Palestina yang tak Henti Berduka


JALUR Gaza, Palestina, tak henti-hentinya dideru tangis dan tetesan darah. Hampir setiap hari, surat kabar mengeksploitasi kisah tragis anak manusia di sana.

Gaza bak neraka lantaran dirudapaksa oleh amarah murka. Entah berapa banyak rakyat di sana yang meregang nyawa lantaran ulah jahanam serdadu Israel yang dibelengu murka.

Belum lagi konflik bersaudara di sana. Di Jalur Gaza yang kini berada dalam kontrol Gerakan Hamas, tak hentinya beradu senjata dengan saudaranya dari faksi Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Konflik bersaudara itu meledak sejak terbentuknya Pemerintahan Kesatuan Palestina, lewat kesepakatan di Mekkah pada 17 Februari 2007—yang kemudian bermuara pada konflik terbuka yang mengerikan.

Kelaparan pun menganga karena konflik itu telah menutup akses ke Gaza, baik melalui Tepi Barat Sungai Jordan maupun dari perbatasan Mesir, Sinai.

Konflik itu juga telah menyebabkan ribuan warga Palestina dari Gaza menyeberang ke perbatasan Mesir. Palestina tak henti-hentinya berduka.

Kemelut yang terjadi di Jalur Gaza menuai respon dari internasional. Pemerintah setempat pun gencar melakukan diplomasi agar dapat membangun solidaritas internasional untuk bersama membantu rakyat Palestina.

Indonesia adalah salah satu negara yang amat diharapkan dapat lebih berperan mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza. Politik luar negeri Indonesia yang menghormati kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara, tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian di Palestina.

Indonesia coba memaksimalkan diplomasi internasional untuk mencari solusi bagi perdamaian di Gaza. Indonesia juga berusaha mengirim bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina.

Jum’at pekan lalu, Indonesia merespon harapan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Palestina Nabeel Shaath saat menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Nabeel menyampaikan pesan itu kepada Presiden kemarin harinya.

Dalam pertemuan itu, Nabeel mengharap Indonesia memberikan bantuan kemanusian guna membantu rakyat Palestina yang berada di Jalur Gaza.

Esok harinya, Jum’at sekitar pukul 15.00 WIB, rapat terbatas pun digelar di Kantor Presiden. Rapat yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A.S, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Ali Alatas, memutuskan Indonesia akan segera mengirim bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Presiden telah meminta tim interdep di bawah pimpinan Menko Kesra Aburizal Bakrie untuk merancang jenis bantuan dalam bentuk barang, makanan, dan juga obat-obatan. Pendistribusian kemungkinan dilakukan secara people to people atau melalui Palang Merah Indonesia,” kata Hassan Wirajuda.

Dukungan tak hanya disitu. Indonesia juga mendukung pembentukan segera negara Palestina. Namun, Yudhoyono berpesan agar rakyat Palestina dapat meraih persatuan sebagai syarat mutlak menggapai kemerdekaan.

Perjuangan bagi pencapaian kemerdekaan Palestina juga akan terus diperjuangkan Indonesia lewat diplomasi politik lewat forum internasional.

Dalam konferensi internasional menyangkut masalah Palestina, Indonesia akan mencermati betul-betul kerangka konferensi internasional. RI juga bersifat terbuka atas segala ajakan bangsa lain demi perdamaian di Palestina.

Tidak juga menutup kemungkinan jika pembicaraan masalah Palestina berlanjut lewat pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Presiden Mahmoud Abbas.

”Pertemuan itu rencananya akan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir bulan September nanti,” kata Hassan.

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga akan membicarakan masalah Palestina dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

Sebenarnya, kata Hassan, sudah ada beberapa rencana yang telah disiapkan Indonesia yaitu Konferensi Asia Afrika untuk membantu pembangunan kapasitas Palestina. ”Tentu kita persiapkan, namun dibutuhkan hal-hal apa yang diperlukan Palestina sehingga dapat dibantu bangsa di Asia dan Afrika,” jelas Hassan

Dalam memecahkan masalah politik di Palestina memang telah ada quartet yang terdiri dari empat pihak yang mengelola roadmap peace di Palestina, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Sekjen PBB.

“Kita lihat akhir-akhir belakang ini, kita melihat ada interaksi intensif, di mana quartet telah menunjuk menunjuk mantan PM Tony Blair sebagai uturan khusus quartet. Dan beberapa hari lalu, Menlu AS Condoleeza Rice juga berkunjung ke Palestina dan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas.”

Atas respon yang dilakukan Indonesia, Nabeel mengatakan, “Kami berterimakasih atas ide-ide yang telah disumbangkan Presiden.”

Nabeel Shaath datang langsung dari Moskow ke Indonesia atas instruksi Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dia didampingi Duta Besar Palestina untuk RI Fariz Mehdawi dan Wakil Duta Besar Nasser A. Abdul Wahab.

Dalam pertemuan tadi, Presiden Yudhoyono mengekspresikan dukungan penuh Indonesia untuk persatuan rakyat Palestina dan kesuksesan pemerintahan Palestina.

Presiden juga mengekspresikan perhatiannya untuk situasi kelabu di Palestina terutama di Gaza.

Nabeel juga menyampaikan terimakasih atas partisipasi Pemerintah RI pada berbagai konferensi internasional dalam mencari solusi masalah Palestina.

Kirim Polisi ke Darfur

Selain merespon kemelut yang terjadi di Jalur Gaza, Hassan juga mengatakan Indonesia akan mengirim sekitar 120-150 personil polisi sipil ke Darfur, Sudan.

Keberadaannya nanti diharapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian di daerah konflik tersebut.

”Polisi sipil disertakan tugasnya untuk melengkapi pasukan perdamaian yang terdiri dari unsur tentara, lebih pada garis belakang, sementara tugas keamanan dipegang komponen militer,” katanya.

Kemelut yang terjadi di Darfur tak kalah sengit seperti yang terjadi di Gaza. Kekerasan antar suku Arab yang memperebutkan tanah dan sumber daya alam yang amat langka di kawasan tersebut sedikitnya menewaskan 100 orang.

Pengiriman polisi sipil itu adalah tindaklanjut dari disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB, yakni akan mengirim 26.000 tentara dan polisi ke Darfur sebagai upaya melindungi warga sipil dan mengakhiri kekerasan di wilayah barat Sudan yang luas dan kering itu.

Operasi gabungan PBB-Uni Afrika itu diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 2 miliar dolar AS pada tahun pertama, dengan tujuan menghentikan kekerasan di Darfur, tempat lebih dari 2,1 juta orang diusir ke kamp dan diperkirakan 200.000 orang tewas selama empat tahun terakhir.

”Resolusinya baru disahkan beberapa waktu lalu, memang sudah ada pendekatan dari pihak PBB, khususnya Departemen Keamanan yang bertanggungjawab atas pasukan perdamaian, agar jika mungkin Indonesia memberikan kontribusi,” jelas Hassan.

Indonesia akan mempelajari sifat operasi yang akan digelar di Darfur. Selama ini, katanya, ada operasi pemeliharaan perdamaian di Darfur yang dilakukan pasukan dari Arfrican Union.

Tetapi, yang diputuskan dalam resolusi PBB adalah diperlukannya suatu gabungan atau hybird antara pasukan perdamaian PBB dengan polisi sipil untuk memperkuat pasukan perdamaian di bawah Uni Afrika.

”Kemungkinan kita akan menyumbang polisi sipil. Dari pembicaraan dengan Kapolri Sutanto, Indonesia akan mengirim 120-150 personil. Rencana pengiriman belum dipastikan karena harus berkoordinasi dengan departemen pasukan perdamaian di PBB. Dari Polri sedang mempersiapkan.”

Hassan menjelaskan, konflik di Darfur, wilayah barat Sudan lebih pada konflik internal. Konflik tersebut sudah berlangsung empat tahun.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon telah menyerukan agar negara-negara anggota PBB memberikan tentara yang cakap secara cepat. Berdasarkan Bab 7 Piagam PBB pengiriman pasukan itu dimungkinkan untuk digunakan bagi bela diri, guna menjamin gerakan bebas pekerja kemanusiaan dan untuk melindungi warga sipil yang mendapat serangan.

Namun resolusi itu, yang diperlunak beberapa kali, tidak lagi membolehkan pasukan baru tersebut untuk menyita dan mengatur senjata tidak sah. Sekarang mereka hanya dapat mengawasi senjata itu. Inggris dan Prancis adalah sponsor penting resolusi itu. Secara khusus, naskah itu mensahkan sebanyak 19.555 personel militer dan 6.432 polisi sipil.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Presiden SBY menerima Nabeel Shaath, Utusan Khusus Presiden Palestina, di Kantor Presiden, Kamis (2/8)/presidensby.info

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s