Sulitnya Mencokok Pengeplang BLBI


KASUS korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akhirnya menggelinding ke ranah politik. Dalam Sidang Paripurna DPR (4/12), para politisi di Senayan memutuskan menggunakan hak interpelasi dengan dalih mempercepat penuntasan kasus korupsi BLBI yang telah merugikan negara puluhan triliun rupiah.

Ade Daud Nasution, inisiator interpelasi BLBI dari Fraksi Partai Bintang Reformasi mengatakan, kasus BLBI adalah masalah strategis. Interpelasi tidak hanya diarahkan pada kasus BLBI saja tapi juga kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang terjadi sebelum bangsa ini mengalami anomali ekonomi tahun 1996-1998.

“Hingga sekarang belum tersentuh sama sekali dan juga merugikan keuangan negara ratusan triliun,” katanya. Harus diakui, belum ada kemajuan berarti dari usaha aparat dalam menyita aset dan menyeret para koruptor yang kabur di luar negeri ke meja hijau.

Sejumlah koruptor BLBI di hingga kini masih menikmati udara bebas. Bahkan ada yang sambil melebarkan sayap bisnisnya dengan menggunakan uang hasil korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Keppres No.11/2005, 2 Mei 2005 lalu. Namun, hasil kinerja tim tersebut jauh panggang dari api.

Tim pemburu koruptor baru sebatas melacak tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi di Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong, China, dan Australia. Hasilnya pun baru sebatas mengidentifikasi jumlah aset di luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp6-7 triliun.

Padahal, aset yang diboyong para koruptor luar negeri lebih dari itu. Di Singapura, sebagian besar pengeplang dana BLBI membenamkan duit haram itu di Negeri Singa itu. Jumlahnya diperkirakan Rp138,4 triliun dari total dana senilai Rp144,5 triliun.

Belum lagi termasuk penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank yakni Rp80,4 triliun. Para pengemplang dana BLBI seperti Samadikun, Sjamsul Nursalim, Agus Anwar dan kawan-kawannya, termasuk Maria Pauline Lumowa (tersangka kasus pembobolan BNI Rp1,2 triliun) hingga kini hidup bebas di Singapura.

Sudjiono Timan, Eko Edi Putranto, Lesmana Basuki, S Hartono, Sherny Kojongian, Hendro Bambang Sumantri, Eddy Djunaedi, Ede Utoyo, Tony Suherman, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Harry Matalata alias Hariram Rachmand Melwani, Nader Taher, hingga kini juga tak jelas rimbanya. Begitu banyak uang negara yang telah mereka rampas.

Sudjiono Timan, Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 1995-1997 terbukti menyalahgunakan kewenangan lewat pemberian pinjaman ke Festival Company Inc US$ 67 juta, Penta Invesmen Ltd US$ 19 juta, KAFL US$ 34 juta, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98 miliar. Akibatnya, negara rugi sekitar Rp 1,29 triliun. Sudjiono tidak jelas dimana keberadaannya.

Eko Edi Putranto, pelaku korupsi Bank BHS diduga hingga kini masih di Australia. Anak Hendra Rahardja itu dihukum 20 tahun. Dia wajib membayar denda sebesar Rp30 juta, serta membayar uang penganti atas korupsinya sebesar Rp1,9 triliun.

Dia bersama Direktur Kredit Sherny Konjongian terbukti korupsi dengan cara memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada enam perusahan group dan 28 lembaga pembiayaan yang hanya rekayasa, dan tidak melalui prosedur administrasi kredit pada tahun antara 1992-1996. Lantaran buron,

Keduanya disidangkan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Pada 22 Maret 2001, kemudian pada 8 November 2002 tatkala akan dieksekusi keberadaannya tidak diketahui, dan ada kabar ia melarikan diri ke Australia. Sementara Hendra yang dihukum penjara seumur hidup hingga meninggal dunia di Australia belum juga dapat dieksekusi.

Tony Suherman menjabat sebagai Direktur Opersional PT SBU pada antara bulan Mei 1994 hingga Februari 1998, menjual surat-surat berharga berupa Commercial Paper (CP) dan atau Medium Term Note (MTN), atas tanggungan PT Hutama Karya.

Namun hasil penjualan ternyata disalahgunakan dengan memasukkannya kedalam rekening konsorsium Hutama Yala di SBU Hayam Wuruk, yang seharusnya dimasukkan ke rekening PT Hutama Karya. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp209,3 miliar dan 105 juta dolar AS.

Ketika akan dieksekusi pada 25 Juli 2000 sesuai keputusan PT DKI, keberadaanya tidak diketahui hingga kini.Samadikun Hartono yang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Namun, gagal dieksekusi karena keburuan kabur. Diduga dia bersembunyi di luar negeri, karena sebelumnya pernah mengajukan visa dan izin berobat ke Jepang.

Bambang Sutrisno adalah mantan Wakil Komisaris Utama PT Bank Surya, dan Adrian Kiki Ariawan, mantan direktur utama Bank Surya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim PN Jakpus.

Hingga kini belum jelas diketahui keberadaannya. Keduanya diduga kabur ke Singapura saat kasusnya disidik Kejagung. Terpaksa, pengemplang uang rakyat sebesar Rp,515 triliun itu menjalani persidangan in absentia.

Lesmana Basuki, terpidana dua tahun penjara karena korupsi dalam penjualan surat berharga Commercial Paper milik PT Hutama Karya pada 1994-1998. Mahkamah Agung pada Juli 2000 telah memvonis dirinya dua tahun dan ganti rugi Rp15,3 miliar. Tapi, belum sempat dieksekusi dia melarikan diri.

Selain mereka, aparat juga harus menangkap koruptor kakap BLBI lainnya seperti Sjamsul Nursalim, Ulung Bursa, Marimutu Sinivasan dan pengemplang kredit macet Bank Mandiri, Sukanto Tanoto serta koruptor pembobol Bank BNI, Maria Pauline Maria Pauline Lumowa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui jika upaya menyita dan menyeret para koruptor di luar negeri bukan perkara mudah. Tak mudah pula membersihkan negeri ini dari korupsi.

Banyak rintangan yang meradang. Bahkan, ada sejumlah kalangan yang agaknya alergi dengan upaya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Mereka yang anti pemberantasan korupsi itu justru mengusulkan kepada pemerintah untuk moratorium pemberantasan korupsi karena menggangu iklim bisnis.

”Tiga tahun ini, kita memang agresif, luar biasa tantangan dan rintangan yang dihadapi. Jangan patas semangat, terus! So must go on” tegas Presiden Hal saat peresmian Gedung gedung baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Namun, Presiden tak peduli dengan keluhan tersebut. Menurut Kepala Negara, kejahatan keuangan di negeri sudah sangat serius. ”Yang dulu pernah terjadi dan belum tuntas, harus dituntaskan. Yang buron, bergentayangan di luar negeri bawa uang Indonesia, suruh pulang bawa uangnya,” seru Presiden.

Presiden juga sempat mengkritik sejumlah kalangan yang dulu pernah berkuasa lupa mencuci piring. “Malahan barang kali yang diingat dan disenangi malah mencuci tangan, ketimbangan mencuci piring. Untuk keadilan, para pihak yang seperti itu jangan mengganggu kita yang siang dan malam bekerja mencuci piring,” katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengeluarkan uneg-unegnya tentang kendala pemberantasan korupsi. Presiden menampik tuduhan sejumlah kalangan jika pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan pemerintahan dibawah kendali SBY-JK bersifat tebang pilih.

Saat diundang oleh Hamzah Has, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2005, ada pernyataan politik yang keras yang menegaskan agar pemberantasan korupsi jangan sampai tebang pilih.

Kemudian, lanjut Presiden, pada pertemuan halal bihalal Partai Demokrat di Jakarta, dengan lantang dihadapan dirinya ada yang memohon penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jangan tebang pilih. Desakan serupa juga berhembus saat Presiden menghadiri Rapimnas Partai Golkar.

Dalam dalam pernyatan politik yang dibacakan Sekjen Golkar Syamsul Maarif, partai berlambang pohon beringin itu mendesak pemerintah agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

Atas kritik tersebut, Presiden mengatakan, “Saya sampaikan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada desain politik untuk menjalankan tebang pilih. Dosa, salah,” tegasnya.

Jika sejumlah pihak merasa tidak mendapatkan keadilan akibat tebang pilih dalam memberantas korupsi, Presiden menghimbau agar memberitahukan langsung kepada Kapolri, atau Jaksa Agung, termasuk kepada dirinya sebagai kepala negara.

“Tapi harus kongkret. Kasusnya apa, dimana, mengapa dianggap tebang pilih. Bukan secara generik dari waktu ke waktu. Nanti kita carikan solusinya. Bisa kita tindak yang
Bersalah,” tegas Presiden.

Presiden juga telah mewanti-wanti kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk memeriksa semua pejabat negara yang dindikasi terlibat korupsi dengan prinsip kehati-hatian dan membebaskan motif politik dalam memberantas korupsi. “Korupsi bukan urusan politik tapi hukum. Bebaskan.”

Kepada setiap bupati atau kepala daerah yang diperiksa, Presiden menengaskan agar ada kepastian jika pemeriksaan dilakukan atas dasar kasus korupsi, atau tindakan lain yang merugikan, melawan hukum, dan memperkaya diri sendiri. “Jadi, bukan karena lobi politik.”

Penengakan hukum memang tidak boleh ceroboh dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dipegang teguh asas pra duga tak bersalah. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden mengharap agar sambil menjalankan tugas negara,
tetaplah menjunjung asas praduga tak bersalah.

Proses hukum harus berjalan dengan sebaik-baiknya, transparan, akuntabel. ”Rakyat akan melihat, dan mengikuti, karena tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dicek dengan kekuasaan lain.”

Presiden juga menghimbau agar para pejabat negara, pejabat di daerah, menteri, direktur bank, jangan ragu bertindak karena takut dituduh korupsi. Jika ragu, Presiden menghimbau agar meminta bantuan dan konsultasi hukum jika takut dan ragu-ragu.

Meski tak mudah, Kepala Negara menyerukan agar aparat penegak hukum jangan patah semangat membawa pulang aset koruptor di luar negeri sehingga memberikan keadilan bagi rakyat.

“Kalau dibiarkan tidak adil yang menanggung kita semua. Yang membawa aset dan uang besar itu, hanya pihak-pihak tertentu saja. Tidak adil,” tegas Presiden.

Presiden minta buron pembawa uang ratusan miliar hingga triliunan yang ngendon di luar negeri harus dicari cari dan bawa pulang. Meski tidak mudah. Tapi, memang tak mudah bagi aparat untuk meringkus para koruptor di luar negeri. Selain taktis dalam mengendus, juga harus piawai dalam diplomasi.

Singapura- yang menjadi transit dana para obligor nakal, justru pasang badan melindungi para koruptor. “Singapura adalah negara yang dikuasai rezim bisnis sehingga tidak akan mudah mengembalikan uang aset koruptor asal Indonesia yang tersimpan di negaranya,” kata Koordinator Korupsi Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh.

Fahmi mendukung langkah DPR, sembari mengingatkan agar langkah politik itu tidak justru mendistorsi proses hukum tengah berlangsung. Interpelasi harus diarahkan mempercepat penyelesaian kasus BLBI.

DPR bisa mendorong Presiden agar mencabut Intruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2002 yang ditandatangani Presiden Megawati tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya.

Inpres tersebut mengakibatkan kejaksaan menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap sedikitnya 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004 karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBI) Patra M Zen, kejaksaan harus memeriksa debitor yang telah mengantongi SKL. “Apakah benar, pemberian SKL itu sudah sesuai hukum. SKL merupakan surat yang dikeluarkan BPPN atas pelunasan seluruh kewajiban utang debitur,” katanya.

Dengan SKL, maka debitur tidak mendapat tuntutan hukum, sekalipun pernah melakukan tindak pidana, seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Artinya pemberian SKL identik dengan pemberian release and discharge (R&D) yang dikecam berbagai kalangan. DPR juga harus mempertanyakan sejauh mana proses penyelesaian kasus BLBI ke Menteri Keuangan dan kejaksaan.

Dalam kasus BLBI, kata Fahmi, pelanggaran tidak hanya melibatkan debitor, namun bisa dikaitkan dengan kasus Bank Indonesia, melibatkan oknum pengawas perbankan, dan para auditor saat itu yang melakukan mark up aset. “Mereka semua itu harus diperiksa,” katanya.

DPR juga harus mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan progresif. Penyitaan aset koruptor di Singapura, kata Fahmi, tak mudah karena negara tersebut dikuasai rezim bisnis.

“DPR harus mendesak pemerintah untuk memboikot produk dari Singapura, atau menutup akses bisnis Singapura di Indonesia,” ujarnya.

Bila perlu, DPR bersama pemerintah, dan lembaga internasional yang memerangi korupsi bersatu menggugat Singapura karena berdasarkan Survei Transparancy International (TI) negara tersebut secara politik tidak mendukung pemberantasan korupsi karena menggunakan aset korupsi untuk perekenomian negaranya.

Langkah progresif tersebut agaknya patut dilakukan. Pasalnya, Singapura hingga kini tak serius menindaklanjuti desakan Indonesia untuk menangkap para koruptor asal Indonesia yang berlindung di negaranya.

M. Yamin Panca Setia

Unjuk rasa Jaringan Mahasiswa Rakyat Untuk Demokrasi menuntut Kejaksaan Agung segera menuntaskan kasus penyalahgunaan/ korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2007. (TEMPO/ Fransiskus S)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s