RUU Administrasi Pemerintahan
Ikat Pejabat Agar Tak Korupsi


RANCANGAN Undang Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan yang akan segera diajukan pemerintah kepada DPR diharapan dapat mengikat pejabat pemerintah untuk tidak mudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi mengatakan, RUU Administrasi Pemerintahan akan menjadi pilar mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih.

Taufiq menegaskan, RUU Administrasi Pemerintahan yang telah mengalami beberapa kali perubahan merupakan kongkritisasi sejumlah asas pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipatif, efisiensi dan efektif.

Taufiq menjelaskan, subtansi RUU untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan, kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

”RUU tersebut sangat mendasar. Bayangkan, selama 61 tahun kita merdeka, kita tidak punya UU Administrasi Pemerintahan. Jadi, pemerintahan dilakukan secara improvisasi yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah KKN. Jadi, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan reformasi birokrasi, maka ini RUU Administrasi Pemerintahan adalah pilarnya,” kata Taufiq usai sidang kabinet yang membahas RUU Administrasi Pemerintahan di Kantor Presiden, Jakarta kemarin (5/7).

Di negara maju, katanya, UU Administrasi Pemerintahan menjadi prasyarat untuk menjalankan kewajiban pemerintah atau negara dalam melayani warganya, dan memberikan kemudahan prosedur untuk menyatakan keberatanatas keputusan pejabat pemerintah melalui peradilan administrasi apabila keputusannya berakibat merugikan warganya.

Menurut Taufiq, pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus memilik dasasr hukum dan wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menerapkan ketentuan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangannya, melindungi an mendengar pendapat dan tidak merugikan hak masyarakat.

”Dengan prinsip kehati-hatian itu, UU ini akan menjadi filter anti KKN dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih mulai dari proses perencanaan dan penetapan keputusan serta tindakan pejabat atau badan.

Di tempat yang sama, Guru Besar Adminsitrasi Pemerintahan Universitas Indonesia yang terlibat dalam penyusunan RUU tersebut mengatakan, RUU Adminstrasi Pemerintahan mengatur pejabat dalam mengambil keputusan. Dalam RUU tersebut ditegaskan bahwa pejabat tidak boleh mengambil keputusan terhadap sesutu yang ada hubungan dengan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabat. Dia mencontohkan dalam

Pasal 13 yang mengatur mengenai conflict of interest, di mana pejabat yang memiliki hubungan dan pertemenan dengan orang yang mengambil keputusan tidak boleh membuat keputusan atas nama pemerintah.

”Jadi, itu menghindari terjadinya KKN,” ujarnya. Selain itu, dalam Pasal 25 diatur pembatasan kewenangan diskresi pejabat yang menjadi sumber penyalahgunaan wewenang. ”Sehingga perlu diatur agar penjabat yang menggunakan diskreasi harus memperhatikan beberapa batasan. Kita akan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah mengenai diskresi.”

Dalam waktu dekat ini, ada tiga peraturan pemerintah (PP) yang akan mengikuti UU tersebut, yaitu PP tentang diskreasi, PP tentang tata cara pengaduan masyarakat terhadap pejabat yang mengambil keputusan adminsitarais pemerintahan, serta PP tentang tata cara standar of procedure (SOP) pembuatan surat keputusan pemerintah.

Menurut Eko, tim penyusun masih sedang menyiapkan penyusunan amanat presiden (Ampres). ”Kalau dalam waktu dua minggu Ampres itu selesai, ya dua minggu kita langsung ajukan ke DPR. Semua itu tergantung kesiapan tim antardepartemen karena ini juga berhubungan dengan UU Keuangan Negara, dan pembenahan dan kepegawaian negara, jadi perlu ada harmonisasi dengan departemen lain.”

Dalam sidang kabinet pembahasan RUU tersebut hadir beberapa menteri terkait, yakni Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menhuk dan HAM Andi Mattalatta, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, serta Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR di Gedung MPR/ DPR (TEMPO/ Santirta M)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s