Kritik Menggelitik para Politisi

 

 

LAKU politisi di negeri ini nyaris serupa dengan aksi aktor komedi. Aksi saling sindir antarpolitisi mampu membuat rakyat geli. Sindiran bernuasa komedi dilayangkan Megawati ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Mantan Presiden RI ke-5 itu mengilustrasikan kinerja pemerintahan SBY-JK laiknya penari poco-poco. ”Saya melihat seperti penari poco-poco. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur dua langkah,” ujar Megawati saat menyampaikan pidato peringatan puncak HUT PDIP ke-35 di Palembang Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.

Megawati juga mempreteli pemerintahan SBY-JK yang lamban menekan angka kemiskinan. Kandidat Pilpres 2009 dari PDIP itu menilai, pemerintah tak mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 35 juta jiwa pada tahun 2004, menjadi 18,8 juta jiwa pada tahun 2009.

Kontan saja sindiran Megawati itu dibalas dengan sindiran bernada nyeleneh dari para pendukung SBY. “Masih lumayan poco-poco ada majunya, daripada tari undur-undur, mundur terus,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana di DPR. Tarian undur-undur yang diilustrasikan Sutan menohok pada kinerja pemerintahan masa Megawati yang berjalan mundur.

Wapres JK tak mau kalah berkelakar. Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, tarian poco-poco menyehatkan dan lebih baik daripada dansa yang berputar-putar.

”Saya kira poco-poco jauh lebih baik dari dansa-dansa yang berputar-putar, sambil jual gas yang murah. Mengerti kan maksudnya,” kata JK sambil tertawa ringan.

Dansa yang berputar-putar yang diilustrasikan JK adalah kegagalan Megawati dalam melobi pemerintah Republik China agar tetap membeli LNG dari Indonesia.

Saat berkunjung ke China Maret 2002 lalu, Megawati disambut hangat, bahkan diajak berdansa oleh Presiden RRC Jiang Zemin.

Namun, dansa plus lobi yang dilakukan Megawati berbuah nihil. China tetap memilih impor LNG dengan harga miliaran dolar AS dari Australia. Kala itu, Indonesia menawarkan penjualan gas Tangguh ke Fujian, China dengan harga hanya US$ 2,4 per mmbtu (million metric british thermal unit) lebih murah daripada harga pasar yang saat itu mencapai US$16 per mmbtu.

Istilah poco-poco, undur-undur dan dansa yang dilontarkan para elit politik itu agaknya lucu di benak publik. Entah apa kurang perbendaharaan kata, atau mungkin sengaja dilepaskan begitu saja. Namun, publik umumnya merasakan geli mendengar aksi saling sindir antarpolitisi.

Syarif Hidayat, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengilustrasikan aksi sindir antarelit tersebut adalah praktik politik murahan menjelang Pemilu 2009.

”Sindir menyindir yang tidak didukung oleh bukti dan argumentasi yang kuat adalah bagian dari praktek politik murahan dalam menghadapi pemilu 2009,” katanya.

Perilaku elit tersebut membuktikan jika demokrasi di negeri ini baru sebatas institusi, belum di tingkat perilaku para politisi.

Seharusnya, kata Syarif, kritik, sindiran, atau hujatan politik dicurahkan dalam institusi yang sudah tersedia seperti hearing di departemen, parlemen, atau berdebat di ajang pemilihan Presiden.

Menurut Syarif, kritik kepada pemerintah harusnya bersifat konstruktif dalam menjawab permasalahan rakyat. Rakyat tentu tak bisa dibodohi oleh jargon politik para elit. Rakyat bisa menilai, kualitas ide dan argumentasi sebuah kiritik. Kritik yang tidak memberikan solusi, terkesan hampa makna, dan sekedar permainan kata.

Syarif menilai, elit tak bisa begitu saja mengeksploitasi kritik dengan mengaburkan fakta dan data. Kritik Mega lebih bernuasa politis untuk merontokan eksistensi kepemimpinan SBY-JK. Sebagai lawan politik, Megawati berusaha mencari kesalahan dan kelemahan pemerintahan yang sekarang, demi meraup kemenangan di 2009.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak reaksioner. Jika kritik dibalas kritik akan melahirkan kritik baru yang kian mengeras, yang terjadi kemudian adalah perdebatan.

Sementara Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang menilai dalam demokrasi, manuver dan kritik Megawati sah-sah saja. Indra juga tidak mempermasalahkan jika sindiran Megawati tersebut dibalas dengan kritik kalangan politisi Demokrat pendudukung SBY juga mengumbarkan negatif list kinerja pemerintahan di era Megawati.

Namun, Indra menilai, jawaban kritik yang dilontarkan Demokrat masih belum taktis menyerang balik Megawati.

”Kritik Demokrat belum mengena, jika sekedar mengkritik pemerintahan Megawati masa lalu, maka itu akan menyebabkan publik berpikir, jika SBY juga bagian dari pemerintahan Megawati,” katanya.

Menurut Indra, kritik yang dilontarkan politisi Demokrat maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum mengarah pada kontribusi Megawati saat ini dan ambisi politiknya. ”Kalau kritiknya kinerja Megawati seperti tarian undur-undur, maka SBY juga berada didalamntya.”

manuver dan kritik yang dilontarkan Megawati diarahkan untuk menaikan posisinya.

Sebagai ketua partai yang beroposisi, Megawati memang berhak mengkritik pemerintah. ”Oposisi memang tugasnya melakukan kritik terhadap pemerintahan. Sementara pemerintah tugasnya menerima kritik, dan bekerja maksimal untuk rakyat,” kata Indria.

Indra mengingatkan agar kritik Megawati harusnya lebih programatis. ”Artinya, lebih diarahkan pada hal yang subtansial daripada global seperti kritik Megawati saat ini,” kata Indria kemarin. Namun, Indria menambahkan, kritik Megawati bersifat kontruktif karena memberikan konstribusi bagi demokrasi.

Jelang 2009, Megawati seakan tak pernah kehabisan amunisi untuk mengkritik pemerintahan SBY dan JK. Megawati memang lebih galak. Dia tak lagi mau mengadopsi prinsip diam itu emas. Namun, lebih memilih berbicara meski senilai perak.

Saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) PDIP September 2007 lalu, Megawati mengkritik pemerintahan SBY-JK masih sampai di kaki bukit dibandingkan janjinya yang setinggi langit. Megawati juga pernah mengkritik Presiden SBY hanya tebar pesona.

Kritik dalam penanganan kemiskinan yang berkali-kali dilontarkan Megawati harus menjadi cambuk bagi SBY-JK untuk menekan angka kemiskinan. Isu kemiskinan memang menjadi martir bagi kalangan oposisi untuk menghantam SBY-JK.

Saat di Palembang, Megawati pesimistis pemerintah dapat menekan angka kemiskinan. Menurut Megawati, dalam sisa dua tahun ini, pemerintah ditargetkan untuk menurunkan jumlah orang miskin 18,3 juta, yakni dari 37,1 juta pada 2007 menjadi 18,8 juta pada 2009. ”Menurunkan jumlah penduduk miskin dalam waktu dua tahun, PDIP menyatakan pesimis,” katanya,

Megawati juga membeberkan data jika di awal 2005 ketika pemerintahan baru bekerja, jumlah orang miskin 35 juta orang. Pada 2009 ditargetkan akan diturunkan menjadi 18,8 juta orang. Ini berarti, lanjut Megawati, pemerintah berjanji bisa mengurangi penduduk miskin sebanyak 16,2 juta orang dalam waktu lima tahun. ”Namun pada 2006 jumlah penduduk miskin menjadi 39 juta orang,” katanya.

Megawati menyatakan, PDI Perjuangan berpendapat bahwa keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin tidak cukup kuat dan fokus. Padahal, pada 2005 volume belanja APBN sekitar Rp397 triliun, pada 2006 naik menjadi Rp699 triliun, dan di tahun 2007 naik menjadi Rp752 triliun. ”Belanja dalam APBN naik sekitar 80 persen dari 2005 ke 2007, sementara pada saat yang sama kemiskinan juga meningkat,” ujarnya.

Meski tidak secara langsung menanggapi kritik Megawati tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika menilai objektif, bila dibandingkan setelah krisis 10 tahun lalu, keadan Indonesia lebih baik saat ini.

”Keadaan negeri kita setapak demi setapak semakin baik. Lihat stabilitas keamanan, politik, ekonomi dan pemberantasan korupsi,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Harlah ke-82 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta kemarin (3/2).

Menurut Presiden, masih banyak warisan masalah di negeri ini yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki, khususnya dalam pengentasan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.”Saya mengajak semua rakyat bersama-sama menuntaskan dampak akibat krisis 10 tahun lalu. Dengan ridho Allah SWT dan kerja keras kita semua, maka semua warisan masalah dan berbagai masalah baru dapat kita atasi,” kata Presiden.

Dalam pertarungan politik, isu kemiskinan menjadi agenda besar bagi kalangan oposisi untuk menghantam rezim yang berkuasa. Karenanya, pemerintah harus menjadikan kritik tersebut sebagai amunisi untuk lebih menggenjot komitmen dalam menekan angka kemiskinan. Jika pemerintah mampu menekan angka kemiskinan, maka itu menjadi dagangan untuk kembali merebut dukungan rakyat. Rakyat tak butuh kepiawan dalam membalas kritik. Namun, rakyat menanti optimalisasi kerja nyata pemerintah dalam menyejahaterakan rakyat.

Syarif menyarankan agar pemerintah bisa membuktikan jika kritik Megawati tersebut tidak benar, dengan menunjukan bukti baru untuk membalas tudingan kegagalan yang dilontarkan Megawati.

Pemerintah juga taka perlu reaktif menanggapi kritik, namun justru lebih berbenah untuk membuktikan jika kritik Megawati tidak benar.

Kemampuan pemerintah untuk membuktikan ketidakbenaran kiritik itu akan mempengarui pilihan masyarakat pada Pemilu 2009. ”Pemerintah tidak perlu emosional menanggapinya. Tapi justru lebih berbenah diri dan membuktikan secara riil bahwa kritik tersebut tidak benar yang nanti akan mempengarui pilhan masyarakat pada Pemilu 2009.”

Damai

Sejumlah kalangan mengharap agar aksi sindir antarelit segera dihentikan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi juga meminta semua pemimpin bangsa bersatu agar lebih mudah bagi Indonesia untuk keluar dari kesulitan. Hasyim menilai jika mengatur para pemimpin ternyata lebih sulit daripada mengatur rakyat.

“Dengan bersatunya para pemimpin bangsa itu akan memudahkan bangsa ini untuk keluar dari persoalan yang dihadapi,” kata Hasyim pada acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla beserta isterinya Mufida Kalla, serta ratusan ribu warga NU saat memberikan pidato pada peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-82 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (3/2).

Hasyim menegaskan, NU mempunyai impian bahwa persoalan bangsa akan bisa selesai. Salah satu syaratnya adalah bersatunya para pemimpin bangsa. Sayang, sejumlah pemimpin yang diundang seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati tidak hadir dalam acara tersebut.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai, aksi saling sindir antarelit baiknya dihentikan karena sama sekali tidak memberikan manfaat buat publik.

“Kita himbau para elit politik membangun politik yang santun. Rakyat tidak membutuhkan pertengkaran,” ujarnya.

Apa yang diutarakan Tifatul ada baiknya dilaksanakan. Rakyat lebih butuh solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, daripada saling sindir. Perdebatan antarelit harus diarahkan untuk menjawab masalah masyarakat bukan saling menghujat dan menghina. “Apakah judulnya poco-atau undur-undur, rakyat membutuhkan solusi, suasana nyaman dan beradab,” ujarnya.

Saling kritik dan sindir naga-naganya akan makin memanas seiring mendekatnya 2009. Pasalnya, para politisi cenderung berpikir tentang kekuasaan yang harus direbut, bukan pada persoalan rakyat yang harus dijawab. Jika melulu orientasinya demikian, rakyat akan kembali menjadi korban.

Elit politik memang harus disadarkan jika permasalahan yang dihadapi bangsa tak bisa selesai hanya dengan cuap-cuap belaka. Kritik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, harusnya disertai dengan solusi kongkret, bukan sebatas mengeksploitasi syahwat politik.

Meski demikian, pemerintahan SBY dan JK memang harus diingatkan untuk bijak menanggapi kritik tersebut. Pemerintah tak bisa mengabaikan begitu saja kritik yang dilontarkan Megawati.

Permasalahan kemiskinan yang selalu dikritik Megawati harusnya menjadi amunisi untuk lebih menggenjot komitmen dalam menekan angka kemiskinan.

Jika pemerintah mampu menekan angka kemiskinan, maka itu menjadi dagangan untuk kembali merebut dukungan rakyat. Bagi kalangan oposisi, masalah kemiskinan menjadi energi untuk terus menghantam pemerintah. Rakyat tak butuh kepiawaan pemerintah dalam membalas kritik. Namun, rakyat menanti optimalisasi kerja nyata pemerintah dalam menyejahaterakan rakyat.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan agar Presiden tidak terpengaruh dengan kritik-kritik keras yang terkesan kurang berdasar fakta itu.

“Sebaiknya pemerintah harus terus berkonsentrasi menjalankan tugas. Angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun pada tahun 2007, harus diikhtiarkan terus menurun tahun 2008 dan sesudahnya,” katanya. Anas juga menekan agar program-program di bidang kesehatan dan pendidikan yang terbukti sangat bermanfaat bagi warga miskin serta near poor, harus dilanjutkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan. “Begitu pula di bidang keamanan dan ketertiban publik yang sudah baik, terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.

Seiring mendekatnya 2009, tantangan SBY dan JK makin membesar. Tak hanya kritik yang akan mengalir, sejumlah politisi akan makin gencar melakukan manuver. Mulai dari safari politik, pendeklarasian sebagai calon presiden, hingga lobi-lobi kelas tinggi.

Mesin partai politik akan terus dipompa agar lebih siap menghadapi pertarungan politik maha akbar lima tahunan nanti. Elit partai mulai sibuk melakukan konsolidasi internal, lobi dan rencana koalisi lintas partai, hingga safari politik guna menakar kekuatan.

Agaknya lumrah jika para politisi di luar kekuasaan sudah berancang-ancang untuk bertarung di 2009. Namun, menjadi tak lumrah jika atmosfer politik menjelang 2009 menggoda elit yang masih berada di lingkaran kekuasaan.

Dalam kondisi ini, Indra mengingatkan agar Presiden lebih tegas dalam mengawasi

Perilaku sejumlah politisi di pemerintahan karena dikhawatirkan akan menggerogoti pemerintahan.

Sikap mendua para politisi partai di pemerintahan bukan mustahil bermunculan mendekati Pemilu 2009. Pasalnya. KIB berdiri di atas keragaman partai. Jangan sampai, para politisi benalu itu menjadi duri dalam daging hingga akhir pemerintahan.

”Perlu ketegasan Presiden. Semakin banyak menteri yang berkerja untuk kepentingan partai,” ujarnya.

Presiden harus memastikan apakah keberadaan para menteri tersebut bisa dipertahankan atau tidak. ”Jika tidak dapat dipertahankan, reshuffle jilid III harus dilaksanakan. Menteri yang tidak maksimal dan lebih mementingkan partainya harus digantikan dengan kalangan yang lebih profesional. Inilah adalah konsekwensi dari sistem Presidensial. Harus ada shock thrapy dari sekarang,” ujar Indra.

M. Yamin Panca Setia

Photo : Mantan presiden Megawati Soekarnoputri (ke 2 dari kiri) didampingi Pramono Anung (kiri), Tjahjo Kumolo (ke 3 dari kiri), dan Asmara Nababan bersalaman dengan mantan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam acara pertemuan di kediaman Megawati, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2007. [TEMPO/ Zulkarnain]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s