Jalan Panjang Menuju Puncak


PARSADA Gupta HS agaknya bisa bernafas lega. Perjuangannya selama tiga bulan di Jakarta agar bisa menggolkan calon independen dalam pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya terkabulkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Senin lalu, MK memutuskan bahwa pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Keputusan itu final sehingga DPR dan pemerintah harus mengubah dan mencabut pasal yang menghalangi hak konstitusional calon perseorangan dalam pilkada.

“Keputusan itu sangat tepat. Dengan demikian, rakyat dapat bergerak langsung untuk menuju pusat kekuasaan. Keputusan itu sekaligus menjadi ujian bagi parpol,” katanya.

Parsada mengklaim, sengaja dari Kota Bertuah, Riau ke Jakarta mengatasnamakan kepentingan rakyat yang tidak terakomodir oleh elit di partai politik. Dia mengaku punya basis massa di daerah asalnya. Namun, dia tidak dapat bergerak dalam pentas Pilkada karena terbentur UU.

Simpatisannya pun mendesaknya agar mencari jalan lain yakni lewat pengajuan judicial review ke MK atas UU No 32/2004. UU itu dinilainya mengekang individu untuk masuk dalam bursa politik di daerah.

Persada yang akrab dipanggil Totok Parlaungan itu pun datang menghadap MK sebagai salah satu saksi dalam pengajuan judicial review. Sementara pemohonnya adalah Lalu Ranggalawe, seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang bermaksud mengikuti pilkada melalui jalur independen.

Selama tiga bulan dirinya berada di Jakarta. Dirinya juga melakukan konsolidasi nasional dengan pihak-pihak yang pro dengan calon independen.

Parsada agaknya salah satu pihak yang antipati dengan partai politik. Menurut dia, kalau tetap minta restu dari parpol, berarti tidak independen. Lobi-lobi lewat parpol biasanya harus disertakan upeti yang harus dibayar para kandidat. Sementara rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada elit partai.

Calon independen harus bergerak sendiri dengan menyertakan rakyat, bukan karena dorongan parpol. Rakyat sadar jika calon independen dapat lebih bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya daripada pemimpin yang dipilih partai.

“Rakyat dapat melawan langsung pemimpin yang melindungi kepentingan kapitalis yang diusung parpol,” tegasnya. Namun, agaknya masih panjang penantian Parsada dan para calon lainnya yang ingin bertarung di pentas Pilkada lewat jalur independen.

Saat ini, bola tengah berada di legislatif dan pemerintah. Keputusan MK tersebut sudah pasti memancing politisasi di DPR yang nota bene diisi oleh aktor-aktor yang anticalon independen. Politisi di senayan dan eksekutif dikhawatir mengulur-ulur pembahasan guna menindaklanjuti keputusan MK tersebut.

“Jangan coba-coba legislator bermain-main. Rakyat akan bergerak dengan sendirinya, eskalasi akan panas jika keputusan MK tersebut tidak segera diakomodir,” ancam Parsada.

Agaknya tak mudah bagi calon independen dapat bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pasalnya, kepastian boleh atau tidaknya untuk bertarung dalam Pilkada tergantung kerelaan politisi partai di DPR maupun di pemerintahan dalam membuka pintu masuk agar mereka dapat bertarung.

Politisi partai tentu tak rela Pilkada yang menjadi lahan garapannya direbut oleh calon independen setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MK menilai, pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional seseorang untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Keputusan MK itu pun mulai dipolitisasi kalangan politisi.

Mereka merapat untuk mencari cara agar kehadiran calon independen tidak serta merta mempersempit wilayah garapannya.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 56 ayat (2), tidak mengatur adanya calon independen. Dalam pasal itu disebutkan, pasangan calon diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan dari parpol.

Rustam E. Tamburaka, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan UU itu masih berlaku, sehingga pencalonan hanya dapat dilakukan oleh parpol. Bagi mantan anggota Panitia Kerja penyusunan UU Nomor 32/2004, sarana demokrasi adalah partai politik yang berlaku hampir di seluruh dunia.

Politisi di Senayan maupun di pemerintahan agaknya mencari cara untuk mengulur-ulur waktu pembahasan aturan hukum buat calon independen. Pemerintah dan DPR lebih memilih harus dilakukan revisi revisi UU No.32 Tahun 2004.

Namun, tentu proses revisi sebuah UU membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara sejumlah daerah dalam waktu dekat ini akan menggelar pilkada.

Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah menerbitkan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Alasannya, Perppu lebih cepat untuk menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pilkada.

Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara mengaku, tidak bisa memastikan hasil revisi UU tersebut bisa segera diterbitkan karena DPR sekarang masih dalam reses.

Untuk membuat atau mengamandemen UU juga harus disesuaikan dengan UU No.10 Tahun 2004 tentang tata cara pembuatan UU.

Proses pembuatan UU harus diawali dengan pembuatan naskah, singkronisasi, dibahas interdep, lalu diterbitkan dalam bentuk draft untuk diajukan ke DPR. Prosesnya bisa berdasarkan insiatif pemerintah atau DPR.

Lantas, untuk mengisi kekosongan hukum bagi pelaksanaan Pilkada jika pembahasannya molor, Hatta mengatakan, Pilkada yang sudah digelar seperti di DKI Jakarta, biarkan berjalan.

Sementara buat daerah yang akan menggelar Pilkada, tetap harus menunggu aturan hukumnya. Namun, bukan berarti Pilkada tidak menyertakan calon independen.

“Kalau tidak ada dasarnya bagaimana, harus ada dasar hukumnya dulu. Sampai dengan harus ada, sampai dengan aturan hukum itu diselesaikan.”

Namun, sejumlah kalangan menilai pemerintah bisa saja menerbitkan Perppu karena lebih cepat untuk menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pilkada. Tapi, Hatta berdalih, pemerintah tidak dapat segera menerbitkan Perppu. Aturan itu akan bermasalah nantinya jika DPR tidak merespon.

“Kita bisa melihat sisi kegentingannya. Kalau kegentingannya itu tidak bisa tidak, dan genting sekali, ya tentu diterbitkan, Tapi kalau DPR sendiri tidak pas mengenai tingkat kegentingannya, itu pun akan dibatalkan oleh DPR karena dalam waktu satu bulan akan dibahas oleh DPR. Bisa saja dibatalkan wong DPR tidak merekomendasi,” Hatta berdalih.

DPR sendiri memilih revisi UU Pemda. DPR berjanji akan menuntaskan dalam waktu cepat. “Target kami revisi terbatasa UU 32/2004 tersebut secepatnya selesai,” Kata Ketua DPR Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, revisi terbatas tersebut merupakan hasil dari rapat konsultasi pimpinan dewan dan fraksi-fraksi di DPR. “Jadi undang-undang yang didrop oleh MK penggantinya adalah UU lagi, jadi bukan Perpu,” katanya.

Dalam rapat konsultasi untuk menindaklanjuti keputusan MK tersebut terdapat tiga opsi, yakni pemerintah segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), DPR melakukan revisi terbatas khusus pasal 56 dan 59 serta beberapa ayat yang terkait.

Terakhir, penyusunan dan penetapan tata cara Pilkada sesuai dengan pasal 68 ayat1 UU nomor 11/2006 tentang pemerintahan Nangroe aceh Darussalam oleh komisi pemilihan umum.

Dari tiga opsi tersebut, mayoritas fraksi memilih untuk melakukan revisi terbatas terhadap UU 32/2004 dengan alasan memiliki payung hukum yang cukup kuat bagi keikutsertaan calon independen dalam Pilkada.

Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi menilai pemerintah cukup menerbitkan Perppu sebagai mekanisme dan aturan bagi calon independen yang akan mengikuti Pilkada.

Namun, dia juga menilai penerbitan Perppu harus lewat konsultasi dengan DPR agar tidak menimbulkan resistensi dari DPR saat Perppu tersebut dibahas menjadi UU.

Muladi menilai, penerbitan Perppu harus segera dilakukan karena banyak daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

”Ini harus cepat karena memang banyak daerah yang akan melaksanakan pilkada dan menunggu aturan mengenai calon independen. Itu sangat penting sekali. Jadi menurut saya perlu konsultasi dengan DPR supaya nanti mulus dalam pengesahan menjadi UU,” katanya.

Masa Transisi

Muladi menyesalkan jika MK tidak mempertimbangkan masa transisi saat akan mengabulkan permohonan judicial review UU No. 32 Tahun 2004. MK seharusnya membuat keputusan serupa seperti saat mengabulkan permohonan judicial review UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan ada masa transisinya dengan masa aktif tiga tahun.

”MK sayangnya tidak membuat masa transisi. Kalau UU Tipikor kan ada masa transisinya dengan masa aktif tiga tahun,” ujar Muladi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden BJ Habibie mengusulkan agar pemerintah menggelar rapat konsultasi dengan DPR pada pembahasan aturan hukum sehingga nantinya dapat mulus saat akan disahkan menjadi UU.

Namun, Muladi menyambut positif keputusan MK yang mengabulkan usulan judicial review UU Pemda yang menjadi pintu masuk bagi calon independen agar dapat mengikuti Pilkada. Masuknya calon independen sekaligus diharapkan dapat menjadi koreksi bagi partai politik.

”Kalau betul-betul dilaksanakan, parpol bisa introspeksi bahwa masyarakat menghendaki parpol lebih berkualitas di masa mendatang.”

Namun, dia menilai ada kelemahan kelemahan di mana sejumlah pihak berbicara mengenai calon independen, dengan mengkaitkan persamaan perlakuan dengan Aceh yang menggelar Pilkada dengan menyertakan calon independen.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Unjuk rasa menuntut diijinkannya calon gubernur/wakil gubernur independen dalam Pilkada DKI Jakarta di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2007. (TEMPO/ Fransiskus S)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s