Calon Independen Terhalang Restu Partai


MAHKAMAH Konstitusi (MK) memang telah mengabulkan permohonan uji materi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK telah mencabut pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional calon perseorangan untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Keputusan MK tersebut membuka pintu masuk bagi calon independen agar dapat bertarung dalam Pilkada.

Namun, agaknya tak mudah bagi calon independen dapat segera bertarung dalam Pilkada karena terkait izin partai politik di legislatif dan eksekutif yang berwenang menindaklanjuti keputusan MK.

Politisi partai yang berada di pemerintahan dan DPR agaknya tak begitu merestui masuknya calon independen dalam Pilkada.

Saat ini, bola tengah berada di kedua institusi itu. Elit partai yang ada di dua insititusi itu agaknya merapat menghalangi ruang gerak masuknya calon independen dalam pertarungan politik merebut kekuasaan.

Keputusan MK tersebut sudah pasti memancing politisasi di DPR maupun di pemerintahan yang nota bene diisi oleh aktor-aktor yang anticalon independen.

Politisi partai dikhawatirkan akan mengulur-ulur waktu menindaklanjuti keputusan MK tersebut, dengan dalih perlu adanya UU khusus sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Pilkada. Dalam pembahasan itu, mereka akan memasukan kepentingannya untuk mengganjal ruang gerak calon independen.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan keputusan MK harus ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004. “UU apa yang dipakai, jadi harus ditindaklanjuti secepatnya,” kata Agung di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memandang perlu ada forum konsultasi antara pimpinan DPR dan pemerintah. Agung berdalih, majunya calon independen bukan ancaman bagi partai, namun akan mendorong partai politik untuk melakukan pembenahan kedalam organisasi.

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan dari Fraksi Golkar juga menilai harus segera digelar rapat konsultasi antara DPR dan Presiden sehingga bisa diatas kesan kegamangan politik, sekaligus menjawab bagaimana meletakan keputusan MK dalam format politik, khususnya Pilkada.

Lepas dari pro kontra yang muncul, katanya, ada agenda besar yang harus diselesaikan yakni memformat pelaksanaan Pilkada yang belum dimulai tahapannya. “Saya mengusulkan dengan membuat UU, baik revisi atas Perppu, tapi saya mengusulkan untuk dilakukan revisi terbatas atas UU No.32/2004,” kata dia.

Sementara Pemerintah, hingga saat ini belum menentukan sikap atas keputusan MK. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah belum bisa menetapkan batas waktu dalam menerbitkan aturan hukum mengenai diperbolehkannya calon independen mengikuti Pilkada.

Hatta mengatakan, pembahasan mengenai aturan hukum tentang calon independen dalam Pilkada tersebut juga harus melibatkan DPR dan KPU. Namun, pemerintah berjanji, rapat konsultasi bersama DPR dan KPU bisa digelar sebelum 17 Agustus mendatang.

“Saya sudah bicara dengan MK yang terkait dengan sengketa Pemilu akan kita atur sesegera mungkin sebelum tanggal 17 Agustus untuk pertemuan konsultasi antara Presiden, DPR, dan KPU,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Kantor Setneg Jakarta, kemarin.

Pemerintah menyadari bahwa keputusan MK perlu ditindaklanjuti. Namun, tidak bisa diselesaikan secara cepat. “Tidak bisa instant dan dapat langsung selesai. Proses penyusunan UU juga tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi melibatkan DPR dan KPU. Saat ini saja, DPR sedang reses,” katanya.

Jadi, tidak mungkin hasil revisi UU No.32/2004 dapat selesai secepatnya. Hatta menilai, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum pasca keputusan MK. Pertama, jika menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu), maka harus sesuai dengan UUD 1945, yaitu negara dalam keadaan genting.

Kedua, diatur lewat revisi UU No.32/2004, atau memasukannya dalam UU Paket Politik yang sekarang dibahas pemerintah bersama DPR. Ketiga, lewat KPU yang mengacu pada UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

“Tentu kita harus melakukan pembicaraan, saya kira akan sangat baik apabila ada konsultasi antara KPU, DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan dan mem-follow up persoalan sekarang ini.”

Terkait keinginan sejumlah pihak agar pemerintah segera menerbitkan Perrpu karena akan berlangsungnya Pilkada di sejumlah daerah, Hatta mengatakan, tetap harus mengacu pada UUD 1945. Jangan karena ingin cepat, dan sampai menabrak kiri dan menabrak kanan, namun tidak memenuhi ketentuan dalam UUD 45.

“Perpu bisa diterbitkan dalam waktu singkat, namun memiliki plus dan minusnya sehingga harus dikaji, butuh kecermatan dan kehati-hatian.”

Kepala Humas Depdagri, Saut Situmorang kemarin menyatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi, dan konsisten membahas beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang telah digugurkan MK. Menurut dia, keputusan MK tersebut harus ditindaklanjuti oleh pembuat UU yaitu pemerintah dan DPR.

“Nanti akan dibahas bagaimana kira-kira bentuk tindak lanjut dari keputusan MK tersebut,” ujarnya. Saut tidak bisa memastikan kapan selesainya aturan hukum tersebut.

Menurut dia, untuk merevisi sebuah UU membutuhkan waktu yang bersifat relatif. Namun, katanya, dalam setiap proses pembuatan UU membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melibatkan pemerintah dan DPR.

“Bisa saja membuat alternatif lain seperti Perppu yang waktunya lebih cepat sehingga diperlukan komunikasi antara pemerintah dan DPR.”

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat, politisi di legislatif dan eksekutif kemungkinan akan sengaja menggantung keputusan MK tersebut karena mereka memiliki kepentingan dalam Pemilu 2009 nanti.

Jika disepakati aturan hukum mengenai calon independen disusun lewat revisi UU, politisi di DPR akan memperpanjang waktu proses revisi UU No 32 tahun 2004.

Syarif mengusulkan agar perangkat hukum diatur lewat Perppu saja karena harus disiapkan dalam waktu satu tahun.

Namun, penyusunan dan penetapan Perppu juga harus mendapat persetujuan DPR. Tidak lantas DPR menyetujui Perppu tersebut jika punya alasan signifikan untuk tidak memberlakukan Perppu.

“Tapi, tidak ada alasan DPR menolak, karena itu merupakan keputusan MK. DPR tidak mungkin menolak, namun dengan cara memperpanjang masa pembahasannya.”

Syarif menambahkan, sepanjang belum ada Perppu dan UU hasil revisi UU No 32 Tahun 2004, maka Pilkada mendatang tidak bisa dijalankan.

“Karena itu, masyarakat, pers, dan NGO harus terus mendesak agar segera disusun Perppu dan revisi UU, karena parpol adalah aktor yang ingin mengekalkan keberadaan pasal-pasal yang menolak masuknya calon independen.”

Parsada Gupta HS, salah satu pihak yang turut memperjuangkan judicial review UU No 32 tahun 2004 ke MK mengingatkan, rakyat akan bergerak dan kepercayaan kepada parpol akan semakin hilang jika elit partai tak segera menindaklanjuti keputusan MK tersebut.

”Eskalasi politik di tingkat rakyat dan mahasiswa akan semakin tinggi. Jangan coba-coba legislator bermain-main. Rakyat akan bergerak dengan sendirinya, eskalasi akan panas jika keputusan MK tersebut tidak segera diakomodir,” ancamnya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Aktivis Jaringan Rakyat Miskin Kota mengenakan topeng sambil membawa poster saat melakukan unjuk rasa menuntut sistem dan aturan Pilkada yang memperbolehkan calon independen untuk turut serta dalam Pilkada DKI Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin, 14 Mei 2007. (TEMPO/ Fransiskus S)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s