Guru Demo Tuntut 20% Anggaran Pendidikan


PULUHAN ribu guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat dan Banten tumpah ruah di depan Istana Presiden kemarin (19/7). Mereka menuntut realisasi anggaran pendidikan 20%. Mereka juga menuntur perbaikan kesejahteraan. “Kami sangat berkepentingan agar Peraturan Pemerintah yang mengatur guru dan dosen dapat diwujudkan segera,” ujar koordinator para pendemo Omang Adiwijaya pada Jurnal Nasional.

Omang mengaku mereka datang serentak diangkut bus sebanyak 320. Lautan batik hitam putih khas guru mendominasi pelataran jalan Medan Merdeka Utara. Mereka juga menuntut agar sertifikasi profesional guru dapat segera dilaksanakan dan diluaskan cakupan jumlahnya. Hal tersebut signifikan dapat mensejahterakan guru. Bagi mereka yang telah mendapatkan sertifikasi guru, mereka akan mendapat gaji duakali lipat gaji. “Baru sekitar 22ribu guru dari 2,7 juta guru di Indonesia yang mendapatkan persamaan sertifikasi guru, pemerintah harus memperhatikan sisanya,” kata Omang.

Sementara itu, demo di depan istana yang dimulai pukul 11.30 WIB tersebut didahului oleh penyampaian orasi dan aspirasi di tempat lain. Terpecah dalam tiga gelombang para guru yang mengaku persiapan dilakukan dari subuh hari tersebut melakukan aksinya di Depkumham, DPR, DPD dan Depdiknas.

Para guru juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan pendidikan. PP tersebut antara lain PP tentang Guru dan Dosen, Revisi PP No.48/2005 mengenai Guru Bantu, PP tentang Pendidikan Agama, PP tentang Wajib Belajar, PP tentang Pendanaan Pendidikan, dan PP tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Saat berunjuk rasa di depan istana, sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah perwakilan guru diterima Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata.

Rusli Yunus, Ketua Pengurus Besar PGRI mengatakan, pemerintah harus merealisasikan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang mengabulkan tuntutan PGRI agar 20 persen anggaran untuk pendidikan ke sektor pendidikan direalisasikan.

“Keputusan MK harus didengarkan dan dilaksanakan. Jika tidak, maka pemerintah melanggar UUD 1945. DPR juga sepakat agar anggaran 20 persen pendidikan direalisasikan. Kita mau pemerintah merealisasikan,” tegas Rusli.

Terkait dengan tuntutan agar anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20 persen dari total ABPN, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan UU.

Dia menjelaskan, dalam menetapkan anggaran, termasuk untuk pendidikan, pemerintah membahas bersama DPR. “Jadi kalau ingin sesuatu, maka tidak serta merta pemerintah dapat membuat keputusan tanpa disepakati DPR yang kemudian tertuang dalam APBN, ” katanya.

Menurut dia, anggaran Depdiknas dari APBN telah meningkat selama dua tahun terakhir dari Rp23 triliun menjadi di atas Rp40 triliun. “Memang tidak dirasakan langsung oleh guru, karena dana itu sebagian besar tidak memperbaiki gaji guru.”

Sri juga mengatakan, alokasi anggaran juga terkait konsistensi dengan UU lain. Dengan desentralisasi, maka masalah pendidikan telah terdelegasikan ke pemerintah daerah. Jika ada pemerintah daerah yang ABPD-nya tinggi maka akan memberikan uang makan di atas Rp10 ribu. Di DKI Jakarta, APBD mencapai Rp15 triliun, tetapi ada APBD di daerah yang hanya Rp500 miliar.

Mengenai tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang terkait dengan pendidikan, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo mengatakan, saat ini revisi PP 48/2005 terutama khusus mengenai Guru Bantu yaitu menyangkut 212 ribu guru bantu seluruh indonesia, tinggal segera disahkan dan akan keluar. “Jadi revisi itu, proses subtantifnya sudah selesai, tinggal menunggu masalah legalisasi saja.”

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata menjelaskan, sebagai negara hukum, maka setiap ketentuan perundang undangan tidak boleh saling tabrakan satu dengan lainnya. “Kita sudah punya pengalaman, banyak peraturan yang saling tabrakan, dan susahnya kalau itu bertabrakan maka ada insititusi yang merevisi itu. Kalau bertabrakan dengan UU, maka direvisi ke MA. Karena itu, sejak lahirnya UU No 10 tahun 2004 mengenai ketentuan pokok penyusunan perundang undangan, sebelum diundangkan harus melalui proses harmonisasi.”

M. Yamin Panca Setia

Photo: Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berunjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/07). Dalam aksinya mereka meminta anggaran pendidikan sebesar 20 persen segera direalisasikan (Tempo/Fransiskus S)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s