Ulah Separatis Membuat Resah Jakarta

rmsss

Gerakan separatis kembali mencuat di Ambon, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di Ambon, sekelompok orang yang pro kemerdekaan, Republik Maluka Selatan (RMS) menari Cakalele di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat acara Hari Keluarga Nasional beberapa waktu lalu di sana.

Di Papua, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar di sejumlah kawasan paling timur Indonesia itu. Sementara di Aceh, sejumlah elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan Partai GAM. Aksi kelompok separatis itu membuat Jakarta resah.

Setiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja dari Pontianak, Kalimantan Barat, Presiden langsung mengadakan rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (10/7) sore.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah pejabat negara untuk mencari cara meredam sejumlah aksi separatis di daerah tersebut.

Rapat terbatas yang berlangsung tiga jam lebih tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Sutanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Djoko Suyanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Herman Prayitno, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Slamet Soebijanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Djoko Santoso, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, dan juru bicara presiden Dino Patti Djalal.

Di hadapan wartawan, Widodo mengatakan, pemerintah akan menegakan aturan hukum (rule of law) secara tegas dan terukur terkait penyelesaian sejumlah kasus bernuansa separatis tersebut.

Jakarta resah dengan menuver kelompok saparatis. Namun, pemerintah pusat tidak akan melakukan tindakan represif dalam menumpas kelompok tersebut. Pemerintah menempuh jalur hukum dalam menghadapi separatisme.

”Pendekatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kondisi keamanan nasional agar tetap aman, tertib, dan stabil sehingga mendukung pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Mengenai sikap pemerintah atas pendeklarasian Partai GAM yang dilakukan sejumlah aktivis GAM beberapa waktu lalu di NAD, Widodo menegaskan, pendeklarasian tersebut tidak sesuai dengan amanat penyelesaian Aceh secara damai yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Widodo menjelaskan, selama ini, upaya mengawal perdamaian telah dilaksanakan dengan semangat reintegrasi yang harus dimaknai sebagai suatu solusi damai di Aceh. “Tentu atribut-atribut GAM masa lalu sudah tidak lagi menjadi bagian kehidupan masyarakat Aceh,” tegas Widodo.

Dengan spirit perdamaian itu, lanjut Menkopolhukam, maka pendeklarasian partai GAM juga terkait proses perizinan di Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.

”Saya kira, acuannya adalah bagaimana spirit yang memang menjadi orientasi secara damai di Aceh harus juga menjadi bagian dalam proses perizinan partai itu,” katanya.

Widodo menegaskan, segala hal yang terkait dengan GAM tidak dibenarkan, termasuk pemakaian lambang dan bendera GAM untuk parpol. Dia khawatir, penggunaan atribut tersebut bisa menimbulkan disintegrasi. Karenanya, persoalan itu akan dikaji Departemen Hukum dan HAM yang bertanggungjawab dalam memberikan perizinan pembentukan partai politik.

Widodo menyatakan bahwa segala bentuk disintegrasi tetap harus ditumpas, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait insiden pengibaran bendera RMS di Ambon beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, pengembangan penyidikan masih dilalukan dengan memperluas pencarian tokoh dan pendukung RMS, baik yang berada di Maluku maupun di wilayah lain.

”Untuk diketahui, dari perkembangan penyidikan atas pelaku yang tertangkap dalam kasus Ambon, akan dilakukan lagi pencarian di suatu tempat atau pulau,” katanya singkat.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen menegaskan, TNI tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang berorientasi mengganggu eksistensi NKRI.

Menurut dia, TNI akan melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok yaitu menghadapi saparatis bersenjata. ”Kalau lambang partai GAM itu sudah dilengkapi dengan orang-orang bersenjata, maka harus berhadapan dengan TNI,” tegasnya.

Bagi TNI, simbol GAM tersebut akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRI. ”TNI sangat-sangat tidak setuju, karena simbol GAM itu merupakan Gerakan Aceh Merdeka, meski pembentukan partai itu hanya sekedar kepanjangan saja, TNI tetap menilai partai tersebut menjadi bagian GAM. Kita tidak akan mentolerir,” kata Sagoem.

Namun, lanjutnya, TNI mengharap pendeklarasian Partai berlambang GAM menjadi perhatian institusi lain. Departemen Hukum dan HAM diharapkan merespons pertimbangan dari TNI yang menolak segala bentuk atribut saparatis.

Sementara bagi Polri, meski belum mengantongi izin dari Departemen Hukum dan HAM, akan dilakukan tindakan tegas bagi partai yang menggunakan simbol dan atribut GAM. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah gangguan keamanan di Aceh.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan, meski hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Departemen Hukum dan HAM terkait prosedur perizinan pendirian partai politik, Polri dibenarkan untuk melakukan penertiban. Karena, tindakan itu melanggar UUD 1945, Pancasila, wawasan kebangsaan dan mengancam keuntuhan NKRI.

Saat ini, Polri masih melakukan pengawasan, patroli, dan kegiatan intelijen secara intensif di Aceh. Polri menilai pendeklarasian Partai GAM merupakan bentuk provokasi untuk mempengarui psikologi agar orang-orang yang dahulu merasa GAM menang sehingga membentuk partai GAM.

Mensesneg Hatta Rajasa di Jakarta kemarin menegaskan, parpol yang menggunakan nama dan simbol GAM, pasti tidak akan dizinkan Departemen Hukum dan HAM karena melanggar undang-undang dan mengganggu perdamaian.

Menurut dia, Partai GAM bertentangan dengan semangat di Helsinki yaitu menuju perdamaian. Selain melanggar UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, lanjutnya, Partai GAM juga mengganggu perdamain yang sudah berjalan setelah nota kesepahaman RI-GAM di Helsinki, Finlandia.

Menurut Hatta, dalam PP 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, sebagai turunan dari UU 11/2006, pengaturan partai lokal diawasi oleh Menkum HAM, kemudian oleh Komite Independen Pemilihan (KIP) dan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolda Banda Aceh, Komjen Polisi Bahrumsyah Kasman mengatakan, aparat kepolisian masih menunggu keputusan Kementerian hukum dan HAM terkait rencana pembentukan partai GAM dan pembukaan kantor sekretariat partai tersebut di Aceh.

Kepolisian setempat belum melakukan penyegelan kantor termasuk menurunkan pamflet berlogo GAM di kantor yang akan dijadikan sebagai sekretariat partai GAM, karena belum ada keputusan Departemen hukum dan HAM. “Jangankan partai atau lambang GAM, semua lambang harus diamankan polisi jika itu sudah disahkan Dephukum dan HAM,” tegasnya kemarin.

Menurut dia, kepolisian tidak mesti menyegel kantor atau menurunkan papan nama tersebut, tapi cukup dengan imbauan. Tindakan itu sangat bijaksana sebagai wujud bahwa polisi ingin juga mengamankan situasi damai di Aceh.

Bahrumansyah mempertanyakan alasan petinggi KPA itu memilih bendera perjuangan GAM yang bergambar bulan sabit dan bintang di atas kain merah dan atas bawahnya bergaris hitam dan putih sebagai logo dan nama GAM sebagai partai lokal. Padahal, menurut Kapolda, lambang itu telah banyak dimanfaatkan orang di luar KPA untuk menakut-nakuti masyarakat.

Banyak kasus kejahatan yang ditangani polisi seperti pemerasan yang dilakukan oknum masyarakat mengatasnamakan mantan GAM.

“Ada aksi kejahatan dalam kasus pemerasan dengan membawa surat berlogo GAM lengkap dengan gambar bendera itu. Ketika ditanya kepada petinggi GAM, maka jawabannya itu hanya oknum orang yang menjelekkan mereka,” ujar dia.

Bahrumsyah menambahkan, ada juga permintaan sumbangan yang dilakukan anak-anak dengan membawa surat berlogo GAM. Ketika diselediki, ternyata tujuan pemasangan logo dan nama GAM di korp surat itu hanya untuk menakut-nakuti.

Artinya, penggunaan lambang GAM itu telah banyak meresahkan masyarakat, sebab tidak sedikit yang dimanfaatkan orang-orang bukan KPA tapi ternyata hanya seorang pelaku kriminal.

“Itu maksudnya kenapa harus logo itu lagi dijadikan sebagai lambang partai yang jelas-jelas telah membuat masyarakat ketakutan,” kata Bahrumsyah. | M. Yamin Panca Setia

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s