Kejaksaan Segera Umumkan Tiga Kasus BLBI


KEJAKSAAN Agung masih memfokuskan pengungkapan tiga dari sembilan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memiliki nilai kerugian negara di atas Rp10 triliun.

Jaksa Agung Hendarman Supandji berjanji, tiga kasus itu akan diumumkan ke publik sebelum Hari Bhakti Adyaksa tanggal 22 Juli 2007 mendatang. Menurut Hendarman, pihaknya sejak Senin lalu sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk mengungkap tigas kasus tersebut.

“Kemarin (Senin), kita membahas 35 anggota Jaksa untuk supaya bisa diterbitkan surat keputusan untuk minggu depan. Kemudian, tiga kasus itu masih dilakukan pengkajian dan pendalaman, semoga sebelum tanggal 22 sudah diumumkan,” di kantor Presiden kemarin.

Namun, Hendarman tidak bersedia menjelaskan secara detail tiga kasus dari sembilan kasus BLBI yang ditangani Kejaksaaan. Hendarman juga tidak bersedia menyebut apakah dalam proses penyidikan itu, pihaknya mendapatkan tersangka baru.

“Belum, masih jauh. Tiga kasus itu nanti bahan-bahnya sedang dalam kajian. Oleh sebab itu dilakukan pengumpulan data karena masih belum lengkap,” katanya.

Namun, Hendarman mengatakan, pihaknya juga menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ya, termasuk (yang diaudit BPK).”

Hendarman sebelumnya mengatakan akan mengusut kerugian negara jika dari laporan banyaknya temuan rekening liar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) ditemukan kerugian negara.

Menurut dia, jaksa akan memulai melakukan pengusutan jika diketahui ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dari rekeng liar

Menurut Hendarman, BPK menghitung setelah diketahui ada aset negara yang hilang. Sementara BPKP menghitung ada kerugian negara Rp1,9 trilun dari perbuatan.

Dari temuan itu, Kejaksaan akan mengusut apakah ada kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum, atau sekedar resiko bisnis.

Hendarman juga mengatakan kasus BLBI yang disidik diluar release & discharge (R&D). “Kalau R&D itu kebijakan pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan, tapi di luar itu.”

Terkait dengan laporan BI bahwa ada sejumlah orang yang terlibat melakukan penyimpangan BLBI, Hendarman mengatakan kejaksaan akan tetap mengusut. “Oh iya, itu nanti tahap kedua, karena ini untuk yang tiga saja sudah terlalu rumit.”

Saat ditanya apakah tiga kasus itu termasuk didalamnya kasus yang melibatkan Mari Mutu Sinipasan, Hendarman lagi-lagi tidak berkomenter.

“Enggak-enggak, nanti saja. Nanti ada waktunya. Saya tidak menyebut tiga orang. Saya sebut tiga kasus. Nanti saya sebutkan sebelum tanggal 22 Juli. Sekarang kita kaji agar nanti kalau kita tetapkan kasusnya tidak salah.”

Hendarman mengaku, pengungkapan kasus BLBI sangat rumit dan kompleks. Dia mencontohkan kasus yang sudah ada keluar Surat Keterangan Lunas (SKL). “Tapi, kita bukan mengusut dalam arti keluarnya SKL. Tetapi ada hal-hal yang tidak benar.”
Kejaksaan akan mengusut keluarnya SKL dengan menggunakan aset bodong yang juga diduga merupakan tindak pidana korupsi.

Namun, berdasarkan sejumlah informasi, sejumlah nama yang dibidik Kejaksaan seperti Syamsul Nur Salim dan Salim Group. Berdasarkan catatan, Salim Group juga merupakan salah satu penerima Surat Keterangan Lunas (SKL).

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke BPPN untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.

Kasus BLBI ditangani kejaksaan karena termasuk tindak pidana Korupsi sesuai ketentuan UU No 3 Tahun 1971, bukan UU No 31 Tahun 1999. UU 3 Tahun 1971, Pasal 1 mengatur perbuatan melawan hukum dan ada juga perbuatan yang merugikan negara. Apalagi di dalam evaluasi itu pengucuran kredit sudah benar tetapi macet dan menimbulkan kerugian Negara, maka diselesaikan secara perdata.

Namun, apabila pengucuran kredit itu diindikasikan ada perbuatan melawan hukum, yakni dikucurkan kepada debitor yang tidak sesuai dengan Batas Maksimal Pengucuran Kredit (BMPK), kemudian diselewengkan dan terjadi kerugian negara, maka itu sudah merupakan tindak pidana korupsi.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Protes HUMANIKA dengan orang berpakaian seragam narapidana seolah-olah mereka adalah Prajogo Pangestu, Usman Atmaja, Bob Hasan, Syamsul Nursalim dan Anthony Salim di kejaksaan Agung [TEMPO/ Bernard Chaniago)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s