Jakarta Sambut Dingin
Deklarasi Partai GAM


ELIT Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan manuver politik lewat pendeklarasian partai GAM. Mareka mengklaim, pendirian partai GAM telah mendapat restu dari Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai GAM telah merestui pendirian partai yang beratribut GAM setelah mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud bertemu dengan kedua pemimpin RI itu selama tiga hari di Jakarta.

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh Ibrahim Syamsuddin mengklaim, Presiden dan Wakil Presiden RI tidak keberatan atas partai, bendera dan lambang GAM.

Tak hanya itu, Elit GAM juga mengklaim mendapatkan dukungan dari Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Spuadin AS yang disampaikan lewat ajudannya bernama Kapten Bustami.

Manuver itu pun dengan cepat ditanggapi Jakarta. Pemerintah pusat justru menuding elit GAM telah berbohong. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menegaskan, pemberitaan yang menyatakan pemerintah mengizinkan pembentukan partai GAM, tidak benar.

”Tentang pernyataan partai GAM yang setuju dengan pendirian partai GAM, berita itu tidak benar,” katanya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (9/7).

Menurut Hatta, saat mendampingi Presiden menerima tokoh GAM Malik Mahmud pada 4 juli 2007 lalu, memang dari pihak GAM ingin mendirikan partai lokal dengan nama GAM dan gambar GAM.

”Pada saat itu, Presiden dengan tegas menyatakan tidak setuju. Semangatnya adalah Helsinki, semangat NKRI dan rekonsiliasi. Presiden juga mengatakan sesuai dengan UU PA, ada aturan yang mesti dilakukan tentang pembentukan partai lokal Aceh. Jadi, tidak benar Presiden setujui pembentukan partai GAM tersebut,” tegas Hatta.

Penggunaan simbol GAM sebagai identitas partai lokal yang dibentuk mantan pejuang GAM, dikhawatirkan mengganggu proses perdamaian yang sudah dinikmati rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Penggunaan atribut GAM tersebut melanggar semangat dan komitmen RI-GAM untuk melaksanakan kesepakatan MoU Helsinki dan penerapan UU Pemerintahan Aceh (PA). Mensesneg mengatakan, MoU Helsinki dan UU PA berorientasi pada recovery dan rekonsiliasi pascakonflik di NAD.

”Tidak ada hal-hal yang berkaitan di luar kepentingan NKRI. Ya (penggunaan simbol GAM) bagi masyarakat kita, tidak bisa tidak, penggunaan simbol GAM itu akan diartikan kesana nantinya (merusak rekonsiliasi). Itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan,” kata Hatta di Kantor Setneg, Jakarta, kemarin.

Dalam UU PA, kata Hatta, diatur pembentukan partai lokal yang semangatnya recovery dan rekonsiliasi pascakonflik. ”Jadi, semangatnya untuk membangun Aceh dalam NKRI. Jangan sampai GAM itu tetap menjadi suatu di mata publik sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Padahal, kita sudah bertekad untuk menghilangkan konflik tersebut.”

Hatta menambahkan, sesuai semangat Helsinki juga telah diatur mengenai pembentukan partai lokal, rekonsiliasi dan recovery pascakonflik. Selain itu, sesuai PP 20/2007 telah diatur tentang pembentukan partai, termasuk simbol, organisasi, kepengurusan untuk mendapatkan badan hukum pembentukan partai yang menjadi tanggungjawab Departemen Hukum dan HAM.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata. Departemen Hukum dan HAM telah melaporkan jika hingga kini belum menerima laporan terhadap pendaftaran partai GAM untuk ikut dalam Pemilu 2009.

”Jadi bisa saja dideklarasikan, tapi ini belum sama sekali dilaporkan dan didaftarkan, sebagaimana yang telah diatur dalam PP tahun 2007 tersebut. Jadi, tidak bisa dilakukan, sebelum ada pendaftaran tersebut,” kata Hatta.

Mensesneg menambahkan, seluruh pendirian partai harus mengacu pada PP tahun 2007. Dia juga mengatakan, nanti yang melakukan pendaftaran yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM, akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap hal tersebut.

Dalam PP 20 Tahun 2007, pengawasan pembentukan partai dilakukan tiga instansi. Pertama, lewat Kanwil Hukum dan HAM yang melakukan verifikasi terhadap nama, lambang, simbol, organisasi, kepengurusan dan semuanya, menjadi lembaga hukum.

Kedua, pembentukan partai yang ikut pemilu juga dilakukan oleh Komisi Independen Pemilu (KIP). Ketiga, pembentukan partai lokal juga menjadi tanggungjawab gubernur yang berada dalam pengawasan pemerintah pusat.

Saat ini, Departemen Hukum dan HAM belum menerima soal pendaftaran partai GAM tersebut. Menteri Hukum dan HAM belum terima laporan Partai GAM sudah didaftarkan, tunggu dulu. Mendagri juga akan lakukan koordinasi mengenai hal ini.”

”Nanti akan ada satu verifikasi, tidak ingin hanya satu atau dua partai saja, seluruh partai baik partai yang pusat yang bersifat nasional maupun lokal harus melalui Departemen Hukum dan HAM.”

Dari Senayan, sejumlah politisi mendesak pemerintah untuk menindak tegas elit GAM yang mengeksploitasi simbol-simbol GAM. Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah melakukan tindakan atas penggunaan simbol-simbol GAM oleh parpol lokal di Aceh. Dia menilai, penggunaan simbol GAM sebagai bentuk nyata dari keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Agung menyarankan agar elit GAM mencari nama atau simbol-simbol lain yang bervisi kebangsaan, perdamaian, dan tetap menjaga keutuhan NKRI. ”Hindarkan menggunakan simbol-simbol yang mengingatkan masa lalu,” kata Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, tindakan parpol lokal yang mengunakan atribut GAM adalah hal yang mengejutkan di balik perdamaian yang sudah berjalan sehingga tindakan tersebut akan merusak perdamaian yang selama ini sudah berjalan dengan baik hingga ke daerah-daerah.

“Saya kira sebelum semakin meluas jangan ada politik pembiaran. Kita seringkali hal-hal kecil dan teknis menjadi besar karena dibiarkan. Pemerintah harus tegas,” katanya.

Namun, Agung menyarankan agar persoalan penggunaan atribut GAM diselesaikan lewat pendekatan persuasif, bukan kekerasan.

Mantan Ketua Pansus UU PA Ferry Mursidan Baldan mengatakan, kehadiran partai politik lokal di Aceh diatur dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengikuti pengaturan yang ada. Namun, nama GAM yang mencatum dalam parpol lokal di Aceh adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan semangat perdamaian yang ada di Aceh.

Perdamaian di Aceh dilakukan dengan tekad untuk membangun hari depan yang lebih baik. Karena itu, UU No.11/2006 tidak membuat kategori atau klasifikasi terhadap masyarakat Aceh dan semua dalam posisi yang sama.

Munculnya Partai GAM, harus dilihat dari dua aspek. Pertama, terhadap kehendak mandirikan parpol lokal merupakan sesuatu yang diperbolehkan UU.

Kedua, berkaitan dengan nama dan simbol GAM adalah sesuatu yang seharusnya dihindari karena penggunaan nama dan simbol tersebut dapat menimbulkan “sekat” baru dan penggunaan tersebut menghidupkan kembali simbol konflik.

Karena itu, menurut Ferry, penggunaan nama dan simbol tersebut berpotensi membangun ketegangan baru di Aceh.

“Tentu kita berharap masyarakat Aceh dan kita semua tetap konsisten untuk menjadikan UU tentang Pemerintahan Aceh adalah `tool`(sarana, red) dan landasan memajukan Aceh dengan kekhususan, bukan untuk melanggengkan konflik atau setidaknya atmosfir konflik,” katanya.

Ferry menyatakan, harus dibedakan antara pendirian parpol lokal dengan memunculkan atmosfir konflik karena ruang pendirian parpol lokal adalah juga bagian dari upaya reintegrasi masyarakat melalui partisipasi politik yang setara dan adil.

Mantan Ketua MPR Amin Rais berpendapat pemerintah sebaiknya melarang didirikannya partai lokal. Ia kawatir jika partai lokal menguat dapat mengancam keutuhan kesatuan. “Kalau partai lokal menguat pertanda NKRI dalam bahaya,” katanya usai mengikuti seminar di Hotel Shangrila.

Pemerintah diminta memiliki kearifan dalam mengijinkan berdirinya partai politik lokal. Pendirian parpol lokal memang sekilas seperti demokrasi tetapi harus diwaspadai sebab nanti bisa saja tumbuh lebih kuat daripada partai nasional.

Namun, Departemen Hukum dan HAM yang mengurusi masalah partai di Indonesia tidak mempermasalahkan deklarasi partai GAM karena menyangkut hak asasi seseorang atau kelompok.

“Kalau mereka mendeklarasikan itu hak asasi. Kalau mendaftar itu kewenangan pada Kanwil Depkum HAM,” kata Kasubdit Hukum Tata Negara Depkum HAM Asyarie

M. Yamin Panca Setia

Photo: BBC Indonesia

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s