KPU Periode 2007-2012 Dilantik

ENAM anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Abdul Hafiz Anshari, Sri Nuryanti, I Gusti Putu Artha, Andi Nur Pati, dan Abdul Aziz, kemarin dilantik Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Istana Negara, Jakarta, mereka diambil sumpah jabatan sebagai pejabat publik.

Dalam acara seremonial itu, Syamsul Bahri, anggota KPU terpilih, tidak dilantik karena tengah menghadapi persoalan hukum sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan pabrik gula di Jawa Timur yang diduga merugikan negara sebesar Rp489 juta.

”Pelantikan enam anggota KPU—tanpa Syamsul Bahri karena tugas-tugas KPU yang harus merencanakan persiapan Pemilu 2009 sudah sangat mendesak,” ujar Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Sesuai Pasal 16 ayat 2 UU No.22 Tahun 2007, Presiden tetap mengesahkan tujuh nama anggota KPU yang diajukan DPR. Namun, pemerintah tetap melakukan komunikasi terkait dengan surat yang dikirim Kejaksaan Agung kepada Presiden tanggal 22 Oktober 2007 tentang laporan klarifikasi status tersangka Syamsul Bahri.

Hasil komunikasi yang dilakukan para menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM serta melibatkan Komisi II DPR dan instansi terkait, memutuskan perlunya mencermati status dan persoalan hukum Syamsul Bahri.

Pemerintah juga memperhatikan surat yang dikirim Syamsul Bahri yang memohon kepada Presiden agar dirinya tidak dilantik sebagai anggota KPU sebelum persoalan hukum pribadinya selesai.

Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Presiden mengambil langkah yakni Pertama, menerima tujuh urutan nama yang diajukan kepada pemerintah untuk diproses dan ditetapkan sebagai anggota KPU.

Kedua, melantik enam nama anggota KPU yang diajukan kecuali Syamsul Bahri untuk dan segera melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketiga, Syamsul Bahri yang tidak dilantik dipersilakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut dirinya.

Keempat, Jaksa Agung diminta segera mengintensifkan proses hukum terhadap Syamsul. “Itulah keputusan dari Presiden,” jelas Mendagri yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Mendagri menambahkan, proses hukum yang melibatkan Syamsul diharapkan tidak menganggu kinerja KPU. “Yang terpenting proses hukum Syamsul tidak mempengaruhi kinerja KPU dan kita optimis. Dengan demikian, proses hukum kapanpun tidak berpengaruh terhaadap kinerja KPU. Itu paling pokok dan mendasar,” tegas Mardiyanto.

Menurut dia, Presiden telah memerintahkan Kejagung untuk melakukan proses pemeriksaan secara intensif terhadap Syamsul agar dapat cepat menyelesaikan persoalan tersebut.

Terkait dengan proses hukum Syamsul, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, proses hukum terhadap Syamsul Bahri sudah diperiksa kemarin pagi pukul 10.00 WIB bersama Bupati Kepanjen, Malang. “Diperkirakan hari ini (kemarin) bisa selesai kemudian langsung dilakukan pemberkasan dan diharapkan minggu depan kita bisa melimpahkan ke tingkat penuntutan,” ujar Hendarman.

Jaksa Agung menargetkan awal Nopember 2007, kasus Syamsul Bahri sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, berdasarkan keterangan dari Jaksa

Agung, status Syamsul baiknya tidak hanya dilantik, tetapi juga tidak disahkan, dan persoalan itu perlu dikembalikan kepada DPR.

“Komisi II DPR akan mengkaji dan membahas lebih lanjut, terutama karena adanya pengaduan dari kejagung soal posisi yang bersangkutan,” ujarnya.

Agung mengharap agar segera dilakukan proses lebih lanjut oleh Komisi II DPR. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menargetkan DPR akan segera membahas persoalan Syamsul pada 5 Nopember nanti.

Tak Berpengaruh

Sementara itu, Abdul Aziz memastikan tanpa Syamsul Bahri, KPU bertekad untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dalam 100 hari masa kerja, KPU sudah menetapkan rencana kerja dengan lebih memprioritaskan tugas pemilihan Ketua KPU yang baru, mereformualsi visi dan misi KPU, merestrukturisasi organisasi KPU termasuk Sekjen dan Wakil Sekjen KPU, dan membentuk tujuh biro serta pembentukan tim seleksi

Bawaslu, tim seleksai KPUD dan pelaksanaan dan penatapan KPUD di daerah. “Kita tetap akan lakukan semua tugas KPU dengan kondisi yang ada, meski ada beban tambahan tetapi kami sudah bertekad berapapun yang dilantik kami akan laksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Abdul.

Terkait dengan persiapan Pemilu yang semakin mendekat, Abdul mengatakan, tidak perlu dikhawatirkan karena waktu masih cukup lama sehingga Pemilu 2009 bisa diselenggarakan dengan baik asal ada kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak.

Ramlan Surbakti, Mantan Wakil Ketua KPU periode 2002-2007 mengatakan, UU No 22 Tahun 2007, sudah memberikan arahan dan dasar hukum untuk melakukan penataan KPU. “Tinggal sekarang menata organisasi dan mencari orang yang pas di posisi itu (biro-biro).

Langkah pertama yang harus KPU lakukan, lanjut Ramlan adalah memilih Sekjen dan Wakil Sekjen KPU, sambil menyiapkan organisasinya.

Sesuai UU No 22 Tahun 2007, anggota KPU harus mencari tiga calon Sekjen dan tiga calon wakil Sekjen KPU yang dikonsultasikan dengan pemerintah. Setelah itu, diajukan ke Presiden untuk ditetapkan satu di antara tiga calon tersebut. Mardiyanto menjelaskan, proses calon anggota KPU sudah sesuai tahapan seleksi dan masukan dari masyarakat.

Dari 21 nama yang ditetapkan dan diajukan panitia seleksi ke DPR telah dilakukan fit and proper test sesuai dengan surat Presiden tertanggal 12 Oktober 2007. Kemudian, Komisi II DPR melakukan fit and proper test terhadap 21 nama anggota calon KPU dari pemerintah tersebut dengan memperhatikan informasi yang berkembang di masyarakat.

Setelah itu, DPR mengajukan tujuh urutan nama hasil fit and proper test kepada pemerintah untuk diresmikan sebagai anggota KPU. Dalam proses pengeluaran nama-nama tersebut, pemerintah dan DPR melakukan komunikasi untuk saling memberikan pemantapan dalam pengambilan keputusan baik secara institusional maupun perorangan.

Pelantikan enam anggota KPU itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan beberapa Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan sejumlah petinggi negara.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s