Jakarta Resah

AKSI anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali mencuat di Ambon, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di Ambon, sekelompok orang yang pro kemerdekaan Republik Maluka Selatan (RMS) menari Cakalele dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat acara Hari Keluarga Nasional beberapa waktu lalu di sana.

Di Papua, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar di sejumlah kawasan paling timur Indonesia itu. Sementara di Aceh, sejumlah elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan partai GAM. Gerakan mereka begitu nyata memamerkan simbol dan atribut beraroma anti NKRI.

Aksi mereka membuat Jakarta resah.

Setiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja dari Pontianak, Kalimantan Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengadakan rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (10/7) sore.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah petinggi negara untuk mencari cara meredam sejumlah aksi bernuansa separatis di daerah tersebut.

Rapat terbatas yang berlangsung tiga jam lebih tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, KSAU Herman Prayitno, KSAL Slamet Soebijanto, KSAD Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, serta Jubir Presiden Dino Patti Djalal.

Dihadapan wartawan, Widodo mengatakan, pemerintah akan menegakan aturan hukum (rule of law) secara tegas dan terukur terkait penyelesaian sejumlah kasus bernuansa separatis yang terjadi beberapa waktu lalu di Ambon, Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Jakarta rupanya gelisah atas menuver kelompok saparatis yang dilakukan kelompok anti NKRI di daerah tersebut.

Kata Widodo, aparat keamanan akan segera merespon sejumlah kasus saparatisme seperti pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, pengibaran bendera OPM di Papua, dan pendeklarasian partai lokal dengan atribut Gerakan Aceh Merdeka di NAD, tanpa lewat pendekatan refresif namun lewat pendekatan hukum.

”Pendekatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kondisi keamanan nasional agar tetap aman, tertib, dan stabil sehingga mendukung pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Mengenai sikap pemerintah atas pendeklarasian Partai GAM yang dilakukan sejumlah aktivis GAM beberapa waktu lalu di NAD, Widodo menegaskan, pendeklarasian tersebut tidak sesuai dengan amanat penyelesaian Aceh secara damai yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

”Selama ini, kita secara berlanjut melakukan upaya untuk mengawal upaya perdamaian itu sendiri, dan dengan semangat reintegrasi yang harus dimaknai sebagai suatu solusi damai di Aceh. Tentu kemudian, atribut-atribut GAM masa lalu sudah tidak lagi menjadi bagian kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri,” tegas Widodo.

Dengan spirit perdamaian itu, lanjut Menkopolhukam, maka pendeklarasian partai GAM juga terkait dengan proses perizinan di Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.

”Saya kira, acuannya adalah bagaimana spirit yang memang menjadi orientasi secara damai di Aceh harus juga menjadi bagian dalam proses perizinan partai itu,” katanya.

Widodo AS menilai, segala hal yang terkait dengan GAM tidak dibenarkan, termasuk pemakaian lambang dan bendera GAM untuk parpol. Dia menilai, penggunaan atribut tersebut bisa menimbulkan terjadinya disintegrasi. Persoalan itu yang akan ditegaskan oleh Departemen Hukum dan HAM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam memberikan perizinan suatu partai politik sebagai badan hukum.

Widodo menyatakan bahwa segala bentuk disintegrasi tetap harus ditumpas, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait insiden pengibaran bendera RMS di Ambon beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, pengembangan penyidikan masih dilalukan dengan memperluas pencarian tokoh dan pendukung RMS, baik yang berada di Maluku maupun di wilayah lain.

”Untuk diketahui, dari perkembangan penyidikan atas pelaku yang tertangkap dalam kasus Ambon, akan dilakukan lagi pencarian di suatu tempat atau pulau,” katanya singkat.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen menegaskan, TNI tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang berorientasi mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut dia, TNI akan melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok yaitu menghadapi saparatis bersenjata. ”Kalau lambang partai GAM itu sudah dilengkapi dengan orang-orang bersenjata, maka harus berhadapan dengan TNI,” tegasnya.

Bagi TNI, simbol GAM tersebut akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRI. ”TNI sangat-sangat tidak setuju, karena simbol GAM itu merupakan Gerakan Aceh Merdeka, meski pembentukan partai itu hanya sekedar kepanjangan saja, TNI tetap saja menilai partai tersebut menjadi bagian gerakan aceh merdeka. Kita tidak akan mentolerir bagi gerakan yang bertujuan mencabik-cabik keutuhan NKRI,” kata Sagoem.

Namun, lanjutnya, TNI mengharap agar persoalan Pendeklarasian partai lokal berlambang GAM juga menjadi perhatian institusi lain. TNI mengharap agar institusi lain seperti Departemen Hukum dan HAM juga memikirkan berdasarkan pertimbangan yang sama dengan TNI yaitu menolak segala bentuk atribut saparatis.

Namun, bagi Polri, meski Departemen Hukum dan HAM hingga saat ini belum mengeluarkan izin diperbolehkan atau tidaknya pendirian partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Polri akan tetap mengambil tindakan penertiban jika elit partai tersebut tetap memaksa menggunakan simbol dan atribut GAM.

Upaya tersebut dilakukan karena Polri khawatir penggunaan simbol GAM pada partai lokal di Aceh tersebut, dapat menjadi penyebab gangguan keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan, meski hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Departemen Hukum dan HAM terkait prosedur perizinan pendirian partai politik, namun Polri dibenarkan untuk melakukan penertiban karena penggunaan atribut GAM pada partai lokal di Aceh yang dipasang sejumlah petinggi Komite Peralihan Aceh, telah melanggar UUD 1945, Pancasila, wawasan kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Polri memang masih menunggu pihak yang berwenang yaitu Departemen Hukum dan HAM. Kalau institusi itu sudah memutuskan untuk menolak dan melarang Partai GAM, maka Polri akan segera mengambil tindakan. Saat ini, bisa juga langkah Polri melakukan tindakan terhadap partai GAM karena belum berizinkan sudah ada arah untuk mengingkari UUD 1945, Pancasila, wawasan kebangsaan dan NKRI,” ujar Sisno kemarin (10/7).

Saat ini polisi masih melakukan pengawasan, patroli, serta kegiatan intelijen secara intensif di Aceh. Polri menilai pendeklarasian Partai GAM merupakan bentuk provokasi untuk mempengarui psikologi agar orang-orang yang dahulu merasa GAM menang sehingga membentuk partai GAM.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta kemarin menegaskan, parpol yang menggunakan nama dan simbol GAM pasti tidak akan dizinkan Departemen Hukum dan HAM karena melanggar undang-undang dan mengganggu perdamaian.

Menurut dia, Partai GAM bertentangan dengan semangat di Helsinki yaitu menuju perdamaian. Selain melanggar UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, lanjutnya, Partai GAM juga mengganggu perdamain yang sudah berjalan setelah nota kesepahaman RI-GAM di Helsinki, Finlandia.

Menurut Hatta, dalam PP 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, sebagai turunan dari UU 11/2006, pengaturan partai lokal diawasi oleh Menkum HAM, kemudian oleh Komite Independen Pemilihan (KIP) dan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolda Banda Aceh, Komjen Polisi Bahrumsyah Kasman mengatakan, aparat kepolisian masih menunggu keputusan Kementerian hukum dan HAM terkait rencana pembentukan partai GAM dan pembukaan kantor sekretariat partai tersebut di Aceh.


Kepolisian setempat belum melakukan penyegelan kantor termasuk menurunkan pamflet berlogo GAM di kantor yang akan dijadikan sebagai sekretariat partai GAM, karena belum ada keputusan Departemen hukum dan HAM. “Jangankan partai atau lambang GAM, semua lambang harus diamankan polisi jika itu sudah disahkan Dephukum dan HAM,” tegasnya kemarin.

Menurut dia, kepolisian tidak mesti menyegel kantor atau menurunkan papan nama tersebut, tapi cukup dengan imbauan. Tindakan itu sangat bijaksana sebagai wujud bahwa polisi ingin juga mengamankan situasi damai di Aceh.

Bahrumansyah mempertanyakan alasan petinggi KPA itu memilih bendera perjuangan GAM yang bergambar bulan sabit dan bintang di atas kain merah dan atas bawahnya bergaris hitam dan putih sebagai logo dan nama GAM sebagai partai lokal.
Padahal, menurut Kapolda, lambang itu telah banyak dimanfaatkan orang di luar KPA untuk menakut-nakuti masyarakat.

Banyak kasus kejahatan yang ditangani polisi seperti pemerasan yang dilakukan oknum masyarakat mengatasnamakan mantan GAM.

“Ada aksi kejahatan dalam kasus pemerasan dengan membawa surat berlogo GAM lengkap dengan gambar bendera itu. Ketika ditanya kepada petinggi GAM, maka jawabannya itu hanya oknum orang yang menjelekkan mereka,” ujar dia.

Bahrumsyah menambahkan, ada juga permintaan sumbangan yang dilakukan anak-anak dengan membawa surat berlogo GAM. Ketika diselediki, ternyata tujuan pemasangan logo dan nama GAM di korp surat itu hanya untuk menakut-nakuti.

Artinya, penggunaan lambang GAM itu telah banyak meresahkan masyarakat, sebab tidak sedikit yang dimanfaatkan orang-orang bukan KPA tapi ternyata hanya seorang pelaku kriminal.

“Itu maksudnya kenapa harus logo itu lagi dijadikan sebagai lambang partai yang jelas-jelas telah membuat masyarakat ketakutan,” kata Bahrumsyah.

M. Yamin Panca Setia

Photo : Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, KSAU Herman Prayitno, KSAL Slamet Soebijanto, KSAD Djoko Santoso, dan Kepala BIN Syamsir Siregar menggelar jumpa pers kepada wartawan usai rapat terbatas membahas persoalan separatis di Kantor Presiden (Abror/presidensby.info)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s