Forum Tahunan APEC Kembali Digelar

Kesepakatan Jangan Sebatas di Atas Kertas


FORUM Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) kembali digelar. Pertemuan puncak KTT APEC yang digelar 8-9 September mendatang, akan dihadiri 21 pemimpin dunia seperti dari Indonesia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Lebih dari 40 menteri, sekitar 400 pemimpin bisnis internasional, dan lebih dari 6.000 delegasi juga urun rembuk dalam pertemuan itu. Di bawah pengamanan yang super ketat karena dipastikan akan ramai dengan aksi demonstrasi, para pemimpin dunia akan berunding guna membahas sejumlah isu regional dan internasional.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencangkup hambatan perdagangan, perubahan iklim, energi, reformasi ekonomi, terorisme, kesehatan dan emergensi flu burung dan penyakit menular, serta revitalisasi dan reformasi APEC.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan hadir dalam pertemuan tersebut. Selain menghadiri pertemuan forum kolektif bersama sejumlah pemimpin dunia, Presiden Yudhoyono dapat memanfaatkan momentum pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia di sela-sela KTT APEC.

Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara dan pemerintahan Amerika Serikat, Chile, Meksiko, Australia, Papua New Guinea, Cina, dan Korea Selatan di sela-sela KTT APEC.

Rencana pertemuan bilateral Kepala Negara dengan mitranya dari tujuh anggota ekonomi APEC itu disampaikan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Namun, Menlu tidak merinci isu-isu yang akan dibahas oleh Presiden Yudhoyono dengan para mitranya tersebut.

Momentum pertemuan empat mata dengan para pemimpin dunia itu sejatinya dapat dimanfaatkan bagi Indonesia untuk lebih mengkongkretkan realisasi kerjasama bilateral di segala bidang dengan pemerintah negara bersangkutan.

Tanggal 8 September nanti, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat George W Bush di Sydney.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, pertemuan kedua pemimpin itu akan membahas kerjasama bilateral, regional dan internasional antara RI-AS.

Dino memastikan bahwa pertemuan empat mata Yudhoyono-Bush di sela-sela KTT APEC tersebut akan membahas isu perubahan iklim (climate change). Sejumlah pejabat pejabat senior Indonesia dan AS dikabarkan telah bertemu untuk mempersiapkan rencana pertemuan bilateral antara Yudhoyono dan Bush di sela-sela KTT APEC di Sydney. Jika pertemuan bilateral Presiden Yudhoyono dan Bush di sela-sela KTT APEC itu jadi, maka itu merupakan pertemuan kedua mereka setelah di Istana Bogor 20 November 2006.

Namun setidaknya, dalam pertemuan itu, tak sekedar isu perubahan iklim yang dibahas. Namun, Indonesia mendesak AS untuk memperluaskan kepentingan Indonesia terhadap AS. Dalam bidang perdagangan misalnya, AS sangat penting dan merupakan pasar yang besar. Statistik perdagangan Indonesia menunjukan 20 persen ekspor Indonesia dikirim ke AS. AS menjadi pasar strategis bagi produk Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke AS Januari-April 2006 mencapai US$4,14 miliar mengalami kenaikan 8,37% dibanding periode yang sama pada 2005 yang hanya US$3,82 miliar.

Ekspor Indonesia ke AS pada Januari-April 2006 terdiri dari 2,09% produk migas dan 97,91% produk non-migas (pada Januari-April 2005 terdiri dari 3,16% produk migas dan 96,84% produk non-migas). Ekspor migas pada tahun 2006 tercatat senilai US$86,65 juta turun 27,57% dibanding tahun 2005 yaitu dari US$119,62 juta. Sedangkan ekspor non-migas Indonesia ke AS pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9,53% dibanding tahun 2005, yakni dari US$3.695,05 juta menjadi US$4.049,21 juta.

Negara Paman Sam juga investor utama di sektor pertambangan. Demikian pula dalam bidang pertahanan, hampir 80 persen sistem persenjataan Indonesia dari AS.

Dalam konteks ini, Presiden Yudhoyono diharapkan dapat gencar melakukan lobi kepada Bush untuk mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah dan memperluas akses perdagangan produk Indonesia di AS, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan di negaranya. Harus diketahui, AS adalah negara yang paling getol memvonis produk dari negara lain, khususnya Indonesia dengan dumping atau tuduhan pemberian subsidi dan melakukan praktik transshipment.

Presiden Yudhoyono juga diperkirakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia John Howard. “Pada Minggu, saya akan bertemu dengan Presiden Yudhoyono dan santap siang bersama Yudhoyono di Kirribilli,” ujar Howard. Namun, Howard tidak menjelaskan isu apa yang akan dibahas.

Kemungkinan keduanya akan kembali menindaklanjuti pertemuan empat mata di Denpasar 27 Juli lalu.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat mengevaluasi berbagai kerjasama, misalnya Lombok Treaty, joint investment, free trade area, development corporation, climate change, serta seputar pertemuan APEC di Sydney, Australia, September 2007.

RI dan Australia memang telah melakukan berbagai kerjasama di bidang keamanan, penegakan hukum, terorisme, maritim, penanggulangan bencana alam yang kesemuanya tercakup dalam Lombok Treaty. Australia juga memberikan bantuan sebesar 10 juta dollar Australia kepada Indonesia, untuk penghijauan hutan.

Sementara dengan China, setidaknya pertemuan SBY dengan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat China Wen Jiabao untuk lebih mengkongretkan kerjasama bilateral di segala bidang. China amat berharap peran Indonesia dan telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang memegang teguh pada kebijakan satu China (one China policy) terkait masalah hubungan antara China dan Taiwan.

Hubungan kedua negara tersebut selama beberapa tahun terakhir masih meregang terkait dengan aksi provokasi Chen Shui-bian, Presiden Taiwan dari Partai Progresif Demokrasi (DPP) yang ingin memisahkan negaranya dari wilayah China Daratan.

Beberapa waktu lalu, saat berkunjung ke Indonesia, Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono bahwa Pemerintah Tiongkok menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikap pemerintah Indonesia untuk memegang teguh one china policy atau kebijakan satu Tiongkok. Jiechi juga mengatakan, China amat mengharap Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN dan Asia dan selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat meningkatkan peranannya di gelanggang internasional.

Kedua negara juga sepakat akan meningkatkan intensitas kunjungan pejabat tinggi untuk berbagi informasi dan mendorong kemajuan kemitraan strategis, meningkatkan koordinasi dan koorperasi dalam masalah regional maupun internasional, meningkatkan kerjasama di bidang Iptek, kebudayaan, pendidikan dan meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan hubungan di antara ASEAN-China.

Dengan Korea Selatan, Presiden diharapkan meningkatkan kerjasama di segala bidang seiring semakin mesranya hubungan kedua negara. Apalagi setelah Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun memuji peran Indonesia yang berperan besar atas pembebasan 19 warga Korea Selatan di Afghanistan.

Juli lalu, Presiden juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan untuk merealisasikan kerjasama sekaligus mendeklarasikan kemitraan strategis, the strategic partnership dengan Korsel.

Kedua negara menyatakan akan proaktif merealisasi kesepakatan bahkan telah menemukan peluang-peluang baru, agenda-agenda baru dalam kerjasama seperti yang tercantum dalam naskah joint statement yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Korsel. Indonesia-Korsel juga komit untuk meningkatkan to double perdagangan dan investasi, tahunnya adalah 2012. Nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2006 sebesar US$10,7 miliar. Kedua negara mengharap pada 2012 nilai perdagangan dapat mencapai sebesar US$21 miliar.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim (climate change) menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan di APEC yang berlangsung di Sydney. Perubahan iklim akibat industrialisasi global harus menjadi isu global yang patut menjadi perhatian semua negara di dunia karena dampaknya telah dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Indonesia agaknya mengerahkan segala upaya untuk membangun konsensus global untuk melakukan langkah kongkret mengatasi persoalan perubahan iklim. Sebagai negara yang terletak dikhatulistiwa dan negara kepulauan, Indonesia telah merasakan dampak negatif akibat perubahan iklim. Dengan garis pantai sepanjang 80 ribu km, perubahan iklim di Indonesia akan menyebabkan naiknya permukaan laut yang berakibat tenggelamnya 15 ribu-17 ribu pulau yang ada.

Perubahan iklim juga berdampak pada musim tanam, irigasi, ketersediaan air yang berpengaruh di sektor pertanian. Maka bagi Indonesia, persoalan perubahan iklim sangat penting dan sangat diperlukan kerjasama global karena udara tidak mengenal batas negara.

“Kita akan memperjuangkan strategi nasional dalam menanggapi climate change yang harus masuk dalam kesepakatan APEC, maupun kesepakatan dunia. Kita akan konsisten akan hal itu,” tegas Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di Istana Negara, Rabu (5/9).

Menurut Rachmat, Indonesia akan mengkaji persoalan perubahan iklim terkait dengan eksplorasi energi untuk menjawab kebutuhan penghuni dunia. “Energi juga tidak boleh dijadikan alasan biang keladi untuk membangun karena adanya emisi. Kalau Australia menggunakan energi efisiensi. Kita sangat setuju. Tetapi, jangan sampai energi mengurangi derap langkah pembangunan kita,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, Indonesia juga akan memperjuangkan soal kompensasi bagi negara yang memiliki hutan. Indonesia telah memiliki formula supaya mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang sebesar 10 dollar per hektar untuk menghindari kerusakan hutan. Dalam konsep yang diusulkan Indonesia, Rachmat mengatakan, Indonesia meminta dunia memberikan peluang baru yang lebih kepada negara pemilik hutan yakni diberikan keleluasan dalam mengambil dana global environment facility.

Indonesia mengusulkan agar negara maju turut bertanggungjawab atas reforestry hutan Indonesia yang sudah rusak. Urusan hutan harus menjadi tanggungan negara yang tidak mempunyai hutan yang telah menyumbang oksigen kepada dunia. Sejumlah negara selatan, sepakat dengan usulan Indonesia tersebut. Namun, negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia tidak tidak sepakat. Ada 180 negara yang mendukung usulan Indoensia itu, yang tidak mendukung cuma dua negara, yaitu AS dan Australia.

Bagi Indonesia, dalam menyikapi dampak perubahan iklim memandang perlu adanya pengurangan emisi gas rumah kaca dan harus dilengkapi dengan adanya kompensasi berupa ketersediaan teknologi yang baik melalui kerja sama yang produktif antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industri maju. “Artinya, kita harus `balance` (berimbang) antara kebutuhan pasar dan tanggungjawab global,” ujar Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Deplu RI, Salman Al-Farisi.
Indonesia sudah memiliki proposal yang menyerukan perlunya perlindungan terhadap terumbu karang dan sumberdaya kelautan sebagai bagian dari kerja sama dalam merespon perubahan iklim.
Australia yang meletakkan isu perubahan iklim ini dalam agenda utama, mengusulkan pendekatan baru yang jauh bertolak belakang dengan Kyoto Protocol, perjanjian internasional yang paling utama mengenai perubahan iklim.

Didukung AS, Australia beralasan bahwa Kyoto Protocol dirusak karena tidak adanya janji dari negara-negara berkembang seperti China dan India-untuk memiliki target yang sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari negara industri.

Perdana Menteri John Howard mengharap para pemimpin APEC menyetujui untuk pertama kalinya bahwa sebuah perjanjian internasional yang baru harus memasukkan tujuan bersama untuk mengurangi buangan gas rumah kaca.
“Saya pun berharap para pemimpin APEC juga dapat menyetujui beberapa tindakan praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Memperbaiki tingkat efisiensi energi di seluruh anggota APEC merupakan cara penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sembari mempertahankan daya saing ekonomi,” katanya.
Sementara negara berkembang di pertemuan ini menahan tekanan dari AS dan Australia untuk menyetujui pernyataan yang akan mencakup target pengurangan emisi.

Mereka mengatakan pekerjaan mengenai perubahan iklim harus dimotori oleh PBB yang akan menjadi tuan rumah dari pertemuan di Bali, Desember mendatang.

Indonesia amat diharapkan perannya dalam menyatukan konsensus tentang perubahan iklim. AS sendiri gencar melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia. Presiden Yudhoyono direncanakan akan bertemu empat mata dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Goerge W Bush di sela-sela pertemuan puncak KTT APEC di Sydney nanti. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal memastikan bahwa pertemuan empat mata Yudhoyono-Bush tersebut akan membahas isu perubahan iklim (climate change).

Bagi Indonesia, isu tersebut sangat penting, dan AS sangat berinsiatif untuk membahasnya. AS juga berinisiatif untuk membahas isu perubahan iklim dalam pertemuan Major Economist di Washington DC, pada 27 September 2007.

“Ini adalah inisiatif AS, dan mereka mengundang Indonesia sebagai negara yang mempunyai peran penting dalam diplomasi perubahan iklim untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Masalah Avian Flu juga akan dibahas oleh Presiden Yudhoyono dan Bush,” jelas Dino.

Dino menilai, inisiatif AS mengundang Indonesia pada pertemuan 27 September 2007 di Washington DC tersebut bukan merupakan upaya AS untuk menunda pertemuan global warning di Denpasar, Bali, Desember 2007 mendatang.

Menurut dia, Pejabat AS sendiri sudah berkomunikasi dan menyampaikan undangan ke pemerintah Indonesia agar pembahasan isu perubahan iklim disenergikan.

Indonesia sendiri, kata Dino, mengharap agar KTT APEC di Sydney membahas isu tersebut. Dia menilai, meski APEC bukan forum negosiasi, tetapi nanti akan dibahas masalah climate change dan akan ada deklarasi mengenai perubahan iklim. “Ini sangat menarik, karena melibatkan AS, China, Jepang dan negara besar yang memiliki peran penting dalam diplomasi perubahan iklim.”

Setelah itu dilanjutkan dalam pertemuan di New York yang disponsori PBB dan pertemuan di Washington yang merupakan inisiatif AS. “Setelah itu di Bali. Itu semua ada sinergi yang merupakan bagian usaha global bersama untuk mencapai konsensus perubahan iklim sebagai tujuan bersama.”

Menurut Dino, perbedaan pendapat antara negara-negara maju dengan negara berkembang dan negara-negara yang mempunyai hutan seperti Indonesia dan Malaysia terkait dengan pembahasan isu perubahan iklim, bukan berarti tidak dapat dijembatani. “Kita yakin sekali, dan kita akan terus berupaya agar di pertemuan Bali nanti akan tercipta suatu rezim global yang diikuti semua pihak.”

Hal itu penting karena Kyoto Protocol tidak diikuti oleh negara-negara yang justru penting dalam pembahasan isu climate change terutama AS.

“Jadi, kita ingin setelah Bali akan ada suatu rezim climate change yang semua ikut, negara besar, negara yang punya hutan tropis dan negara berkembang. Setiap negara akan ikut andil dalam konsensus global tersebut. Dan kita harapkan ini bisa tercapai,” kata Dino.

Reformasi APEC

APEC awalnya didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kerjasama di kawasan Asia Pasifik.

Kerjasama di bidang ekonomi dianggap penting guna membangun kekuatan kolektif di kawasan pasifik mengingat perekonomian APEC sebesar 41 persen populasi dunia atau hampir setengah perdagangan dunia dan 56 persen produk domestik kotor global.

Di awal kelahirannya di Canberra, Australia pada tahun 1989, semua negara di kawasan Asia Pasifik begitu antusias dengan gagasan liberalisasi perdagangan. Dibentuknya APEC diharapkan dapat menjadi sarana untuk bahu membahu merealisasikan kerjasama ekonomi yang lebih nyata.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 6-7 November 1989 itu, para menteri luar negeri dan perdagangan dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk membuat forum bersama yang diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat di kawasan Asia Pasifik.
Dalam pertemuan itu disepakati tiga tujuan yakni membangun dan memperkuat sistem perdagangan multilateral, meningkatkan saling ketergantungan dan kemakmuran para anggotanya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski dalam pelaksanaan kesepakatan itu hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip dialog terbuka, menghormati pandangan semua anggotanya, dan tidak ada komitmen mengikat, serta keputusan dibuat berdasarkan konsensus, APEC mampu mengurangi hambatan tarif dan hambatan perdagangan lain di seluruh kawasan sebagai tindaklanjut dari Cita-cita Bogor mengenai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, dengan perekonomian maju ditetapkan untuk mencapai ini pada 2010 dan perekonomian berkembang pada 2020.

Seiring perjalanannya yang kini menginjak usia 18 tahun, keanggotaan APEC yang melibatkan 21 perekonomian dari seluruh Cekung Pasifik, tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi. Namun, peran APEC meluas untuk menyikapi isu perang melawan terorisme, korupsi, dan penyakit. APEC memandang perlu untuk menyikapi isu terorisme karena persoalan gangguan keamanan itu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota APEC.

Meluasnya garapan isu melawan teroris menguat setelah serangan teroris fantastis 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dalam Pertemuan Hanoi juga disoroti secara khusus program senjata nuklir Korea Utara.

Secara spesifik para pemimpin APEC juga menyerukan upaya melawan penyakit seperti flu burung dan HIV/AIDS. Kesepakatan itu muncul setelah dunia digemparkan oleh penyebaran virus flu burung yang mematikan dan semakin banyaknya pengidap HIV/AIDS.

Kini, APEC digelar di Sydney Australia. Pertemuan puncak KTT APEC yang dihadiri kepala pemerintah digelar pada 8-9 September itu mengangkat tema Memperkuat Masyarakat APEC untuk Membangun Masa Depan Berkelanjutan.

Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC tersebut didahului oleh Pertemuan Menteri APEC

pada 5 dan 6 September 2007. Delegasi Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Hasil-hasil dari pertemuan di tingkat menteri ini akan disampaikan kepada para Pemimpin APEC.

Beberapa pencapaian (deliverables) APEC pada tahun 2007 itu antara lain, dukungan politis terhadap perundingan Doha Development Agenda, laporan Pejabat Senior mengenai penguatan integrasi ekonomi di kawasan, Trade Facilitation Action Plan II untuk menurunkan biaya transaksi sebesar 5% hingga tahun 2010, sebuah model Code of Conduct for Business dan Code of Conduct Principles for the Public and Private Sectors.

Dalam pertemuan itu juga disepakati penerapan APEC General and Area-Specific Transparency Standards, penyelesaian phase kedua kajian Enhancing Investment Liberalization and Facilitation in the Asia-Pacific Region: Reducing Behind-the-Border Barriers to Investment, prakarsa kerjasama HKI di bidang Patent Acquisition Procedures dan Best Practices Paper on Innovative Techniques for IPR Border

Enforcement, sejumlah prakarsa di bidang human security, UKM, SDM, konservasi sumber kelautan dan perikanan, serta kegiatan Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) dan capacity building.

Namun, perlu juga dicatat, realisasi kongkret dari pertemuan APEC yang digelar tiap tahunn kenyataan pada umumnya hanya direalisasikan di atas kertas. Sementara realisasi nyata tersendat karena komitmen yang tidak mengikat.

Mohamed Ariff, Direktur the Malaysian Institute of Economic Research menilai skeptis terhadap APEC. Dia menilai, APEC tidak kunjung melaksanakan apa yang dibicarakan.

Padahal, jika kesepakatan itu direalisasikan, pengaruhnya sangat besar karena APEC merupakan gabungan kekuatan perdagangan 21 negara, yang hampir menjadi 50 persen kekuatan perdagangan global.

Tema yang dibahas pun terkesan basi. Dalam bidang perdagangan misalnya, perdebatan soal perlunya liberalisasi perdagangan dan perwujudan pasar bebas masih menjadi perdebatan alot di antara anggota APEC.

Sementara isu non-ekonomi masih didominasi persoalan terorisme. Namun, sejumlah hal yang relatif baru yang disesuaikan dengan perkembangan dunia adalah isu perubahan iklim, penanganan korupsi, dan penanganan wabah flu burung yang kian mengkhawatirkan.

Sebagian kalangan menilai semakin tak jelas arah APEC. Karena itu, perlu adanya revitalisasi agar APEC didorong ke arah yang lebih jelas, yaitu kemungkinan menjadi organisasi.

Menurut Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, seluruh anggota Forum APEC memahami perlunya reformasi APEC dengan mengangkat direktur eksekutif APEC untuk mendukung kerja kesekretariatannya. Namun, Indonesia menginginkan adanya mekanisme yang jelas.

Menurut Menlu, pengangkatan executive director (direktur eksekutif) dalam rangka reformasi APEC ini umumnya diterima karena beban kerja APEC semakin besar.

“Hanya saja kita menginginkan adanya mekanisme pengangkatan dan aturan yang jelas,” kata Hassan.

Masalah pengangkatan direktur eksekutif APEC sempat dibahas dalam pertemuan tingkat menteri (AMM) ke-19 APEC yang berlangsung dua hari sejak Rabu.

Menlu Wirajuda mengatakan, Indonesia cenderung menginginkan seorang profesional yang akan menduduki jabatan direktur eksekutif sekretariat APEC, namun ia mengenyampingkan kekhawatiran bahwa kehadiran direktur eksekutif APEC itu akan mengarahkan forum ini menjadi organisasi yang menghasilkan keputusan yang mengikat.

“Bagi Indonesia, APEC akan tetap seperti sekarang ini (forum yang keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mengikat dan dibuat berdasarkan konsensus-red.). Ke depannya belum tahu,” katanya.

Apapun alasannya, reformasi struktural APEC harus segera direalisasikan. APEC tidak hanya memfokuskan liberalisasi perdagangan, namun butuh perangkat sebagai sarana merealisasikan kesepakatan. Jadi, kesepakatan yang ada tak hanya direalisasikan di atas kertas balaka. Perangkat APEC ke depan diharapkan dapat mengukur indikator keberhasilan realisasi pencapaian Bogor Goals, dapat benar-benar dapat merealisasikan tema dari APEC tahun 2007 di Sydney yakni Memperkuat Masyarakat APEC untuk Membangun Masa Depan Berkelanjutan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s