RI Tak Izinkan Kongres AS Masuk ke Papua


PEMERINTAH RI tidak mengizinkan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang memiliki perhatian khusus ke Propinsi Papua masuk ke Papua untuk melakukan pengkajian masalah HAM di Papua. Pemerintah hanya mengizinkan anggota Kongres AS untuk menggelar konsultasi di Jakarta guna mengetahui perkembangan situasi HAM di Indonesia, termasuk di Papua.

Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengatakan, pemerintah mengizinkan Kongres AS masuk ke Indonesia, namun hanya di Jakarta, tidak ke Papua. “Kalau masuknya ya. Dalam artian, seperti yang sudah disepakati dengan pihak anggota Kongres AS yaitu Ammy Valeomavega, disepakati untuk kunjungan ke Jakarta,” kata Hassan usai mengikuti rapat terbatas mengenai persiapan pertemuan Rapat Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR yang digelar tadi malam di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (3/7).

Namun, Hassan mengatakan, pemerintah tidak melarang anggota kongres yang kritis terhadap masalah HAM di Papua itu masuk ke Indonesia. Pemerintah hanya ingin menggelar penjajakan guna mengetahui segala keperluan yang dibutuhkan anggota Kongres AS soal situasi Papua.

”Tidak dalam artinya pelarangan, kita harus jajaki apa keperluannya, kalau keperluan untuk konsultasi dengan sebagian jajaran pimpinan daerah, kita bisa atur sesuai dengan jadwal waktu yang relatif pendek yaitu dengan pertemuan di Jakarta,” jelasnya.

Apakah pelarangan tersebut dapat menjadi presenden buruk bagi Indonesia di mata internasional soal penegakan HAM di Papua? Hassan menilai, masalah HAM di Papua adalah kesan masa lalu. Indonesia tidak khawatir jika pelarangan itu dapat menjatuhkan kredibilitas Indonesia di mata internasional, khususnya soal penegakan HAM di Papua. “Oh tidak, kan, kalau berkunjung atau tidak berkunjung, kita bisa baca perkembangannya.”

Menurut dia, pihak Indonesia sudah beberapa kali menggelar konsultasi soal Papua, yang tidak hanya dilakukan oleh Duta Besar RI di Washington DC, tetapi juga diwakili oleh Ketua Komisi I DPR. Hassan menambahkan, beberapa delegasi RI lainnya seperti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga minggu lalu sudah berkunjung ke Washington DC untuk mengadakan pertemuan yang membahas masalah Papua.

“Dengan kata lain, ini adalah suatu proses yang dinamis. Saya kira dengan proses konsultasi yang dilakukan beberapa pihak, baik dari pemerintah dan non pemerintah, termasuk DPR, ada pengertian lebih baik dari Kongres AS, termasuk dari Ammy terhadap perkembangan situasi di Indonesia termasuk di Papua.”

Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mendapat kabar Kongres AS akan tiba di Indonesia hari ini. Soal rencana ke Papua, Yusron mendukung pemerintah yang melarang masuknya anggota Kongres AS ke Papua—meski alasannya untuk mengkaji soal HAM di Papua. Dia khawatir, AS dan Australia hanya menjadikan isu HAM sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan nasionalnya di Indonesia. AS hanya menjadikan soal HAM negara lain sebagai alat diplomasi politik luar negerinya.

”Apa betul hanya sekedar mempertanyakan soal HAM. Namun, ada kepentingan nasional AS yang diusung. Jadi, mau apa masuk ke Papua, kalau tujuannya itu cukup di Jakarta saja,” kata Yusron.

Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS) termasuk anggota Kongres yang memiliki perhatian khusus terhadap Propinsi Papua dan pernah mengajukan resolusi ke Kongres yang kemudian usul itu ditolak Kongres rencananya akan berkunjung ke Indonesia.

Salah seorang rombongan itu adalah Ammy Valeomavega, anggota Kongres AS yang sangat peduli terhadap masalah Papua. Ammy termasuk sangat kritis menyikapi Papua. Ammy pernah mengajukan resolusi tentang Papua yang lolos di tingkat DPR namun saat masuk ke Senat AS ditolak. Resolusi itu sempat mengganggu hubungan Indonesia-AS.


Selain itu, sejumlah anggota Kongres AS juga ada yang akan memberi dukungan dan pemandangan, terutama terkait pembuatan dan pembahasan RUU. Mereka datang sebagai bagian dari program demokratisasi kehidupan di parlemen. Di 11 negara anggota ASEAN, ada tiga katagori parlemen, yaitu free, positif dan negatif. Dari 11 negara itu, parlemen Indonesia termasuk satu-satu negara yang free. Negara lainnya positif, bahkan ada yang negatif.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda/TEMPO/Yosep Arkian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s