Investasi Mengalir dari Birokrasi yang Melayani


NADA Fada Soraya agaknya enggan berkomentar panjang lebar soal buruknya pelayanan birokrasi di daerahnya. ”Buat kami para pengusaha di Batam, kami sudah terbiasa dengan masalah birokrasi,” ujarnya sambil tertawa ringan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Batam itu mengatakan, para pengusaha sebenarnya tak ingin cengeng layaknya anak kecil yang melulu merengek kepada pemerintah agar segera membenahi carut marut birokrasi.

Makanya, kata Nada, separah apapun kondisi birokrasi, pengusaha setempat terpaksa memaklumi. ”Tapi, kalau kondisi ini tetap dibiarkan, roda perekonomian yang digerakan pengusaha di Batam menjadi stagnan,” keluhnya.

Menurut dia, terlalu banyak peraturan yang tidak jelas telah dikeluarkan birokrasi di Batam, yang berdampak kepada ketenagakerjaan, investasi dan perekomian lokal.

Apalagi, setelah otonomi daerah bergulir, terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintahan Kota Batam, alur birokrasi semakin kompleks yang berakibat high cost economie meningkat. “Sekarang banyak sekali hal-hal yang harus dibayar ke Otorita Batam dan juga ke Pemkot Batam.”

Nada juga memaparkan jika di Batam sudah ada mekanisme one stop service (OSS) atau pelayanan terpadu satu pintu yang tengah digalakan pemerintah pusat. Tetapi, OSS tidak terimplementasikan karena status Batam yang tidak jelas.

”Kalau OSS yang dimaksud cuma pelayanan satu atap, memang sudah ada. Tapi kalau ditanya sudah efektif, itu belum,” tegasnya. Nada menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, Batam adalah ujung tombak Indonesia di bagian barat, dan wilayah lintas batas yang membutuhkan alur birokrasi yang cepat dan tepat untuk meraih investasi.

Apa yang dikeluhkan Nada adalah salah satu realitas persoalan pengusaha saat berurusan dengan birokrasi di negeri ini. Pelayanan birokrasi dirasakan belum optimal terpenuhi.

Survey yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang diumumkan, Senin (24/9) lalu, diketahui jika proses perizinan untuk mendirikan sebuah usaha bertambah lama.

“Waktu yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha naik dari 80 hari pada tahun 2005 menjadi 86 hari di tahun 2007,” ujar Direktur LPEM FEUI M Chatib Basri. Sebanyak 70 persen responden berpendapat, waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha menjadi lebih lama.

Prosesnya pun semakin berbelit karena adanya pendelegasian otoritas kepada Kanwil dari Departemen Hukum dan HAM yang memaksa responden harus sering ketemu dengan petugas departemen tersebut. Akibatnya, 44 persen responden mengeluhkan biaya yang bertambah mahal saat ingin mendapatkan izin pendirian usaha.

Masih Tertinggal

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengharap, pemerintah pusat dan daerah harus terus menekan biaya ekonomi tinggi dengan memangkas perizinan yang berbelit-belit, serta menciptakan efisiensi birokrasi agar meningkatkan iklim investasi sekaligus mendongkrak sektor riil, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Hidayat, jika membandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia kalah jauh dari sisi pembiayaan. “Kita sekarang dengan Thailand, Vietnam dan Filipina jauh tertinggal. Di ASEAN kita rangking terbawah. Karena itu, kita sedang berjuang, apa yang disebut Indonesian Coorporate yang semua stakeholder mulai dari pemerintah, pengusaha dan DPR harus membuat semuanya lebih efisien,” ujarnya, di Jakarta.

Waktu perizinan usaha di Thailand memang jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia.

Di Thailand, hanya butuh waktu 33 hari untuk melewati delapan prosedur perizinan. Sementara biaya yang dibebankan hanya 5,8 persen dari pendapatan per kapita. Di Malaysia hanya membutuhkan sembilan prosedur, 30 hari dan 19,7 persen pendapatan per kapita untuk memulai usaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali menyerukan agar jajaran pemerintah daerah memangkas proses perizinan birokrasi yang berbelit untuk perbaikan iklim investasi dan usaha di daerah, serta menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“Berkali-kali saya ingatkan, permudah setiap urusan untuk pengembangan investasi dan usaha, jangan dipersulit semuanya itu. Kalau usaha tumbuh, investasi bergerak, yang diuntungkan adalah rakyat kita. Memecahkan masalah pengangguran dan mengurangi kemiskinan,” seru Presiden.

Presiden juga sudah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam Inpres tersebut, masa pengurusan perizinan dipersingkat maksimal 25 hari. Inpres tersebut terbit karena mendapatkan izin usaha di Indonesia sedikitnya harus melewati 12 prosedur yang memakan waktu 97 hari dengan biaya 86,7 persen dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Peningkatan Pegawasan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi mengatakan, pemerintah berupaya optimal melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan investasi. Kementerian PAN akan terus mengawasi secara ketat terhadap pihak-pihak yang bertangungjawab dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pemangkasan alur birokrasi adalah bagian dari realisasi program reformasi birokrasi yang menjadi salah satu dari delapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008.

Untuk merealisasikan program reformasi birokrasi itu, Taufiq mengatakan, seluruh departemen, mulai dari Meneg PAN, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan departemen maupun institusi terkait telah satu persepsi, satu tujuan dan satu action plan. “Kita selama dua tahun terus berusaha untuk mengkoordinasikan agar semua departemen terkait satu persepsi, tujuan dan satu action plan.”

Untuk membangun usaha, Menpan mengatakan, sekarang cukup dengan personal account dari pendiri perusahaan, atau board of director, atau company account.

“Cukup dengan itu,” katanya.

Waktu yang dibutuhkan untuk approval perusahaan baru sekarang menjadi 7 hari yang tadinya 14 hari. Sementara kebutuhan tentang NPWP untuk mendirikan perusahaan, saat ini sudah dihilangkan. Menpan mencontohkan reformasi birokrasi yang dilakukan di institusi Bea Cukai serta kantor pajak. “Sekarang ini, bisa disaksikan pelayanan yang cepat. Untuk mendapatkan nama perusahaan yang dulu butuh waktu 7 hari, sekarang cukup dengan 1,2 hari.”

Menurut dia, pelayanan publik prima diarahkan untuk menggalang, dan mendorong investasi untuk pemberdayaan masyarakat. ”Investasi lokal, nasional dan investasi asing harus diarahkan pada pro growth, pro poor dan pro-job (berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja),” jelas Menpan. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kendala

AGUNG Pambudhi, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengaku optimis investasi yang mengalir ke daerah akan terus mengalir jika birokrasi di daerah menerapkan pelayanan satu pintu (One Stop Service/OSS) kepada calon investor.

”Saya optimis aliran investasi akan meningkat terus. Ada beberapa indikator yang menunjukan perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi,” katanya. Dari pemantauan KPPOD, ada 180 daerah dari 450 kabupaten dan kota yang sudah cukup bagus menerapkan OSS. ”Kita sudah on the right track,” katanya.

Meski demikian, Agung mengatakan, pelaksanaan OSS yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.24 Tahun 2006, masih banyak kendala penerapan OSS yang harus diselesaikan di daerah. Dari survei yang dilakukan KPPOD di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, kendala internal yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan delegasi wewenang perizinan dari dinas ke institusi OSS.

Dinas di daerah pada umumnya tidak bersedia memberikan wewenangnya dalam memberikan perizinan kepada OSS. Dinas perindustrian dan perdagangan misalnya, enggan menyerahkan kewenangan untuk menerbitkan SIUPP dan tanda daftar perusahaan (TDP) kepada OSS. Atau Dinas PU yang harus menyerahkan kewenangan menerbitkan IMB kepada OSS. Ditingkat daerah tidak terlalu mudah direalisasikan. Dinas tersebut merasa resistensi jika kewenangannya diberikan.

Sebaliknya, pihak OSS berkehendak bahwa pelayanan perizinan harus ditanganinya agar lebih cepat, efektif dan efisien. OSS berkehendak, sejak pengajuan perizinan, memproses berkas, sampai dikeluarkan perizinan harus menjadi wewenangnya agar pelayanan kepada investor lebih cepat, efektif dan efisien.

Bagi dinas, pendelegasian wewenang perizinan tentu akan memangkas pemasukannya. Pasalnya, dalam proses perizinan itu biasanya ada pengenaan biaya, baik yang sifatnya legal, maupun ilegal. Jadi, tak mudah begitu saja, wewenang itu didelegasikan ke OSS.

Menurut Agung, persoalan itu bisa diatasi jika ada ketegasan dari bupati atau walikota agar kewenangan dinas diserahkan OSS. Tapi, itu tidak mudah direalisasikan. ”Butuh keberanian dan pengetahuan walikota dan bupati, untuk menentukan pilihan ke OSS,” ujarnya.

Permasalahan penerapan OSS juga terjadi di tingkat pemerintah pusat. Menurut Agung, permasalahan yang mendasar dalam penerapan OSS adalah terkait dengan keluarnya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelenggaraan Organisasi Kepemerintahan. Salah satu pasal dari PP itu mengatur tentang organisasi OSS.

”Sayangnya, ada pertentangan dengan Permendagri No.24 tahun 2006 yang disebutkan bahwa OSS dibentuk dalam bentuk badan, dinas atau kantor sehingga diberikan kewenangan yang cukup untuk itu. Sementara PP No. 41 Tahun 2007 menjelaskan bentuk OSS adalah sekretariat, bukan merupakan insitusi independen seperti badan atau dinas.”

Agung menilai, jika organisasi OSS berbentuk sekretariat, maka masih menginduk di bawah Sekretariat pemerintah daerah. Akibatnya, kewenangan OSS sangat terbatas. Padahal, OSS harus mengkoordinir dalam hal perizinan di tingkat teknis. ”Kalau dalam bentuk sekretariat, maka kewenangannya sangat lemah sehingga menimbulkan kerumitan.”

Agung menyarankan, agar pemerintah pusat tidak mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga membingungkan daerah. ”Jangan membuat peraturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu saja sudah cukup membantu daerah untuk menerapkan OSS.”

Penerapan OSS juga terkendala adalah banyak peraturan daerah (Perda) yang bermasalah. Di era otonomi dewasa ini, otoritas pemerintah daerah yang semakin luas menyebabkan timbulnya pelbagai peraturan yang menambah mata rantai birokrasi.

Pemda yang miskin pengetahuan dalam mendesain strategi pembangunan, kadang dengan dalih menggejot Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu mudah menetapkan dan mengeluarkan peraturan yang memberat.

Janes Hutagalung, staf khusus Menko Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Inpres 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi mengatakan, ada hampir 6.000 peraturan daerah (Perda) yang akan di-review. ”4.112 yang diputuskan bisa dilaksanakan, kemudian ada 201 Perda yang direkomendasaikan untuk direvisi, dan 1.406 Perda direkomendasikan untuk dibatalkan,” jelasnya di Jakarta. Dia menegaskan, semua perda yang menghalangi investasi dan penanaman modal akan dikaji ulang. ”Ini adalah pekerjaan yang berjalan terus dan masih banyak lagi nanti Perda yang yang akan di-review.”

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga telah membatalkan 100 perda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang terkait dengan pajak dan retribusi. Perda itu dibatalkan karena pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pemda tidak disertai dengan pemberian jasa kepada pembayar pajak dan retribusi.

Belajar dari Sragen, Jembrana dan Semarang

PELAYANAN OSS di sejumlah kabupaten dan kota membawa angin segar bagi investor untuk tanamkan investasi. Lewat mekanisme OSS, para investor tidak lagi berhadapan dengan birokrasi berbelit saat ingin memulai usahanya.

Saat ini, sudah hampir 300 pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan OSS. ”Di awal tahun 2008, OSS diharapkan telah 100 persen diterapkan karena masyarakat merasakan kebutuhannya,” kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) kepada Jurnal Nasional beberapa waktu lalu.

Meneg PAN menilai, penerapan OSS terbukti menggenjot investasi. Dia mencontohkan di Surakarta, penerapan OSS mampu meningkatkan bisnis perhotelan, tumbuhnya usaha kerajinan dan sektor perdagangan. “Dengan OSS, perizinan lebih gampang sehingga memperlancar arus investasi.”

Penerapan OSS terbukti mendongkrak investasi di Kabupaten Sragen, Solok, Jembrana, Karang Anyar, Pare-pare, dan Sidoharjo. Daerah-daerah tersebut telah menjadi best practise (percontohan) bagi daerah lain karena berhasil menggenjot investasi lewat penerapan OSS. Taufiq mengharap, para bupati yang dihadapi persoalan birokrasi dapat mengambil pelajaran dari daerah-daerah tersebut.

Taufiq juga memaparkan jika pada tahun 2006, daerah yang menjadi percontohan hanya enam. Tahun ini meningkat menjadi 75 daerah percontohan dan sudah lebih dari 160 hingga 200 unit-unit pelayanan publik telah mendapatkan pengakuan ISO 9001 berdasarkan kriteria manajemen dan pelayanan kepada investor.

Sragen, Jawa Tengah adalah salah satu birokrasi percontohan yang berhasil menerapkan pelayanan OSS.

Di Sragen, keinginan menerapkan OSS diawali pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), izin usaha digratiskan untuk pembukaan pertama kali, wewenang didelegasikan hingga desa dan kelurahan, dan penerapan teknologi informasi.

Hasilnya sangat siginifikan. Lewat penerapan OSS, investasi terus mengalir dengan nilai yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006, Sragen meraup investasi senilai Rp1,2 triliun. Berbeda jauh dibandingkan tahun 2002, yang pendapat asli daerah (PAD) Sragen hanya sekitar Rp 22,6 miliar. Dengan penerapan OSS, nilai PAD meningkat di tahun 2003, yakni Rp67,99 miliar. Di tahun 2005 menjadi Rp72,76 miliar.

Di Sragen, rentang waktu pengurusan perizinan yang disertai biaya pengurusan antara 1-10 hari. Perizinan yang dilayani antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin mendirikan rumah bersalin yang membutuhkan waktu 10 hari dengan biaya rata-rata Rp100.000. Sistem OSS di sana juga dilengkapi dengan teknologi on line tracking sehingga lebih efektif kerjanya memberikan pelayanan kepada publik.

Selain mengacu pada sistem OSS, pemerintah setempat juga melakukan perubahan mind set kepada PNS eselon II yang menjadi tulang punggung keberhasilan OSS di Sragen.

Awalnya memang sulit karena pola pikir dan kultur PNS tidak gampang diubah menjadi profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik. Lewat pelatihan yang digelar, pola pikir sebagian besar pejabat PNS di Sragen pun mulai berubah. PNS di Sragen dijejali materi soal loyalitas untuk memberikan pelayanan kepada publik.

PNS juga terus diyakini jika bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat lewat profesionalisme maka secara langsung kesejahteraan PNS juga akan meningkat lewat pajak yang meningkat dari investor.

Sragen pun harus bangga. Pasalnya, Sistem OSS Sragen dijadikan laboratorium bagi Universitas Indonesia (UI) untuk kajian otonomi daerah. Sudah lebih dari 400 pemda di Indonesia juga melakukan studi banding dan meminta konsultasi untuk pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

OSS juga berhasil diterapkan di Kabupaten Jembrana, Bali. Jembrana adalah kabupaten miskin. Di tahun 2000, APBD Jembrana hanya Rp77 milyar, PAD Rp2,5 miliar. Namun, dengan penerapan OSS, pada tahun 2005, APBD Jembrana meningkatkan signifikan, yakni Rp235 miliar, PAD Rp10,5 miliar, Rata-rata APBD per penduduk/pertahun Rp 932.131.

Pemkab Jembrana berprinsip pelayanan publik bukanlah pengeluaran pemerintah tetapi investasi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Pelayanan publik yang baik merupakan indikator diterapkannya good governance atau kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan trust rakyat.

Semarang tak kalah berhasil. Di sana, pemerintah setempat terus konsisten mengimplementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terkait dengan seluk beluk proses pelayanan mulai dari prosedur, lama pelayanan, hingga biaya pelayanan. Untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) lima hari kerja tanpa biaya harus benar-benar diselesaikan lima hari kerja tanpa biaya. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi SPM kepada masyarakat.

Kedua, evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan dilakukan secara periodik. Hal ini menjadi sangat penting agar proses pelayanan yang dilakukan oleh KPT dapat termonitor secara periodik. Ketiga, mengefektifkan mekanisme pengaduan masyarakat jika pelayanan KPT tidak sesuai dengan SPM yang telah ditentukan.

M.Yamin Panca Setia

Photo: http://www.ebizzasia.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s