Surat Sakti Menuai Reaksi

kaban ilegal longing

MALAM Sabat (MS) Kaban merasa risih dengan isi surat yang dikirim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kaban risih karena isi surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan itu, meminta Presiden melarangnya mengintervensi aparat kepolisian dalam mengusut kasus pembalakan hutan (illegal logging).

Dalam suratnya, Walhi juga membeberkan “surat sakti” yang isinya dispensasi kepada delapan perusahaan kayu di Riau yang diterbitkan Kaban. Delapan perusahaan kayu itu yakni PT Mitra Nusa Sejati, PT Citra Sumber Sejati, PT Bukit Bataboh Selaras, PT Rimbau Mutiara Permai, PT Nasional Timber, PT Bina daya Bintara, PT Merbau Pelalawan Lestari, dan PT Mitra Kembang Selaras.

Dengan mengantongi surat dari Kaban, delapan perusahaan yang bermitra dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik pengusaha Sukanto Tanoto itu dapat mengambil kayu di kawasan hutan gambut. Surat dispensasi dari Kaban itu jelas melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 tahun 1999 yang mengatur larangan konversi di kawasan hutan gambut dengan kedalaman tiga meter.

Kaban tentu membantah melindungi perusahaan kayu tersebut. ”Saya siap jika dipanggil Polri sebagai saksi. Kalau jadi saksi kan tidak apa-apa. Jadi tersangka juga kita siap kok,” ujarnya di kantor presiden usai mendampingi sejumlah perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai menghadap presiden.

Kaban pun langsung mengklarifikasi surat Walhi tersebut kepada Presiden. Kepada Presiden, Kaban mengatakan, surat dari Walhi itu tidak benar. “Banyak pengetahuan dan masalah-masalah teknis yang tidak diketahui Walhi.”

Kaban mencontohkan ide mengenai moratorium penebangan hutan. “Sebagai sebuah gagasan sah-sah saja. Tapi pemerintah kan melaksanakan soft landing. Jadi kebijakan pemerintah umumnya soft landing,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, pemerintah serius dalam memberantas kejahatan pembalakan liar di kawasan hutan negara, melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan mengembangkan hutan tanaman rakyat. “Jadi ada langkah-langkah signifikan yang sebenarnya akan menjamin kelestarian hutan Indonesia.”

Soal pembalakan liar, Kaban menyatakan, hampir terjadi di seluruh hutan di tanah air. Dia pun mengaku tak aneh jika ada oknum pejabat, TNI, dan Polri yang terlibat. Namun, dia menilai, tidak semua laporan Walhi benar adanya. “Semua harus proporsional, maksud saya silakan saja (laporkan). Tapi harus porposional, itu saja.”

Sebagai menteri kehutanan, Kaban menegaskan komitmennya dalam memerangi pembalakan liar. Namun, dia menyatakan, belum ada pejabat yang tersangkut kasus yang merusak kawasan hutan lindung. Sementara terkait masalah yang terjadi di Riau, dia berjanji akan melakukan kajian. “Kita lihat saja hasil tim yang turun ke sana.”

Kaban membantah telah melakukan penyalahgunaan kekewenangan lantaran telah mengeluarkan surat sakti untuk delapan perusahaan kayu di Riau. Menurutnya, surat yang dia buat adalah resmi. “Tidak ada abuse of power, juga tidak ada surat sakti,” katanya.

Dia juga membantah jika dianggap melindungi perusahaan yang terlibat pembalakan liar. “Operasi illegal logging hanya pada mereka yang tidak punya izin,” ujar pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Departemen Kehutanan yang dipimpinnya, bersama Polri juga telah sepakat menindak para cukong kayu yang terbukti melakukan pembalakan liar.

Walhi mengirim surat ke Presiden lantaran menilai Kaban meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutanto untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolda Riau, Papua, dan Sumatera Utara karena tak becus menangani kasus pembalakan liar. Tapi, kabar lain beredar, permintaan Kaban untuk mencopot Kapolda Riau karena Kaban diduga mengetahui sejumlah kasus pembalakan liar. Bahkan, Polda Riau berencana memeriksa Kaban terkait kasus illegal logging yang melibatkan 17 pemilik hak pengusahaan hutan.

Menurut Kapolda Riau, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, Sutjiptadi, pemegang izin yang menyalahgunakan izinnya berpeluang melakukan praktik illegal logging. “Kita niat membantu Departemen Kehutanan dalam memberantas illegal logging, kok dia (Kaban) malah marah-marah,” kata Sutjiptadi.

Kapolda mempersoalkan pernyataan Kaban yang mendesak Polri agar menangkap pelaku illegal logging, bukan malah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah maupun mencari kesalahan pejabat Departemen Kehutanan.

Pernyataan Menhut itu langsung mendapat reaksi dari Polda dengan membeberkan fakta keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus pembalakan liar. Kapolda pun menegaskan, pihaknya akan menindak siapa saja yang terlibat illegal logging.

Hingga saat ini, dari 182 orang tersangka terkait illegal logging, 127 orang di antaranya sudah P21 (berkas pemeriksaan sempurna). Sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

Polda Riau juga memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral Rahman yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau terkait statusnya sebagai tersangka. “Karena tersangka muntah dan sakit, pemeriksaan kita hentikan sementara. Ini demi kemanusiaan,” terang Kapolda.

Asral yang menjadi tersangka sejak tanggal 2 Juli 2007 itu, baru bisa menjawab 30 dari 50 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan. “Nanti setelah yang bersangkutan pulih, pemeriksaan akan dilanjutkan,” tambahnya.

Asral diduga memberikan izin kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada Arara Abadi anak perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Mustinya, Asral memberikan izin HTI di hutan yang tidak produktif. Tapi, malah sebaliknya.

Selain itu, ratusan orang yang menamakan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) juga mendesak Kaban agar mengusut pejabat di Departemen Kehutanan terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Intracawood Manufacturing (PTB IM).

Koordinator Ampuh, Fauzan Kurniawan menilai, ada persekongkolan antara aparat Dephut dengan PT IM sehingga negara menderita kerugian sekitar Rp11, miliar.

Saat itu, Menhut yang dijabat M Prakosa, memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT IM milik pengusaha Hartati Murdaya. Berdasar SK 335/Menhut-II/2004, PT IM memperoleh izin HPH seluas 195 ribu hektar di Malinau dan Bulungan, Kalimantan Timur.

PT IM hanya dikenai kewajiban membayar iuran dengan aturan main perpanjangan HPH. Padahal, SK 335/Menhut-II/2004 menyebut, pemberian HPH, bukan perpajangan HPH.

“Karena iurannya dibayar berdasar aturan perpanjangan HPH, maka PT IM hanya membayar Rp30 ribu per hektar atau sebesar Rp17,05 miliar. Harusnya, jika mengacu pada SK, PT IM harus bayar Rp50 ribu per hektar atau Rp28,4 miliar,” katanya.

Dugaan persekongkolan juga mencuat lantaran beberapa kejanggalan lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2002, untuk memperoleh HPH, perusahaan harus mengikuti lelang atau tender. Tapi, kata Fauzan, dalam kasus ini, PT IM tidak pernah ikut lelang.

Selain itu, lanjutnya, PT IM sebenarnya hanya berstatus pengelola areal. Karena, areal tersebut milik BUMN PT Inhutani I yang kerjasama dengan PT IM. Kenyataannya, justru PT IM bertindak sebagai juragan. | M. Yamin Panca Setia

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s