Politisi Partai Versus Calon Independen


PARSADA Gupta HS agaknya bisa bernafas lega. Perjuangannya selama tiga bulan di Jakarta untuk menggolkan calon independen agar bisa ikut dalam pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya berhasil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Senin lalu, MK memutuskan bahwa pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

MK menyatakan, pasal-pasal dalam UU tersebut harus diubah atau dicabut karena memberi kesempatan kepada parpol atau gabungan parpol menghalangi hak konstitusional calon perseorangan dalam pilkada, di samping mengakibatkan terjadi dualisme dalam menjalankan pasal 18 ayat (1) dan (ayat (3) UUD 1945.

Keputusan MK itu final sehingga DPR dan pemerintah harus mengubah atau mencabutnya.

“Keputusan itu sangat tepat. Rakyat dapat bergerak langsung untuk menuju pusat kekuasaan. Keputusan itu sekaligus menjadi ujian bagi parpol,” katanya bersemangat.

Parsada mengklaim, dirinya sengaja dari Kota Bertuah, Riau, ke Jakarta mengatasnamakan kepentingan rakyat yang tidak terakomodir oleh elit di partai politik. Dia mengaku punya basis massa di daerah asalnya.

Namun, lantaran tak punya perahu politik, Parsada tak mampu berlabuh dalam pentas Pilkada karena terbentur UU.

Simpatisannya pun mendesaknya agar mencari jalan lain. Satu cara yang bisa dilakukan adalah lewat judicial review ke MK atas UU No 32/2004 yang mengekang individu yang tidak tergabung dalam partai politik untuk masuk dalam bursa pemilihan kepala daerah.

Parsada yang akrab dipanggil Totok Parlaungan itu pun datang menghadap MK sebagai salah satu saksi. Sementara pemohonnya adalah Lalu Ranggalawe, seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang bermaksud mengikuti pilkada melalui jalur independen. Selama tiga bulan dirinya berada di Jakarta. Dia melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak yang pro dengan calon independen.

Sebenarnya, dia bercerita, sejak tahun 2006 dirinya sudah berjuang agar calon independen diikutsertakan dalam Pilkada. Di Pekan Baru, Riau, Parsada dan kawan-kawan berinisiatif mengkampanyekan calon independen.

Bersama pendukungnya, Persada membangun Sekretariat Pendukung Calon Independen di Jalan Sumatra No.13 Pekan Baru. Posko itu dibangun sejak Desember 2006.

Insiatif itu berangkat dari kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 lalu. “Saya membuat plang dan posko itu dengan mengambil contoh kemenangan SBY-JK,” ujarnya.

Cara yang dilakukan itu baru pertama kali di Indonesia. Menurut dia, calon lain yang berminat menembus jalur independen seperti Sarwono, Faisal Bahri, atau Fajroel Rahman, tidak melakukan cara yang dilakukannya.

“Model saya itu rupanya tidak diminati, mereka tetap memilih lewat lobi ke parpol, sementara saya lewat action langsung dari rakyat,” klaimnya.

Kalau tetap minta restu dari parpol, lanjutnya, berarti tidak independen. Lobi-lobi lewat parpol biasanya harus disertakan dengan pembayaran upeti yang harus dibayar para kandidat. Sementara rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada elit partai.

Baginya, calon independen harus bergerak sendiri dengan menyertakan rakyat, bukan karena dorongan parpol. Rakyat sadar jika calon independen dapat lebih bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya daripada pemimpin yang dipilih partai. Rakyat dapat melawan langsung pemimpin yang melindungi kepentingan kapitalis yang diusung parpol,” tegasnya.

Saat ini, bola tengah berada di legislatif dan pemerintah. Keputusan MK tersebut sudah pasti memancing politisasi di DPR yang nota bene diisi oleh aktor-aktor yang anticalon independen. Politisi di senayan dan eksekutif dikhawatirkan akan mengulur-ulur pembahasan dalam menindaklanjuti keputusan MK tersebut.

Jika demikian, Parsada mengingatkan, rakyat akan semakin bergerak dan kepercayaan kepada parpol akan semakin hilang. Eskalasi politik di tingkat rakyat dan mahasiswa akan semakin tinggi.

“Jangan coba-coba legislator bermain-main. Rakyat akan bergerak dengan sendirinya, eskalasi akan panas jika keputusan MK tersebut tidak segera diakomodir,” ancamnya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarief Hidayat menilai, politisi di legislatif dan eksekutif nampaknya belum legowo menerima keputusan MK tersebut. Dia memastikan, politisi partai akan mempolitisasi keputusan MK tersebut lewat penguluran waktu karena mereka memiliki kepentingan untuk Pemilu 2009 nanti.

Jika perangkat hukum pasca keputusan MK disusun lewat revisi UU No.32/2004 , Syarief memperkirakan, politisi di DPR akan memperpanjang waktu prosesnya.

“DPR akan memperpanjang masa prosesnya kalau lewat jalur revisi UU, karena DPR berkepentingan,” katanya.

Karena itu, dia mengusulkan agar perangkat hukum diatur lewat Perppu saja karena harus rampung dalam rentang waktu satu tahun.

”Tidak ada alasan DPR menolak, karena itu merupakan keputusan MK. DPR tidak mungkin menolak, namun dengan cara memperpanjang masa pembahasannya.”

Syarif menambahkan, sepanjang belum ada Perppu dan UU hasil revisi UU No 32 Tahun 2004, maka Pilkada mendatang tidak bisa dijalankan.

“Karena itu, masyarakat, pers, dan NGO harus terus mendesak agar segera disusun Perppu dan revisi UU, karena parpol adalah aktor yang ingin mengekalkan keberadaan pasal-pasal yang menolak masuknya calon independen.”

Keraguaan jika DPR akan menggantung keputusan MK itu bukan mustahil adanya. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan keputusan MK harus ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum jika konflik terjadi saat Pilkada digelar.

“UU apa yang dipakai, jadi harus ditindaklanjuti secepatnya,” kata Agung di DPR. Dia menghimbau agar perlu ada forum konsultasi antara pimpinan DPR dan pemerintah. Agung menambahkan, majunya calon independen bukan ancaman bagi partai, namun akan mendorong partai politik untuk melakukan pembenahan kedalam organisasi. Calon independen membuka keikutsertaan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, sebagai tindak lanjut keputusan MK, maka harus segera digelar rapat konsultasi antara DPR dan Presiden sehingga bisa diatas kesan kegamangan politik, sekaligus menjawab bagaimana meletakan keputusan MK dalam format politik, khususnya Pilkada.

Lepas dari pro kontra yang muncul, katanya, ada agenda besar yang harus diselesaikan yakni memformat pelaksanaan Pilkada yang belum dimulai tahapannya. “Saya mengusulkan dengan membuat UU, baik revisi atas Perppu, tapi saya mengusulkan untuk dilakukan revisi terbatas atas UU No.32/2004,” kata dia.

Sementara pemerintah berjanji akan segera menyusun aturan teknis baik berupa undang-undang (UU), maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menindaklanjuti keputusan MK yang mengabulkan uji materi UU No. 32 tahun 2004.

Pemerintah berjanji akan segera membahas bersama DPR untuk menentukan mekanisme pilkada.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Hatta juga mengaku sudah bertemu dengan Ketua MK Jimly Ashiddiqie untuk membicarakan tindaklanjut pasca terbitkan keputusan MK tersebut. Hal itu dilakukan guna memikirkan aturan baru menghindari kekosongan hukum dalam proses Pilkada.

“Jangan sampai tidak ada yang mengatur soal itu. Pemerintah merespon soal-soal itu,” kata Hatta di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta kemarin (25/7).

Pemerintah hingga saat ini belum menentukan sikap atas keputusan MK. Dirinya juga belum mendengar pendapat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan putusan MK. Namun, dia menegaskan, pemerintah tidak bisa menolak putusan MK, karena putusan tersebut bersifat final.

“Saya belum sempat berbicara tentang itu. Beliau masih di Korea Selatan, kita juga harus hati-hati membuat aturan tentang itu,” ujarnya.

Terkait dengan Pilkada di sejumlah daerah yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Hatta mengatakan, agar pilkada tetap harus dijalankan. Namun dia tidak menjelaskan aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pilkada-pilkada tersebut.
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) hingga saat ini belum menerima berkas salinan mengenai keputusan MK tersebut.

“Kita belum punya, tentu kalau sudah didapat, kita akan segera berkoordinasi, dan konsisten dengan pernyataan Mensesneg untuk membahas beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang telah digugurkan MK,” ujar Kepala Humas Depdagri, Saut Situmorang kemarin.

Menurut dia, keputusan MK tersebut harus ditindaklanjuti oleh pembuat UU yaitu pemerintah dan DPR. “Nanti akan dibahas bagaimana kira-kira bentuk tindak lanjut dari keputusan MK tersebut.”

Saut menjelaskan, ada dua alternatif dalam menindaklanjuti keputusan MK tersebut, yaitu melakukan revisi khusus pada pasal-pasal yang bersangkutan, dan menerbitkan Perppu sebagai landasan hukum. Namun, untuk mempersiapkan landasan hukum tersebut, Saut tidak bisa memastikan kapan selesainya.

Menurut Saut, untuk merevisi sebuah UU membutuhkan waktu yang bersifat relatif. Namun, katanya, dalam setiap proses pembuatan UU membutuhkan waktu yang cukup lama. “Namun, pembuat UU pemerintah dan DPR, bisa saja membuat alternatif lain seperti Perppu yang waktunya lebih cepat sehingga diperlukan komunikasi antara pemerintah dan DPR.”

Belajar dari Kebuntuan DPD

Elit partai memang sampai saat ini belum legowo menerima para wakil rakyat yang maju ke tampuk kekuasaan lewat jalur non partai.

Buktinya, elit partai yang duduk di DPR hingga sekarang tidak restu menerima kehadiran Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadi bagian dalam sistem keparlemenen di Indonesia. DPR khawatir DPR mengancam eksistensinya sebagai wakil rakyat.

Ketidakrestuan DPR sudah nampak sejak bayi yang akan diberi nama DPD lahir. Begitu alot perdebatan di DPR seputar pembahasan mengenai peran, fungsi dan wewenang DPD.

Karena kurang mendapat restu, mayoritas DPR pun akhir memutuskan memberikan wewenang kepada DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan seputar persoalan di daerah sebagai refrensi dalam penyusunan Undang- Undang seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 D.

Ketidakrelaan DPR untuk membagi peran dan fungsi legislasi, kemudian menyisahkan kendala bagi DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah.

Aspirasi rakyat di daerah yang diusung DPD ke Senayan, banyak yang mental begitu saja saat diusung ke Senayan. Bagi DPR. tidak ada keharusan untuk menerima usulan DPD terkait penyusunan dan pengambilan keputusan UU.

Keinginan DPD untuk menjadi Senat layaknya di Amerika Serikat yang memiliki hak veto hanya sebatas mimpi. Selama perjalanannya, DPD gagal memposisikan diri sebagai penyeimbang DPR di Senayan.

Sejak dinyatakan sah menghuni gedung rakyat pada Oktober 2004 lalu, kancah perpolitikan DPD tidak berbanding lurus dengan DPR. Nyanyian DPD yang bernada kepentingan rakyat di daerah, tenggelam oleh ‘teriakan’ DPR yang juga sama-sama menyuarakan kepentingan rakyat.

Manuver politik serta lobi yang dimainkan para anggota DPD dihadapan pemerintah kalah licin dibanding DPR. Dagelan politik yang diperagakan DPD pun kalah seru dibandingkan aksi-aksi nyeleneh yang diperankan koboi-koboi DPR.

Singkatnya, publik memandang kinerja dan apresiasi dalam bentuk materi yang diterima DPD amat bertolak belakang. Mereka seolah tak berdaya dalam melaksanakan peran legislasi.

Padahal, dalam sebuah sistem politik yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi, seseorang yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu paling berhak memegang kendali kekuasaan.

Atas nama kepentingan rakyat di daerah yang telah memilihnya, para anggota DPD berhak menyatakan dirinya sebagai bagian dari lembaga legislatif yang sama haknya menentukan kebijakan—yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat.

“Idealnya DPD berperan sebagai wakil rakyat di masing-masing daerah pemilihanya untuk menyuarakan kepentingan daerah di DPR/MPR,” ujar Syarief.

Namun, lantaran tidak adanya kejelasan mengenai peran dan fungsi DPD di parlemen menyebabkan DPD menghadapi kebuntuan. Wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat itu tak mendapatkan jaminan hak yang lebih istimewa sebagai wakil daerah di parlemen.

Jika sebatas memberikan pertimbangan, maka terserah MPR/DPR mau atau tidak mendengarkan pertimbangan yang disarankan DPD. Dalam aturannya, Syarif menilai tidak ada penekanan bagi DPR dan MPR harus mendengarkan rekomendasi DPD dan tidak ada kekuatan bagi DPD untuk mendesak MPR/DPR untuk menindaklanjuti pertimbangan yang diberikan DPD.

“Hal itu yang menyebabkan DPD seperti banci, lelaki bukan, perempuan juga bukan,” ujar Syarif. Karena itu, dia menyarankan harus diperbaiki tugas dan fungsi DPD. Tidak sebatas memberikan pertimbangan, namun turut serta dalam pengambilan keputusan. “Perlu dilakukan amandemen UUD yang mengatur peran dan wewenang DPD.”

Namun, perjuangan untuk mengamandemen UUD tidak mudah. Gelagat DPR yang sejak dari awal tak merestui kehadiran DPD di parlemen menjadi kendala besar bagi DPD untuk memperjuangkan haknya.

DPR memang sengaja memposisi DPD sebatas “pembantu” dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Karena itu, meski diterapkan sistem dua kamar di parlemen Indonesia, ruang gerak DPD tetap terhimpit oleh dominasi DPR. “Dalam tataran aplikatif ternyata susah,” keluh Wilhelmus Wua Openg, anggota DPD dari Nusa Tenggara Timur.

Dia sepakat wewenang DPD harus ditingkatkan. Namun, Wilhelmus menilai perluasan wewenang bukan jaminan dapat menjawab semua persoalan di daerah. “Walau kewenangan kecil, kalau dioptimalkan dalam sharing dengan DPR, dan rekomendasi DPD ditindaklanjuti oleh DPR, itu tidak masalah. Tapi, sejauh ini, sama sekali rekomendasi tidak ditampung DPR,” katanya.

Selain keterbatasan wewenang, Wilhemus mengaku di internal DPD juga tidak kompak. Tidak ada kekuatan kolektif untuk mengangkat isu nasional. “Masing-masing DPD hanya mengangkat isu dari masing-masing daerahnya sehingga mentah begitu saja ketika dibenturkan dengan isu nasional.”

Persoalan yang paling mendasar dihadapi DPD, sebenarnya adalah ketidakmampuan sebagian besar anggota DPD dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat di daerah karena tidak didukung oleh basis politik yang kuat.

Berbeda halnya dengan anggota DPR, yang memiliki basis politik yang kuat lewat kendaraan partai politik. Sementara DPD, berangkat ke senayan menggunakan uang sendiri, yang dihamburkan untuk meraih populeritas di tengah publik saat kampanye digelar.

Massa DPD yang bersifat mengambang (floating mass), menjadi kendala bagi anggota DPD untuk secara maksimal berinteraksi dengan masyarakat. Ironisnya, tak sedikit anggota masyarakat yang tak kenal dengan sosok anggota DPD yang mewakili daerahnya. “Kalau pun turun ke daerah, itu sebatas memenuhi syarat prosedural,” jelas Syarief.

Tidak adanya basis politik yang kuat, maka sangat mustahil bagi DPD mewujudkan mimpinya untuk menjadi Senat di Amerika Serikat. Menurut Syarif, Senat di negara Paman Sam sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan karena senator memiliki dukungan basis politik yang kuat di negara bagian.

“Suaranya harus didengarkan oleh parlemen dari partai politik, jika tidak maka partai politik akan dirugikan karena Senat bisa mengendalikan para pendukung partai politik.”

Proses rekrutmennya pun lewat makanisme yang ketat sehingga yang terpilih memiliki kualitas dan kredibilitas di mata pemilihnya.

Sementara di Indonesia, ada beberapa anggota DPD yang mewakili daerah tertentu di luar Jawa, tetapi hidup dan besar di Jakarta. Anggota DPD itu bisa melayang ke Senayan dengan cara menjual nama besar keluarganya di daerah.

Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai tidak mudah bagi DPD untuk memobilisasi masyarakat karena tidak didukung oleh alat kelengkapan yang memadai. Menurut dia, belum ada sarana yang efektif yang bisa digunakan DPD untuk menyampaikan dan melaporkan kepada masyarakat terkait hal-hal yang sudah dilakukan.

“Masing-masing anggota DPD tidak memiliki sistem publikasi yang baik ke masyarakat mengenai program, kegiatan, dan hasil yang telah dilakukan,” katanya.

Ketidakberdayaan DPD juga terkait dengan kemampuan anggota DPD dalam mengartikulasikan, mengindentifikasi dan mencari solusi segala persoalan di daerah. Aspirasi rakyat di daerah mentah begitu saja, karena lobi politik tingkat tinggi yang dimainkan DPD, tak secantik DPR.

Anggota DPD pun terkesan tutup mata atas persoalan di tingkat nasional maupun internasional. Jarang sekali terdengar para anggota DPD menyikapi secara serius isu nasional maupun internasional. Ketidakberdayaan itu karena tak sedikit anggota DPD yang punya track record yang baik dalam kencah politik.

Selain itu, anggota DPD juga kurang maksimal melakukan komunikasi politik dengan pemerintah asal daerah pemilihannya. Menurut Syarif, DPD kurang mampu menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi daerah yang dibawa pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Makanya, banyak kepala daerah yang langsung berhadapan dengan anggota DPR maupun parlemen ketika ingin menyampaikan aspirasi terkait anggaran, atau program, jadi tidak lewat DPD.”

M. Yamin Panca Setia

Unjuk rasa menuntut diijinkannya calon gubernur/wakil gubernur independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2007. Dalam aksinya mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan Judicial Review atas UU No.32/ 2004 tentang pemerintahan daerah, serta meminta kepada pemerintah untuk mensahkan calon independen dalam Pilkada. (TEMPO/ Fransiskus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s