Penyidikan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden


DESAKAN Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar Presiden memberikan izin kepada aparat penegak hukum seperti jaksa, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan memanggil sebagai saksi yang terindikasi terlibat korupsi, tidak mendapat respon dari pemerintah pusat.

Penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah tetap diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme lama yang mengacu pada undang-undang (UU) KPK yang menyatakan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, tidak perlu harus lewat izin Presiden.

“Saya kira, semuanya sudah diatur dalam UU KPK, sepanjang UU KPK menyatakan itu (tidak perlu izin Presiden), maka kita sepatunya melaksanakan UU KPK,” kata Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa di Kantor Setneg, Jum’at (20/7).

Sebelumnya, Asosiasi yang merupakan representasi kepentingan gubernur di seluruh Indonesia itu meminta agar diberikan perlakuan khusus bagi mereka yang dipanggil sebagai saksi dalam sebuah perkara, khususnya kasus korupsi. Perlakuan khusus tersebut terkait dengan izin Presiden ketika aparat penegak hukum memanggil mereka sebagai saksi kasus tersebut.

Para kepala daerah mengeluhkan politisasi yang timbul akibat pemberitaan tentang kedatangan mereka ke KPK untuk dimintai keterangan. Mereka mengeluh kalau ada panggilan terhadap diri mereka bisa dipolitisasi karena pemberitaan yang seakan-akan sudah menyatakan mereka bersalah.

Menurut Mensesneg, bisa saja para Gubernur yang tergabung dalam APPSI mengajukan aspirasi tersebut. “Namun, ada UU yang harus ditaati oleh setiap warga negara,” kata dia menegaskan.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, UU No 30 Tahun 2002, KPK memberikan otoritas kepada KPK untuk memintai keterangan kepala daerah dalam kasus korupsi, tanpa harus mendapatkan izin Presiden. UU KPK tersebut disusun untuk memberantas korupsi yang bersifat strategis.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya sebagai penyelenggara negara.

Selama ini, KPK telah menangani proses hukum terhadap beberapa kepala daerah, di antaranya Gubernur NAD non aktif, Abdullah Puteh, Gubernur Kalimantan Timur non aktif Suwarna AF, Bupati Kendal Hendy Boedoro, Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR, dan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sjahriel Dahram.

Perkara terhadap Abdullah Puteh telah berkekuatan hukum tetap, Suwarna di tingkat banding, sementara yang lainnya masih bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi.

Untuk kasus yang masih di tingkat penyelidikan, KPK sudah beberapa kali meminta keterangan beberapa kepala daerah, yaitu Gubernur Bali Dewa Made Beratha, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Irian Jaya Barat, Abraham Octavianus Atururi, dan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah.

Selama ini, KPK langsung menahan seorang kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi demi kepentingan penyidikan. Proses tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung yang seringkali tidak menahan seorang kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, seperti yang dialami Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif, Ali Mazi.

Proses pemeriksaan di Kepolisian maupun Kejaksaan terhadap kepala daerah yang terlibat kasus dugaan korupsi juga seringkali terhambat karena harus terlebih dahulu menunggu izin dari Presiden.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s