Serangan Balik Buat Kaban

MALAM Sabat Kaban nampaknya risih atas isi surat yang dikirim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Kehutanan itu risih lantaran surat Walhi itu meminta agar Presiden mengingatkan dirinya untuk tidak mengintervensi aparat kepolisian dalam mengusut kasus pembalakan hutan secara liar (illegal logging).

Dalam suratnya, Walhi juga membeberkan surat sakti yang dikeluarkan Menhut itu. Data Walhi menyebutkan, MS Kaban telah mengeluarkan surat dispensasi khusus kepada 8 perusahaan kayu di Riau. Delapan perusahaan ini mendapat rekomendasi khusus untuk mengambil kayu di kawasan hutan bergambut. Surat dispensasi khusus dari Menhut itu dianggap melanggar Keppres 15/1999 yang melarang kawasan hutan alam bergambut dengan kedalaman 3 meter untuk dikonversi.

Delapan perushaaan yang menerima surat sakti dari Menhut itu seluruhnya bermitra dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik Taipan Sukanto Tanoto yang berpusat di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Perusahaan itu yakni PT Mitra Nusa Sejati, PT Citra Sumber Sejati, PT Bukit Bataboh Selaras, PT Rimbau Mutiara Permai, PT Nasional Timber, PT Bina daya Bintara, PT Merbau Pelalawan Lestari, dan PT Mitra Kembang Selaras.

Kaban dirinya berusaha melindungi perusahaan kayu pun dibantah. ”Saya siap jika dipanggil Polri sebagai saksi. “Kalau jadi saksi kan tidak apa apa, jadi tersangka juga kita siap kok,” ujarnya di Kantor Presiden usai mendampingi 12 orang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai menghadap Presiden.

Kaban langsung mengklarifikasi surat Walhi tersebut kepada Presiden. Dalam laporannya kepada Presiden, Kaban mengatakan, surat dari Walhi yang dikirim ke Presiden tidak benar. “Banyak pengetahuan dan masalah-masalah teknis yang tidak diketahui Walhi,” ujarnya. Kaban mencontohkan masalah mengenai ide moratorium. “Sebagai sebuah gagasan sah-sah saja. Tapi pemerintah kan melaksanakan soft landing jadi kebijakan pemerintah pada umumnya adalah soft landing,” ujarnya.

Pemerintah juga memberantas kejahatan pembalakan liar dalam kawasan hutan negara, melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan membangun hutan tanaman rakyat. “Jadi ada langkah-langkah signifikan yang sebenarnya akan menjamin kelestarian hutan Indonesia.” Dia juga menegaskan, hampir di seluruh tanah air terjadi pembalakan liar. Dia mengaku tak aneh jika ada unsur pejabat, TNI dan Polri yang terlibat. “Namun, tidak semua benar laporan yang disampaikan Walhi. “Tapi kan semua harus proporsional, maksud saya silakan saja (laporkan) tapi harus porposional, itu saja,”

Dia mengatakan, pihaknya komitmen untuk memberantas pembalakan liar. Namun, saat ditanya apakah sudah ada pejabat negara yang tersangkut kasus hutan lindung, Kaban mengaku belum. Dia berjanji saatnya masalah yang terjadi di Riau akan dikaji. “Kita lihat saja hasil tim yang turun ke sana.”

Kaban membantah telah melakukan abuse of power dengan mengeluarkan ”surat sakti” terhadap perusahaan kayu seperti 8 perusahaan kayu di Riau. Menurutnya, surat yang dia buat adalah resmi. “Tidak ada abuse of power, juga tidak ada surat sakti,” katanya.

Kaban menilai, surat yang dia keluarkan kepada 8 perusahaan di Riau tersebut adalah surat resmi, dan bukan upaya untuk melindungi perusahaan yang melakukan illegal logging.

“Semua surat resmi. Operasi illegal logging hanya pada mereka yang tidak punya izin,” ujar pria yang juga sebagai Ketua Umum PBB ini.

Menurutnya, Dephut-Polri telah membangun kesepakatan untuk menindak para cukong kayu yang selama ini telah mempraktekkan illegal logging.

Sebenarnya, surat protes yang dikirim Walhi itu bermuara pada tindakan Kaban sendiri. Walhi memprotes Kaban yang meminta Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolda Riau, Papua, dan Sumatera Utara karena tak becus menangani kasus pembalakan liar. Tapi, kabar lain beredar jika permintaan Kaban untuk mencopot Kapolda Riau itu lantaran Kaban diduga mengetahui sejumlah kasus kejahatan lingkungan itu. Bahkan, Polda Riau berencana memeriksa Kaban terkait kasus illegal logging yang melibatkan 17 pemilik hak pengusahaan hutan. Serangan pun berbalik ke arah Kaban.

“Pemegang izin yang menyalahgunakan izinnya berpeluang besar untuk melakukan praktik illegal logging. Kita niat membantu Departemen Kehutanan dalam memberantas illegal logging, kok dia (Kaban) malah marah-marah,” kata Kapolda Riau, Brigjen Sutjiptadi beberapa waktu lalu.

Kapolda mempersoalkan pernyataan Kaban yang mendesak Polri agar menangkap pelaku illegal logging, bukan malah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah, atau pun mencari-cari kesalahan pejabat kehutanan.

Pernyataan Menhut itu langsung mendapat reaksi dari Polda dengan membeberkan fakta keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus pembalakan liar. Kapolda pun menegaskan, pihaknya akan tetap menindak pelaku illegal logging.

Hingga saat ini, dari 182 orang tersangka terkait illegal logging, 127 orang di antaranya sudah P21 (berkas pemeriksaan sempurna) sedang sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

Polda Riau juga memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral Rahman yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau terkait statusnya sebagai tersangka. “Dikarenakan tersangka muntah dan sakit, pemeriksaan kita hentikan sementara. Ini demi kemanusiaan,” terang Kapolda.

Asral yang telah menjadi tersangka sejak tanggal 2 Juli 2007 itu, baru bisa menjawab 30 dari 50 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik dalam pemeriksaan yang berlangsung sampai Selasa (10/7) pukul 22:00 WIB. “Nanti setelah yang bersangkutan pulih, pemeriksaan akan dilanjutkan,” tambahnya.

Asral menjadi tersangka dalam kesalahan pemberian izin kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada Arara Abadi anak perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Mustinya Asral memberikan izin HTI di hutan yang tidak produktif. Tapi kenyataan di lapangan malah sebaliknya.

Sekitar 100 orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) juga mendesak Kaban agar mengusut pejabat di Departemen Kehutanan terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Intracawood Manufacturing (PTB IM).
Koordinator Ampuh A Fauzan Kurniawan menilai, ada persekongkolan antara aparat Dephut dengan PT IM sehingga negara menderita kerugian sekitar Rp11, miliar.

Saat itu, Menhut dijabat M Prakosa, kata Fauzan, PT IM milik pengusaha Hartati Murdaya mendapat pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau kini dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Berdasar SK 335/Menhut-II/2004, PT IM memperoleh izin HPH seluas seluas 195 ribu hektar di Malinau dan Bulungan, Kalimantan Timur.
Dugaan kerugian negara timbul akibat PM IM hanya dikenai kewajiban membayar iuran dengan aturan main perpanjangan HPH, padahal SK 335/Menhut-II/2004 menyebutkan pemberian HPH, bukan perpajangan HPH.
“Karena iurannya dibayar berdasar aturan perpanjangan HPH maka PT IM hanya membayar Rp30 ribu per hektar atau sebesar Rp17,05 miliar. Harusnya, jika mengacu pada SK, PT IM harus bayar Rp50 ribu per hektar atau Rp28,4 miliar,” katanya.
Dugaan persekongkolan, juga diperkuat dengan adanya beberapa kejanggalan lain. Sesuai PP No.34/2002, untuk memperoleh HPH, perusahaan harus mengikuti lelang atau tender. Tapi, kata Fauzan, dalam kasus ini PT IM tidak pernah ikut lelang.
Selain itu, katanya, PT IM yang sebenarnya hanya berstatus pengelola areal, karena areal tersebut milik BUMN PT Inhutani I yang dikerjasamakan dengan PT IM, justru dalam praktiknya justru bertindak sebagai juragan.


Kapolri Jenderal (Pol) Soetanto (kiri) bersama Menteri Kehutanan, M.S Kaban memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat yang membahas pembalakan kayu dan Operasi Hutan Lestari di Departemen Kehutanan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2006. Dalam operasi yang dilakukan dikawasan Papua sebanyak 849 unit alat berat dan kayu sekitar 400 ribu hektare berhasil diamankan. (TEMPO/Bismo Agung)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s