Banyak Rekening Pribadi Atas Nama Pemda


PUSAT Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak aparat kejaksaan dan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan PPATK terhadap sejumlah indikasi transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat daerah yang mengatasnamakan rekening pemerintah daerah.

Dari temuan PPATK diketahui, jika adanya indikasi laporan ke arah korupsi, dan tingginya pemalsuan dokumen palsu yang dilakukan sejumlah pejabat daerah. Hal itu diutarakan Kepala PPATK Yunus Husein usai menandatangani Arrangement on Money Laundering bersama Duta Besar Selandia Baru Philip Gibson di Istana Merdeka Jakarta, kemarin (18/7).

Yunus mengatakan, dari temuan PPATK, ternyata diketahui jika ada modus baru yang dilakukan sejumlah pejabat di daerah. “Kalau modus baru itu banyak di daerah. Kalau dulu, banyak orang menaruh duit pemerintah daerah di rekening pribadi, sekarang kita lihat aa juga menaruh uang pribadi pakai nama instansi. Seolah-olah nama instansi sehingga tidak dilaporkan, padahal enggak (bukan instansi),” ungkapnya.

Dia mengatakan, ada semacam pergeseran modus. Seseorang yang memegang suatu jabatan di pemerintah daerah, ternyata membuka rekening sendiri. “Dia buka dan taruh uang di sana, keluar masuk, dia sendiri yang teken, dia sendiri yang buka. Seolah-olah itu rekening instansi, padahal sebenarnya itu rekening pribadi.”

Atas temuan itu, Yunus mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menanyakan apakah praktek semacam itu bisa dibenarkan. “Depdagri bilang, kalau uang negara ditaruh di rekening pribadi, tidak benar.”

Namun, Yunus tidak bisa menyebutkan total nilai transaksinya. Namun, dia memastikan jumlahnya sangat besar. “Saya tidak ingat, pokoknya ada di beberapa daerah,”

Sejauh ini, pihaknya juga belum melaporkan pejabat yang menerapkan praktek semacam itu kepada pihak berwajib. Namun, dia berjanji jika ada indikasi korupsi, maka akan segera diteruskan ke penegak hukum saja.

Atas temuan itu, Yunus mengharap agar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika ada sistem keuangan pemerintah di daerah yang kurang bagus, maka perlu segera disempurnakan.

Pihaknya berharap agar praktek semacam itu tidak terulang lagi dimasa mendatang. Bila itu dianggap sebagai sebuah ketidaktertiban sistem anggaran maka pihak-pihak yang berwenang harus melakukan penertiban.

Saat ditanya mengenai perkembangan terakhir laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berhasil diungkap PPATK, Yunis mengatakan sudah sekitar 10.000 laporan yang masuk. Namun, dia mengaku tidak 10 persen laporan PPATK itu ditindaklanjuti penegak hukum. “Kebanyakan yang menentukan penegak hukum dan polisi, kita hanya melihat ada indikasi arahnya korupsi dan pemalsuan dengan menggunakan dokumen palsu yang jumlahnya cukup tinggi.”

Dalam kesempatan itu, Yunus memaparkan kesepakatan antara Indonesia dan Selandia Baru dalam memerangi kejahatan transnasional. Kedua negara memandang perlu untutk memerangi kejahatan yang bersifat lintas batas negara, tidak hanya money laundering atau kejahatan internet semata.

Kerjasama itu dianggap penting karena Selandia Baru juga pernah menjadi korban kejahatan lewat internet. Yunus mengakan, ada warga Selandia Baru yang ditipu oleh orang Indonesia saat bertransaksi barang lewat internet. Setelah warga Selandia Baru mengirim uang, ternyata barang tidak didapat.

Dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark telah ditandatangani nota kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemberantasan praktek pencucian uang. Penandatangan dilakukan oleh Kepala PPATK Yunus Husein dengan PPATK Selandia Baru yang diwakili Dubes Selandia Baru untuk RI Philips Gibson.

Yunus menyatakan bahwa kerjasama itu penting dilakukan dalam rangka penyeledikan dan penyidikan kasus yang sifatnya lintas negara. Namun sejauh ini, praktek money laundring yang melibatkan Indonesia dan Selandia Baru tidaklah besar. “Kebetulan ada kasus warga negara mereka tertipu oleh orang Indonesia yang jual barang melalui internet. Setelah uang dikirim ternyata barang tidak dikirim,” ujarnya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki (kiri) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein (kanan), dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama untuk memberantas korupsi dan pencucian uang, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin, 25 September 2006. [TEMPO/ Bismo Agung]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s