Peraturan Calon Independen Berlaku Awal Tahun 2008

RAPAT Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR yang membahas tindaklanjut rencana melakukan revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5 Tahun 2007 tentang diperbolehkannya calon perseorangan ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), disepakati empat keputusan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

Pertama, pemerintah dan DPR harus segera melakukan langkah bersama yakni mengelar revisi terbatas terhadap UU No.32 Tahun 2004.

Keputusan tersebut sekaligus tindaklanjut usul inisiatif DPR yang sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus lalu. Kedua, jangka waktu pembahasan UU tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2007. Ketiga, pemberlakuan dari UU yang direvisi tersebut adalah pada saat diundangkannya UU tersebut yang diharapkan pada awal tahun 2008.

Keempat, dengan dibahasnya revisi UU.No 32 tahun 2004, maka pelaksanaan Pilkada yang sedang berlangsung dan akan berlangsung diberbagai daerah, tetap berjalan sampai berlakunya UU hasil revisi UU tersebut. Sebelum hasil revisi diputuskan, maka pelaksanaan Pilkada tetap menggunakan UU yang lama.

Kelima, perlu dilakukan pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR dan MK guna membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sistem kenegaraan. Tentu suatu saatnya akan digelar pertemuan guna membahas lebih luas lagi. Lima keputusan itu diutarakan Ketua DPR Agung Laksono usai menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah di Istana Negara, Jakarta, kemarin (22/8). Rapat konsultasi pemerintah dengan DPR dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi di DPR.

Terkait dengan subtansi dan materi dari revisi UU tersebut seperti syarat dukungan dan sebagainya, Agung mengatakan, akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR di Gedung DPR dalam waktu yang akan segara ditentukan.

Namun, Agung secara pribadi mengatakan calon perseorangan yang diusulkan oleh kelompok dan individu-individu harus dikenai syarat yang sama dengan calon parpol. “Kalau mau fair setiap calon harus sama,” ujar Agung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, Pilkada di DKI Jakarta juga sifatnya perseorangan yang diusulkan parpol. Persentase tidak menjadi masalah bagi calon, jika dirinya memiliki image dan polureritas di mata publik.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan pemerintah menyambut baik inisiatif dari DPR untuk menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) untuk bahan revisi terbatas UU No.32 tahun 2004. RUU yang diusulkan DPR tersebut diharapkan dapat dipersiapkan secepat mungkin sehingga dapat segera dibahas bersama pemerintah.

“Dengan harapan akhir tahun, Insya Allah sudah selesai, meskipun ada urgensi untuk akselerasi revisi terbatas UU ini. Tetapi, kita tetap meminta masukan dari berbagai pihak, aspirasi masyarakat dan harmonisasi satu dengan yang lain,” ujar Presiden.

Hal itu perlu dilakukan karena UU yang telah direvisi nanti harus tetap berada dalam tataran yang harmonis dengan peraturan dan UU lain, serta tetap menginduk pada UUD 1945.

Melibatkan MK

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk melakukan pertemuan konsultasi yang mendalam dengan melibatkan MK, bahkan jika dipandang perlu diperluaskan lagi konsultasi antarpimpinan lembaga negara demi keberlangsungan kehidupan negara yang baik.

Menurut Presiden, rapat konsultasi mendalam yang melibatkan MK dan sejumlah pimpinan lembaga negara itu perlu dilakukan karena kehidupan bernegara harus dikelola dengan menggunakan sistem yang telah ditata, yang semuanya mengalir dari UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU.

“Saya kira MK harus juga tahu, bahwa keputusannya telah menciptakan debat di arena publik. Tapi, saya kira itu wajar karena ini adalah arena demokrasi. Itu masalah dalam sistem piolitik yang semuanya berkepentingan. Justru itulah agar UU yang hendak dibentuk lewat revisi betul betul adil buat semua, baik dari calon parpol maupun calon perseorangan. Apa makna equal treatment dan persyaratannya bagaimana. Persyaratannya harus pas,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, demokrasi yang baik dan sistem politik yang stabil memerlukan tatanan yang pasti. Perubahan seketika pada satu atau dua aspek yang fundamental, hampir pasti akan menimbulkan implikasi pada tatanan kehidupan bernegara.

Pertemuan yang melibatkan MK dan sejumlah pimpinan lembaga negara dianggap perlu dilaksanakan sehingga Indonesia akan dianggap sebagai negara yang memiliki kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, namun tetap memberikan ruang atas perubahan yang baik sesuai dengan demokratisasi.

Ketika ditanya siapa yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan nanti bersama DPR, Presiden mengatakan telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan menteri lain karena pembahasan revisi UU Pemda bersama DPR memerlukan intensitas yang tinggi.

Mengenai syarat persentase dukungan bagi calon perseorangan, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan, belum ditentukan kisarannya. Pemerintah sendiri masih menunggu berapa persentase dukungan bagi calon independen yang diusulkan oleh DPR. Pertemuan selanjutnya juga tergantung keadaan. Menurut Andi, pertemuan bersifat konsultatif. Pemerintah sendiri akana menunggu realisasi usul insiatif dari DPR yang akan mengajukan RUU Pilkada. “Kita tunggu, nanti dibahas bersama pemerintah.”

Terkait dengan pertemuan dengan MK, Andi mengatakan, pertemuan tersebut terkait dengan pengaturan sistem ketatanegaraan karena amandemen UUD 1945 yang baru dilaksanakan telah menimbulkan banyaknya lembaga negara.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan menyambut baik semangat pemerintah mendorong percepatan penyelesaian revisi UU No. 32 Tahun 2004.
“Tapi prinsipnya revisi terbatas ini dilakukan untuk mengakomodasi keingingan masyarakat yang menghendaki adanya calon perseorangan. Meski hingga kini belum ada putusan dari pemerintah soal persyaratan jumlah persentasen mengusulkan calon perseorangan,” kata Ferry.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Suasana saat berlangsungnya rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR-RI, di Istana Negara, Rabu (foto: anung/presidensby.info)



Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s