Agar Kuncup Bermekaran

 

 

 

 SEMANGAT bermekar-mekar, rupanya tengah menyala di daerah. Rame-rame mereka menuntut daerahnya mengurus diri sendiri, berpisah dari daerah induk. Tengok saja di Selapanjang, Riau.

Senin lalu (28/1), ratusan massa dalam Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) mendesak DPRD Riau mempercepat pembahasan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Massa mendesak DPRD setempat agar Meranti terpisah dari Kabupaten Bengkalis.

Tuntutan senada disampaikan masyarakat Aceh Barat Selatan (Abas) dan Aceh Leuser Antara (Ala). Mereka menggaungkan perpisahan dengan provinsi induknya. Gejala sama terjadi di Numfor (Papua), Agam (Sumatera Barat), Kikim Area (Sumatera Selatan), dan masih banyak lagi (lihat grafis).

Namun, usulan pemekaran tidak bisa segera diputuskan. Pemerintah, DPD dan DPR akan menunda pemekaran hingga 2009 sambil melakukan evaluasi mendalam sejumlah daerah yang sudah dimekarkan.

Penundaan pemekaran bermuara dari munculnya segepok persoalan yang dihadapi di sejumlah daerah yang baru dimekarkan. Dari evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sekitar 80 persen dari sekitar 178 daerah yang dimekarkan, rupanya tetap kuncup, alias tak berkembang.

Daerah otonomi baru ternyata sebagian besar tak mampu menghidupi dirinya sendiri. Mereka terus menyusu Pemerintah lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Tentu saja ini merepotkan lantaran cukup menyedot APBN.

Bayangkan, ada daerah hasil pemekaran yang Pendapatan Asli Daerah-nya (PAD) cuma Rp2 miliar, tetapi meminta Dana DAU Rp100 miliar. Tak hanya itu, pemekaran yang sejatinya untuk mempercepat realisasi kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat sekarat.

Ada suatu kabupaten yang memberlakukan peraturan daerah (perda) tentang tender yang mewajibkan pembayaran Rp25 juta hanya untuk biaya pengganti fotokopi dokumen. Boleh dibilang, banyak perda tentang pajak dan retribusi yang memberatkan. Celakanya, jumlahnya bukan satu atau dua, melainkan ribuan perda yang membebani masyarakat dan pengusaha.

Sepanjang tahun 2002-2007, Depdagri telah membatalkan 659 perda bermasalah. Depdagri juga menemukan jika sebagian besar daerah induk belum menyelesaikan P3D (Pembiayaan, Personel, Peralatan dan Dokumen).

Bahkan, sebagian besar daerah yang baru dimekarkan belum memiliki batas wilayah dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang jelas.

Karena itu, pemerintah, DPD dan DPR pun sepakat memberlakukan moratorium pemekaran.

Kebijakan pemekaran perlu dievaluasi secara komprehensif. “Tidak boleh pertimbangan kita tidak utuh. Begitu saja memekarkan. Tambah 10, 30, tambah 48 yang akhirnya cost-nya besar sekali,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat konsultasi tentang pemekaran daerah antara pemerintah dengan DPD di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Jika pemekaran terus dipaksakan, Presiden khawatir, uang negara yang seharusnya bisa langsung ke rakyat untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, berbelok untuk biaya pembangunan gedung-gedung baru, pembelian mobil mobil pejabat dinas, serta ongkos biaya perjalanan dinas pejabat daerah otonom baru.

“Akhirnya tidak langsung ke rakyat, terlalu besar cost-nya. Tidak logis pemekaran dilaksanakan,” Presiden menegaskan. Kepala Negara juga memandang perlunya penyusunan grand desaign pemekaran daerah.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta agar langkah tersebut didukung para gubernur. Mardiyanto mengajak semua gubernur berpikir jernih. “Apakah tidak lebih baik melakukan moratorium. Sekarang ini kan banyak masalah baik personel dan penduduk,” ujar Mardiyanto.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mengusulkan agar pemekaran baru dilaksanakan sesudah Pemilu 2009. “Tidak mungkin dilaksanakan sekarang, dapil (daerah pemilihan) sudah ditentukan. Kalau sesudah pemilu, kenapa harus diputuskan sekarang,” katanya.

Pada saat itu pemekaran daerah harus lewat UU yang dibahas setelah hingga tahun 2009. Namun, pemerintahan saat ini harus sudah menyiapkan grand desaign, evaluasi, dan sejumlah daerah yang siap untuk dimekarkan sehingga bisa menjadi acuan pemerintahan yang akan datang dalam menjawab permasalahan pemekaran.

Memang tak bisa buru-buru membahas aturan tentang pemekaran daerah. Pasalnya, saat ini pemerintah dan DPR masih punya tangggunjawab lebih pentingnya yakni menyelesaikan tiga RUU paket politik terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009, Pilpres dan Pemilu Legislatif.

Karena itu, pemerintah dan DPR sebaiknya menunda pembahasan 12 RUU pembentukan daerah baru. Karena dipastikan akan memakan waktu sehingga mengganggu pembahasan RUU Paket Politik.

Lagian, tak bisa pula ditargetkan permasalahan pemekaran dapat selesai dalam kurun waktu beberapa bulan karena tarik ulur kepentingan antara pemerintah dan DPR. Perdebatan dipastikan muncul saat pembahasan mengenai syarat-syarat pemekaran daerah.

Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang mengatakan, akan secepatnya berkomunikasi dengan DPR untuk memahami latarbelakang gagasan mengenai jeda sementara pemekaran daerah.

Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan yang akan disampaikan dalam komunikasi dengan DPR. Antara lain perlunya melihat efektivitas atau pencapaian tujuan pemekaran daerah yang dilakukan 1999-2008.

Komunikasi dengan DPR juga menekankan pada kecermatan dan kalkulasi menyeluruh dalam setiap pembentukan satu daerah otonom baru guna memastikan kemampuan daerah yang akan dibentuk.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebelumnya telah sepakat tidak mengajukan RUU tentang Pemekaran Daerah sampai 2009. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Sutan Bhatoegana, jika RUU Pemekaran Daerah dibahas dikhawatirkan mempengaruhi pembahasan aturan mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.

Sebagaimana DPD, DPR pun mengusulkan agar pemerintah membuat grand design pemekaran. Depdagri sendiri rencananya akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Evaluasi Penyelenggaraan Daerah sebagai instrumen pelaksana Pasal 6 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut terkait penggabungan satu daerah otonom yang berdasarkan evaluasi dinilai tidak mampu melaksanakan otonominya. PP tersebut diharapkan terbit paling lambat dua bulan lagi. Tog bagi Ginandjar instrumen PP tak cukup menjawab benang kusut pemekaran.

Meski ia mengakui PP baru itu sudah bagus lantaran lebih ketat. “Di samping persoalan-persoalan teknis, ada juga syarat non teknis. Seperti syarat-syarat budaya,” ujarnya.

Menurut Ginandjar, pemekaran harus diatur dalam perangkat hukum yang lebih luas, dengan mempertimbangkan human development index, pertumbuhan ekonomi, dan potensi lain yang dimiliki daerah.

Diboncengi Elit

PEMEKARAN rupanya tak berwajah utuh. Dari daerah, ide pemekaran banyak menimbulkan persoalan internal mereka. Pemekaran Pulau Numfor dibarengi suara miring, adanya kesalahahan prosedur.

Tim Lima Belas sebagai penyusun dan sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor disinyalir memalsukan tanda tangan Barnabas Sorbu, kepala suku (Korano) Numfor. Adalah Barnabas bersama kelompok masyarakat adat Numfor yang mewakili 33 kampung pun mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Mereka mendesak pemalsuan tanda tangan segera diusut. Barnabas mengklaim, masyarakat adat pemilik Pulau Numfor tidak pernah dilibatkan dalam pemekaran. Penolakan juga datang dari ratusan mahasiswa Pegunungan Tengah Papua. Menurut kajian mereka, pemekaran enam kabupaten baru bukan keinginan masyarakat. Tapi kemauan elit politik untuk kepentingan tertentu.

Mahasiswa juga menilai pemekaran tidak memenuhi syarat, seperti jumlah penduduk maupun sumber daya manusia. Atas dasar itu, mahasiswa mendesak agar rencana pemekaran enam kabupaten baru di Papua yang sudah disahkan DPR dibatalkan.

Di Aceh, pemekaran Abas dan ALA dikhawatirkan mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan di provinsi paling barat Indonesia itu. Juru bicara Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh, Zainal Arifin mengatakan, wacana pemekaran menimbulkan kegelisahan masyarakat Aceh.

Gubernur NAD Irwandi Yusuf juga menolak pemekaran di daerahnya. “Kalau ada gagasan memunculkan wacana pemekaran ALA dan ABAS, saya tegaskan akan ditolak,” ujar Irwandi.

Pelbagai persoalan ini memunculkan kesan, pemekaran menjadi alat elit-elit lokal untuk memperjuangkan kepentingan lokal. Lebih sempit lagi hanya untuk kepentingan etnis, atau agama. “(Kepentingan pemekaran) harus lebih luas lagi dari pada pertimbangan itu,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginananjar Kartasasmita beberapa waktu lalu.

Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan Djohermansyah Djohan menyatakan, pemekaran daerah hanya menyejahterakan para elit saja karena ada kursi di DPRD, bupati dengan mobil, kantor dan rumah dinas baru.

Pakar pemerintahan lokal Universitas Gajah Mada, Purwo Santoso juga mensinyalir adanya kepentingan elite yang menunggangi ide pemekaran. Dari prosedur pengusulan pemekaran wilayah, usulan itu mengacu kepada aspirasi masyarakat. Aspirasi itu lalu diserap DPRD untuk memenuhi persyaratan politis dan administratif.

Persoalannya, agak sulit menguji aspirasi itu benar-benar muncul dari akar rumput. Dalam praktik di lapangan, sangat mungkin, aspirasi pemekaran muncul dari elite, tapi seakan-akan aspirasi masyarakat.

Peran elite politik lokal dalam ide pemekaran juga sempat diraba mantan Mendagri Moh Ma’ruf. Ia pernah mengingatkan elite politik di daerah agar punya tujuan jelas dalam melakukan pemekaran daerah dan bukan karena motif persaingan politik.

Ia melihat, banyak elite politik kalah dalam pilkada langsung mencetuskan pemekaran wilayah. “Jangan-jangan keinginan pemekaran hanya untuk kepentingan politis. Makanya kita hati-hati dalam merespons aspirasi pemekaran wilayah,” kata Ma’ruf.

Selain itu, banyak daerah hasil pemekaran justru menjadi daerah konflik karena elite politik melibatkan massa dalam memperjuangan kepentingan politiknya. “Kadang-kadang kita lupa akan NKRI. Apalagi setelah tahu di daerahnya kaya luar biasa sehingga daerah itu menjadi rebutan,” katanya.

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alfitra Salam mengatakan, pemekaran lebih banyak karena persilangan kepentingan politik elite pusat dan lokal. Umumnya, anggota DPR tidak mau kehilangan konstituen.

Maka itu, DPR tidak mungkin menolak karena mereka akan ditinggalkan konstituennya bila menolak pemekaran. “Ada kepentingan politik, khususnya bagi partai-partai besar. Selain takut kehilangan konstituen, parpol juga ingin mendapatkan jatah kursi di daerah pemekaran baru,” kata dia.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Warga Papua mengenakan pakaian adat Papua usai mengikuti Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/ DPR-RI, Jakarta, Kami, 6 Desember2007. Mereka datang dari Papua untuk mengawal dan ingin mengetahui sidang paripurna yang mengesahkan pemekaran enam daerah kabupaten di Papua. [TEMPO/ Wahyu Setiawan]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s