15 Persen Suara Syarat Bagi calon Independen

Syarat yang Buat Sekarat


POLITISI partai politik di parlemen dan yang menguasai jabatan strategis di pemerintahan benar-benar pasang badan menghalang gerak calon independen yang ingin mengapai puncak kekuasaan lewat pemilihan kepada daerah (Pilkada).

Kemarin, giliran Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata yang dengan tegas menyatakan sepakat dengan wacana diberlakukannya syarat 15 persen suara bagi calon independen yang akan pentas di Pilkada. Syarat itu dianggapnya adil karena juga diberlakukan bagi calon dari partai politik.

”Harus disamakan perlakuannya. Kalau parpol butuh 15 persen, maka perorangan juga 15 persen,” ujarnya Menteri yang diusung Partai Golkar tersebut. Kesamaan hak tersebut harus diatur lewat revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, bagi seseorang yang ingin mengikuti ajang pilkada, syarat itu tentu bisa membuat sekarat karena kelewat berat.

Andi juga tidak sepakat jika aturan mengenai diperbolehkannya calon independen diatur lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena dapat menimbulkan polemik saat pembahasan di DPR.

“Kalau Perppu, nanti ditolak. Yang ribut sekarang kan angka dukungannya.”

Pemerintah sendiri, kata Andi, masih mempertanyakan, apakah keputusan MK tersebut memberikan hak bagi calon independen untuk mencalonkan diri, atau hak bagi rakyat dalam mencalonkan dalam pilkada secara perseorangan.

Sebenarnya, aturan diperbolehkannya calon independen sudah terbuka yakni harus lewat partai politik. Andi mencontohkan ikut sertanya Fauzi Bowo yang diusung partai politik, namun dirinya maju secara perseorangan.

”Jadi, kalau yang dipersoalkan terbukanya kesempatan bagi peroarangan itu sudah lama terbuka. Kini yang dipersolakan bukan kesempatan bagi calon perorangan. Tapi kesempatan bagi perorangan yang diajukan menjadi calon.”

Karena itu, Andi mengusulkan agar yang perlu didiskusikan saat ini adalah aturan mengenai calon perorangan. Dengan demikian, jika orang yang mencalonkan, maka harus sama perlakuannya dengan parpol.

“Jadi bukan calon yang cari dukungan, tapi orang mencari calon. kalau calon cari pendukung sama dengan orang cari pekerjaan. Memangnya jadi cari duit? Kan nggak.”

DPR sendiri nampaknya menyerahkan masalah persyaratan dukungan 15 persen bagi calon independen yang ikut dalam pilkada kepada fraksi.

“Sikap dari DPR, baik setuju atau tidaknya tergantung dari keputusan fraksi-fraksi,” kata Ketua DPR RI Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menepis jika syarat dukungan setara 15 persen pemilih tersebut dinilai menyesatkan karena ada unsur ketidakadilan. “Kalau dibilang menyesatkan tidak seperti itu juga karena memang harus ada keadilan,” katanya.

Menurut dia, calon dari parpol atau calon independen yang dipilih oleh masyarakat harus ada kesamaan. Namun, Agung menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada parpol yang menghambat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon independen.

“Sepuluh fraksi di DPR telah menyetujui putusan MK. Kita tidak mempersoalkan. Tinggal gimana menindaklanjuti dan melaksanakannya. Untuk itu kita memilih revisi terbatas UU 32/2004,” katanya.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih Rakyat (JPPR), Jeiry Sumampouw mengecam penentuan syarat dukungan 15 persen pemilih bagi seorang calon independen baru bisa mengikuti proses pilkada.

Menurut dia, syarat tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. “Dalam amar MK itu syarat calon independen tidak boleh lebih berat daripada syarat calon parpol,” kata Jeiry.

Karena itu, menurut dia, JPPR menilai syarat 15 persen merupakan upaya penolakan adanya calon independen dalam pilkada. “Yaitu, dengan cara mempersulit persyaratannya,” ujar Jeiry.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengingatkan agar kalangan politisi di DPR tidak mengulur-ulur waktu menyelesaikan revisi UU No 32/2004 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 59 Ayat (1), (2), (3) karena bertentangan dengan Pasal 28 d Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

DPR diharapkan menyelesaikan proses revisi UU tersebut paling lambat tiga bulan.

Selama proses revisi belum selesai, Muladi mengingatkan, agar pilkada tetap berjalan, namun tidak menyertakan calon independen.

Sebelum ada aturan hukum, maka calon independen tidak dapat ikut dalam pilkada. “DPR harus secepat mungkin untuk menyelesaikan revisi. Pilkada tidak dapat berjalan jika tidak ada aturan hukum, kecuali tanpa ada calon independen sebelum ada perubahan peraturan itu,” kata Muladi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/8).

Terkait syarat dukungan 15 persen pemilih bagi seorang calon independen baru bisa mengikuti proses pilkada, Muladi mengatakan, baru sebatas wacana yang digulirkan kalangan politikus parpol. Wacana tersebut digulirkan karena parpol ingin ada perlakuan yang sama antara calon independen dengan calon yang diusung parpol.

“Tidak cukup berat, namanya juga calon, kedudukannya sama. Hak dan kewajibannya sama. Sulit memang syarat tersebut, tergantung interaksi di DPR (saat pembahasan revisi UU),” ujarnya.

Dia memperkirakan pembahasan revisi tersebut akan dihadapi benturan kepentingan antara calon independen dengan parpol. “Parpol juga aset nasional, tetapi sudah ada kehendak dari ketua DPR untuk bersidang, MK itu adalah pengawal konstitusi sehingga keputusannya harus dilaksanakan,” kata Muladi.

Muladi menyesalkan jika MK tidak mempertimbangkan masa transisi saat akan mengabulkan permohonan judicial review UU No. 32 Tahun 2004. MK seharusnya membuat keputusan serupa seperti saat mengabulkan permohonan judicial review UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan ada masa transisinya dengan masa aktif tiga tahun.

M. Yamin Panca Setia


Photo: Unjuk rasa menuntut diijinkannya calon gubernur/ wakil gubernur independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2007. Dalam aksinya mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan Judicial Review atas UU No.32/ 2004 tentang pemerintahan daerah, serta meminta kepada pemerintah untuk mensahkan calon independen dalam Pilkada. (TEMPO/ Fransiskus S)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s