Insiden Pengibaran Benderan RMS
Temuan Tim Evaluasi Segera Diputuskan


PANGLIMA TNI Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto berjanji akan segera mengumumkan hasil temuan tim evaluasi insiden penyusupan sejumlah orang kelompok gerakan saparatis Republik Maluku Selatan (RMS) pada acara puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Ambon yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 29 Juni 2007 lalu.

Menurut Panglima TNI, tim evaluasi yang dipimpin Sekretaris Menko Polkam Letjen Agustadi Sasongko Purnomo diharapkan segera menyelesaikan hasil evaluasinya setelah melakukan peninjauan ke Ambon sejak Senin sehingga hasilnya bisa segera dibahas pada tingkat pemerintah Rabu (4/7) mendatang.

“Mudah-mudahan besok lusa, kita bisa mengambil kesimpulan dari evaluasi itu,” kata Djoko sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin (3/7).

Saat ditanya apakah hasil evaluasi itu akan menonaktifkan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Sudarmaidy Soebandi, Panglima TNI tidak bisa memberikan jawaban pasti. Namun, dia menegaskan, seorang tentara harus mempertanggungjawabkan selama melaksanakan tugas.

“Kalau tentara itu selama itu tugas dan tanggungjawabnya, berarti harus dipertanggungjawabkan. Jadi, siapapun sampai Penglima TNI dan Kapolri, yang mempunyai tugas itu adalah amanah yang diberikan pimpinan.”

Panglima mengharap, insiden tarian liar RMS di Ambon tidak diarahkan pada siapa yang bertanggung jawab, namun justru pada keberadaan RMS yang sampai saat ini masih ada di wilayah Ambon.

“Jangan dilarikan ke siapa yang akan dicopot, diberhentikan, tetapi kenapa kok RMS masih berkibar. Yang harus dibongkar itu bagaimana keinginan-keinginan seperti itu tidak muncul lagi dan itu bukan hanya masalah pertahanan dan keamanan. Jadi, jangan fokusnya ke siapa yang dicopot atau yang tidak dicopot,” kata Panglima.

Djoko juga mengharap, agar insiden penyusupan RMS di acara Harganas di Ambon, tidak diarahkan pada persoalan saling tuduh antara TNI dengan BIN. “Seolah kita tersendat sendiri,” kata Panglima.

Djoko juga menilai keberadaan RMS bukan semata-mata karena faktor kemiskinan di Maluku Selatan, namun banyak persoalan. “Persoalan di Ambon cukup banyak, tidak hanya masalah keamanan, namun juga masalah kesejahteraan.”

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan, saat ini Kepolisian Daerah Maluku telah menangkap 34 orang yang terkait dengan pengibaran bendera RMS pekan lalu. “Yang ditangkap adalah 34 orang. Mungkin akan bertambah lagi berkaitan dengan pengibaran bendera RMS,” ungkap Sutanto di Kantor Presiden kemarin.

Selain itu, Kapolri juga mengatakan, tim evaluasi saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap anggota Polri yang mungkin terlibat dalam aksi pengibaran bendera Benang Raja tersebut.

“Tim evaluasi saat ini sedang mengevaluasi apakah ada aparat yang terlibat dan akan ada tindakan tegas yang diambil. Mudah-mudahan dalam seminggu ini diumumkan,” kata Sutanto.

Terkait dengan perkembangan terakhir di Ambon pasca pengibaran bendera RMS, Sutanto mengatakan, semua pihak diharapkan untuk tidak mengundang kepanikan dan keresahan terhadap warga. “Beda pendapat boleh terjadi, tapi jangan cara yang lebih santun, tidak mengundang kepanikan masing masing dan keresahan di antara masyarakat.”

Dari Ambon, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu akan meminta pimpinan eksekutif Front Kedaulatan Maluku(FKM) yang memperjuangkan kedaulatan RMS, Alexander Manuputty diekstradisi dari Amerika Serikat ke tanah air guna mengungkapkan tarian liar yang didalangi gembong RMS tersebut.

Karel akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam Widodo AS dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha agar AS mau mengekstradisi Manuputty yang melarikan diri dari LP Cipinang tahun 2003 .

Menurut dia, Manuputty adalah aktor intelektual dari berbagai aksi separatis RMS di Maluku dan puncaknya saat peringatan Harganas ke- XIV dengan penyusupan memperagakan tarian cakalele oleh puluhan simpatisan RMS.

“Saya akan meminta dukungan DPRD Maluku untuk berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Deplu agar Manuputty itu bisa diekstradisi dari AS, selanjutnya diproses hukum sehingga tidak meresahkan dan menyengsarakan warga Maluku yang sebenarnya tidak tahu- menahu dengan gerakan separatis RMS karena NKRI sudah “harga mati”,”ujar seperti dikutip Antara di Ambon kemarin (3/7).

Kabid Humas Polda Maluku, Kompol Djoko Susilo mengatakan, Polda sudah menetapkan 39 tersangka dengan pengembangan pemeriksaan masih intensif dilaksanakan agar terungkap kemungkinan ada oknum lain.

Barang bukti yang diamankan adalah 18 parang kayu, 11 tombak kayu dan 20 bendera separatis RMS. “Kami menginginkan masyarakat yang mengetahui berbagai perkembangan, baik oknum simpatisan FKM/RMS maupun aksi-aksinya hendaknya disampaikan kepada aparat keamanan agar tekad bersama mengikis tuntas hingga ke “akar-akar” kegiatan organisasi separatis itu bisa terungkap dan memudahkan proses hukum,”pintanya.

Sementara itu, Aster Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Inf.Yudi Zanibar, menyatakan kesiapan personil Kodam setempat mendukung Polda Maluku menuntaskan berbagai aksi separatis RMS. “Kami minta maaf karena belum bisa berbuat banyak dan berbicara panjang lebar karena khawatir dituding salah lagi terkait tarian liar yang membobolkan pengamanan Presiden,” tambahnya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Dari kiri Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Djoko Suyanto dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol. Sutanto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/ MPR-RI Jakarta, [TEMPO/ Wahyu Setiawan]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s