Insiden Pengibaran Bendera RMS

Tim Evaluasi Telah Bergerak


SEJUMLAH kalangan diminta untuk tidak melontarkan pernyataan yang bersifat spekulatif terkait dengan insiden penyusupan sekelompok orang pendukung gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XIV yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jum’at pekan lalu. Semua pihak diharap menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan aparat keamanan atas insiden tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden sudah memerintahkan aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan. “Sudah sangat jelas, bahwa arahan Presiden untuk dilakukan penyelidikan. Biarkan aparat kita yang melakukan penyelidikan akan hal itu. Jadi, kita tidak usah melakukan spekulasi terlebih dahulu sampai dengan adanya laporan soal itu,” katanya di Kantor Setneg, Jakarta, Senin (2/7).

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Marsekal Pertama Sagoem Tambun mengatakan, tim evaluasi insiden penyusupan sekelompok orang pendukung RMS di acara Harganas telah bekerja. “Saat ini, upaya tim evaluasi dari Mabes TNI sedang dilakukan. Setelah mendapatkan data di sana (Ambon) maka akan segera dibahas,” katanya.

Hasil evaluasi tersebut, lanjut Sagoem, akan diumumkan segera mungkin oleh pejabat yang lebih relevan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sagoem menambahkan, pengamanan Presiden adalah tanggungjawab aparat keamanan, baik TNI, Polri, Paspamres maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

Terkait dengan upaya menekan gerakan saparatis RMS di luar negeri seperti di Belanda, Amerika Serikat dan Australia, Sagoem mengatakan, di luar negeri TNI tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, mereka yang gencar mendukung gerakan RMS itu adalah bekas warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi warga negara asing (WNA).

“Kita tidak bisa sampai ke sana. Yang jelas, paling kita memonitor lewat saluran yang ada supaya tidak berpengaruh ke kondisi di dalam negeri,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf menilai DPR perlu meminta klarifikasi kepada pemerintah, khususnya pimpinan TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait insiden Ambon yang melibatkan simpatisan RMS itu. Dia mengusulkan agar Komisi I dan III DPR bersama-sama mengundang Rapat Kerja dengan Menkopolhukam beserta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN untuk mendapatkan klarifikasi terhadap kasus RMS itu.

Menurut Almuzzammil, separatisme sama dengan kejahatan terhadap negara. Dalam pasal 106 KUHP , Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama 20 tahun.

Dia menilai, insiden di Ambon pekan lalu masuk dalam kategori kejahatan negara. Dia mendesak aparat tidak perlu ragu menegakkan hukum dan kedaulatan Bangsa.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Sudarmaidy Soebandi menegaskan akan menyikat pendukung organisasi separatis RMS yang masih bermain di Ambon. “Saya akan sikat RMS hingga ke akar-akarnya karena telah merongrong wibawa NKRI yang telah menjadi harga mati bagi masyarakat Maluku,” katanya seperti dikutip Antara di hadapan ratusan orang yang melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Maluku, di Ambon, kemarin.

Pangdam juga mengajak semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menumpas gerakan RMS yang mencoba melakukan makar terhadap negara. Sedangkan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengaku telah meminta aparat keamanan untuk menyelidiki aktor intelektual di balik kasus penyusupan kelompok RMS lewat tarian Cakalele itu. “Sekiranya diminta untuk diperiksa, maka saya siap,” ujarnya.

Di Ambon kemarin terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah pihak menentang RMS. Para demonstran mendesak aparat agar segera menangkap oknum pelaku dan aktor intelektual dibalik tarian liar Cakalele.

Polri hingga kini telah menangkap 32 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tarian liar pada peringatan Harganas. Kapolri Jenderal Sutanto kemarin mengatakan, para tersangka itu telah ditahan di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.

Terkait dengan isu pencopotan Kapolda Maluku terkait kasus pengibaran bendera RMS, Kapolri tidak memberikan komentar. Namun, dia akan mengevaluasi kebijakan perihal pencopotan Kapolda Maluku.

Di Ambon, setidaknya telah dikibarkan empat bendera RMS yaitu satu bendera di pajang pada bangunan di atas jembatan Galala, Kecamatan Sirimau, sedangkan satunya lagi di tower mercu suar di Tanjung Martafons, Kecamatan Teluk Ambon.

Namun tidak lama setelah ditemukannya dua bendera tersebut, dua bendera kembali diamankan personil Polisi pada tiang bendera bangunan Trakindo di Desa Passo, Kecamatan Baguala, sedangkan satu lainnya di luar pagar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s