Rapat Konsultasi Presiden-DPR Digelar
Interpelasi Nuklir Iran Jalan Terus

RAPAT Konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR untuk membahas kebijakan luar negeri Indonesia termasuk di dalamnya mengenai dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tentang nuklir Iran, dipastikan akan digelar malam ini (3/7) pukul 19.30 WIB di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam rapat konsultasi itu, Presiden akan didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha, , Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden bersama sejumlah menteri dipastikan akan hadir dalam rapat konsultasi tersebut. Menurut dia, rapat konsultasi tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Istana Negara bersama sejumlah pimpinan DPR.

“Jadi begini, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, komunikasi sebelumnya antara Presiden dengan Pimpinan DPR di Istana Negara pada waktu itu, maka disepakati untuk dilanjutkan dengan rapat konsultasi. Presiden telah mengirimkan surat, pada tanggal 25 Juni kepada Pimpinan DPR untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, yang intinya adalah persiapan untuk menggelar rapat konsultasi dengan DPR, yang dilaksanakan di gedung DPR,” kata Hatta Rajasa di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, kemarin (2/7).

Hatta menambahkan, Presiden telah menyampaikan kesiapannya untuk rapat konsultasi dengan pimpinan DPR lewat surat yang telah dikirim kepada pimpinan DPR. “Dalam surat itu, intinya adalah siap untuk melaksanakan rapat konsultasi yang akan di hadiri oleh pimpinan DPR, pimpinan Fraksi dan Komisi.”

Mengenai materi rapat konsultasi yang akan dibahas, Hatta mengatakan, rapat konsultasi tidak hanya membahas soal dukungan Indonesia atas resolusi PBB mengenai pengembangan nuklir Iran. Namun, Presiden akan menjelaskan secara umum kebijakan luar negeri.

“Jangan keliru, secara umum (rapat konsultasi) menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jadi, nanti akan berkembang, di mana materinya itu terkait dengan seluruh yang menyangkut kebijakan luar negeri pemerintah.”

Namun, Hatta tidak menjelaskan lebih detail materi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang akan dibahas bersama DPR.

Hatta menambahkan, rapat konsultasi tidak melibatkan anggota DPR. Namun, nanti akan ada penjelasan. “Inikan konteksnya adalah rapat konsultasi. Nantikan didengar dan akan ada penjelasan, tapi intinya masalah luar negeri. Rapat konsultasi memang demikian, setelah itu ada penjelasan.”

Menjelang rapat konsultasi dengan DPR, Presiden menggelar pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu berlangsung tertutup sehingga tidak ketahui materi yang dibahas kedua pemimpin negara tersebut.

Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono menegaskan Rapat Konsultasi Presiden-pimpinan DPR tidak diarahkan untuk menggantikan Rapat Paripurna DPR yang membahas interpelasi tentang persetujuan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747.

Interpelasi yang diajukan DPR akan tetap berjalan karena rapat konsultasi tidak mendapat amanat dari Badan Musyawarah (Bamus) untuk menggantikan rapat paripurna. Rapat konsultasi digelar untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan DPR.

Dalam rapat konsultasi itu, kata Agung, akan diwakili pimpinan fraksi, komisi dan badan-badan, serta pimpinan DPR. Sementara sejumlah anggota DPR yang gencar mengajukan interpelasi—namun tidak dapat mengikuti rapat konsultasi dengan Presiden, Agung mengatakan, mereka sudah terwakili oleh pimpinan fraksi maupun badan-badan.

Selain menyangkut soal dukungan atas resolusi DK PBB atas nuklir Iran, Presiden juga akan menjelaskan kebijakan luar negeri lainnya, termasuk mengenai kerja sama pertahanan (DCA) dan perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Agung menegaskan, konsultasi itu bukan diarahkan untuk mengganjal hak interpelasi DPR mengenai nuklir Iran dan mengenai perlu-tidaknya Presiden menyampaikan langsung tanggapan pemerintah atas hak interpelasi itu di rapat paripurna DPR masih akan ditentukan oleh Rapat Bamus DPR.

Photo: Presiden SBY dan Wapres JK menerima pimpinan DPR-RI di Kantor Kepresidenan membahas rencana rapat rapat konsultasi Presiden-DPR (Cahyo/presidensby.info)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s