Sapu Bersih Korupsi di Birokasi

MALAPETAKA itu bersumber karena adanya ketidakpastian hukum di tubuh birokrasi pemerintah. Ironis sekali jika selama 62 tahun Indonesia merdeka, mesin birokrasi bergerak secara improvisasi. Ketidakjelasan perangkat hukum yang mengatur tata kelola dan perilaku individu di birokrasi adalah biang keladi mengakarnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi.

”Bayangkan, selama 61 tahun kita merdeka, kita tidak punya UU Administrasi Pemerintahan (PA). Pemerintahan dilakukan secara improvisasi yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah KKN,” ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.

Saat orde lama berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hukum administrasi tidak dianggap penting. Di era itu, politik menjadi panglima. Sementara di era orde baru, hukum administrasi tidak kokoh terbangun.

Perangkat hukum untuk penguatan birokrasi dinilai tak begitu mendesak, dan termarjinal dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, hukum, sosial dan politik.

Akibatnya, mesin birokrasi yang harusnya bisa memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan rakyat, jauh panggang dari api.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, pembenahan birokrasi adalah salah satu dari delapan agenda penting yang harus diselesaikan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembenahan birokrasi harus bergerak serentak, menyeluruh dan bersifat nasional.

Menurut Presiden Yudhoyono, keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan serta efektifitas dan kinerja birokrasinya. ”Untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan tata kelola yang bersih dan baik (good and clean governance) pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana,” ujar Presiden.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP). RUU tersebut diharapkan menjadi pilar dalam mereformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih. RUU AP akan menjadi acuan hukum yang mengikat pejabat pemerintah agar tak mudah menyalahgunakan kekuasaan.

Pemberantasan KKN di tubuh birokrasi juga akan lebih optimal karena RUU tersebut mengatur soal pengawasan yang dimulai sejak penyusunan dan penetapan keputusan pejabat pemerintah.

”Dengan prinsip kehati-hatian itu, UU ini akan menjadi filter anti KKN dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih mulai dari proses perencanaan dan penetapan keputusan serta tindakan pejabat atau badan,” ujar Taufiq.

Dalam RUU itu diatur pemberlakuan tindakan hukum adminstrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau badan hukum yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Sejumlah sanksi yang akan diterapkan diterapkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat, maupun tidak hormat.

Pelaksanaan sanksi administratif itu dilaksanakan oleh atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan, kepala daerah apabila keputusan administrasi pemerintahan dikeluarkan oleh pejabat daerah, hingga Presiden jika menyangkut para menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah, dan kepala daerah.

Secara subtansial, RUU AP dimaksudkan untuk membentuk perilaku dan budaya hukum. Membentuk legal culture dalam hubungan antara pejabat administrasi pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan.

Asas negara hukum seperti dalam pasal 1 UUD 1945 akan sia-sia kalau pelaksanaannya tidak membangun hukum adminstrasi sebagai instrumen utamanya. Pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme harus diawali oleh hukum adminstrasi karena pidana sifatnya refresif. Penegakan hukum, kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari konsep hukum administrasi.

Dalam RUU tersebut diatur soal diskresi yang koridor utamanya ditentukan oleh tiga hal yaitu alasan penting, berbentuk motif, umpamanya untuk kepentingan umum, dan lingkup kewenangannya adalah kompetisi yang
dimiliki pejabat pemerintahan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Sayuti Asyathri mengatakan, RUU AP sangat urgen untuk membenahi birokrasi pemerintah. RUU AP menjadi prioritas Komisi II DPR karena diharapkan dapat mendorong pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif. ”DPR berkomitmen untuk mendorong pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif,” katanya. Menurut dia, pembahasan RUU AP diharap selesai pada Pertengahan Sidang DPR tahun 2008.

RUU tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengkongkritisasi sejumlah asas pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipatif, efisiensi dan efektif.

Pada tahun 2004, tersusun Naskah Akademik, kemudian tahun 2005 tersusun draf. Tahun lalu, Kementerian PAN melakukan uji materi dan memulai sosialisasi kepasda seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, pakar, penegak hukum, perguruan tinggi, LSM, para hakim PTUN serta Hakim Agung MA.

Gabungan dari tujuh lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menurunkan amanat presiden untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nasib RUU Administrasi Pemerintahan hingga kini belum jelas meski draf selesai sejak tahun lalu.

Desakan itu disampaikan tujuh LSM, Koalisi Masyarakat untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Masyarakat Transparansi Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, Transparansi Internasional Indonesia, ICW, Formappi, dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), dalam jumpa persnya, Kamis (28/6).

Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti mengatakan, RUU Administrasi Pemerintahan sangat penting karena menjadi pintu masuk untuk reformasi birokrasi. Apalagi RUU Administrasi Pemerintahan nantinya akan mempertegas posisi birokrasi supaya tidak digunakan oleh partai politik untuk kegiatan politik.

Ray mengharapkan RUU Administrasi Pemerintah selesai sebelum Pemilu 2009 supaya birokrasi tidak bisa dilibatkan dalam politik untuk kemenangan salah satu kandidat. Dengan demikian, pemerintahan baru memasuki tahapan birokrasi baru juga, tegasnya.

Perwakilan dari Komwas PBB August Mellaz mengungkapkan, informasi yang didapatkan, RUU Administrasi Pemerintahan sudah delapan kali ditunda pembahasannya di sidang kabinet. Aneh juga, yang mengajukan pemerintah, tetapi ketika DPR sudah siap membahas dan banyak pihak mendesak, Presiden malah belum juga menurunkan amanat presiden, katanya. Ia menambahkan, dalam RUU Administrasi Pemerintahan ini juga diatur mengenai diskresi.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s