Harga Sembako Harus Terjangkau Rakyat

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar semua stakeholder di sektor perdagangan dapat memastikan ketersediaan yang cukup atas barang dan jasa di pasar yang amat dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga, swasta dan pemerintah. Kepala Negara juga menyerukan agar mekanisme pasar dalam negeri dapat dijalankan lebih efisien, pelaku pasar tidak menerapkan praktek perdagangan yang mendistrosi perdagangan dalam negeri.

Presiden juga menyerukan agar infrastruktur yang mendukung perdagangan terus dibangun agar penyediaan barang dan jasa lebih efisien sehingga harga jual dapat terjangkau rakyat.

Menurut Presiden, Indonesia menganut ekonomi terbuka sehinga peran pasar sangat penting. Namun, Presiden mengingatkan pilihan ekonomi Indonesia bukan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, namun ada peran pemerintah yang bisa memastikan bahwa keadilan sosial diterima rakyat. ”Ekonomi terbuka disertai keadilan sosial. Dalam konteks ini, mari kita pastikan maka harganya harus pasa dan terjangkau. Manakala barang ada dan jasa ada, tapi rakyat tidak bisa membeli dan mengkonsumsi, maka pemerintah melakukan intervensi dan itu sah untuk keadilan, makanya regulasi harga BBM, beras, gabah, sembako yang sudah dibahas sangat penting,” ujar Presiden dalam sambutannya saat bersilaturahmi dengan peserta rapat kerja Departemen Perdangan di Istana Negara, di Jakarta, kemarin (19/7).

Presiden mengatakan, dirinya tiap minggu mengecek perkembangan harga sembako seperti beras, cabe, telur, minyak goreng, dan sebagainya karena barang tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meski ekonomi tumbuh dengan baik, Presiden mengatakan, secara nasional harus bisa pastikan bahwa harga sembako dapat terjangkau masyarakat.

”Itu perlu ada upaya kita, sinergi antara pemerintah. Waktu harga beras yang mengalami kenaikan tinggi, jangan dikira saya diam saja, Menteri bekerja, saya berbicara dengan 11 pedagang beras terbesar di negeri. Ketika minyak goreng naik, saya bertemu dengan pengusaha CPO besar. Memang harga CPO di pasar internasional sedang naik, tetapi rakyat harus tetap bisa membeli, maka dirumuskanlah kebijakan sehingga PE CPO. Sehingga peran pemerintah sangat sah untuk melindungi konsumen yang punya kemampuan terbatas dalam membeli dan mengkonsumsi.

Presiden menjelaskan, ekonomi pada dasarnya berbicara pada supply dan demand, barang dan jasa, produksi dan konsumsi, jumlah barang, kuantitas, harga barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. ”Tentu yang diharapkan agar rakyat kita yang jumlahnya 230 juta di seluruh Indonesia tersedia cukup barang dan jasa, yang bisa dikonsumsi, dan bisa dibeli dengan harga yang terjangkau.”

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengharap agar supermaket dan hypermarket tidak mematikan pasar tradisional. Dia menekankan pentingnya sensitivitas, kepedulian, dan respon jangan sampai pengelola pasar tradisional tidak mempunyai ruang dan tempat lagi untuk menjalankan usahanya. Jangan sampai salah mengambil kebijakan, terutama Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran supermaker atau hypermarket yang besar itu mematikan pasar-pasar tradisional. ”Harus kita tata dan kelola yang baik karena semuanya punya kontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Presiden.

Sementara dalam perdagangan luar negeri, Presiden mengingatkan agar masyarakat siap menghadapi kompetisi globalisasi yang keras dan kadang-kadang kejam dan tidak adil. ”Tidak ada negara-negara sahabat atau multinational corporation yang mau berbagi keuntungan dengan yang lain. Mereka biasanya berorientasi pada dirinya sendiri. Itulah hukum pasar. Maka kita harus memastikan bahwa barang milik Indonesia harus memiliki mutu, kompetitif, bagus dan baik,” tegas SBY.

Dalam perdagangan internasional, Indonesia juga harus memahami kebutuhan pasar negara lain, sehingga market intelijen harus matang dalam mengindentifikasi kebutuhan konsumen di pasar luar negeri. Perdagangan luar negeri harus dimenangkan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah sedang merumuskan sistem stabilisasi harga pada kebutuhan pokok paling utama seperti beras, gula dan minyak goreng.

”Kita fokuskan kepada pada kebutuhan bahan pokok yang paling utama seperti beras, gula, migor, minimal tiga itu yang paling kita perhatikan,” kata Mendag. Menurut Mendag, pemerintah memiliki instrumen yang bisa dijadikan pilihan dalam menjaga kestabilan harga di dalam negeri yaitu stok, ekspor, impor atau kombinasi keduanya serta Operasi Pasar (OP).
“Memiliki stok itu merupakan suatu opsi, tapi bukan satu-satunya. Seperti dalam beras, untuk beras tidak akan kita ubah karena itu bahan pokok paling utama yang harus kita jaga,”ujarnya.

Untuk produk yang lain, lanjut dia, pemerintah masih mengkaji apakah memungkinkan atau tidak untuk menyediakan stok. “Itu sedang dikaji, tapi ada instrumen lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan harga,”tambahnya.
Khusus menghadapi gejolak harga bahan pokok, Mendag menerapkan instrumen OP secara terarah. “Kita hanya ingin mengamankan masyarakat berpenghasilan rendah,”jelasnya.
Saat ini, Mendag mengatakan, pemerintah masih menyusun indikator terjadinya gejolak harga komoditi untuk menyusun semacam early warning system dan mengambil langkah-langkah stabilisasi harga yang tepat.
“Kami sedang mengkaji apa saja indikator yang baik sebelum terjadi gejolak termasuk harga ataupun pola tertentu di luar negeri, termasuk harga minyak mentah yang mempengaruhi semua harga komoditas serta bagaimana langkah-langkah stabilisasi harga yang tepat, setiap komoditi akan berbeda,”paparnya.
Menurut dia, sistem peringatan dini memang diperlukan terhadap kenaikan harga yang terjadi akibat faktor eksternal maupun internal seperti faktor musim dan perkembangan harga di luar negeri.
“Harus ada sistem komunikasi yang lebih baik untuk bisa antisipatif dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok,”tegasnya.
Mendag menjelaskan sistem peringatan dini tersebut sangat penting karena Indonesia tidak dapat mengontrol harga kebutuhan pokok seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia.
“Saya rasa Indonesia tidak bisa mengontrol harga tanpa Undang-Undang, itu tidak memungkinkan dalam negara dengan konteks seperti Indonesia. Kalau kembali seperti tahun 1970-1980an, kita lakukan itu dengan dukungan dana yang cukup besar. Dalam keadaan sekarang, kita harus pelajari bahan pokok mana yang kita benar-benar mempunyai opsi untuk melakukan sesuatu,”tuturnya.

Dalam kesempata itu, Mari mengatakan ada dua tujuan utama dari raker itu yaitu sebagai forum sosialisasi Undang-undang Penanaman Modal serta peraturan implementasinya, kawasan ekonomi khusus, resi gudang, revitalisasi Timnas Peningkatan Ekspor dan Investasi, dan program-program yang berkaitan dengan stabilisasi kebijakan harga pokok. Forum juga diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan pokok yang dihadapi sektor perdagangan sehingga kita bisa menyumbang semaksimal mungkin kepada kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dia mengatakan, ada tiga prioritas pokok yang dibahas. Pertama adalah kestabilan harga pokok dan distribusi dalam negeri yang efisien. Kedua, pemberdayaan UKM baik itu petani maupun pedagang kecil. Ketiga, peningkatan ekspor dan mempertahankan daya saing ekspor.
Dalam acara tersebut hadir Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Ketua KADIN MS Hidayat dan sejumlah pejabat Departemen Perdagangan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s