RMS Menari di Hadapan Presiden

RMS menari tarian Cakalele | Ist

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa sembunyikan kemarahan. Kepala Negara marah kala menyaksikan puluhan orang yang menjadi bagian gerakan saparatis Republik Maluku Selatan (RMS) menyusup di acara puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Ambon, 29 Juni 2007 lalu.

”Saya minta dilakukan investigasi. Mengapa acara yang baik, yang mulia, harus terganggu dengan acara seperti itu?” tegas Presiden sebelum memulai pidatonya.

Awalnya, Presiden bersama hadirin tak menduga jika acara Harganas itu disusupi sekelompok orang pendukung RMS. Penyusupan memang dilakukan cerdik, sistematis dan terorganisir.

Para simpatisan perjuangan RMS itu menyusup dengan cara menyamar sebagai penari yang menyajikan Tarian Cakalele. Mereka membawa tombak dan parang dari kayu, dan tifa sebagai aksesoris tarian.

Mereka menyusup ke lapangan saat Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu memberikan sambutan. Ulah mereka tak menaruh curiga sehingga polisi dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tidak bereaksi. Aparat keamanan mengira aksi para pemuda itu bagian dari rangkaian acara. Bahkan, saat mereka menari, terdengar pula tepuk tangan hadirin.

Namun, ada kejanggalan setelah diketahui ada bendera RMS seluas 20 x 40 cm jatuh dari tifa yang dibawakan salah satu penari. Dan, penari itu langsung memungut bendera dan mengibarkannya ke arah podium kehormatan.

Dari insiden itu diketahui jika tarian perang khas Maluku yang diperagakan puluhan orang pemuda bertelanjang dada itu, bukan bagian dari rangkaian acara.

Aparat keamanan langsung bergegas. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Brigadir Jendral (Brigjen) Polisi Guntur Gatot Setyawan beserta sejumlah polisi intel, langsung turun ke lapangan untuk menangkap mereka. Aparat pun berhasil menghalau seorang penari yang berencana membentangkan bendera RMS di hadapan Presiden.

Terkait insiden itu, Presiden mengatakan, kalau ada perbedaan, jangan memilih cara-cara yang tidak baik. ”Kasihan rakyat. Kalau ada acara yang mengganggu keutuhan kita sebagai negara Republik Indonesia, maka sesuai konstitusi, kita harus memberikan tindakan tegas dan tepat,” kata Presiden.

Insiden itu pun menuai kritik ke arah aparat. Di Senayan, sejumlah anggota DPR menyalahkan aparat keamanan yang kecolongan. ”Menyusupnya RMS dalam acara Harganas XIV di Ambon membuktikan, kinerja intelijen Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sangat buruk,” kata bekas intel yang kini menjabat anggota Komisi I DPR bidang Pertahanan Keamanan Suripto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dia menilai, intelijen Polda Maluku kurang memiliki refrensi mengenai wilayah mana saja di Maluku yang paling rawan, data sejumah tokoh yang perlu diwaspadai, dan bisa menjadi gangguan dan ancaman bagi NKRI.

”Harusnya sudah punya peta, wilayah mana saja yang paling rawan, tokoh-tokoh yang paling perlu diwaspadai. Peta itu tidak hanya peta lokal, apakah itu punya benang merah dengan Jakarta, dan mungkin dengan Belanda.”

Suripto pun menilai, Kapolda Maluku harus diganti, atau dipindahkan ke daerah lain untuk pembelajaran agar kinerja kepolisian di daerah lebih baik. Kapolda Maluku memang paling bertanggungjawab karena status keamanan di Ambon bersifat tertib sipil yang semua tugas keamanan menjadi tanggungjawab Polda.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bersama Kapolri Jenderal Sutanto kepada pers mengakui ada ketidakcermatan, kelalaian, tidak pro aktif dan berinisiatif, untuk mencegah penyusup masuk ke acara Harganas. Padahal, menurut Panglima TNI,

intelijen telah memberikan informasi akan ada demonstrasi. Atas kelalaiannya, Panglima dan jajarannya siap bertanggungjawab.

Kapolri Jenderal Sutanto mengaku, aparat keamanan tidak mempredikasi akan terjadi insiden tersebut. Seharusnya, ada penyiapan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu sehingga dapat cepat mengantisipasi penyusupan. Saat ini, kepolisian telah menangkap 31 orang terkait insiden tersebut.

Panglima TNI maupun Kapolri belum bisa memberikan sanksi pada Kapolda atau Panglima Kodam. Menurut mereka, sanksi akan diberikan setelah evaluasi jangka menengah selesai dilaksanakan. “Kepolisian telah mengirim tim (ke Ambon) untuk mengkaji lebih lanjut,” kata Sutanto.

Bantah Intelijen

Aparat keamanan memang kecolongan. Pasalnya, Badan Intelijen Negara (BIN) telah memberikan informasi mengenai rencana kelompok RMS kepada Pangdam XVI Pattimura dan Kapolda Maluku seminggu sebelum Presiden datang ke Ambon.

BIN telah memaparkan temuan mengenai rencana aksi pendukung RMS itu dalam rapat internal bersama Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Sudarmaidy Soebandi, Kapolda Maluku Brigjen Pol Gatot Guntur Setiawan.

Staf Khusus Kepala BIN Janzi Sofyan kepada wartawan mengatakan, dalam rapat itu, BIN sudah menyampaikan jika RMS akan melakukan aksi pengibaran bendera. Janzi menambahkan, sebagian besar penari Cakalele yang tampil dalam peringatan Harganas itu merupakan mantan tahanan RMS. BIN juga mengabarkan akan ada demonstrasi dari kalangan pengungsi dan para aktivis lingkungan hidup. Laporan tersebut sudah disampaikan di tingkat kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

“Jadi, tidak benar jika kami tidak bekerja. Kami bekerja siang malam dan hasilnya sudah kami laporkan baik di tingkat teknis di daerah, maupun di tingkat Kementerian Polhukam,” kata Janzi di Jakarta, kemarin (1/7).

Sebelum Presiden datang, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sudah mengundang Gubernur Maluku, Pangdam, Kapolda untuk memaparkan kesiapan pengamanan.

BIN telah memaparkan hal-hal apa saja yang pantas maupun tidak pantas dalam susunan acara Harganas XVI di Ambon. Dari temuan BIN, situasi di Ambon saat ini relatif kurang kondusif sehingga memungkinkan terjadinya insiden tersebut. Saat ini, dinamika politik di Ambon agak panas karena menjelang pelaksanaan pemilihan gubenur dan wakil gubernur.

Dalam insiden itu, BIN menilai, Polri yang lebih bertanggungjawab karena seminggu sebelumnya Polri telah melakukan sweeping di wilayah RMS seluruh Ambon. Sementara BIN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. BIN hanya memberikan informasi dan polisi yang menindaklanjuti.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polri, tarian Cakalele yang diperagakan pada saat Harganas sudah direncanakan jauh hari. Abraham Saiya, salah satu penari mengaku, telah merencanakan aksi mengganggu peringatan Harganas.

Abraham mengatakan, aksi itu diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yoyo Teterissa di Desa Aboru, Pulau Haruku (Maluku Tengah), sebulan lalu.

Mereka juga memantapkan rencananya di Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada Kamis malam (28/6). Kemudian, mereka berkumpul di Jalan Tulukabessy, Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat pagi.

Abraham mengemukakan, aksi ini atas kemauan sendiri. Dia nekat dan tidak khawatir bila ditindak aparat keamanan. “Kami tidak dibayar untuk melakukan aksi tersebut,” ujarnya.

Dari seorang penari, Polri juga mendapatkan surat perintah dari Simon Saiya kepada para penari yang membentangkan bendera RMS. Simon Saiya adalah pemimpin pemerintahan RMS dan memiliki hubungan dengan Alex Manuputty. Target penari itu adalah menunjukkan bahwa mereka masih ada. Hingga saat ini Simon masih dicari.

Surat yang berbahasa Inggris itu disita dari salah satu penari Cakalele dan dijadikan barang bukti di Polda Maluku. Polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti golok, dan peralatan yang digunakan para penari.

Tarian Cakalele yang ditampilkan puluhan penari itu membuktikan RMS hingga kini masih ada. Suripto menilai, skenario Cakalele yang dilakukan saat Harganas bertujuan untuk membangkitkan opini internasional jika RMS masih ada.

Suripto mengatakan, RMS tak hanya bergerak di Ambon atau Jakarta saja. Namun, RMS juga gencar melakukan lobi di lingkungan internasional.

AS dan Australia

Suripto menyarankan agar pemerintah dan pihak keamanan lebih intensif mengendus gerakan dan lobi yang dilakukan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di Amerika Serikat dan Australia.

Di kedua negara itu, aktivitas RMS begitu gencar melakukan gerakan agar internasional memihak kepada RMS yang memperjuangkan agar Maluku terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Suripto menilai, gerakan saparatis RMS yang dilakukan sejumlah NGO di AS dan Australia begitu gencar dilakukan. Gerakan RMS di kedua negara itu lebih intensif dibandingkan di Belanda.

“Hubungan RMS sekarang lebih intensif di AS dan Australia. Ada unsur-unsur dari mereka yang menghendaki agar Maluku lepas dari NKRI seperti Timor Leste sehingga menjadi suatu negara bagian sendiri seperti Papua,” katanya kemarin.

Sementara di Belanda, Suripto menilai, gerakan RMS gaungnya sudah mulai berkurang. Dirinya sudah beberapa kali ke Belanda dan tidak menemukan berita adanya demonstrasi, diskusi, atau seminar yang mengangkat isu RMS yang disuarakan aktivis non government organization (NGO) di Belanda.

“Jadi saya tidak melihat adanya benang merah yang kuat dengan jaringan di Belanda.” Dia curiga, gerakan RMS di acara puncak peringatan Harganas ada benang merah dengan RMS di AS dan Australia. Karenanya, Suripto menyarankan, aparat intelijen mendalami misi gerakan yang dilakukan para aktivis RMS di AS.

“Kita harus lihat di sana. LSM-LSM mana saja yang aktif melakukan propaganda,” katanya. Upaya tersebut harus dilakukan guna mengetahui benang merah antara jaringan RMS di Ambon, Jakarta, dan luar negeri.

Dia juga menyarankan agar pemerintah gencar melakukan diplomasi untuk mematahkan gerakan RMS tersebut.

Propaganda RMS di luar negeri akan berdampak buruk bagi citra Indonesia. RMS tentu gencar melancarkan propaganda yang mendeskriditkan Indonesia di mata internasional. | M. Yamin Panca Setia

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s