TKI Terbunuh Lagi


KABAR tragis itu kembali berhembus dari Arab Saudi. Dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) yakni Siti Tarwiyah binti Slamet Dimyati dan Susianti tewas dibunuh oleh keluarga majikannya. Sementara Ruminih binti Surtim dan Tari binti Tarsim Dasman terpaksa harus dirawat secara intensif di rumah sakit Riyadh karena luka parah.

Informasi tewasnya dua orang PRT itu diperolah KBRI di Arab Saudi, Minggu (5/8) dari seorang WNI bernama Tamsil Halimi yang berdomisili di Aflaaj, Distrik Layla, Provinsi Riyadh.

KBRI kemudian melakukan konfirmasi ke Kantor Kepolisian Aflaaj. Dari polisi, KBRI mendapat informasi bahwa penganiayaan dilakukan oleh tiga keluarga yang mempekerjakan keempat WNI tersebut.

Tim investigasi dari Kepolisian Aflaaj saat ini sedang melakukan penyidikan intensif. Sembilan orang tersangka pelaku penganiayaan telah ditangkap.

”Kita ingin memastikan bahwa proses hukum harus berjalan, dan di Saudi pembunuhan seperti itu juga hukumannya berat, bisa dihukum pancung,” tegas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai menghadiri penandatanganan kerjasama pemberantasan korupsi antara RI dan Vietnam di Istana Merdeka, Jakarta, rabu lalu.

Menurut Hassan, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, Arab Saudi telah melaporkan keempatnya dianiaya oleh sembilan orang dari tiga keluarga majikan karena dituduh melakukan sihir. Hingga saat ini, pihak KBRI masih menunggu hasil penyelidikan, apakah tuduhan tersebut terbukti.

Dalam setiap kasus kekerasan yang dialami TKI atau WNI di luar negeri, Hassan mengatakan, pemerintah selalu memberikan bantuan hukum dan memberikan perlindungan.

Jumhur Hidayat, Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI mengancam akan menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi terkait tewasnya 2 TKW yang dipukuli hingga tewas oleh anak majikan pada Sabtu 4 Agustus 2007.

“Sudah ada permintaan dari KBRI di sana agar kita menghentikan dulu pengiriman TKI ke Arab Saudi,” kata Jumhur.

Langkah penghentian pengiriman TKW akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Namun menunggu situasi dan perkembangan penanganan kasus tersebut.

BNP2TKI akan terus berkoordinasi dengan pihak KBRI di Arab Saudi untuk memantau kasus ini. Jumhur menilai, pembunuhan itu adalah tindakan kriminal murni. ”9 Orang dari keluarga majikan sudah ditahan,” kata Jumhur.

Dia menambahkan, para majikan yang menyiksa dan membunuh TKW itu dipastikan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. “Di Arab kalau keluarga korban tidak memberi ampunan, pelaku akan dihukum pancung,” tandasnya.

Migrant Care, LSM yang memperjuangkan buruh migran Migrant Care akan mempersoalkan kasus kematian 2 PRT ini dalam Sidang Komisi Anti Diskriminasi Rasial di Jenewa, 8-14 Agustus 2007.

Migran Care telah mengindentifikasi empat PRT korban penganiayaan di tanah Arab tersebut.

Siti Tarwiyah binti Slamet Dimyati, lahir di Ngawi 23 September 1975, berangkat ke Arab Saudi dengan memegang paspor Nomor AB 738697. Siti Tarwiyah beralamat di Desa Macanan 05/01 Jogorogo Ngawi.

Di Arab Saudi, dia bekerja pada majikan yang bernama Yahya bin Mazid al Syaghadirah. Siti ditempatkan oleh PT Amri Margatama. Siti Tarwiyah merupakan salah satu korban yang meninggal dunia.

Ruminih binti Surtim, lahir di Pandeglang 15 Juni 1982, berangkat ke Arab Saudi dengan memegang paspor nomor AB 350558. Ruminih beralamat di Desa Awilea Karang Sari 02/01 Kecamatan Angsana Pandeglang.

Di Arab Saudi, dia bekerja pada majikan yang bernama Hamad Mubarak Al Syaghadirah. Ruminih juga ditempatkan oleh PT. Amri Margatama. Ruminih mengalami luka-luka dalam penganiayaan ini.

Tari binti Tarsim Dasman, lahir di Karawang, 19 September 1980 berangkat ke Arab Saudi dengan memegang paspor no AB 145535. Tari beralamatkan di desa Rawagempol Wetan Rt 21/08 Karawang.

Di Arab Saudi, dia bekerja pada majikan yang bernama Muhammad Abdullah Yahya Assagoireh. Dia diberangkatkan oleh PT Arya Duta Bersama. Tari adalah korban penganiayaan yang mengalami luka-luka. Sementara Susianti (data belum diketemukan) adalah korban yang meninggal dunia.

******

Pembunuhan dan kekerasan yang dialami TKI di luar negeri adalah bagian dari persoalan yang dihadapi TKI. Di Malaysia, ribuan WNI di penjara karena terlibat tindak pidana.

Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Departemen Luar Negeri Fery Adam Har mengungkapkan, sebanyak 2.875 WNI di penjara di Malaysia.

Keluarga mereka di tanah air tidak mengetahui informasi tersebut. Keluarga di tanah air hanya menganggap, mereka sedang bekerja. Adam juga mengungkapkan, ada sekitar 8 ribu WNI di Kaula Lumpur Malaysia yang akan dideportasi.

Mengenai laporan 19 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Adam mengatakan, 12 dari 19 WNI tersebut harus berurusan dengan hukum di Malaysia karena diketahui membawa narkotika. Dalam kasus itu, yang bisa memberikan pardon (ampunan) adalah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Raja Malaysia.

Di Mesir, satu orang WNI yang bernama Ali Darman Agustri juga dijatuhi vonis mati karena melakukan pembunuhan terencana terhadap satu keluarga dan melakukan tindak pidana pencurian di Mesir. Sekarang masih dalam proses akhir persidangan dan putusan pengadilan. Di Saudi Arabia, Fery melanjutkan, ada empat TKI yang didakwa hukuman mati.

Sementara di Singapura, Adam mengatakan, 6 dari 7 TKW yang didera hukuman mati, berhasil diselamatkan, yaitu Sundarti Supriyanto menjadi seumur hidup, Purwanti Paji menjadi seumur hidup, Sumiyati Kariyodikromono menjadi dihukum 5 tahun, Juminem menjadi seumur hidup, Aminah menjadi 7 tahun, dan Rohana 7 tahun.

Berdasarkan data Migran Care, di tahun 2007, ada 19 TKI yang menghadapi hukuman gantung, hukuman pancung, atau hukuman mati di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Mesir. Persoalan hukum yang mereka hadapi umumnya terkait dengan majikan.

Dalam melakukan pembelaan, Fery mengatakan, pemerintah melakukan tiga langkah yaitu mengikuti prosedur hukum yang tengah berjalan, memberikan pembelaan secara hukum dengan menyediakan jasa konsuler dan mengintruksikan perwakilan RI di negara bersangkutan untuk melakukan proses kemanusiaan dengan mengujungi para WNI di rumah tahanan.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah bersifat politis setelah hukuman dijatuhkan, yaitu melalui pendekatan diplomasi yang dilakukan kepala pemerintahan. Namun, katanya, masing-masing negara berbeda dalam memberikan pardon.

Selain itu, pencapaian yang telah dilakukan dalam melindungi TKI adalah kerjasama dengan informal Malaysia guna mengantisipasi kekosongan hukum. Indonesia tidak punya ketentuan yang mengatur mengenai domestic workers. ”Untuk ini kita melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia,” katanya.

Menurut Adam, proses kerjasama bilateral dengan Malaysia sangat sulit.

”Saya bisa mengatakan jungkar balik dengan Malaysia. Akhirnya, kita sisipkan di Bukit Tinggi. Kita setuju ketemu di Pineng. Ini sangat penting perjanjian kerjasama dengan Malaysia untuk domestic workers. Ada MoU-nya, dan ada contoh kontrak kerja.”

Dalam memberikan perlidungan terhadap TKI, ada keterbatasan wewenang secara hukum yang hanya akan selesai di wilayah juridiksi dalam negeri. Sementara saat masuk ke yuridiksi negara lain, semuanya tergantung keputusan negara yang bersangkutan.

Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Eddy Pratopo mengatakan, pemerintah sulit menjangkau hukum negara lain ketika memberikan perlindungan kepada TKI yang didera hukuman.

”Kita tidak dapat menjangkau hukum mereka,” katanya.

Sama halnya saat Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada warga Afrika dan Australia yang diukum mati di Indonesia lantaran terlibat narkotika.

Menurut dia, Indonesia sudah mengembangkan kerjasama bilateral dengan sejumlah negara-negara untuk perlindungan TKI.

Dalam diplomasi bilateral, Indonesia menawarkan perjanjian yang melindungi TKI di luar negeri.

”Namun, itu pun terserah mereka, mau atau tidak, kalau tidak mau, ya bagaimana karena sama-sama negara beradaulat. Kesulitan dalam perjanjian kan kalau salah satu negara tidak besedia,” katanya.

Sejauh ini, kerjasama bilateral baru berhasil disepakati oleh Malaysia, Jordan, dan Korea Selatan. Sementara tawaran kerjasama bilateral dengan Saudi Arabia, Singapura dan Brunei Darussalam belum terealisasi. Upaya diplomasi telah maksimal dilakukan lewat kepala negara, namun dalam batas-batas tertentu.

Kesalahan paling banyak juga dilakukan TKI ilegal. Pemerintah dihadapi dalam pendeteksian.

Meski telah banyak usaha dilakukan pemerintah, program penempatan TKI di luar negeri hingga kini masih dihadapi kompleksitas persoalan. Alih-alih mengupayakan perlindungan, hingga kini tak sedikit TKI di luar negeri yang menjadi korban penindasan, kekerasan, hingga akhirnya terlibat dalam tindak kejahatan.

I Gusti Made Arka, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Depnakertrans mengaku, tak mudah memang menjawab kompleksitas persoalan.

Salah satunya adalah latar belakang pendidikan yang rendah, menjadikan TKI bekerja di sektor informal yang rentan dengan eksploitasi, dan ketidakadaan hak-hak perburuan.

50 persen TKI yang berkerja di luar negeri memiliki latar belakang pendidikan di bawah Sekolah Dasar. Kehadiran TKI di luar negeri, hanya mengisi jabatan di sektor rumah tangga yang sangat beresiko bereksploitasi dan ketidaadaan hak-hak perburuhan dan HAM.

Bahkan, tak sedikit TKI yang berpendidikan rendah menjadi komoditas perdagangan dan penyelundupan orang yang dilakukan sebuah sindikat yang terorganisir sehingga menimbulkan problem tersendiri baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, keberangkatan TKI secara individu dan kelompok ke luar negeri yang menggunakan visa dengan tujuan bekerja secara ilegal.

Arka mengungkap, tak sedikit WNI yang menuju sejumlah negara untuk bekerja menggunakan visa non kerja. ”Ini mendistrorsi dan menambah persoalan dalam program penempatan TKI di luar negeri,” keluhnya.

Di kawasan Asia Pasifik, Jepang adalah tujuan TKI Ilegal yang menggunakan visa untuk misi kesenian dan kebudayaan yang berlaku selama 6 bulan.

Menurut Arka, beberapa sindikat yang teroganisir menggunakan peluang tersebut seolah-olah melaksanakan misi kesenian dan kebudayaan agar dapat memboyong TKI ke luar negeri.

Di Korea Selatan, ada TKI yang menggunakan visa misi gereja. Padahal, untuk bekerja secara ilegal di negara tersebut.

Di Taiwan, banyak TKI yang mengkamuflasekan diri seolah kawin dengan lelaki Taiwan. Setelah menikah secara resmi di Indonesia—setelah diboyong ke Taiwan, para wanita Indonesia itu rupanya dipekerjakan di rumah tangga. ”Ironisnya, suami mereka juga menikmati gaji para TKI,” ungkapnya.

Di Malaysia, Arka mengaku pemerintah tidak mampu mengendalikan WNI yang melintasi wilayah perbatasan dengan menggunakan visa non kerja, yaitu visa turis, dan visa kunjungan keluarga yang sudah lama ada sejak tahun 1970-an.

”Ini pasti sulit dideteksi. Setelah mereka mendapatkan persoalan yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah Indonesia,” kata Arka.

Sementara di Timur Tengah, para TKI ilegal kadang menggunakan peluang ibadah umrah untuk bekerja.

Untuk menjawab problem tersebut, pemerintah harus terus melakukan perbaikan, kerjasama dan koordinasi antarinstansi di dalam negeri.

Pemerintah juga harus melakukan perbaikan regulasi di dalam negeri, pembinaan teknis manajemen, dan pencegahan dan penindakan di dalam negeri kepada TKI yang ilegal.

Namun, usaha itu pun tidak mudah dilakukan. Latar belakang TKI yang yang berpendidikan SD menjadi problem dalam peningkatan kualitas.

Sebagian besar dari mereka hanya memahami bahasa ibu. Bahasa Indonesia saja belum menguasai.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Basyir Ahmad Barmawi mengungkap, tak sedikit oknum mencari keuntungan dalam proses pembuatan paspor para TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Dalam pembuatan paspor, data yang diajukan isinya dipalsukan. Menurut dia, pihaknya telah berkerjasama dengan Polda untuk menindak segelintir oknum yang memalsukan data guna menyediakan pembuatan paspor kepada TKI. Di Pontianak, Polda setempat berhasil mengungkap oknum yang menyediakan kartu keluarga dan identitas palsu untuk mendapatkan paspor.

Selain itu, Basyir mengatakan, pihaknya telah melakukan pembenahan, dan koordinasi dengan instansi lain seperti Deplu dan Depnaker. Untuk para TKI, Dirjen Imigrasi menyediakan paspor khusus.

Saat ini, Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan 1.679.980 paspor, dengan biaya Rp50 ribu untuk blangko, dan Rp55 untuk geometrik.

Sistem geometrik, sudah dilakukan di 103 kantor imigrasi. Menurut dia, seluruh WNI bisa meminta paspor di setiap kantor imigrasi di 103 kantor imigrasi telah terintegrasi sedemikain rupa dan online 24 jam.

Dengan sistem geometrik, imigrasi diharapkan dapat meminimalisasikan hal-hal negatif dalam pembuatan paspor, sekaligus menangkal ribuan peminta paspor ganda.

Selain itu, Basyir mengatakan, untuk mengantisipasi pemalsuan paspor, seluruh staf imigrasi diperintahkan tidak hanya mengecek kelengkapan administratif, tetapi juga melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

M. Yamin Panca Setia

Photo: DR/Bodi CH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s