UE Agar Ikuti Langkah FAA


MENTERI Perhubungan Jusman Syafii Djamal Jusman mengharapkan agar Uni Eropa (UE) melakukan langkah serupa seperti yang tengah dilakukan Federal Avaition Adminstration (FAA) dari Amerika Serikat yang datang langsung ke Indonesia untuk melakukan audit praktek pelaksanaan prosedur penerbangan Indonesia.

Sejak beberapa hari yang lalu, Tim FAA telah melakukan observasi dan audit terhadap industri dan maskapai penerbangan, bengkel perawatan pesawat maupun bandaranya. Tim FAA yang terdiri lima orang akan berada di Indonesia kurang lebih satu bulan.

Tim FAA tersebut terdiri dari ahli hukum penerbangan, operasi penerbangan dan kelaikan udara ini juga didampingi satu orang peninjau dari otoritas safety penerbangan sipil Australia (Civil Aviation Safety Authority/CASA) dan satu orang lagi staf kedutaan Duta Besar AS di Indonesia.

Audit FAA diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk model bantuan teknis FAA bagi maskapai Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan keamanan terbang.

“Kita ingin agar UE sebelum melakukan black listing, juga melakukan langkah seperti AS. Mengirimkan tim ke mari, melakukan evaluasi, verifikasi pada otoritas penerbangan Indonesia dan mempercayainya,” ujar Jusman di Kantor Presiden kemarin.

Menurut dia, kesimpulan hasil akhir audit yang dilakukan FAA itu baru akan disampaikan pada Pemerintah RI setelah ada evaluasi menyeluruh.

Menurut Djusman, setelah proses itu selesai, FAA baru akan menyampaikan rekomendasinya. “Paling penting, jika terjadi kesenjangan antara standar yang FAA tetapkan dengan kemampuan maskapai penerbangan Indonesia, mereka akan mengirimkan bantuan,” ujar Jusman.

Dari hasil audit sementara, tim FAA menemukan bahwa perkembangan industri penerbangan Indonesia yang tinggi ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan institusi regulatornya.

Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi M Suyitno mengatakan, temuan dari hasil observasi FAA untuk sementara menyimpulkan jika sebagian besar masalah pada administrasi dan teknis, khususnya safety (keselamatan dan keamanan penerbangan). ”Salah satunya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan dengan institusi regulatornya,” kata Budhi saat menyampaikan hasil dan rekomendasi FAA di Jakarta, kemarin.

Pertumbuhan penumpang domestik di atas 20 persen per tahun tidak diimbangi dengan kesiapan institusi regulator sehingga menimbulkan dampak yang luas, termasuk soal safety. Penumpang domestik pada 2006 tercatat 34 juta orang atau meningkat tajam dibanding 1999 yang hanya 6,3 juta orang.

Jumlah penumpang yang demikian besar dan jumlah pesawat berbagai tipe yang dioperasikan oleh 51 maskapai mencapai 200 lebih ini, tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah personil pengawas penerbangan yang memadai.

Data Dephub menyebutkan, jumlah inspektur kelaikan udara dan operasi penerbangan hanya 115 orang. Sedangkan untuk inspektur keamanan, aerodrome dan lalu lintas udara hanya sekitar 40 orang.

Menurut Budhi, tim FAA tersebut telah melakukan observasi percontohan terhadap maskapai yang diwakili AdamAir dan hari ini (12/7) kepada regulator dengan sejumlah rekomendasi. Selanjutnya mereka akan melakukan observasi ke pusat perawatan pesawat GMF, sejumlah bandara dan pengatur lalu lintas udara.

FAA juga merekomendasikan agar regulator mematuhi ketentuan yang dihasilkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), khususnya terkait dengan annex 1 tentang lisensi personil, operasi penerbangan (annex 6) dan kelaikan udara (annex 8).

Selain itu, FAA meminta agar gaji pengawas penerbangan setara dengan perusahaan penerbangan atau karyawan BUMN terkait seperti PT Angkasa Pura I dan II. Pemerintah sendiri telah mengambil keputusan tersebut dengan sumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor penerbangan.

Personil pemeriksa juga direkomendasikan agar memiliki kewenangan hingga melakukan penghentian sementara (grounded) pesawat terbang, bila ditemukan ketidaklayakan penerbangan. FAA juga menemukan, pelatihan bagi inspektur pemeriksa sering tidak sesuai dengan prosedur, misalnya semestinya 10 jam harus di simulator, tetapi prakteknya hanya 1,5 jam. “Untuk itu, mereka menyarankan ada ada adopsi dari sistem manajemen mutu seperti ISO 9000,” kata Budhi.

Atas rekomendasi itu, Budhi mengatakan, Dephub segera menggelar program rekrutmen jangka pendek, antara lain personil yang bersumber dari TNI AU baik untuk pilot, teknisi maupun tenaga pengatur lalu lintas udara. ”Pensiunan Ditjen Hubungan Udara juga akan diberdayakan sebagai think thank untuk keperluan audit dan lainnya,” katanya.

Selain itu, ketentuan usia pilot maksimum yang bisa beroperasi dari 63 tahun untuk Co-pilot diperpanjang menjadi 65 tahun, sedangkan untuk Capten Pilot tetap maksimum 60 tahun.

Budhi menambahkan, pihaknya juga akan memperketat ijin operasi maskapai baru yakni hanya boleh bagi yang mampu masuk kategori II dan mengoperasikan pesawat minimal lima. Sebelumnya, hanya tiga yakni satu dioperasikan dan dua cadangan.

Sementara mengenai ketentuan tarif, Dephub akan meninjau ulang karena di Eropa ditemukan kecenderungan, tarif murah cenderung tidak terbuka dan menipu penumpang, khususnya soal jumlah tarif promo dalam setiap penerbangan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s