Rumah Baru Pengawal Konstitusi

Gedung MK

GEDUNG baru Mahkamah Konstitusi (MK) diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, 13 Agustus 2007. Gedung yang lokasinya bersebelahan dengan gedung MK lama dan Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Jalan Medan Merdeka Barat itu begitu megah. Aristekturnya bercorak klasik, anggun dipandang.

Gedung baru yang dibangun sejak Juli 2005 itu berlantai 15 diresmikan Kepala Negara bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) MK ke-4. Di depan halaman gedung, sebelum menapaki anak tangga, disediakan halaman bagi pengunjung yang ingin menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak konstitusinya.

Saat memasuki gedung itu, serasa berada di istana megah. Kubah besar di atas yang telah dihiasi warna hijau dan kuning keemasan nampak indah. Dinding gedung itu juga dilapisi batu kramik.

Lantaran gedung itu, MK pun menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pembangunan gedung yang ramah lingkungan. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan setiap gedung yang berada di jalan protokol, tidak menggunakan pagar, memiliki lahan hijau, dan sumur resapan.

Ruang sidang para hakim konstitusi begitu apik ditata. Di situlah para hakim MK menggelar sidang uji materi (judicial review) yang diperjuangkan warga negara yang menjadi pemohon lantaran hak konstitusi dilanggar.

Lantai ruangan dilapisi karpet empuk berwarna merah. Kursi hakim dan pengunjung sidang tampak mengkilat catnya. Gedung itu terdiri atas dua bagian. Bangunan pertama merupakan bangunan utama terdiri atas empat lantai dan beratapkan kubah (dome).

Di dalamnya terdapat ruang sidang pleno, ruang sidang panel, media center, dan ruangan bagi pengunjung sidang. Di belakang bangunan utama terdapat bangunan pusat perkantoran bagi para hakim konstitusi dan pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang terdiri atas 16 lantai.

Gedung MK juga dilengkapi perangkat teknologi komunikasi dan informasi modern untuk mendukung aktivitas persidangan. MK juga telah mengembangkan sistem Sistem Administrasi Yustisial dan Sistem Administrasi Umum dengan berbasis online.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengharap, acara ulang tahun sekaligus peresmian gedung MK tersebut akan memiliki nilai sejarah dalam jangka panjang. Jimly ingin Gedung MK menjadi simbol kesetiaan bangsa Indonesia kepada UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga negara Indonesia.

“Acara ini memantapkan proses pelembagaan MK serta menjadi persembahan yang utuh bagi Ibu Pertiwi menjelang HUT Kemerdekaan RI yang ke-62,” ujar guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) itu.

Keberadaan gedung tersebut, disertai perangkat pendukung lainnya, diharapkan dapat lebih meningkatkan performa MK dalam melaksanakan fungsi sebagai penafsir final atas norma konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights and the citizen’s constitutional rights), pengontrol, pengimbang demokrasi, dan pengawal konsitusi (the guardian of the constitution).

Sebelumnya, MK telah beberapa kali pindah tempat yang digunakan sebagai kantor dan ruang persidangan. MK pernah menempati gedung milik Departemen Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka No. 7 (gedung lama), Plaza Centris Kuningan, dan di Hotel Santika. Bahkan, pada awal terbentuknya, alamat kantor MK menggunakan nomor handphone Ketua MK.

Acara peresmian gedung MK itu dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ketua MA Bagir Manan, dan Ketua BPK Anwar Nasution. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, anggota DPR RI serta Gubernur DKI Jakarta dan para pejabat lainnya juga hadir di acara itu. Hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ali Alatas, dan anggota Wantimpres yang juga pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Dalam sambutannya, Presiden berharap seluruh jajaran MK mampu menjalankan tugas secara profesional, menjunjung etika profesi dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi. MK juga diminta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Menurut Presiden, rakyat memandang hakim konstitusi adalah manusia-manusia terbijak yang terpilih, penegak panji kebenaran dan keadilan yang bertanggungjawab. Bukan hanya kepada konstitusi dan UU, tetapi juga kepada sejarah serta kepada Tuhan YME.

Tugas MK tidak ringan. Wewenang dan kewajiban konstitusional MK terkait erat dengan upaya pembangunan sistem hukum nasional, perlindungan HAM, hak konstitusional warga negara, dan penataan demokrasi maupun kelembagaan negara.

Kewenangan MK antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang khusus dan bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

“Karena keputusan MK bersifat final, tentulah menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia agar putusan cepat, cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi etika profesi dan profesionalisme, ” ujar Presiden.

Sebagai salah satu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden juga ingin MK menggunakan kekuasaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Presiden mencatat ada sejumlah keputusan MK yang awalnya menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Hal itu dianggap wajar. “Karena belum adanya pemahaman yang utuh serta adanya perbedaan cara pandang terhadap materi keputusan. Dengan integritas yang selalu terjaga, keputusan MK akhirnya dapat diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh semua pihak.”

Presiden menilai MK telah memberikan andil besar dalam proses penataan kembali kehidupan bernegara. Peran tersebut harus terus dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Menurut Presiden, selain menegakkan norma-norma konstitusional berdasarkan UUD 1945, MK juga memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memperoleh akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyerukan agar seluruh komponen bangsa melaksanakan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Presiden juga mengingatkan jika demokrasi yang dianut dan dituju adalah demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi rakyat yang disertai dengan kepatuhan pada pranata hukum.

Jika kehidupan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dapat dimekarkan, maka negeri ini akan lebih adil, tenteram serta dapat berkesinambungan membangun bangsa.

Presiden mengatakan, semua harus menyadari jika dewasa ini tengah dilakukan berbagai penataan dalam kehidupan ketatanegaraan, tata pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Pekerjaan besar tersebut dilakukan dalam proses reformasi nasional pasca krisis, sekaligus sebagai pelaksanaan UUD 1945 yang beberapa kali mengalami perubahan.

Presiden memandang wajar jika masih dijumpai berbagai kekurangan, baik menyangkut kelembagaan, tata aturan, maupun kebijakan. “Justru inilah yang harus kita kelola secara bersama dengan pikiran jernih dan hati yang bersih agar tataran kehidupan bernegara kita makin mapan sesuai cita-cita nasional dan amanah konstitusi,” seru Presiden.

Jimly mengatakan, secara keseluruhan, selama 4 tahun ini, MK telah menangani 173 perkara dan hingga awal Agustus 2007, telah diputuskan 160 perkara. Menurut dia, tugas MK adalah menjadi penengah yang imparsial dalam mekanisme hubungan antar cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. MK juga berada dalam dinamika hubungan antara negara dan warga negara yang hak-hak asasinya juga dijamin oleh UUD 1945. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s