Kesepakatan DCA Tak Bisa Dibatalkan


PEMERINTAH tidak bisa membatalkan kesepakatan kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Singapura, karena DCA belum berlaku. Pemerintah justru akan terus melanjutkan kesepakatan namun akan terus melakukan penyempurnaan naskah perjanjiannya termasuk melengkapi implementing arrangement (IA).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan agar pembahasan kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Singapura dilanjutkan sesuai kesepakatan yang ditandatangani di Bali, 27 April 2007.

“Ada arahan dari Presiden, saya juga terus melakukan kontak-kontak dengan Menlu Singapura untuk menggerakan kembali proses (pembahasan), mungkin menunggu waktu yang tepat,” kata Hassan usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Ketua Subkomite Asia Pasifik Kongres Amerika Serikat (AS) Eni Faleomavaega di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Menurut Hassan, pembatalan kesepakatan tidak bisa dilakukan karena DCA belum berlaku. Proses pembahasan DCA belum selesai dan belum berlaku karena penandatanganan perjanjian DCA di Bali belum dilengkapi dengan rumusan aturan pelaksanaan IA.

Aturan pelaksanaan itu, harus disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan militer masing-masing pihak, baik Indonesia (Panglima TNI ) dan Singapura (Panglima AB Singapura).
“Memang ada sebagian aturan pelaksanaan yang sudah rampung namun saya kira pihak Singapura harus mengakui fakta bahwa proses itu belum lengkap,” kata Hassan.

Menurut Hassan, dalam pertemuan konsultasi presiden dengan DPR kemarin, sudah jelas bahwa komisi I DPR tidak bisa menerima format DCA yang sekarang dan mereka ingin ada perbaikan-perbaikan terutama yang menyangkut IA.

Saat ini prioritas Pemerintah RI adalah memperbaiki sejumlah masalah sebagaimana yang direkomendasikan Komisi I DPR-RI. Termasuk melengkapinya dengan petunjuk pelaksaaan implementasi perjanjian tersebut.

Sebenarnya upaya-upaya ke arah itu telah dilangsungkan bersamaan dengan proses ratifikasi. Tapi ada perbedaan prioritas ratifikasi antara pihak RI yang mementingkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang lebih mendesakkan DCA.

“Kita upayakan maksimal merampungkan proses ini. Kita masih menjajaki dan tidak menutup pintu seperti proses sudah beku. Diplomasi juga kita tunggu angin baiknya,” tambah Hassan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi menilai, perjanjian defence cooperation agreement (DCA) perlu dibatalkan karena Singapura terkesan tidak serius dalam membahas implementing arrangement (IA) tentang DCA.

Gubernur Lemhannas Muladi kepada pers di Kantornya mengatakan, Singapura sepertinya ogah-ogahan membahas IA. “Singapura tidak mau diatur, terutama di area Bravo. Singapura menyandera perjanjian ekstradisi,” kata Muladi.

Meski DCA dibatalkan, lanjut Muladi, tidak otomatis perjanjian ekstradisi dibatalkan pula.

Menurut Muladi, jika Singapura tidak setuju dengan IA, batalkan saja. “Tidak apa-apa, walau perjanjian ekstradisi tidak bisa berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Muladi mengatakan, yang terpenting bagi Indonesia, Singapura harus mengakui selama ini telah menampung penjahat ekonomi dari Indonesia, begitu pula dengan hasil kejahatannya.

“Seharusnya Singapura mengakui itu dan juga mengakui perjanjian ekstradisi itu,” imbuhnya.

Muladi menjelaskan, Singapura hingga kini tidak mau diajak berunding tentang frekuensi dan jadwal latihan di area Bravo, di sekitar Kepulauan Natuna.

Menurut Muladi, Singapura telah bersikap tidak serius dalam membahas kedua perjanjian tersebut. Namun pendapat Lemhannas ini belum disampaikan ke Presiden SBY.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s