Isu Poligami Masuk ke Istana

SBY Gugat Zaenal ke Pengadilan

“Berita bohong atau fitnah yang diangkat Zaenal Maarif sudah sangat keterlaluan, tidak jelas, juga telah merusak kehormatan, nama baik dan harga diri saya,” tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono


ZAENAL Ma’arif agaknya belum legowo melepaskan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Politisi dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu nampaknya tak bisa terima Keppres No.60/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pergantian Zaenal Maarif sebagai anggota DPR/MPR yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Manuver pun dia lakukan. Zaenal yang terdepak dari kursi Wakil Ketua DPR lantaran di-recall partainya karena menganut Poligami itu menilai, telah terjadi konspirasi politik yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerbitkan Keppres tersebut.

Tak hanya itu, Zaenal pun secara frontal melakukan manuver dengan cara menyerang pribadi SBY lewat cara mengumbar berita jika SBY telah menikah sebelum memasuki Akademi Militer (Akmil). Dia berniat untuk mengungkap data pernikahan SBY sekitar tahun 1968 itu kepada publik.

Meski dirinya mendapat ancaman pembunuhan, dia tetap nekat akan mengungkap data dan bukti pernikahan SBY sebelum masuk Akmil. Rencananya, Senin ini (30/7) data pernikahan SBY akan diajukan ke DPR, DPD, MK, dan MPR.

“Silakan mengecam saya. Tidak apa-apa. Saya juga mendapat banyak ancaman pembunuhan. Tapi ya tetap saja Senin saya akan menyampaikan ke DPR, DPD, MK, dan MPR,” kata Zaenal, akhir pekan lalu. Menurut Zaenal, ancaman itu datang lewat telepon yang nomornya tak dikenal.

Pernyataan Zaenal itu pun menjadi “makanan empuk” bagi wartawan. Hampir disemua media menulis pernyataannya pada halaman satu. Sayang, wartawan hanya menulis pernyataan Zaenal belaka tanpa disertai data.

Menuver nekat yang dilakukan Zaenal itu pun membuat berang pihak Istana. Di Nusa Dua, Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lantang menyatakan, dirinya telah difitnah oleh Zaenal. Karenanya, Presiden akan melawan lewat jalur hukum.

Dari Nusa Dua, Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun lantang berbicara dihadapan wartawan.

Presiden menegaskan, kabar yang dihembuskan Zaenal itu bohong semata dan fitnah yang luar biasa keji dan telah menghancurkan kehormatan, nama baik, dan harga dirinya.

Di Nusa Dua, Presiden tengah menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, John Howard untuk membicarakan kerjasama bilateral, dan peresmian rumah sakit mata.

Presiden menilai, cara yang dilakukan Zaenal persis black campain, fitnah, berita bohong saat Pemilu 2004 digelar. Saat ini, isu itu diangkat kembali. “Dan yang mengangkat adalah seseorang yang mestinya memiliki standing posisi yang terhormat,” sesal Presiden.

Sebenarnya, Presiden enggan menanggapinya. Namun, lantaran fitnah itu diarahkan untuk menghancurkan karakternya, maka Presiden pun terpaksa menentukan sikap dan langkah sesuai hak yang dimilikinya sebagai warga negara.

Presiden mengaku prihatinkan jika fitnah masih terjadi di negeri tercinta ini. Berita yang menyebut dirinya sudah menikah sebelum masuk Akmil, sudah punya anak dua yang dilayangkan Zaenal sudah sangat keterlaluan, merusak kehormatan, nama baik dan harga dirinya.


Presiden berprinsip, yang paling tinggi dimiliki seseorang adalah kehormatan dan harga diri. ”Dengan disebar luaskannya berita seperti ini, jelas merusak dan menghancurkan kehormatan diri saya. Karena itu, demi kebenaran, saya akan melakukan sesuatu,” ujar Presiden didamping Juru Bicara Andi Malarangeng dan Dino Patti Djalal di Nusa Dua Bali, Jum’at lalu.


Menurut Presiden, seseorang yang menipu sebuah lembaga, yaitu Akmil, berarti menipu negara. Syarat untuk masuk Akabri jelas belum menikah, belum pernah kawin, apalagi punya anak. ”Kalau ada seorang Taruna yang kedapatan setelah menjadi Akabri telah menikah apalagi punya anak, mesti dipecat dan dikeluarkan,” jelas Presiden

Bayangkan kalau dituduh telah menikah sebelum masuk Akabri pada tahun 1970 an, dan sudah punya anak. ”Ini tentu sesuatu yang prinsip, karena itulah yang akan kita tegakkan, disiplin. ketentuan yang harus dipenuhi oleh siapapun dalam sebuah lembaga.”

”Sangat keterlaluan berita yang seperti ini. Itu akan sangat menghancurkan hati dan perasaan orangtua saya , istri dan anak-anak saya , keluarga besar, kawan-kawan saya waktu di SMA, Taruna dan sebagainya. Oleh karena itu saya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan hak saya menuntut secara hukum, agar hukum ditegakkan di negeri tercinta ini.”

Sebagai seorang yang mengemban amanah saudara-saudara, lanjut Presiden, dirinya tidak ingin negeri ini berkembang politik seperti ini. Banyak cara-cara berpolitik yang lebih baik, yang lebih bermoral, satria, dibandingkan harus melakukan caracter assasination dengan berita berita bohong, fitnah yang keji.


”Kepada yang menyebar luaskan, tentu ada hukum yang mengaturnya. Dan saya akan menggunakan hukum itu dengan tegas, dengan determinasi saya, demi tegaknya kebenaran dan keadilan, demi kehormatan dan harga diri saya sebagai seorang warga negara, demi orang tua saya, dan handai taulan saya,” kata Presiden SBY menutup penjelasannya.

Tidak ada Konspirasi

Sehari sejak berita itu berhembus, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa telah mendapat telepon dari Presiden yang memerintahkan dirinya berbicara kepada wartawan untuk menanggapi berita bohong yang dihembuskan Zaenal. Dalam pembicaraan itu, Presiden mengatakan, tuduhan Zaenal itu tidak benar sehingga Presiden berhak memberikan klarifikasi hukum.

Menurut Hatta, tuduhan Zaenal jika telah terjadi konspirasi dalam penerbitan Keppres, tidak benar. Terbitnya Keppres yang memberhentikan Zaenal sudah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR/DPR/DPD dan DPRD. Terbitnya Keppres PAW sama sekali tidak ada konspirasi dan intervensi Presiden dalam memberhentikan Zaenal.

Dalam Pasal 85 ayat 1 huruf c dan ayat 3 UU No.22 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa anggota DPR berhenti antarwaktu karena diusulkan oleh parpol yang bersangkutan. Pemberhentian anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan tersebut kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

Sementara dalam Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.22 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa pimpinan DPR menerima surat dari parpol tersebut kemudian menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk verifikasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari KPU, pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR.

“KPU membuat berita acara tentang kebenaran, keabsahan dan menyangkut pergantian dan pengganti anggota dewan tersebut. Jadi, yang ingin saya jelaskan, banyak pertanyaan seakan-akan Presiden dalam hal ini ikut dalam proses PAW. Ini yang harus diklarifikasi bahwa tidak satu pasal pun yang menjelaskan bahwa Presiden melakukan verifikasi terhadap PAW,” tegas Hatta.

Di dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Presiden hanya bertindak secara administratif melakukan peresmian terhadap PAW. Hal itu sama dilakukan saat Presiden menerbitkan Keppres PAW anggota dewan sebelumnya dari PAN, Golkar dan PPP.

“Jadi, pabila ada pernyataan Zaenal yang berlebihan dan di luar proporsional yang menyatakan telah terjadi konspirasi dalam pembuatan Keppres tersebut, maka itu tidak benar.”

Hatta mengaku sudah banyak komentar terkait dengan PAW yang mempertanyakan apakah Presiden juga melakukan verifikasi terhadap proses PAW. Menurut Hatta, Presiden tidak melakukan verifikasi. Kapasitas Presiden hanya secara administratif dalam meresmikan.

“Presiden juga patuh terhadap UU karena telah mem-follow up usulan dari pimpinan DPR soal PAW anggota DPR. Jadi, lanjutnya, jangan sampai seolah-olah Presiden ikut memverifikasi. Itu bukan urusan Presiden. Marilah kita menyikapi secara baik, benar dan dewasa.”

Hatta juga menegaskan, tuduhan Zaenal bahwa Presiden telah menikah saat di Akademi Militer (Akmil) tidak benar dan bersifat fitnah. “Saya sudah berbicara dengan Presiden, berita itu adalah berita usang yang lama, itu tidak betul. Itu adalah fitnah.”

Kursi Bekas Zaenal jadi Rebutan

Sejumlah politisi di Senayan nampaknya enggan mengomentari manuver yang dilakukan Zaenal. Namun, sebagian besar menilai langkah Zaenal sangat berlebihan. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar enggan menanggapi rencana Zaenal yang akan mengungkap data pernikahan SBY sebelum di Akmil.

“Wah soal itu, saya tidak ikut-ikut, itu urusan pribadilah. Tidak etis dalam politik,” kata Bursah Zarnubi anggota DPR dari PBR yang berhasil mendepak Zaenal Maarif dari PBR lantaran penganut poligami.

Sementara Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie menilai gila manuver yang dilakukan Zaenal. Dia menyesalkan tindakan Zaenal yang akan membongkar pernikahan SBY sebelum masuk Akmil. “Gila. Mestinya legowo. SBY kan hanya prosedural saja. Harusnya tidak ada kaitannya. Ini sudah bentuk pembunuhan karakter. Kalau bisa, politik tidak seperti inilah,” kata Effendy Choirie kepada wartawan di gedung DPR.

Effendi menilai gila langkah yang dilakukan Zaenal karena mengapa baru sekarang diungkapkan. ”Ini namanya politik balas dendam, tidak etis itu,” lanjutnya.

Sejumlah politisi nampaknya enggan mengomentari panjang lebar manuver nekat yang dilakukan Zaenal. Mereka nampaknya lebih getol mengincar kursi Wakil Ketua DPR yang pernah diduduki Zaenal.

Fraksi Keadilan Sejahtera misalnya mendesak agar segera digelar rapat konsultasi pimpinan DPR untuk menyepakati mekanisme mengisi posisi wakil ketua. Rapat konsultasi perlu dilakukan untuk menentukan mekanisme karena Tatib DPR tidak mengatur pergantian antar-waktu (PAW) pimpinan DPR. Pilihan mekanisme ada dua, dikocok ulang atau tinggal diganti saja dengan anggota fraksi PBR lainnya.

Jika rapat konsultasi gagal membuat mekanisme itu, PKS mengusulkan posisi wakil ketua yang ditinggalkan Zaenal asal Fraksi PBR dikosongkan saja. Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz secara frontal berminat mengisi kursi pimpinan DPR karena merupakan partai terbesar keempat di DPR. Selain PPP, Partai Demokrat (PD) juga memiliki niat yang sama.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kocok ulang pimpinan DPR sepeninggal Zaenal Maarif tak dapat dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya. PKB menilai, UU Susduk mengatur masa jabatan pimpinan dewan hingga 2009.
“Jadi, sesuai Tata Tertib DPR kursi itu bisa diisi oleh fraksi yang bersangkutan,” kata Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.

Karir Politik Zaenal

Keppres No.60/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang diterima Wakil Ketua DPR Agung Laksono pada Rabu malam (26/7) adalah akhir dari perjalanan politik Zaenal sebagai Wakil Ketua DPR periode 2004-2009.

Tanda-tanda bakal jatuhnya Zaenal dari tampuk Wakil Ketua DPR sudah dirasakan sejak pertengahan tahun lalu, ketika kemelut internal terjadi di PBR. Dia berseteru dengan Bursah Zarnubi dalam perebutan kursi Ketua Umum PBR saat Muktamar PBR di Bali digelar pertengahan tahun 2006.

Bursah berhasil mendepak Zaenal dari PBR. Zaenal pun tak mau kalah. Dia bahkan mendekelarasikan DPP PBR sekaligus menjadikan dirinya pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di partai tersebut.

Bursah pun melawan dengan menarik Zaenal dari jabatan Wakil Ketua DPR. Ulah itu membuat Zaenal kalangan kabut. Dia kemudian melakukan manuver dengan cara memperkarakan hasil Muktamar PBR d Bali di PN Jakarta Selatan.

Manuver Zaenal itu dibalas Bursah dengan menerbitkan surat recall Zaenal dari keanggotaan DPR/MPR. Selain dianggap melakukan pembangkangan, alasan Bursah merecall Zaenal karena kawin lagi. Ketua DPR Agung Laksono menindaklanjuti surat recall yang diajukan PBR lewat Bursah. Agung lalu mengirim surat ke KPU untuk memverifikasi calon pengganti Zaenal yang diusulkan PBR. Agung berdalih, surat recall yang diusulkan PBR harus ditindaklanjuti karena sesuai mekanisme yang ditentukan dalam UU.

Sebelum terbitnya Keppres, Zaenal berusaha untuk merayu fraksi PDIP. Namun, rayuannya untuk dapat bergabung di PDIP tak mendapat respon dari partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut.

Zaenal kemudian melayangkan somasi kepada Agung Laksono dengan alasan pengiriman surat recall ke KPU itu tidak dibicarakan melalui Rapim DPR. Bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Muhaimin Iskandar dan Soetardjo Soerjogoeritno, dia melayangkan surat ke Agung agar menarik surat yang dikirim ke KPU.

Namun, Agung tak membalas. Surat yang dikirimnya tetap diproses KPU. Hingga akhirnya, KPU pun memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pengganti Zaenal.

Sementara Presiden, tak bisa menolak untuk menerbitkan Keppres karena harus patuh terhadap UU No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/DPD/DPRD dan MPR. Keppres pun diterbitkan. Zaenal pun terpaksa harus angkat koper dari Senayan.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Zaenal Ma’arif saat memimpin rapat Bamus (Tempo/Wahyu Setiawan) dan Presiden SBY memberi keterangan kepada wartawan mengenai pemberitaan yang mendiskreditkan dan memfitnah kehidupan pribadinya, Jumat (27/7) malam, di Nusa Dua, Bali. (Anung/presidensby.info).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s