Terbuka Celah Berlaga di Pilkada

timthumb.php

PARSADA Gupta HS bisa bernafas lega. Perjuangannya meloloskan calon independen agar dapat berlaga di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) akhirnya terkabulkan. Calon independen dapat mengikuti ajang suksesi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Senin lalu, MK menyatakan, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 32 tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keputusan MK itu final dan mengikat sehingga DPR dan pemerintah harus mengubah dan mencabut pasal yang menghalangi hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada.

“Keputusan itu sangat tepat. Dengan demikian, rakyat dapat bergerak langsung menuju pusat kekuasaan. Keputusan itu sekaligus menjadi ujian bagi partai politik,” katanya.

Parsada mengklaim, sengaja datang dari Kota Bertuah, Riau, ke Jakarta, mengatasnamakan kepentingan rakyat yang tidak terakomodir oleh elit di partai politik. Dia mengaku punya basis massa di daerah asalnya. Namun, dia tidak dapat bergerak di ajang Pilkada karena terhalangi UU.

Simpatisannya pun mendesaknya agar mencari jalan lain yakni mengajukan uji materi (judicial review) ke MK terkait ketentuan yang menghambat di UU No 32 tahun 2004.

Persada yang akrab dipanggil Totok Parlaungan itu pun menyambangi MK dan menjadi salah satu saksi dalam persidangan uji materi. Sementara pemohonnya adalah Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang juga berniat maju di Pilkada melalui jalur independen. Selama tiga bulan dirinya berada di Jakarta. Selama itu pula, dia gencar melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak yang pro calon independen.

Parsada agaknya rada alergi dengan partai politik. Menurut dia, kalau tetap minta restu dari parpol, berarti tidak independen. Lobi-lobi lewat parpol biasanya disertakan mahar yang harus dibayar para kandidat. Sementara rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada elit partai.

Calon independen pun harus bergerak sendiri dengan menyertakan rakyat, bukan karena dorongan parpol. Rakyat menilai calon independen lebih bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya daripada pemimpin yang dipilih partai. “Rakyat dapat melawan langsung pemimpin yang melindungi kepentingan kapitalis yang diusung parpol,” tegasnya. Namun, agaknya masih panjang penantian Parsada dan para calon independen lainnya.

Karena, saat ini, bola berada di DPR dan pemerintah. Putusan MK tersebut sudah pasti memancing politisasi di DPR yang nota bene diisi oleh politisi yang anti calon independen. Untuk menghadang laju calon independen, politisi bisa saja mengulur-ulur waktu pembahasan putusan MK.

“Jangan coba-coba legislator bermain-main. Rakyat akan bergerak dengan sendirinya, eskalasi akan panas jika keputusan MK tersebut tidak segera diakomodir,” ancam Parsada. Politisi dari partai politik tentu tak rela Pilkada yang menjadi lahan garapannya direbut calon independen. Mereka pun merapat untuk mencari cara agar kehadiran calon independen tidak serta merta mempersempit wilayah garapannya.

UU Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 56 ayat (2), memang tidak mengatur adanya calon independen. Dalam pasal itu disebutkan, pasangan calon diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan dari parpol.

Rustam E. Tamburaka, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, UU itu masih berlaku, sehingga pencalonan hanya dapat dilakukan oleh parpol. Bagi mantan anggota Panitia Kerja penyusunan UU Nomor 32 tahun 2004 itu, sarana demokrasi adalah partai politik yang berlaku hampir di seluruh dunia.

Dinamika yang berkembang menunjukan, pemerintah dan DPR lebih memilih melakukan revisi UU tersebut. Tentu, proses revisi itu membutuhkan waktu lama. Sementara sejumlah daerah dalam waktu dekat ini akan menggelar Pilkada. Karenanya, muncul wacana agar Presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara mengatakan, tidak bisa memastikan hasil revisi UU tersebut bisa segera diterbitkan karena DPR masih dalam reses. Untuk mengamandemen UU juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU.

Prosesnya diawali dengan pembuatan naskah, singkronisasi, pembahasan secara interdep, lalu diterbitkan dalam bentuk draft untuk diajukan ke DPR. Prosesnya bisa berdasarkan insiatif pemerintah atau DPR.

Lantas, bagaimana mengisi kekosongan hukum jika pembahasannya molor? Menurut Hatta, Pilkada yang sudah digelar seperti di DKI Jakarta, dibiarkan berjalan. Sementara buat daerah yang akan menggelar Pilkada, harus menunggu aturan hukumnya. “Kalau tidak ada dasar hukumnya bagaimana? Harus ada dasar hukumnya dulu,” katanya.

Sejumlah kalangan pun menilai, pemerintah baiknya menerbitkan Perppu. Tapi, Hatta berdalih, pemerintah tidak dapat segera menerbitkan Perppu karena akan bermasalah jika DPR tidak merespon.

“Kita bisa melihat sisi kegentingannya. Kalau kegentingannya itu tidak bisa tidak, dan genting sekali, ya tentu diterbitkan, Tapi, kalau DPR tidak pas mengenai tingkat kegentingannya, itu akan dibatalkan DPR karena dalam waktu satu bulan akan dibahas oleh DPR. Bisa saja dibatalkan wong DPR tidak merekomendasi,” ujar Hatta.

DPR sendiri cenderung ingin merevisi UU Pemerintah Daerah. DPR berjanji akan menuntaskan dalam waktu cepat. “Target kami revisi terbatas UU No 32 tahun 2004 tersebut secepatnya selesai,” kata Ketua DPR Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, revisi terbatas tersebut merupakan hasil dari rapat konsultasi pimpinan dewan dan fraksi-fraksi di DPR. “Jadi undang-undang yang didrop oleh MK penggantinya adalah UU lagi, jadi bukan Perpu,” katanya.

Dalam rapat konsultasi menindaklanjuti putusan MK tersebut, terdapat tiga opsi, yaitu pemerintah segera membuat Perpu, DPR melakukan revisi terbatas khusus pasal 56, 59, dan beberapa ayat terkait serta penyusunan dan penetapan tata cara Pilkada sesuai Pasal 68 ayat 1 UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dari tiga opsi tersebut, mayoritas fraksi memilih untuk melakukan revisi terbatas. Alasannya, akan menjadi payung hukum yang kuat bagi keikutsertaan calon independen di Pilkada.

Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi, pemerintah cukup menerbitkan Perppu sebagai mekanisme dan aturan bagi calon independen yang akan mengikuti Pilkada

Namun, dia menambahkan, penerbitan Perppu harus lewat konsultasi dengan DPR agar tidak menimbulkan resistensi dari DPR saat Perppu tersebut dibahas menjadi UU.

Muladi menambahkan, penerbitan Perppu harus segera dilakukan karena banyak daerah yang akan melaksanakan Pilkada. ”Itu sangat penting sekali. Jadi menurut saya perlu konsultasi dengan DPR supaya nanti mulus dalam pengesahan menjadi UU,” katanya.

Muladi menyesalkan jika MK tidak mempertimbangkan masa transisi saat mengabulkan permohonan judicial review UU No 32 Tahun 2004. MK seharusnya membuat putusan serupa seperti saat mengabulkan judicial review UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan ada masa transisi aktif selama tiga tahun.

Namun, Muladi menyambut positif putusan MK. Menurut dia, keterlibatan calon independen diharapkan dapat mengoreksi partai politik. ”Parpol bisa introspeksi bahwa masyarakat menghendaki parpol lebih berkualitas di masa mendatang.” | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s