Muhammad Yunus, Peraih Nobel Perdamaian 2006

Robinhood dari Banglades Berbagi Ilmu di Indonesia


DIA sangat sederhana. Tampilannya khas sesuai karakter bangsanya. Dia adalah Muhammad Yunus. Di balik kesederhanaannya, Yunus dikenal Rakyat Banglades layaknya sosok Robinhood. Lewat perjuangannya, Yunus berhasil melepaskan ribuan rakyat Banglades dari belengu kemiskinan.

Wajar jika kemudian, lelaki berusia 57 tahun itu dinobatkan sebagai peraih nobel perdamaian tahun 2006. Sebuah anugerah yang maha tinggi itu didapat Yunus lewat Grameen Bank, sebuah bank yang berhasil menggerakkan ekonomi rakyat miskin.

Karya Yunus tersebut dipandang melebihi perjuangan kandidat penerima Nobel Perdamaian 2006 lainnya seperti Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, serta mediator perdamaian yang juga mantan Menlu Australia Gareth Evans.

Yunus rela mengucurkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu permodalan bagi rakyat miskin lewat Grameen Bank miliknya. Sejak tahun 1976, Gremeen Bank telah beroperasi untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin di Bangladesh, khususnya perempuan, tanpa jaminan. Usaha tersebut berhasil. Yunus pun mendapat gelar Banker of The Poor (bankir untuk kaum miskin).

Bill Clinton, Mantan Presiden Amerika Serikat pernah berkata bahwa Yunus berhak mendapatkan Nobel Perdamaian. AS juga patut menerapkan model ala Yunus untuk membangun kembali perekonomian kota-kota di wilayah bagian AS.

Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundangnya ke Indonesia. Yunus diminta untuk memberikan presentasi mengenai pengalamannya dalam mengembangkan Gremeen Bank. Presentasi digelar di Istana Negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir menggelar pertemuan sekaligus mendengar presentasi peraih penghargaan Nobel 2006 asal Bangladesh Mohammad Yunus di Istana Negara.

Presiden dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas pekerjaan monumental yang dilakukan Yunus dalam mendesain dan melaksanakan konsep kerja Grameen Bank yang didirikannya untuk menolong orang miskin lepas dari kemiskinan yang membelenggunya.

Kepala Negara menilai, sosok Yunus telah menjadi inspirator bagi Indonesia sehingga pemerintah berkewajiban mewujudkan pengalamannya.

Di Indonesia, kata Presiden, ada Bank Rakyat Indonesia (BRI). “Tapi kami punya masalah dalam mengembangkan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak ada akses ke perbankan formal. Akses kredit kunci dari pengentasan kemiskinan. Makanya pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan,” kata Presiden.

Presiden mengharap, agar konsep dan inovasi yang telah diciptakan Yunus dapat menjadi insiprator bagi Indonesia.

Dalam pemaparannya, Yunus menceritakan konsep kerja Grameen Bank. Yunus juga mengisahkan perjalanan panjangnya mengentaskan masyarakat miskin Bangladesh yang dimulai dari uang sebesar 27 dolar AS.

Yunus mengaku sangat terhormat diberikan kesempatannya untuk memberikan pengalaman dan pelajaran kepada Presiden RI dan seluruh menteri dalam usaha membasmi kemiskinan di Indonesia .

“Saya merasa terkejut dan merasa terhormat untuk menjelaskan pengalaman saya di depa Presiden dan kabinet tentang bagaimana membasmi kemiskinan dari planet ini,” ujarnya.

Dia memberi saran, dalam memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia harus terus berbicara kepada para bankir dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan mikro kredit. Dia memandang perlu ada badan regulasi yang independen untuk mengatur hukum bagi perbankan dalam pengembangan mikro kredit.

Hukum tersebut harus diciptakan untuk kepentingan orang miskin sehingga siapa pun, kelompok manapun bisa meminjamkan uang kepada orang miskin. Di Bangladesh cara semacam telah sukses dan mampu mengembangkan mikro kredit.

Yunus menyarankan agar Indonesia memperluas sistem kredit keuangan secara kesuluruhan supaya dapat menjangkau semua orang.

Pemerintah harus memberikan rasa kepemilikan kepada orang miskin supaya dapat mengontrol nasibnya sendiri, dapat menciptakan pekerjaan sendiri, dan juga meningkatkan kreativitas setiap individu.

Yunus juga memandang perlu mempersiapkan generasi muda sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat memulai sebuah babak baru melihat dunia dengan cara yang baru, serta mengeluarkan kreativitas dan jati dirinya.

Saat ditanya berapa lama Indonesia bisa bebas dari kemiskinan, Yunus mengatakan, hampir sama dengan Banglades yang berdasarkan perhitungannya setengah penduduknya di tahun 2015 akan terbebas dari kemiskinan.

“Jadi logika saya kalau setengahnya bisa dikurangi pada 2015, maka kita bisa nol kemiskinan dalam 15 tahun setelahnya. Dan Indonesia sudah pada jalur yang benar untuk mengurangi kemiskinan pada 2015. Jadi, setelah itu kemiskinan hanya bisa dilihat di museum, bukan lagi di masyarakat karena sudah hilang,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono mengatakan, yang dilakukan oleh Yunus sesungguhnya lebih fokus pada masalah kemiskinan. Menurut dia, pemerintah sudah punya program penanggulangan kemiskinan, dan sistem makro kredit yang sampai sekarang dilaksanakan oleh BRI, Bank Danamon dan sebagainya.

Namun, dari pemaparan Yunus, Boediono mengambil pelajaran tentang pentingnya langkah proaktif dan intensif untuk menjangkau rakyat miskin. “Saya kira lebih intensif dari yang kita lakukan. Misalnya jangkau nago pengemis kemudian dibina agar tidak lagi mengemis tapi punya kegiatan yang memberikan income.”

Menurut Boediono, ke depan Indonesia harus kira fokus dalam micro enterprises menjadi program tersendiri bagi kelas kecil dan menengah. Untuk masyarakat miskin ke bawah, Boediono menilai, perlu belajar dari Banglades. Namun, sekali lagi BRI sudah melakukan badan kredit desa untuk satu dekade di daerah. Coba kita lihat apa yang bisa kita tingkatkan dan menarik pelajaran dari mereka. Kita juga punya awalnya.”

Grameen Bank karya Yunus dinilai dunia sebagai karya monumental karena menggabungkan kapitalisme dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi rakyat miskin.

Yunus memang sosok yang mencintai rakyat miskin. Sejak tahun 1974, lewat ide Gram Sarker, dia membentuk pemerintahan lokal yang didasarkan atas partisipasi masyarakat pedesaan. Konsep ini terbukti berhasil dan diadopsi oleh pemerintah Bangladesh tahun 1980. Dia adalah maha guru ekonomi kerakyatan.

Gelar Professor pun diraihnya. Sementara gelar Ph.D bidang ekonomi diraihnya pada tahun 1969 dari Universitas Vandebilt. Dia juga pernah menjadi asisten profesor bidang ekonomi di Middle Tennessee State University, AS, sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi Chittaong University.

Adapun penghargaan internasional yang pernah diterimanya adalah Penghargaan Ramon Magsaysay (1984), Penghargaan Aga Khan untuk bidang arsitektur (1989), Penghargaan Mohamed Shabdeen untuk bidang ilmu pengetahuan (1993), dan Penghargaan “World Food” dari Lembaga Pangan Dunia (FAO) tahun 1994.

Sedangkan penghargaan nasional yang pernah diterimanya adalah penghargaan dari Presiden Bangladesh (1978), Central Bank Award (1985), dan Penghargaan Hari Kemerdekaan (1987), yang merupakan penghargaan tertinggi di Bangladesh.

Yunus pernah bergabung dengan Bank Dunia untuk menjadi kepala komite penasihat dan ditugaskan untuk menyebarkan idenya ke seluruh dunia. Dia juga masuk dalam 25 orang Asia paling berpengaruh versi majalah Asia Week. Namanya pun diagung-agungkan oleh The New York Times sebagai bintang Konferensi Perempuan PBB tahun 2005.

Sinergitas Bank dan Masyarakat

Bambang Ismawan, pengamat ekonomi kerakyatan, yang merupakan sahabat Yunus mengatakan, sebenarnya model Gremeen Bank seperti Banglades sudah ada diterapkan di Indonesia. “Kita punya replikasi Grameen Bank. Tapi, lemah karena sejak didulu tidak didorong, malah sering dicurigai,” katanya.

Di Banglades, cara yang dilakukan adalah credit left sehingga dana yang dipinjam masyarakat dikembalikan. Cara tersebut dapat optimal berjalan jika ada pendampingan yang ketat. “Pengalaman di Banglades pendampingan hanya bisa dilakukan civil society yang memang sangat special melaksanakan fungsi tersebut.”

Model pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang cocok diterapkan di Indonesia adalah mengembangkan pola hubungan antara bank dengan kelompok masyarakat.

“Dulu sudah dilaksanakan di Indonesia, pola itu diciptakan Indonesia, tapi tidak berjalan. Sekarang pola itu berkembang sangat bagus di India,” kata

Menurut Bambang, untuk menerapkan pola hubungan bank dengan masyarakat, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran perbankan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengoptimalkan rencana secara nasional model pembangunan berbasis kelompok UKM di perdesaan seluruh Indonesia.

Pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu menetapkan 20 persen dari portofolio kredit disalurkan untuk micro financing program, yang kemudian dikontrol ketat lewat pendampingan terencana yang dilakukan oleh LSM yang fokus pada pengembangan UKM.

Direktur Eksekutif Bina Swadaya itu menyarankan agar Indonesia memulai kembali model pengembangan UKM yang menekankan pada pola hubungan bank dan kelompok enterprise di masyarakat, karena tidak perlu lagi membentuk lembaga keuangan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia, Azwir Dainy Tara mengatakan, komitmen perbankan dinilai penting karena minimnya modal adalah persoalan klasik yang dihadapi pelaku UKM, khususnya di perdesaan.

”Pihak perbankan belum sungguh-sungguh membela kepentingan usaha mikro kecil menengah dan koperasi,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, dana penguatan bergulir yang direalisasikan pemerintah jumlahnya amat terbatas, yaitu mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara total dana untuk modal UKM mencapai puluhan triliun rupiah.

Anggota Komisi VI DPR itu menyarankan agar pemerintah—khususnya Presiden, mengintervensi bank-bank BUMN agar mengucurkan porsi dana yang lebih besar ke UKM.

Dia menilai, hanya BRI yang mengucurkan dana untuk modal UKM hingga ke perdesaan. Namun, bank BUMN tersebut baru memiliki sekitar 5.000 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara yang dibutuhkan untuk merambah ke seluruh wilayah Indonesia ada 25 ribu kantor cabang.

Azwir justru menilai respon bank asing seperti Lippo, Danamon, dan Niaga, mulai merambah ke sektor UKM hingga ke perdesaan karena mengetahui potensi UKM sangat besar.

Sekretaris Menteri Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Guritno Kusumo mengatakan, dari total 44 juta UKM di Indonesia, sebanyak 80 persen ada di perdesaan. Sebanyak 60 persen anggaran dari tahun 2005 hingga 2007, digunakan untuk dana penguatan, dan bantuan dana bergulir yang langsung dimanfaatkan koperasi dan UKM.

Departemen KUKM akan meningkatkan terus jumlah bantuan dana. Menurut dia, seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah 6.903 kecamatan nanti akan dibantu dalam pendanaan.

Pemerintah juga mengucurkan bantuan materi sesuai dengan produksi yang dihasilkan UKM, dan memaksimalkan program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkasa) yang fokus pada UKM yang dikelola wanita—yang saat ini jumlahnya mencapai 3.000 unit. ”Total dananya mencapai Rp1,3 triliun.”

Sementara itu, Widyaka Nusapati, Direktur PT Permodalan Nasional Madani Investement Management menilai, persoalan pengembangan UKM di perdesaan terkait dengan ketidakpastian hukum, dan pelaksanaan yang tidak secara interdep atau antardepartemen.

“Perlu upaya menciptakan kepastian hukum di perdesaan, karena ketidapastian hukum di perdesaan sangat parah,” katanya. Selain itu, perlu terus dilakukan peningkatan capacity building para pelaku UKM.

Terkait kendala modal, sejauh ini distrubsi modal yang dilakukan PNM tidak menghadapi persoalan. Sebanyak 1 juta UMKM yang telah mendapatkan kucuran dana. Total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp2 triliun.

Sementara soal tingginya bunga kredit yang sering dikeluhkan pelaku UKM, Widyaka menilai tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, uang yang beredar di perdesaan sangat banyak. Produk yang ditawarkan ke masyarakat desa pun cepat terserap. Konsep yang ditawarkan PNM adalah bagi hasil, bukan bunga.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Presiden SBY dan Wapres JK bersama Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 dari Bangladesh, di Istana Negara, Selasa (7/8) (foto: anung/presidensby.info)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s