. Perlu ada pressure kepada segenap stakeholder yang mempunyai ruang dalam menyelenggarakan Pemilu. Persoalan tak hanya di wilayah KPU semata, namun juga ada stakeholder lain,” kata Putu di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mencermati realitas tersebut, Saldi Isra, Pengamat Politik Universitas Andalas mengusulkan agar perlu dibuat kompilasi UU Pemilu. Dengan demikian, penyelenggara Pemilu tak lagi harus sibuk mengurusi revisi UU Pemilu saat pesta politik lima tahunan akan digelar.

Subtansi kompilasi UU Pemilu, kata Saldi, menggatur mengenai mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres), pemilihan anggota DPR dan DPRD, pemilihan kepala daerah, serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan Pilkada. Pembahasannya juga dapat dibicarakan secara maraton dalam waktu yang panjang. Sementara masa berlakuknya, bisa lima hingga enam kali Pemilu.

“Jadi kita tidak lagi menghabiskan energi jika setiap pemilu kita harus merevisi UU Pemilu, revisi UU Parpol, dan segala macamnya, yang membuat kita repot. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam agenda pembahasan UU Pemilu lima tahunan.”

Saldi menambahkan, pentingnya kompilasi UU Pemilu sekaligus menghindari munculnya alternatif menjawab permasalahan Pemilu yang sifatnya mundur ke belakang, dan bertolak belakang dengan demokrasi.

Dia mencontohkan berkembangnya wacana agar gubernur diangkat oleh Presiden, atau gagasan agar kepala daerah tidak usah dipilih, tetapi langsung ke model yang ada sebelumnya yakni diangkat DPRD. “Ini cara berpikir yang tidak cerdas. Tidak demokratis. Kalau ada problem hari ini, maka problem itu yang harusnya dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Saldi menyerukan kepada Presiden, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), pengamat, pengacara dan sebagainya untuk bersama-sama memikirkan desain kompilasi UU Pemilu ke depan.

Pengamat hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Danny Indrayana sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, Indonesia memerlukan adanya kesinambungan UU Pemilu agar tidak lagi harus sibuk dan bolak-balik pembahasan peraturan. “Ada baiknya kita perjelas, jangan kita maju ke pemilihan tidak langsung (menjawab permasalahan Pemilu, red).”

Masalahnya, usulan tersebut kurang begitu direspon kalangan politisi di DPR dan pemerintah. Denny melihat ada gelagat buruk DPR untuk mematikan demokrasi lewat modus politisasi legislasi. Dia mencontoh betapa arogannya politisi partai yang menghalau gerak calon independen dalam pembahasan aturan pilkada perseorangan yang tengah dibahas DPR.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional calon perseorangan untuk dipilih dalam Pilkada.

Keputusan MK tersebut membuka pintu masuk bagi calon perseorangan agar dapat bertarung dalam Pilkada. Namun, tak mudah bagi calon perseorangan dapat segera bertarung dalam Pilkada. Pasalnya, politisi partai politik di legislatif dan eksekutif yang berwenang menindaklanjuti keputusan MK merapat menghalangi ruang gerak masuknya calon independen dalam pertarungan politik merebut kekuasaan.

Salah satu upaya penjegalan tersebut adalah memberlakukan syarat 15 persen suara bagi calon independen yang akan pentas di Pilkada. Syarat itu dianggapnya adil karena juga diberlakukan bagi calon dari partai politik. Kesamaan hak tersebut tengah diatur lewat revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Itu sangat luar biasa. Teman-teman parpol coba-coba mengerem keputusan MK secara terang-terangan, dengan cara mengakal-akali keputusan MK,” kata Denny.

Dia juga menyesalkan arogansi politisi parpol yang ingin masuk ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, ada usulan di DPR yang menyatakan kalau sudah jadi anggota DPR, bisa langsung mendaftar menjadi calon DPD, tanpa perlu lagi memenuhi syarat seperti pengumpulan tandatangan.

“Ini pembajakan politik legislasi yang terang sekarang. Sangat luar biasa. Itu membutikan parpol tidak ada semangat untuk membangun sistem Pemilu yang baik ke depan,” ujarnya.

Denny menekankan pentingnya sistem yang strategis dalam penyelenggaran Pemilu dan pilkada karena saat ini begitu banyak daerah yang akan menggelar perheletan politik tersebut. ”Bayangkan, kalau dihitung-hitung ada banyak, bahkan katanya dalam 3 setengah hari ada pilkada. Dalam satu tahun, ada seratusan lebih pilkada,” ujar Denny.

Ia mengusulkan agar Pemilu dibagi tingkat nasional dan tingkat lokal. Untuk pemilihan tingkat nasional yang berlangsung lima tahun sekali diarahkan untuk memilih Presiden dan Wapres, DPR dan DPD. Sementara isu lokal ditarik dalam pemilu lokal per propinsi. “Jadi, didalam lima tahun ada dua pemilu di tingkat nasional dan lokal. Kalau dalam Negara kita ada 33 propinsi, maka 33 pemilihan lokal, plus pemilihan nasional, maka hanya 34 kali pemilu.”

Menurut Denny, mekanisme tersebut perlu ditimbang karena bisa menjadi alternatif untuk efisiensi penggunaan anggaran. Namun, yang lebih penting, katanya, penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi ajang pendidikan politik bagi rakyat.

Denny menilai, sejak Pilkada tahun 2005 digulirkan, sudah banyak pendidikan politik yang didapat rakyat. ”Ini luar biasa mengakselerasi dan mempercepat pendidikan politik bagi rakyat. Itu tidak dilakukan Orde Baru. Tetapi selama tiga tahun pilkada kita melihat itu.”

Denny tidak sepakat jika masalah yang muncul saat Pilkada dijadikan alasan untuk kembali menerapkan mekanisme Pilkada tidak langsung. ”Saya mendorng kita bersabar demi masa depan, dengan sambil memperbaiki tatanan kepemiluan seperti masalah sengketa pilkada dan sebagainya, tetapi tidak mengubah sistemnya kembali dengan penunjukan,” ujarnya.

Apalagi, katanya, tak semua Pilkada bermasalah. Dia menilai, permasalahan Pilkada yang muncul di beberapa daerah cepat atau lambat akan berubah karena masyarakat dengan sendirinya letih dihadapkan konflik. Dia mencontohkan Pilkada di Malut yang diberitakan berdarah-darah, padahal sebenarnya tidak parah. Riak-riak kekecewaan hanya disuarakan ratusan orang saja.

Karenanya, Denny tidak sepakat jika timbul wacana penunjukan kepala daerah seperti gubenur yang diangkat Presiden. Menurut ia, kalau bupati dan walikota dipilih oleh rakyat, sementarea gubenur diangkat Presiden, maka makin kehilangan legitimasinya di depan bupati dan walikota. ”Nanti walikota dan bupati bilang, kami dipilih oleh masyarakat, anda kan dipilih Presiden. Bagaimana pun itu akan lebih legitimate kalau dipilih langsung oleh masyarakat daripada Presiden.”

Validitas Data

Persoalan yang meradang KPU tak hanya itu. Masalah lain tak kalah pelik adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Putu, DPT Nasional untuk Pemilu 2009 yang diamanahkan dalam UU No.22 Tahun 2007 adalah penjumlahaan seluruh DPT Pilkada sekarang. Masalahnya, DPT Pemilu 2009 yang disusun berdasarkan DPT pilkada di provinsi seluruh Indonesia itu dikhawatirkan dapat memunculkan sengketa hasil Pemilu lantaran carut marut.

“Wajahnya akan sama (bermasalah, red). Titik rawannya disitu. Ini rawan gugatan. Itu bisa mempengarui suasana ketatanegaraan. Kita bisa chaos,” katanya mengingatkan.

Karena itu, Putu mengusulkan agar ada perubahan signifikan dalam DPT pilkada secara nasional.

KPU mengambil inisiatif agar lembaga independen juga dilibatkan untuk mengkaji validitas DPT Pemilu 2009 yang diserahkan kepada Depdagri. “Kami tidak ingin nanti yang disalahkan.”

Apa yang dikhawatirkan KPU tersebut memang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tak sedikit pilkada yang digelar disejumlah daerah dihadapi kemelut lantaran validitas data pemilih.

Simak saja peliknya kemelut pascapilkada di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang hingga kini belum beres. Kemelut yang terjadi di kedua daerah tersebut kemungkinan muncul di beberapa daerah lain yang akan menggelar pilkada di tahun 2008 ini.

Masalah tersebut, kata Putu, tengah serius dibahas bersama Depdagri yang memiliki ranah kewenangan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data base penduduk. Depdagri rencananya menyerahkan data tersebut ke KPU April mendatang.

Putu mengusulkan agar data pemilih yang diserahkan Depdagri dikaji terlebih dulu tingkat validitasnya oleh lembaga independen untuk membuktikan kualitas Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah kepada KPU.

“Biar publik dapat menilai, inilah faktanya sehingga tidak menyalahkan kepada KPU ketika ada problem disitu. Pemerintah juga harus bertanggungjawab pada survey itu jika ditemukan ada masalah dan ada ruang yang merapikan.”

KPU juga seakan berpacu dengan waktu untuk segera melakukan rekrutmen KPU di provinsi, kabupaten dan kota. Lembaga independen itu juga harus gencar melakukan sosialisasi seluruh regulasi Pemilu, serta proses verifikasi yang tidak hanya parpol, tetapi juga calon Pemilu.

Hadar mengingatkan agar KPU tidak perlu memperbanyak pekerjaan yang tak subtansial.

Ia menyesalkan jika ada beberapa kebijakan KPU yang justru menambah beban tangggungjawabnya.

Hadar mencontohkan keputusan KPU Pusat yang memberhentikan sementara anggota KPUD Malut lantaran dinilai telah melakukan pelanggaran.

“Itu hal yang tidak perlu dilakukan. Tentu perdebatan karena melengaran aturan dan hukum, tetapi kebijakan itu tidak kondusif dalam menyelesaikan persoalan Malut. Kalau terus dilaksanakan, maka itu akan menambah pekerjaan saja,” kata Hadar.

Langkah yang dilakukan KPU, lanjutnya, hanya menambah beban kerja sehingga pilkada dikhawatirkan tidak beres, dan persiapan pemilu pun jadi sulit untuk diselenggarakan.

KPU dan KPUD sebagai rezim penyelenggaran Pilkada dan Pemilu juga diingatkan untuk bisa mengail pelajaran dari Pilkada tahun 2007 untuk menekan munculnya polemik Pilkada di tahun 2008.

Jika menilik muara persoalan yang mencuat di Pilkada, Topo santoso, Mantan Panitia Pengawas Pemilu 2004 mengatakan, persoalan bermuara dari adanya diskriminasi soal penyelesaian sengketa akibat lemahnya Undang-Undang yang mengatur secara detail mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Ia menilai, diskriminasi sudah terjadi saat finalisasi putusan. Topo membandingkan antara putusan MK dan MA. Dalam konteks ini, Ia menilai ada perbedaan signifikan atas putusan sengketa hasil Pilkada yang ditetapkan kedua lembaga tersebut.

Menurut Topo, keputusan yang ditetapkan MK sudah final, tak bisa diganggu gugat. Sekalipun ditemukan adanya kasus seperti di Papua yang membeberkan bukti-bukti yang dibawa persidangan terkait dengan keterlibatan tindak pidana salah satu kandidat, namun tidak bisa mengubah putusan MK.

Sebaliknya, lanjut Topo, putusan MA dan pengadilan tinggi dalam sengketa Pilkada ternyata masih bisa ditinjau lewat peninjauan kembali (PK).

“Disini telah terjadi diskrimnasi perlakuan dalam hukum, yang memang keputusan dalam MK ada di konsitusi, sementara di MA tidak diatur dalam kasus pilkada.”

Topo mengusulkan agar sengketa Pilkada segera dibawa ke MK untuk menghilangkan diskriminasi finalisasi putusan sengketa hasil Pilkada.

Topo menambahkan, diskriminasi juga terkait dengan amar putusan MA dalam sengketa hasil Pilkada Sulsel dan Malut. MA dinilai tidak konsisten menggunakan UU No.32 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2005 serta PerMA No.2 Tahun 2005 dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Sulsel dan Malut. “Keputusan Sulsel dan Malut di mana amar putusan MA harus melakukan pilkada ulang dan perhitungan ulang, yang tidak dikenal di dalam No.32 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2005 serta PerMA No.2 Tahun 2005.

Sementara itu, Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang mengatakan ada tujuh penyebab yang memicu permasalahan Pilkada. Penyebab tersebut antara lain data pemilih tidak akurat, persyaratan calon tidak lengkap seperti persoalan ijazah, konflik internal partai politik dalam hal pengusulan calon, KPUD yang tidak transparan dan tidak independen, praktik politik uang, pelanggaran rambu-rambu atau aturan kampanye, dan penghitungan suara yang dianggap tidak akurat.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Unjuk rasa aktivis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dengan membawa stiker himbuan kepada masyarakat untuk turut serta memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007 di Jakarta, Senin, 7 Mei 2007. [TEMPO/ Fransiskus S]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s