Dalih Keadilan Menjegal Calon Independen

pilkada2

NADA bicara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalata meninggi. Dia membantah tudingan jika pemerintah bersama DPR akan menjegal calon independen. “Tidak ada kesan pemerintah akan membuat peraturan yang memberatkan,” tegasnya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Andi Mattalata nampaknya harus bicara agak keras lantaran berkali-kali ditanya wartawan jika ada kesan politisi partai politik yang duduk di pemerintahan dan DPR akan menjegal calon independen.

Penjegalan dilakukan lewat penerapan aturan yang akan dimasukan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang mengatur calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut dia, pemerintah ingin aturan hasil revisi memasukan klausul yang mengatur mekanisme bagi calon independen yang diusulkan masyarakat. “Bukan hak calon independen secara perorangan untuk ikut Pilkada ya!” tegasnya.

Menurut dia, ketentuan itu bukan hal baru. Pada saat amandemen UUD 45, Andi saat menjadi anggota DPR, mengusulkan calon perorangan. Tapi ditolak semua orang. Artinya para perumus amandemen mengangap calon perseorangan tidak sesuai dengan konstitusi. Pada saat itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie hadir.”

Menurut dia, calon perseorangan tidak dilarang ikut Pilkada. Dia mencontohkan Fauzi Bowo yang bisa ikut Pilkada DKI Jakarta lewat perorangan, meski didukung partai politik. “Jadi, boleh dari partai atau perorangan,” ujarnya.

Permasalahannya, apakah setiap warga negara bisa mencalonkan? Karena itu, pemerintah memandang perlu diatur syarat calon independen. “Apakah satu orang rakyat untuk satu calon, atau 10 rakyat mencalonkan satu orang, atau 100 orang rakyat untuk mencalonkan satu calon.”

Terkait syarat tiga persen calon independen dalam Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam, Andi mengatakan, pelaksanaannya hanya berlaku di Aceh karena saat itu partai lokal belum terbentuk.

Pemerintah sendiri agaknya menunggu bola dari DPR soal ketentuan jumlah dukungan yang harus dikenakan bagi calon independen. Berkali-kali ditanya, pemerintah tak mau menjawab. “Kita belum sampai pada angka-angka. Inilah bagian nanti yang akan dibicarakan bersama DPR,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di Kantor Presiden kemarin.

Namun, pemerintah agaknya sepakat dengan wacana yang dihembuskan DPR agar diberlakukannya syarat 15 persen suara bagi calon independen. Syarat itu dianggapnya adil karena juga diberlakukan bagi calon dari partai politik.

“Harus disamakan perlakuannya. Kalau parpol butuh 15 persen, maka perorangan juga 15 persen,” ujar Andi. Namun, bagi seseorang yang ingin mengikuti ajang Pilkada, syarat itu bisa membuat sekarat karena kelewat berat.

Di Surabaya, Jawa Timur, puluhan pendukung calon independen yang tergabung dalam Lembaga Eksponen Inginkan Semua Tertib (Lembaga X-ist) melakukan unjuk rasa di depan Patung Gubernur Suryo. Mereka mendesak Presiden segera keluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dalam pernyataannya, mereka mendesak pemerintah membuka peluang bagi calon independen. Karena, semua warga negara setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Mereka menilai Perppu perlu segera terbitkan untuk menghindari kekosongan hukum.

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai, persyaratan calon independen dalam Pilkada cukup dengan dukungan tiga persen dari jumlah pemilih di daerah.

Menurut dia, syarat yang diterapkan di Aceh, bisa menjadi pegangan. Di sana, persyaratan bagi calon independen cukup dengan dukungan tiga persen. Akbar menambahkan, persyaratan bagi calon independen yang harus mendapat dukungan 15 persen terlalu berat.

Berbeda dengan partai politik yang telah memiliki struktur dan jaringan, untuk mencari dukungan 15 persen, tidak begitu sulit.

Namun, Andi menilai, jika semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum, maka ketentuan yang berlaku juga harus sama dengan calon dari partai politik yakni 15 persen dukungan.

Sementara Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah belum sampai pada pembahasan mengenai jumlah syarat dukungan bagi para calon independen.

Saat ditanya kapan rapat konsultasi dengan DPR akan digelar, Hatta mengharapkan, sebelum 17 Agustus pembahasan sudah selesai.

Menurut Hatta, Presiden telah memerintahkan agar menteri terkait merespon dengan baik keputusan MK agar pemerintah dan DPR membahas UU No 32 tahun 2004.

Hatta juga menampik jika Departemen Dalam Negeri sudah mempersiapkan draf Perppu jika kondisinya darurat. “Tidak. Intinya kita akan membicarakan ini secara komprehensif dalam konsultasi, tapi tidak spesifik bicara Perppu.”

Rapat konsultasi dengan DPR nantinya akan menindaklanjuti keputusan MK yang mencabut Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 karena bertentangan dengan Pasal 28 d Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Dalam rapat nanti, pemerintah dan DPR akan membahas aturan pelaksanaan bagi calon independen yang akan ikut Pilkada. “Nanti Mendagri akan mempersiapkan peraturan pelaksanaannya seperti berapa persen yang didukung dan sebagainya.”

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang menjadi substansi dalam rencana pembahasan revisi UU No 32 tahun 2004.

Widodo menyatakan, pemerintah ada kepentingan untuk terus menjamin pelaksanaan pilkada yang telah dijadwalkan karena terkat dengan batas batas akhir kepala daerah yang mengemban amanah. Jadi, pemilihan harus tetap berlangsung.

Namun, apapun yang dilakukan butuh proses dan waktu. Karena itu, rapat konsultasi juga akan dibicarakan mengenai waktu. “Apapun bentuknya, kita merespon keputusan MK tentang calon independen.”

Saat ditanya apakah akan ada penundaan Pilkada sebelum ada aturan, Widodo mengatakan, tidak ada penundaan. “Kalau memang prosesnya sudah berlangsung, saya kira itu berjalan. Kita lihat Pilkada DKI jalan sesuai dengan jadwal.”

Namun, dalam Pilkada nanti, tetap harus ada rujukan. Dengan kata lain, sebelum ada keputusan DPR dan pemerintah, berarti belum ada calon independen yang ikut dalam Pilkada. “Saya kira kita harus ada rujukannya. “Inilah yang menjadi substansi rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah.”

Yang jelas, semua mengharap rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, tidak menjadi ajang bagi politisi partai politik merapatkan barisan untuk menggunakan otoritasnya untuk menjegal calon independen lewat revisi UU No 32 Tahun 2004. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s