Bersiaplah Hadapi Ketidakadilan Perdagangan Global


“SAYA pernah ke luar negeri, lalu saya tanyakan dubes, apa yang dibutuhkan di sini? Profesi apa? Ternyata masih mencari-cari. Tidak boleh itu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam silaturahmi rapat kerja Departemen Perdangan di Istana Negara, belum lama ini.

Pengalaman itu ditemukan Presiden saat dirinya bertanya kepada salah seorang duta besar Indonesia di sebuah negara yang pernah dikunjungi.

Seharusnya, atase dan dubes Indonesia di luar negeri mengetahui kondisi para pesaing, keberadaan produk dan peluang pasar bagi produk Indonesia di luar negeri.

Presiden meminta agar intelijen pasar (market intelligence) yang mengawasi perdagangan produk ekspor Indonesia maksimal dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar.

SBY mengatakan, peran market intelligence sangat penting dalam mengetahui peluang, kesempatan, kebutuhan, dan kapasitas persaingan barang produksi Indonesia dengan produk sejenis dari negara lain di pasar yang sama.

Selain mempertajam market intelligence, Presiden meminta stakeholder perdagangan Indonesia di luar negeri memahami kebijakan, dan undang- undang di negara bersangakutan guna menghindari sanksi.

Dalam perdagangan global saat ini, negara-negara yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO), Free Trade Area (FTA) sering memberlakukan tarif, non-tariff barrier, kuota, dan kontrol kepada sebuah produk di suatu negara.

Indonesia merupakan satu negara yang kerap menerima tuduhan praktik dumping, pemberian subsidi dan tindakan safeguard (perlindungan usaha) untuk mengamankan serbuan perusahaan atau industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Dalam kurun 16 tahun, sejak 1990 hingga 2006, 23 negara telah menuduh Indonesia terlibat praktik dumping, subsidi, dan tindakan safeguard. Dari data Departemen Perdagangan, 23 negara itu merupakan negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan India.

Uni Eropa menempati urutan tertinggi dalam tuduhan dumping, subsidi, dan tindakan safeguard terhadap Indonesia, sebanyak 26 kasus, disusul Amerika Serikat 20 kasus, Australia 18 kasus, dan India 18 kasus.

Tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard dari 23 negara itu untuk 161 kasus, terdiri atas 136 tuduhan dumping, 11 tuduhan subsidi, dan 14 kasus tuduhan safeguard.

“Kita harus tembus. Di situ dibutuhkan orang yang piawai dalam perdagangan internasional. Tidak usah takut dengan China, India, Vietnam atau negara mana pun. Banyak peluang kita memasarkan barang Indonesia ke luar negeri baik jasa, pertanian, industri, manufaktur dan sebagainya. Mari terus berinspirasi apa yang harus kita lakukan,” ucapnya.

Dalam menghadapi perdagangan internasional, kepala negara menyarankan semua pihak bersiap menghadapi kompetisi yang keras dan terkadang tidak adil ini.

Presiden mengingatkan, tidak ada negara sahabat dan perusahaan multinasional mau berbagi keuntungan dengan yang lain. Negara lain umumnya berorientasi pada diri sendiri. “Itu hukum ekonomi, persaingan, dan hukum pasar.”

Tiga Prioritas

Rapat kerja yang digelar Departemen Perdagangan telah selesai. Rapat tersebut dihadiri para pejabat eselon I dan II, 33 kepala dinas perdagangan provinsi, kabupaten, dan kota, 23 konsul perdagangan Hong Kong, kepala bidang perdagangan kantor dagang ekonomi Indonesia-Taipei, dan sembilan kepala Indonesian Trade Promotion Centre.

Tema yang diusung adalah Peningkatan Peran Sektor perdagangan Sebagai Penggerak Utama Peningkatan aya aing untuk Kesejahteraan Rakyat.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah memaparkan sejumlah hasil raker tersebut dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta belum lama ini.

Dalam rapat tersebut dibahas tiga prioritas pokok yang akan dikembangkan di sektor perdagangan yakni, menjaga kestabilan harga bahan pokok dan distribusi dalam negeri yang efisien, pemberdayaan UKM untuk petani serta peningkatan kuantitas dan daya saing produk ekspor Indonesia.

Kestabilan harga bahan pokok dan distribusi dalam negeri yang efisien merupakan pembahasan yang cukup alot, “Karena banyak hal yang berkaitan kestabilan harga bahan pokok beberapa akhir waktu ini,” ujarnya. Dalam rapat tersebut akhirnya disepakati jika perlu dibangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk antisipasi terjadinya gejolak harga akibat pengaruh eksternal dan internal.

Sebelumnya, kata Mari, pembahasan mengenai sistem peringatan dini sudah dilakukan dibawah koordinasi Menko Perekonomian dengan mendeteksi sejumlah indikator kemungkinan terjadinya gejolak harga. Namun, sistem tersebut kurang optimal karena tidak melibatkan pemerintah daerah. “Karena itu, daerah juga harus berperan dalam memberikan indikator tersebut.”

Mengenai kelancaran arus distribusi dan kestabilan harga bahan pokok, Mendag menjelaskan, ke depan perlu dijamin jalur distribusi yang efisien, terpelihara, dan dikembangkan.

Sementara untuk pemberdayaan UKM agar dapat bersaing di pasar dalam maupun luar negeri, Mendag menilai diperlukan transparansi harga, dan terciptanya forum antar penjual dan pembeli sehingga ada peluang bagi petani dalam menentukan harga yang menguntungkan.

Untuk UKM yang berpeluang ekspor, Program Indonesia Desaign Power dan harus terus disosialisasikan, dan perlu ada pemetaan dan pengembangan potensi.

“Di sini peran daerah sangat penting dalam memberikan informasi. Daerah diharapkan bisa langsung menginformasikan hal yang berkaitan dengan atase perdagangan di luar negeri yang bisa membantu promosi pemasaran.”

Menurut Mari, untuk peningkatan daya saing ekspor, pihaknya sudah sudah bekerja keras untuk membangun roadmap yaitu tekstil dan produk testil, karet dan produk karet, eletronik, kako, kopi, alas kaki, udang, komponen kendaaran bermotor, produk hasil hutan dan minyak kelapa sawit.

Depdag juga menfokuskan pada sepuluh produk potensial yakni, handricraf, kulit dan produk kulit, ikan dan produk ikan, minyak air sirih, rempah-rempah, makanan olahan, alat tulis bukan kertas, alat kesehatan.

“Selain itu, sesuai pesanan Presiden, juga dipikirkan jasa tiga sektor yaitu IT, konstruksi dan sektor yang telah kami pilih. semua hal yang telah kami pelajar, bagaimana dalam roadmap kita dapat menyelesaikan masalah harga sehingga target ekspor dapat terpenuhi yang sudah ditetapkan tahun ini yakni 14,5 persen, dan untuk tahun depan 14,5 persen yagn merupakan angka minimum yang harus dicapai.”

Mari mengaku, banyak kendala dalam pengembangan ekspor seperti prasarana yang harus bisa diatasi dua tahun ke depan. Menurut dai, rapat koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan sudah dilakukan. Kedua departemen tersebut, bersedia mengatasi masalah dan memfasilitasi perdagangan untuk memperlancar arus barang.

Masalah juga dihadapi dalam koordinasi guna mewujudkan efektifitas arus ekspor dan impor. Dalam memecahkan masalah tersebut, Mari mengatakan, kedepan agar dilakukan revitalisasi Tim Nasional Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Sejumlah stakeholder di daerah juga mengharap agar dilakukan revitalisasi panitia kerja daerah untuk pengembangan ekspor. “Kami sudah merencanakan akan ada revitalisasi dan koordinasi untuk meningkatkan ekspor di daerah.”

Sementara mengenai usaha menjaga eksistensi pedagang kecil, Mari mengatakan, raker menyepakati agar perlu pengaturan mengeni tokoh modern dan pasar trandisional. Mari juga memandang perlu pembangunan pasar induk penunjang dan pasar pengecer yang lebih baik lewat jalur pemberdayaan pedagang kecil.

Dia juga merekomendasikan perlunya kegiatan pasar lelang dan pemanfaatan sistem resi gudang yang perangkat hukumnya berupa UU sudah ditandatangani Presiden. “UU Resi gudang harus segera dilaksanakan di daerah.”

Mendag berjanji hasil pembahasan tiga prioritas di sektor perdagangan itu dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Presiden. Namun yang jelas, laporan tentu tak hanya di atas kertas semata. Setidaknya, hasil pembahasan raker perdagangan itu kelak dapat dapat diimplemetasi oleh seluruh stakeholder perdagangan sehingga benar-benar dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok dan distribusi dalam negeri yang efisien, pemberdayaan UKM untuk petani, serta peningkatan kuantitas dan daya saing produk ekspor Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

Unjuk rasa pemuda dan petani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Nekolim, dengan melakukan aksi teatrikal berpakaian pocong dan poster “usir WTO tolak impor beras”, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2007. [TEMPO/ Arie Basuki]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s