Dalih Keadilan yang Menjegal Lawan


”TIDAK ada kesan pemerintah akan membuat peraturan yang memberatkan,” tegas Andi Mattalata usai mengikuti rapat terbatas untuk persiapan rapat konsultasi pemerintah dengan DPR dalam membahas aturan mengenai calon independen yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menteri Hukum dan HAM itu nampaknya harus bicara agak keras saat ditanya berkali-kali oleh wartawan jika ada kesan politisi partai politik yang duduk di pemerintahan dan DPR akan menjegal calon independen.

Penjegalan akan dilakukan lewat desain aturan yang akan dimasukan dalam revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang menyangkut calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Andi menegaskan, pemerintah tidak berencana menyusun aturan yang memberatkan calon independen dalam Pilkada tanpa lewat partai politik. Namun, pemerintah ingin agar aturan hasil revisi memasukan klausul yang mengatur aturan mengenai mekanisme bagi calon independen yang diusulkan rakyat dalam Pilkada.

”Bukan hak calon independen secara perorangan untuk ikut Pilkada ya,” kata Andi.

”Ini bukan hal yang baru. Pada saat amandemen UUD 45, saya mengusulkan calon perorangan. Tapi ditolak semua orang. Artinya para perumus amandemen mengangap calon perseorangan tidak sesuai dengan konstitusi. Pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie hadir,” imbuhnya.

Menurut dia, calon perseorangan tidak dilarang untuk ikut Pilkada. Dia mencontohkan Fauzi Bowo yang bisa ikut Pilkada DKI Jakarta lewat perorangan, meski didukung partai politik. “Jadi, orang itu boleh dari partai atau perorangan,” ujarnya.

Permasalahannya, kata Andi, apakah setiap rakyat bisa mencalonkan? Karena itu, pemerintah memandang harus diatur mengenai syarat seseorang yang dicalonkan rakyat. “Apakah satu orang rakyat untuk satu calon, atau 10 rakyat mencalonkan satu orang, atau 100 orang rakyat untuk mencalonkan satu calon.”

Terkait dengan syarat tiga persen calon independen dalam Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam, Andi mengatakan, pelaksanaan hanya berlaku di Aceh karena saat itu partai lokal belum terbentuk.

Pemerintah sendirinya agaknya menunggu bola dari DPR soal ketentuan jumlah dukungan yang harus dikenakan bagi calon independen. Berkali-kali ditanya, pemerintah tak mau menjawab. “Kita belum sampai pada angka-angka. Inilah bagian nanti yang akan dibicarakan bersama DPR,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di Kantor Presiden kemarin.

Namun, pemerintah agaknya sepakat dengan wacana yang dihembuskan DPR agar diberlakukannya syarat 15 persen suara bagi calon independen yang akan pentas di Pilkada. Syarat itu dianggapnya adil karena juga diberlakukan bagi calon dari partai politik.

”Harus disamakan perlakuannya. Kalau parpol butuh 15 persen, maka perorangan juga 15 persen,” ujar Andi. Namun, bagi seseorang yang ingin mengikuti ajang pilkada, syarat itu tentu bisa membuat sekarat karena kelewat berat.

Di Surabaya, puluhan pendukung calon independen yang tergabung dalam Lembaga Eksponen Inginkan Semua Tertib (Lembaga X-ist) melakukan unjuk rasa di depan Patung Gubernur Suryo di Surabaya, Kamis, meminta Presiden segera keluarkan Perpu.

Dalam pernyataannya, mereka menyatakan agar telah dibukanya calon independen maka semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Karena itu, Presiden agar segera berinisiatif mengeluarkan peraturan pelaksanaan calon independen berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang merujuk UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mereka mendesak agar Perppu segera terbit untuk menghindari kekosongan hukum.

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai agar persyaratan untuk majunya calon independen dalam Pilkada cukup dengan dukungan tiga persen pemilih di daerah itu.

Dia mencontohkan syarat yang diterapkan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bisa menjadi pegangan. Di Aceh, persyaratan untuk maju sebagai calon independen cukup dengan dukungan tiga persen saja. Akbar menilai, persyaratan agar calon independen harus mendapat dukungan 15 persen terlalu berat, dan sulit bagi calon untuk mendapatkan dukungan sebanyak itu.

Berbeda dengan partai politik yang telah memiliki struktur dan jaringan hingga ke bawah, untuk mencari dukungan hanya 15 persen mudah dikumpulkan. “Jika dukungannya harus 15 persen, sulit munculnya calon idependen, tapi jika hanya tiga persen kemungkinan adanya calon persorangan dalam pemilihan kepala daerah sangat besar,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Namun, Andi menilai, jika semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum, maka ketentuannya harus sama dengan partai politik yakni 15 persen dukungan.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah belum sampai pada pembahasan mengenai jumlah syarat dukungan bagi para calon independen.

Saat ditanya kapan rapat konsultasi dengan DPR akan digelar, Hatta mengharapkan agar sebelum 17 Agustus pembahasan sudah selesai. Sementara pelaksanaannya, Hatta mengusulkan agar digelar di Istana Negara.

Menurut Hatta, Presiden telah memerintahkan agar menteri terkait merespon dengan baik keputusan MK agar pemerintah dan DPR membahas UU No.32/2004.

Hatta menampik jika Departemen Dalam Negeri sudah mempersiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) jika kondisinya darurat. “Tidak. Intinya kita akan membicarakan ini secara komprehensif dalam konsultasi, tapi tidak spesifik bicara Perppu.”

Rapat konsultasi dengan DPR nanti akan menindaklanjuti keputusan MK yang mencabut Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 karena bertentangan dengan Pasal 28 d Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Dalam rapat nanti, pemerintah dan DPR akan membahas aturan pelaksanaan bagi calon independen yang akan ikut Pilkada. “Nanti Mendagri akan mempersiapkan peraturan pelaksanaannya seperti berapa persen yang didukung dan sebagainya.”

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang menjadi substansi dalam rencana pembahasan revisi UU No.32/2004.

Widodo menyatakan, pemerintah ada kepentingan untuk terus menjamin pelaksanaan pilkada yang telah dijadwalkan karena terkat dengan batas batas akhir kepala daerah yang mengemban amanah. Jadi, pemilihan harus tetap berlangsung.

Namun, apapun yang dilakukan butuh proses, waktu, karena itu dalam konsultasi juga akan dibicarakan mengenai waktu. Apapun bentuknya, kita merespon keputusan MK tentang calon independen.”

Saat ditanya apakah akan ada penundaan pilkada sebelum ada aturan, Widodo mengatakan, tidak ada penundaan. “Kalau memang prosesnya sudah berlangsung, saya kira itu berjalan. Kita lihat Pilkada DKI jalan sesuai dengan jadwal.”

Namun, dalam pilkada nanti tetap harus ada rujukan. Dengan kata lain, sebelum ada keputusan DPR dan pemerintah, berarti belum ada calon independen yang ikut dalam Pilkada. “Saya kira kita harus ada rujukannya. “Inilah yang menjadi substansi rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah.”

Yang jelas, semua mengharap rapat konsultasi pemerintah dengan DPR nanti, setidaknya tidak menjadi ajang bagi politisi partai untuk merapatkan barisan untuk menggunakan otoritasnya untuk menjegal calon independen lewat revisi UU No 32/2004.

M. Yamin Panca Setia

Photo: TEMPO/ Wahyu Setiawan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s