Mengamankan Malaka

Selat Malaka | JOC

OPERASI pengamanan Selat Malaka mutlak ditingkatkan. Pasalnya, jalur perairan strategis itu rawan kejahatan transnasional dan terorisme. Pengamanan selat yang panjangnya mencapai 500 mil itu juga penting demi mengamankan kepentingan masyarakat dunia.

 Selat Malaka merupakan jalur lintasan kapal-kapal yang mengangkut 80 persen minyak dunia dan 30 persen komoditas dan produk perdagangan dunia.

Lebih dari 50 ribu kapal dalam setahun melintasi selat itu dan mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Setiap hari, Selat itu juga dilintasi kapal-kapal tanker yang mengangkut puluhan juta barel minyak.

Seiring kian tingginya intensitas lalu lintas di jalur tersebut, tingkat kerawanannya pun tinggi. Selat Malaka rawan dengan aksi kejahatan pembajakan, penyelundupan, dan sebagainya.

Karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, keamanan di Selat Malaka harus ditingkatkan. Aksi kejahatan di kawasan tersebut memang menunjukan penurunan. Dari 40 kasus perompakan di Selat Malaka pada tahun 2004, telah menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2005 dan dua kasus pada tahun 2006. Meski menurun, bukan berarti Selat Malaka steril dari kejahatan. Karena, aksi para perompak dan penyelundup yang melintasi perairan sulit dideteksi. Tahun 2003, di jalur tersebut telah terjadi 150 kasus penyerangan dan perompakan di Selat Malaka.

Karenanya, Presiden SBY saat mendampingi Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe saat kunjungan bilateral ke Indonesia (20/8), menyerukan agar ditingkatkan kerja sama patroli laut Indonesia-Malaysia-Singapura.

Selat Malaka yang terletak di perairan Sumatera dan Semenanjung Malaka merupakan urat nadi perdagangan dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau dari Asia Barat hingga Asia Timur.

Seringkalinya terjadi kejahatan di perairan itu memunculkan kekhawatiran akan terganggunya arus transportasi komoditas yang menyuplai kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan India, berinisiatif untuk terlibat langsung dalam pengamanan Selat Malaka.

Namun, keinginan Jepang, AS, dan India agar bisa mengamankan Selat Malaka memunculkan resistensi. Indonesia tentu juga tak ingin negara lain menggunakan misi pengamanan di Selat Malaka untuk kepentingannya dan mengusik kedaulatan Indonesia.

Karena, Indonesia menolak jika urusan pengamanan Selat Malaka menjadi urusan internasional. Indonesia hanya membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan negara lain terkait pengamanan Selat MAlaka. Misalnya, dengan Singapura untuk mengatur informasi navigasi laut yang berada di Singapura.

Indonesia lebih sepakat jika optimalisasi pengamanan Selat Malaka direalisasikan dengan memberikan bantuan peralatan keamanan, bukan terlibat dalam operasional.

Jepang adalah salah satu negara yang menerima keberatan Indonesia. Desember nanti, Negeri Sakura akan memberikan tiga kapal patroli cepat ke Indonesia untuk mengamankan Selat Malaka.

”Indonesia menyambut baik bantuan Jepang yang memberikan tiga kapal patroli cepat pada Desember mendatang untuk mengamankan Malaka,” ujar Presiden.

Jepang sangat berkepentingan dalam pengamanan Selat Malaka. Karena, negara itu harus mengekspor produk-produk teknologi ke negara lain, termasuk Indonesia. Karena, Jepang berharap Indonesia memainkan peran penting di kawasan Selat Malaka untuk memerangi pembajakan dan penyelundupan di laut.

”Saya dan Presiden Yudhoyono membicarakan masalah terutama menyangkut keamanan lalu lintas kapal yang melintas di Selat Malaka dan Singapura. Kami sepakat untuk menjaga lalu lintas kapal di Malaka karena bermuara pada kestabilan suplai, kestabilan crude dan kestabilan kawasan secara keseluruhan,” ucap Abe.

Sebagai kompensasi, Jepang juga akan mendukung Indonesia dalam mewujudkan perdamaian atau peace building di Aceh. “Jepang sedang mempertimbangkan bantuan dan dukungan lebih lanjut supaya memantapkan perdamain di Aceh. Yang kami pertimbangkan adalah proyek-proyek dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.”

Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya bersedia menjadi anggota kerjasama pengamanan laut di Selat Malaka. Tahun lalu, disepakati kerja sama regional untuk keamanan laut. Dari 14 negara Asia yang terlibat, Indonesia dan Malaysia belum mau menjadi anggota.

Indonesia memahami jika Selat Malaka akan menjadi ajang pertarungan beberapa negara maju, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Negara maju seperti AS, Jepang, India, China, dan sebagainya, berkepentingan untuk mengontrol dan mencari informasi seputar kawasan Selat Malaka.

Selat Malaka selama ini tidak saja dikenal sebagai Sea Lines of Trade (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC). Namun juga jalur strategis Armada Laut negara-negara maritime besar dalam rangka forward presence dan global engagement ke seluruh dunia.

Kepadatan lalu lintas alur pelayaran ini ditandai tingginya intensitas perdagangan global Selat Malaka. Dan, apabila terjadi interdiksi atas perairan ini, maka dampak negatifnya luar biasa. Masyarakat Global akan tidak nyaman lantaran kendala distribusi produk perdagangan yang dapat menciptakan instabilitas perekonomian negara-negara maju.

Selama ini, seluruh kegiatan eskpor dan impor internasional mengandalkan laut sebagai jalur utama perdagangan. Kapal-kapal tanker Jepang maupun China selalu melintasi Selat Malaka untuk mendistribusikan minyak yang diproduksi dan diangkut dari negara-negara Timur Tengah. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s