Robohnya Masjid Kami


”KENAPA sulit sekali beribadah di negeri ini? Ahmadiyah bukan Islam sesat,” cetus

Zafrullah Ahmad Pontoh. Mubalig Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu mengaku miris lantaran lagi-lagi mendengar kabar buruk yang menimpa jemaatnya.

Kabar itu datang dari Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (Kompak) akan memaksa menyegel seluruh tempat yang menjadi aktivitas Ahmadiyah di Manis Lor. Ancaman itu bukan mengada-ada.

Kejadian itu terjadi Desember 2007 lalu. Saya ikut serta meluncur bersama rombongan Pontoh untuk menyaksikan rencana penyegelan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah. Kami tiba di Manis Lor sekitar pukul 01.00 WIB, Selasa (11/12).

Hawa di kala pagi buta di sana begitu dingin menusuk tulang. Bagi saya, kala itu waktu yang tepat untuk menikmati nyenyaknya tidur. Namun, kantuk yang saya rasakan selama perjalanan empat jam dari Jakarta hilang tatkala menyaksikan kecemasan puluhan jemaat Ahmadiyah di Manis Lor.

Di sekitar Masjid An Nur, sejumlah jemaat lelaki Ahmadiyah terlihat pada berkumpul. Mereka tidak sedang khusuk beribadah memuja-muji kebesaran Tuhan. Namun, mereka sedang awas setelah menerima kabar akan ada aksi penyegelan Masjid di desanya.

Saat memasuki gerbang Desa Manis Lor, nampak beberapa spanduk bernada provaktif. “Darah Ahmadiyah Halal,” begitu bunyi kalimat yang terpampang di salah satu spanduk. Lalu ada lagi spanduk yang memalangi jalan desa Manis Lor bertulis, “Berantas Ahmadiyah.”

Jemaat yang mengagungkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi itu juga menerima sebuah surat ancaman yang dikirim via surat ke Kejaksaan Negeri Kuningan dan Ketua Pekem Kabupaten Kuningan. Surat itu intinya mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan agar segera menghentikan kegiatan Ahmadiyah sebelum Idul Adha 1428 hijriah.

Kelompok massa itu mendesak pemerintah setempat agar menyegel seluruh tempat yang menjadi aktivitas Ahmadiyah yakni satu mesjid, tujuh musholla, satu gedung pertemuan, satu rumah dinas, dan satu tempat pengkaderan yakni SMP Amal Bakti.

Tak hanya itu, mereka juga meminta PLN memutuskan aliran listrik di perkampungan itu. ”Apabila tuntutan itu tidak dilaksanakan, maka kami akan melaksanakan jihad fi sabillilah dengan wujud gerakan umat,” begitu seruan mereka.

Lantaran takut ancaman itu berujung kerusuhan, pada tanggal 10 Desember digelarlah pertemuan antara Jemaat Ahmadiyah dengan Bupati kuningan Aang Hamid Suganda bersama segenap jajaran Muspida Kabupaten Kuningan. Dalam pertemuan itu, Aang terpaksa menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang intinya melarang kegiatan beribadah bagi jemaat Ahmadiyah lantaran mengusik keamanan sekitar.

Keputusan itu ditentang Jemaat Ahmadiyah. “Kami menolak. Buktikan jika kami mengganggu keamanan,” tantang Kulman, tokoh Ahmadiyah di Manis Lor.

Kalau pun disegel, katanya, harus ada batas waktu untuk membuktikan jika keberadaan Ahmadiyah di Manis Lor mengganggu keamanan. “Jika tidak ada batas waktunya, sampai kapan kami dapat beribadah di Masjid kami?” tanyanya.

Sehari sebelum penyegelan, sejumlah tokoh Ahmadiyah seperti Zafrullah, Lamardi, Anwar, bersama Ilma Sovriyanti (Indonesian Conference of Religion and Peace/ICRP), Febi Yonesta (Lembaga Bantuan Hukum/LBH Jakarta), Sinung Karto (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/Kontras), dan sejumlah aktivis penjuang HAM lainnya mendatangi Bupati Kuningan, Kapolres, Kejari, dan sejumlah ormas Islam di Kuningan.

Mereka menuntut pemerintah setempat agar penutupan rumah ibadah tidak dilakukan karena melanggar hak asasi manusia (HAM) yang fundamental yakni kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinan.

Namun, Pemkab Kuningan tak bergeming. Aan Suharso, Wakil Bupati Kuningan saat ditemui di kantornya mengaku khawatir konflik akan meledak di tempatnya jika tidak rumah ibadah Ahmadiyah tidak ditutup.

Menurut dia, konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok penentang sudah terjadi sejak tahun 2000. Hingga kini kedua pihak yang bertikai tak juga menemukan alternatif untuk menyelesaikan perseteruan lantaran berlandaskan pada aqidah masing-masing.

”Kami serba sulit posisinya karena ada dua hal yang bertentangan dengan dalil masing-masing, termasuk perbedaan aqidah sehingga tidak nyambung,” katanya.

Pemerintah setempat sudah mengharap agar Jemaat Ahmadiyah mau beribadah bersama-sama di Masjid lainnya yang ada di Manis Lor. Namun, mereka tidak mau sehingga konflik terus berlanjut. Upaya pertemuan pun telah digelar DPRD Kabupaten Kuningan beberapa kali. Tapi, kedua belah pihak sama-sama menganggap dirinya benar.

Untuk menghindari terjadinya kerusuhan, Pemkab pun melegalkan penutupan Masjid Ahmadiyah lewat SKB. ”Kita menjaga agar tidak memunculan kerusuhan,” kata Aan.

”Situasi sudah sedemikian tinggi sehingga diterbitkan SKB untuk meredam kerusuhan. Kalau tidak, akan terjadi kerusuhan. Situasi cukup mengkhawatirkan,” tambah Aan.

Tepatnya 13 Desember 2007, sekitar pukul 08.30 WIB, penutupan rumah ibadah pun digelar. Satuan Petugas Pamong Praja (Satgas PP) Kabupaten Kuningan dikerahkan untuk menyegel tiga masjid milik Jemaat Ahmdiyah di Manis Lor, yakni . Masjid An Nur, At Taqwa dan Al Hidayah.

Tapi, tak mudah bagi petugas untuk segera melakukan eksekusi. Pasalnya, ratusan jemaat wanita Ahmadiyah sebelum petugas datang, telah membuat pagar betis melingkari halaman masjid. Saat petugas ingin menyegel, mereka berupaya menghalangi aparat.

”Masjid kami bukan tempat maksiat, tapi tempat suci, tempat kami sholat berjemaah, tempat berdoa untuk anak dan cucu kami agar bebas dari azab Allah. Jangan ditutup,” tangis puluhan wanita jemaat Ahmadiyah.

”Buktikan dulu. Benar atau tidak kami sholat. Jangan langsung tutup saja. Kami di sini tidak melakukan perbuatan terlarang. Kami kecewa. Jangan segel Masjid kami,” ujar jemaat wanita lainnya dengan mata berkaca-kaca.

Dengan tangis berharap, sambil mengumandangkan gema takbir, jemaat wanita Ahmadiyah itu berusaha memblokir langkah puluhan satgas PP yang akan menyegel Masjid mereka. Aksi dorong-dorong pun terjadi layaknya berebut sembilan bahan pokok (sembako).

Berbagai spanduk yang menegaskan kebebasan beribadah dijamin UUD 1945 pun mereka bentangkan. Satgas PP agak kewalahan menghadapinya. Mereka pun harus melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh Ahmadiyah yang datang dari Pengurus Besar JAI dan sesepuh Ahmadiyah di Manis Lor.

”Penutupan masjid bukan untuk menentang kegiatan Ahmadiyah, namun menghindari meletusnya konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok penentang,” kata Kepala Satgas PP Indra Purwantoro.

Tapi, Anwar M Shaleh, tokoh Ahmadiyah dari PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia lainnya menyatakan, penutupan rumah ibadah melanggar HAM seperti yang diatur dalam UUD 1945.

”Orang-orang yang menghalangi penyebutan nama Allah SWT di masjid-masjid dan berupaya merusakanya atau menyegelnya, maka mereka mereka di dunia akan mendapat kehinaan, dan diakhirat akan mendapat siksaan yang sangat pedih,” kata Anwar mengingatkan jika yang ditegaskannya itu adalah Firman Allah SWT seperti tertulis dalam surat Al Baqarah Ayat 114.

Tapi, nyali Satgas PP tak menciut. ”Satgas PP hanya melaksanakan perintah Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda untuk menyegel Masjid Ahmadiyah,” tegas Indra.

Beda Penafsiran

Menurut Zafrullah, penentangan dan kekerasan yang dialami Ahmadiyah tak pernah henti hanya karena perbedaan penafsiran mengenai status Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi setelah Muhammad SAW.

Dia menegaskan, bagi Ahmadiyah, Nabi Muhammad SAW ditafsirkan sebagai nabi dan rasul pembawa syari’at. Sementara Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi yang misi utamanya menghidupkan kembali syari’at yang telah ada.

”Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Ahmadiyah berpegang teguh pada iman dan rukun Islam, menyakini Allah SWT yang tunggal, beriman kepada Al Quran sebagai Kitabullah dan Rasul-Nya, dan menerima setiap yang dibawah Rusullah SAW,” jelas Zafrullah.

Terkait dengan kekerasan yang dialami Ahmadiyah, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) telah memutuskan tidak melarang aliran Ahmadiyah dan memberi kesempatan jemaat aliran tersebut untuk melakukan perbaikan. Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Wisnu Subroto mengatakan, Bakor Pakem bisa memahami penjelasan tertulis Ahmadiyah.

Bakor Pakem yang didalamnya terdiri Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) memutuskan untuk memberi kesempatan kepada jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan inti dari penjelasan tertulis tersebut.

“Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi,” ujar Wisnu. Bakor Pakem juga mengharapkan agar masyarakat bisa memahami itikad baik jemaat Ahmadiyah, dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Penjelasan tertulis yang ditandatangani Amir Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Abdul Basit menegaskan bahwa Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan Islam umumnya karena mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini Muhammad sebagai nabi penutup. Dalam pernyataan tertulisnya, Ahmadiyah juga menyakini Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam.

Jemaat Ahmadiyah juga menyatakan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah juga berjanji akan meningkatkan silaturahmi dengan umat Islam yang lain.

Namun, Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keputusan Bakor Pakem tersebut. MUI akan meminta kepada pemerintah untuk tetap melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah lantaran belum secara resmi menyatakan jika Mirza Ghulam Ahmad bukan sebagai nabi dan rasul.

“MUI akan mempertanyakan dasarnya apa. Bakor Pakem tidak melarang Ahmadiyah, itu dasarnya apa,” tegas Ma`ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI.

Menurut Ma’ruf, pernyataan tertulis itu tidak definitif. Meski mengucapkan dua kalimat sahadat, dia menilai, bukan berarti Ahmadiyah sudah kembali ke ajaran Islam yang benar. Ahmadiyah dinyatakan tidak menyimpang jika mengakui dan menyakini Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi dan rasul.

Ma’ruf mengatakan, sudah sejak lama Jemaat Ahmadiyah berdalih tidak mengakui Mirza sebagai nabi atau rasul. Namun, MUI menilai klarifikasi tersebut hanya permainan kata belaka.

“Itu (Pernyataan Ahmadiyah, red) hanya kata-kata yang karet saja. Tidak definitif itu. Ahmadiyah harus menyatakan Mirza itu bukan nabi dan rasul. Itu harus tegas. Mana pernyataanya, belum ada. Itukan hanya permainan kata kata. Karenanya, MUI tetap meminta kepada pemerintah untuk melarang Ahmadiyah. Kita minta tetap dilarang” tegasnya.

Menurut dia, aliran Ahmadiyah sudah diangap sesat oleh seluruh umat Islam di dunia. “Semua forum Islam dunia tidak ada yang menilai Ahmadiyah itu tidak sesat,” katanya. MUI juga berpijak pada Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, 22-28 Desember 1985 yang menentang Ahmadiyah. “Di Pakistan sendiri, Ahmadiyah dinyatakan sebagai nonmuslim.”

Pelanggaran HAM

Kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti penutupan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor bukan kali pertama. Data The Wahid Institute menyebutkan, hingga pertengahan tahun 2007, terjadi 20 kasus kekerasan atas nama agama. Sementara selama 2005 terjadi 25 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan meningkat pada 2006 yakni menjadi 35 kasus.

Selain penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor, kekerasan atas nama agama dengan label sesat juga terjadi pada Jamaah Islam Sejati di Desa Pasindangan, Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, Mei 2007.

Islam Sejati dinilai melakukan shalat hanya tiga waktu yakni dzuhur, magrib dan subuh tanpa menghadap kiblat dan berwudhu. Mereka juga dituding melarang melakukan shalat Jumat dan mengeluarkan zakat 25 persen serta berpuasa sahur pada jam 24.00. MUI Banten menyatakan Islam Sejati sebagai aliran dan ajaran sesat.

Pembubaran paksa juga dilakukan saat diskusi bertajuk ”Memperkuat Ketahanan Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan” yang digelar Interaksi Solidaritas Antar Elemen Masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Hukum YAPHI (LPH YAPHI).

Bagi kalangan Ahmadiyah dan sejumlah aktivis HAM, penutupan Masjid Ahmadiyah tidak akan mampu membatasi jemaat Ahmadiyah untuk beribadah.

”Kita tidak bisa membatasi jika aliran-aliran ini untuk hidup dan berkembang. Jangan terperangkap dalam aqidah, tapi harus disesuaikan dengan dasar hukum kebebasan HAM,” kata Ilma.

Upaya represif memang tak bisa meredam individu dalam melaksana aktivitas keagamaan. Buktinya, Ahmadiyah tetap beraktivitas meski ada upaya represif yang melarangnya. Kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah sebelumnya telah terjadi di Bandung. Setelah beberapa saat mereda pascapenyerangan massa terhadap Jemaat Ahmadiyah di Parung Bogor, Mataram, Kuningan dan sejumlah tempat lainnya sepanjang 2005-2006, serangan juga muncul di Tasikmalaya.

Ratusan orang di Tasikmalaya yang menyebut diri Front Pembela Islam (FPI) Leuwisari (Tasikmalaya), serta FPI Ciamis yang tergabung dalam Forum Penyelamat Ummat Islam (FPUI), menyerbu Kantor Ahmadiyah, Singaparna, Tasikmalaya (19/6/07).

Mereka mendesak Ahmadiyah dibubarkan karena mengaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ilma, Jemaat Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia dijamin hak-haknya seperti yang diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Febi Yonesta, menilai, penyegelan Masjid Ahmadiyah di Desa Manis Lor menambah catatan buruknya upaya pemerintah menegakan HAM di Indonesia.

Seharusnya, Febi menilai, pemerintah bertanggungjawab dalam pemenuhan kebebasan beragama bagi kaum minoritas. Pemerintah harus menjunjung tinggi persamaan hak antara kelompok mayoritas dan minoritas, dan mendorong toleransi.

”Penutupan Masjid Jemaat Ahmadiyah adalah bukti pemerintah tidak netral,” tegasnya.

Dalam catatan kekerasan beragama, sejumlah LSM menyoroti banyaknya kasus kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas. Sementara pemerintah dinilai seolah-olah melakukan pembiaran atas tindakan sejumlah kelompok yang melakukan pelanggaran HAM.

Dalam UUD 1945, kata Febi, negara menjamin kebebasan, penghormatan, penegakan dan pemenuhan kegiatan beragama bagi warga negara. Namun, pelaksanaan hak konsitusi itu cenderung diskriminatif bagi kelompok minoritas.

Realitas yang dialami Ahmadiyah membuktikan kekerasan yang mengatasnamakan agama hingga kini menjadi dilema kehidupan beragama di Indonesia.

Tentu menjadi tugas negara, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak untuk menjawabnya. Kita semua tentu mengharap, jangan ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s