Interpelasi DPR Mengenai Nuklir Iran

DPR Menggongong, Presiden Berlalu


POLITISI di DPR belum juga bisa melampiaskan syahwat politiknya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sidang paripurna DPR hari ini yang sejatinya diarahkan untuk merealisasikan hak interpelasi DPR yang mempersoalkan dukungan pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 atas pengembangan nuklir Iran, ternyata tak direspon Presiden.

Kepala Negara justru terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden enggan menjadi peserta sidang paripurna itu. Dia sepertinya tahu betul jika sebagian besar politisi di Senayan telah merancang skenario untuk mempreteli dirinya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini (Selasa, 10/7).

Untuk memuaskan syahwat politik para politisi di Senayan itu, Presiden hanya memerintahkan sejumlah menteri untuk menghadiri rapat paripurna DPR tersebut.

Sejumlah menteri itu yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono, dan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden telah mengirim suratnya ke Pimpinan DPR kemarin (8/7) terkait dengan ketidakhadiran Presiden dalam rapat paripurna tersebut.

“Surat sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR kemarin dan sudah dijawab hari ini (kemarin), dimana Presiden mewakilkan kepada Menko Polhukam. Menko Kesra, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Riset dan Teknologi yang memang menguasai soal nuklir dan sebagainya,” ujar Hatta Rajasa di Kantor Setneg, Jakarta kemarin (9/7).

Pemerintah sebelumnya telah memenuhi tata tertib dengan menjawab undangan dari DPR untuk hadir dalam rapat paripurna pertama yang berlangsung pada Selasa (5/6), meski akhirnya ditunda karena Presiden tidak menjawab langsung hak interpelasi.

Ketidakhadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR yang membahas interpelasi Iran pada Selasa 10 Juli 2007 ini juga diutarakan Ketua DPR Agung Laksono.

Menurut Agung, surat dari Presiden sudah diterimanya. ” Surat tersebut menyebutkan presiden mewakilkan pada Menko Polhukam dan beberapa menteri yang terkait, seperti Menlu serta menteri-menteri yang hadir dalam paripurna pertama,” ujar Agung.

Dalam suratnya itu, Presiden tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dalam rapat paripurna. Sebagai pimpinan DPR, Agung pun berniat meneruskan surat tersebut ke sekjen dan fraksi-fraksi di DPR untuk ditindaklanjuti.

Agung mengharap, perdebatan soal interpelasi Iran ini dapat segera selesai. Sehingga tidak mengganggu jadwal DPR, terutama menghadapi interpelasi lumpur Lapindo.

Dukungan pemerintah atas resolusi PBB yang memperluas sanksi kepada Iran lantaran mengembangkan nuklir telah meregangkan hubungan pemerintah dengan DPR.

Keduanya mengklaim paling benar. Bagi pemerintah, keputusan untuk mendukung PBB yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran merupakan keputusan politik yang arif. Pemerintah mengharap agar Iran juga bertanggungjawab untuk menciptakan perdamaian dengan tidak menggunakan senjata nuklir untuk berperang.

Sementara DPR memandang, keputusan pemerintah tersebut tak terlepas dari intervensi Amerika Serikat dan berpengaruh terhadap eksistensi hubungan baik antara RI-Iran yang notabene merupakan negara muslim.

Sebenarnya, pemerintah dan DPR telah menggelar rapat konsultasi yang membahas secara umum kebijakan politik luar negeri RI, termasuk soal nuklir Iran, di Gedung DPR Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat itu, Presiden didampingi sejumlah menteri bertandang ke DPR untuk menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.

Turut dalam rombongan Presiden Yudhoyono antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Dalam forum tersebut, hadir juga Menteri Perindustrian Mari E lkaPangestu, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Jaksa Agung Hendarman Supanji dan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto.


Sementara itu dari pihak DPR RI hadir pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi dan perwakilan Komisi I sampai XI serta BKSAP.

Sekitar pukul 19.30 WIB rapat konsultasi yang dilakukan secara tertutup tersebut dimulai. Namun, rapat yang berlangsung hingga dini hari itu tidak juga membuat puas sejumlah anggota DPR.

Sekretaris Fraksi PPP Suharso Monoarfa mengatakan, PPP tetap menghendaki rapat paripurna sebagai lembaga yang paling konstitusional untuk menjawab interpelasi DPR menyangkut dukungan pemerintah terhadap Resolusi DK PBB mengenai perluasan sanksi terhadap Iran yang mengembangkan energi nuklir.

Wakil Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin justru menilai rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR tak ubahnya perkulihan S2 dengan mata kuliah Hubungan Internasional. Dia pun terpaksa meninggalkan rapat konsultasi setelah pertemuan berlangsung satu jam.

Dalam rapat konsultasi itu, katanya, Presiden hanya memaparkan mengenai seluk beluk hubungan Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional. “Presiden hanya memaparkan materi hubungan internasional seperti perkuliahan S2 tentang hubungan luar negeri,” katanya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengaku pesimis DPR bisa menggolkan hak interpelasinya kepada Presiden untuk dimintai penjelasan soal dukungan RI terhadap resolusi PBB yang memperluas sanksi kepada Iran.

Amein memperkirakan interpelasi Iran pelan-pelan akan menghilang, tergantikan dengan masalah lain seperti masalah Lapindo, masalah kemiskinan, dan lainnya.

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menilai, memang interpelasi Iran tidak ada kaitan langsung dengan perut masyarakat Indonesia, namun hal itu menunjukkan Indonesia telah melacurkan diri dengan tidak adanya sikap.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Presiden SBY, didampingi Wapres JK dan beberapa menteri, mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan dan pimpinan fraksi DPR di Gedung Nusantara IV, kompleks DPR/MPR, Selasa (3/7) malam hingga Rabu (4/7) dini hari. (Abror/presidensby.info)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s