Anggaran Departemen Tak Dipangkas Untuk Lumpur Sidoarjo


MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan tidak ada dana dari sejumlah departemen yang dipangkas untuk penanganan Lumpur Sidoarjo. Penanganan lumpur Sidoaro tetap mengacu sesuai Peraturan Presiden No.14/2007 yang mengamanatkan bahwa seluruh pembayaran ganti rugi ditanggung PT Lapindo Brantas.

“Saya kira itu tidak benar. Tapi yang pasti, dalam penanganan lumpur Lapindo akan dilakukan sesuai Perpres Nomor 14 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pembayaran ganti rugi seluruhnya dibebankan kepada PT Lapindo,” katanya usai memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, (17/8).

Menurut dia, anggaran Departemen PU sendiri tidak ada yang dipangkas untuk menangani lumpur Lapindo. Dana anggaran PU melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran hanya digunakan untuk membangun infrastruktur yakni memindahkan jalan arteri, jalan kereta api dan perbaikan pipa-pipa PDAM di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah akan mencapai Rp600 miliar yang diharapkan bisa diperoleh dari APBNP tahun 2007 sekitar Rp300 miliar dan APBN tahun 2008 sebanyak Rp300 miliar.
“Tapi kalau APBNP tahun ini tidak keluar maka tahun depan harus dikeluarkan Rp600 miliar,” ujarnya.
Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan arteri, kata dia, kurang lebih Rp400 miliar dan untuk perbaikan pipa air minum sekitar Rp50 miliar.
“Kita harapkan semua program pengalihan infrastruktur dan pembangunannya selesai tahun 2008,” katanya.
Ia menambahkan pula bahwa saat ini tanggung jawab pembangunan jalan tol tidak lagi berada di tangan lembaganya karena telah dibebankan kepada PT Jasa Marga.
“Dulu kita diminta membangun jalan tol tapi sekarang kita bebankan pada BUMN PT Jasa Marga,” ujarnya.
Sebagai contoh dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, sejak awal telah kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di DPR mengatakan, pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah lumpur Sidoarjo dengan membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). “Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan,” kata Presiden.

Berdasarkan laporan terakhir, Presiden mengatakan, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20 persen untuk tahap awal telah berjalan.

Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 Tahun 2007. Pemerintah juga akan terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (TEMPO/ Zulkarnain)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s