Pembahasan UU Politik Agar Dipercepat


PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menggelar Pemilu 2009 secara hemat dan efisien dengan menyederhankan segala hal terkait pelaksanaan Pemilu agar pembiayaan Pemilu bisa lebih hemat sehingga dapat dialokasikan untuk anggaran ke sektor lain ,seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden juga memerintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan jajaran pemerintahan terkait agar melakukan konsultasi dengan KPU guna mempercepat pembahasan undang-undang (UU) Politik bersama DPR.

Dalam proses perbaikan UU Politik, Presiden berharap agar semua pihak bisa membedakan secara cermat dan mengetahui implikasinya sehingga dalam penyempurnaannya bisa berlangsung dengan baik.

Kepada KPU, Presiden juga mengharap agar mengambil pelajaran dari penyelenggaraan pemilu yang lalu sehingga Pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut diutarakan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Malarangeng usai mendampingi empat anggota KPU yaitu Ramlan Surbakti (Plt Ketua KPU), Aries Djaenuri (Sekretaris Jendral) serta Valina Singka Surbakti dan Chusnul Mariyah (anggota), yang bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Presiden, Jum’at (20/7) guna melaporkan persiapan Pemilu 2009.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menneg PAN Taufiq Effendi.

KPU juga memberikan laporan akhir kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait rekruitmen anggota KPU yang baru, dan evaluasi yang telah dilakukan selama hampir 6,5 tahun KPU bertugas.

Menurut Andi, Presiden menyambut baik laporan KPU dan memberikan penghargaan kepada para anggota KPU yang telah bekerja keras selama 6,5 tahun terakhir untuk menyukseskan Pemilu 2004 dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pilkada. “Presiden berpesan agar KPU tetap melaksanakan tugas dengan baik sampai terpilihnya anggota KPU yang baru,” kata Andi.

Pelaksana Tugas (Plt) KPU, Ramlan Surbekti mengatakan, KPU melaporkan kepada Presiden mengenai aturan main yang sudah dibuat dan menentapkan daerah pemilihan yang sudah ditentukan di 16 kabupaten dan kota hasil pemekaran.

KPU juga menjelaskan tentang pelaksanaan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang terkait rancangan penataan organisasi dan personil KPU.

KPU menilai, UU tersebut mempunyai implikasi anggaran dalam penyelengaraan pemilu kepala daerah dan wakilnya. “Tadi kami sampaikan, jika di daerah, DPRD dan Kepala Daerah tidak akan mau menyetujui anggaran Pemilu Kepala Daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 2007 apabila Permendagri No 13 dan No.21 Tahun 2006 belum direvisi,” kata Ramlan.

Menurut dia, bagi pejabat daerah, peraturan operasional tersebut lebih
penting dari pada UU. Terkait dengan persoalan itu, Mendagri Ad Interim telah merespon dan tinggal menunggu waktu ditandatangani saja.
“Kalau tidak direvisi, saya kira UU No 22/2007 tidak bisa dijalankan. Misalnya umur PPK/PPS, kalau ketentuan lama 6 bulan tapi UU No 22 Tahun 2007 adalah 8 bulan. Kalau Permendagri tidak diperbaiki, tidak ada anggaran dari APBD untuk PPK/PPS. Lalu dalam UU No 22/2007, daftar pemilih tetap harus dibagikan kepada setiap saksi. Itu copy biayanya sangat besar,” katanya.

KPU juga mengingatkan pemerintah jika ketentuan pasal 38 UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dapat menimbulkan chaos. Dalam Pasal 38 dijelaskan, jika hasil rapat pleno tentang penghitungan suara tidak ditandatangi oleh Ketua KPU setempat, maka bisa ditandatangani oleh anggota. Tetapi kalau anggota tidak mau tandatangan maka tetap hasil pemungutan dinyatakan sah.

“Kami melihat ini ada suatu peluang terjadinya chaos. Karena ketika mereka menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang muncul adalah hasil perhitungan suara tanpa tanda tangan anggota KPU. Jadi, semua mengajukan dokumen itu dan mengklaim mereka yang paling benar,” katanya.

Karena itu, KPU meminta agar pemerintah merevisi ketentuan tersebut bersama DPR. Selain itu, KPU juga meminta Presiden mengeluarkan Perpres yang menindaklanjuti pasal 121 UU No 22 Tahun 2007.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, KPU, KPUD Provinsi atau Kabupaten atau Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menerima fasiltas dan bantuan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

KPU juga meminta Departemen Hukum dan HAM menyelesaikan pengesahan partai sebagai badan hukum pada Maret 2008, sehingga pada April 2008 KPU bisa mulai melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu 2009.
“Pengesahan partai tidak bisa mundur lagi karena jika diundur dapat mengurangi kualitas pemilu,” ujar Ramlan.


Photo Presiden SBY dan Wapres JK, di Kantor Kepresidenan Jumat (20/7) pagi menerima anggota Komisi Pemilihan Umum. (anung/presidensby.info)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s