Masyarakat Agar Tunggu Hasil Konsultasi Pemerintah-DPR


KETUA Mahkamah Konsitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengharap agar masyarakat menunggu hasil rapat konsultasi pembahasan revisi UU Pemda antara Pemerintah dan DPR khususnya mengatur klausul tentang ikut sertanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jimly juga mengingatkan masyarakat agar tidak bergantung pada waktu pelaksanaan Pilkada. Aturan Pilkada harus disusun untuk mengatur pelaksanaan Pilkada di daerah seluruh Indonesia.

“Jadi, jangan tergantung dan terpaku lima bulan atau empat bulan, atau 10 kasus Pilkada, tetapi yang lebih penting ada 440 kabupaten kota, dan 33 Propinsi di seluruh Indonesia. Artinya, harus masyarakat sabar menunggu aturan yang disusun oleh Pemerintah dan DPR,” katanya di Istana Merdeka akhir pekan lalu.

Jimly memaparkan, pihaknya menerima banyak pertanyaan dari berbagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai permasalahan calon independen dalam Pilkada. Jimly juga mengemukakan agar sejumlah pihak seperti LSM dan akademisi bisa memberi masukan beragam materi kebijakan seperti jumlah persentase dukungan atau apakah persyaratan untuk provinsi dan kabupaten/kota harus sama atau tidak.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah dan parlemen telah memiliki rancangan revisi terhadap UU No32/2004 dan masing-masing pihak telah siap untuk bertemu membahas revisi terbatas UU tersebut.

Revisi terutama menyangkut pasal-pasal yang berkaitan dengan Pilkada dan calon independen. Kalau sebelumnya pencalonan gubernur dan bupati hanya boleh dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, maka nantinya boleh diajukan calon independen. Selama revisi belum dilakukan maka penyelenggaraan Pilkada dan termasuk yang mengatasnamakan calon independen tetap mengacu pada ketentuan perundangan berlaku.

DPR memutuskan peraturan calon independen diatur melalui revisi terbatas UU No32/2004 tentang Pemda, sehingga dapat membuka partisipasi terhadap mekanisme pengaturan calon independen.

Sebelum ada payung hukum berdasar hasil revisi, maka belum dapat dilaksanakan adanya calon independen.

Tentang kemungkinan diberlakukannya perppu, Hatta menegaskan, yang terbaik melakukan revisi terhadap UU Pemda.

“Kita sudah membahas berbagai alternatif, namun karena masalah ini harus dilihat secara komprehensif bahkan UU itu sendiri sudah mengatur tentang pilkada maka, yang terbaik adalah revisi terbaik,” ujarnya. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggelar rapat konsultasi membahas revisi terbatas UU No.32/2004 pada 22 Agustus di Istana Negara.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie (Tempo/Wahyu Setiawan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s