Mark Up Atas Nama si Miskin


SITI Fadilah Supari terlihat geram.

“Yang me-mark up atau melanggar etika dalam pemberian obat kepada pasien, akan ditindak,” tegasnya.

Menteri Kesehatan itu geram setelah mengetahui adanya pengelembungan dana (mark up) atas klaim penggunaan dana Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bau Bau, Sulawesi Tenggara.

Atas temuan itu, Siti pun mengancam akan mencabut izin rumah sakit jika terbukti ada penggelembungan. “‘Lihat saja nanti. Sedang didalami apakah penyimpangan atau bukan.”

Kasus mark up ditemukan Depkes saat memeriksa RSUD Bau Bau. Auditor menemukan adanya kejanggalan tagihan pada periode Januari-April 2007. Klaim yang berdasarkan hitungan Apotek Kimia Farma mencapai Rp5,4 miliar, sementara pasien yang ditangani hanya sekitar 615 orang.

Temuan tersebut segera dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Paling lambat hari Kamis nanti,” kata Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Faiq Bahfen di Jakarta, Senin. Selama periode Januari-April 2007, total klaim rumah sakit itu mencapai Rp6,06 miliar.

Siti tak habis pikir, jika rumah sakit bertipe C dengan kapasitas 75 tempat tidur dan 47 tempat tidur dan melayani Askeskin untuk 615 pasien peserta Askeskin, laporan klaimnya bisa mencapai Rp6,06 miliar. Sementara total tagihan obat dari Apotek Kimia Farma sebanyak Rp5,41 miliar.

Dari pemeriksaan, ada obat injeksi dengan harga per ampul Rp2,37 juta yang diresepkan dokter. Jenis obat itu selama periode Januari-April 2007 dipesan sebanyak 1.152 ampul oleh pihak rumah sakit untuk keperluan pasien peserta program Askeskin. Ada juga pasien yang dalam sehari dilaporkan mendapat 22 kali injeksi obat tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, ada satu pasien pengguna Askeskin yang biaya perawatannya dalam sehari mencapai Rp66 juta. Rp64,595 juta di antaranya adalah tagihan obat.
Ada juga satu kasus di mana menurut catatan medis dia sudah meninggal pada 11 Maret 2007 tapi masih ada tagihan obat untuk pasien itu pada 13 Maret.

Selain RSUD Bau Bau, Depkes juga telah memeriksa beberapa rumah sakit kecil yang tagihannya mencapai Rp2 miliar. Tagihan tersebut diyakini berbau mark up karena klaim untuk rumah sakit jantung saja dalam sebulan mencapai Rp2 miliar.

Sementara rumah sakit yang mengklaim biaya tagihannya mencapai Rp2 miliar itu tipe C di daerah terpencil yang menangani hanya sekitar 100 hingga 200 kasus.

Depkes berjanji akan segera melaporkan kepada aparat berwenang jika tim pengusutan yang tengah dilakukan Inspektorat Jenderal Depkes bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya mark up atas tagihan klaim Askeskin.

Menurut Menkes, pengelembungan itu terjadi karena verifikasi PT Askes tidak berjalan optimal. Fadilah tidak bisa memastikan, apakah ada unsur kesengajaan dalam permasalahan verifikasi tersebut. Namun, dia berjanji akan memeriksa semua pihak yang terkait, dan menindaklanjutinya ke pengadilan.

Selain di Rumah Sakit Bau Bau, pemeriksaan klaim pembayaran Askeskin juga akan dilakukan di enam rumah sakit pemberi layanan Askeskin layananya. Namun dia tidak menyebutkan nama dan lokasi rumah sakit tersebut.

Bahkan, Menkes berjanji penyidikan mark up di RSUD Bau Bau akan dilanjutkan di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Depkes berencana menurunkan tim auditor yang berasal dari Inspektorat Jenderal Depkes ke seluruh rumah sakit di Indonesia untuk lebih mendalami sejauh mana terjadinya markup atas tagihan klaim Askeskin.

Langkah itu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masih banyak sejumlah rumah sakit yang melakukan markup atas tagihan klaim Askeskin.

“Ya, bukan hanya di Jawa saja. Itu akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ujar Siti.

Saat ini para auditor Badan Pemeriksa Keuangan juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya penggelembungan dana Askeskin di beberapa rumah sakit. Menkes tengah menunggu hasil pemeriksaan tersebut, sebagai acuan apakah akan ditindaklanjuti ke pengadilan atau tidak.

Siti mengaku, sudah mendapatkan resume berupa data yang didapat tim auditor dari beberapa rumah sakit yang dicurigai melakukan mark up atas klaim Askeskin.

Dari resume yang dilaporkan, kata Menkes, ada rumah sakit yang mengeluarkan biaya pemakaian obat-obatan sangat tidak rasional dalam jumlah yang sangat signifikan. “Nilainya banyak. Dalam empat bulan saja sudah mencapai Rp6 miliar. Itu untuk satu rumah sakit kecil dengan penduduk hanya 200 ribu dan hanya 75 bed,” ujarnya

Menkes memperkirakan tak menutup kemungkinan kasus markup terjadi di banyak rumah sakit. “Karena itu, ada beberapa rumah sakit yang kita sudah kirim auditor, dan kita curigai. Rencananya, Depkes juga akan melakukan audit di seluruh rumah sakit di Indoensia,” katanya.

Tahun 2005, sisa dana Askeskin mencapai Rp1,1 triliun. Sementara tahun 2006 mengalami defisit. PT Asuransi Kesehatan (Askes) hingga Februari 2007 telah melunasi pembayaran Askeskin senilai Rp962 miliar.

Dirut PT Askes Orie Andari Sutadji mengemukakan pembayaran Askeskin tersebut dilakukan dalam dua tahap, dengan rincian tahap pertama Rp421 miliar dan tahap kedua Rp541 miliar. Pihaknya sedang menunggu tagihan untuk periode berikutnya dari rumah sakit rujukan.

Sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah melakukan pembayaran Askeskin, PT Askes memerlukan waktu memadai untuk melakukan pembayaran dalam proses administrasi sebelum melunasi kewajiban kepada rumah sakit rujukan.

Orie mengakui sampai pertengahan tahun pemerintah sudah menganggarkan dana Askeskin sebesar Rp1,7 triliun, sementara perkiraan kebutuhan dana Askeskin sampai akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo/Wahyu Setiawan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s