Hubungan RI-Iran Akan Tetap Berlanjut

Ahmadinejad: Saya Bagian Bangsa Indonesia


DUKUNGAN RI atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 soal pengembangan nuklir Iran, tak mempengarui hubungan bilateral RI-Iran.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad justru mengharap, RI-Iran tetap mengembangkan kerjasama yang baik sepanjang masa.

“Hubungan batin saya dengan bangsa Indonesia sangat kuat , bahkan saya merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Saya yakin hubungan saya dengan bangsa Indonesia, hubungan saya khusus dengan Presiden RI sangat istimewa dan saya yakin bahwa hubungan yang istimewa ini akan tetap berlanjut,” kata Presiden Ahmadinejad, seperti disampaikan Alwi Shihab kepada pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin.

Alwi menghadap Presiden untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Teheran pada 19 Juni 2007 lalu.

Kunjungan Alwi ke Iran sebagai Utusan Khusus Presiden RI membawa misi untuk menyampaikan surat Presiden Yudhoyono kepada Ahmadinejad. Alwi mengatakan, tanggal 19 Juni 2007 lalu, dia bertemu dengan Presiden Ahmadinejad.

Surat Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinejad tersebut, kata Alwi, antara lain berisi perbaruan kedekatan atau kehangatan hubungan Indonesia-Iran. “Diharapkan dari kunjungan ini kesepakatan-kesepakatan bilateral dibidang oil and gas, kebudayaan, small and medium enterprise, custom, yang selama ini masih belum optimal diharapkan dapat berjalan secara optimal.”

Dalam suratnya, Yudhoyono juga mengharapkan agar Ahmadinejad memahami posisi Indonesia, baik maupun di luar PBB. Indonesia tidak pernah absen dalam mendukung Iran untuk menggunakan hak Iran dalam pengembangan nuklir untuk kepentingan perdamaian bukan untuk kepentingan lain.

Presiden Ahmadinejad, lanjut Alwi, secara khusus mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden Indonesia. “Saya gembira bahwa Presiden Indonesia mengutus anda untuk menyampaikan surat dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada pemerintah Indonesia atas sikapnya yang terakhir di PBB yang menunjukkan independensi yang tinggi dan satu-satunya negara yang tidak menyetujui statement press yang diusulkan oleh Perancis, di mana Indonesia memblok statement press tersebut sehingga tidak jadi dikeluarkan, “ kata Alwi menirukan Presiden Ahmadinejad.

Kepada Alwi, Ahmadinejad juga menyatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu sangat mengesankan. Bangsa dan pemerintah Indonesia betul-betul bersikap sangat hangat dengan Iran dan hal ini harus tetap berlanjut.

“Kalau pun ada perbedaan-perbedaan, maka perbedaan itu jangan sampai dijadikan alasan atau celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh hubungan antara Indonesia dengan Iran. Presiden Ahmadinejad juga menyampaikan salam hormat untuk Presiden SBY dan rakyat Indonesia,” ujar Alwi.

Ahmadinejad mengharapkan bahwa independensi Indonesia yang ditunjukkan pada keputusan terakhir di PBB akan tetap berlanjut, karena antara Iran dan Indonesia memiliki hubungan tradisional yang kuat dan tidak boleh ada kekuatan apapun yang dapat merenggangkan hubungan tersebut.

Ahmadinejad juga mengharap hubungan ekonomi Indonesia- Iran, tetap sesuai dengan kesepakatan dan nota kesepahaman yang telah ditandatangani di Indonesia. Ahmadinejad akan memantau dan ikut mengintervensi apabila ada hambatan-hambatan dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Iran.

Kepada Presiden, Alwi juga melaporkan soal rencana pendirian pabrik pupuk patungan (joint venture) Indonesia-Iran di Iran sudah akan sampai kepada titik pencarian financing, melalui Asian Development Bank (ADB).

Kunjungan Alwi ke Iran juga disertai rombongan dari PUSRI dan PGN (Perusahaan Gas Negara). PGN ingin mengimpor gas alam cair. Sementara Iran justru memberikan peluang untuk mengembangkan gas yang ada sampai kepada industri hilir (down stream). “Jadi disamping bisa mengimpor LNG dari Iran, hal ini sangat menjanjikan bagi kerjasama di bidang oil and gas,“ lanjut Alwi.

Dalam kesempatan itu, Alwi juga menyampaikan bahwa posisi Indonesia jelas tidak akan mungkin mengkhianati teman. Posisi Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 justru mengharap Iran dapat menempuh jalan perundingan dan dialog.

“Indonesia sama sekali tidak ingin melihat ada solusi, selain solusi dialog dan perundingan. Apalagi menyangkut intervensi militer, maka hal itu bukan saja mengganggu Iran tapi juga mengganggu perdamaian dunia.”

Ahamadinejad meyakinkan bahwa Iran pun akan menempuh jalan perundingan dan jalan damai, namun mengharapkan bahwa hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan perdamaian juga harus didukung oleh Indonesia dan oleh negara negara secara keseluruhan.

Pertemuan Presiden-DPR

Dalam perkembangan lain, surat undangan DPR yang ditujukan kepada Pemerintah tentang rapat konsultasi lanjutan interpelasi Iran, belum diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Presiden SBY sejauh ini belum menerima surat undangan dari pimpinan DPR mengenai rapat konsultasi lanjutan tentang interpelasi Iran,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa usai pertemuan silaturahmi antara Presiden SBY dengan peserta Musabaqah Nasional Penghafal Al-Quran dan Hadis di Istana Negara, Jumat (22/6).

Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengatakan, Presiden selalu ingin berkomunikasi dengan anggota DPR untuk membicarakan kelanjutan rencana pelaksanaan hak interpelasi DPR terkait dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran.

“Presiden selalu berkomunikasi dengan teman-teman dewan, dan selalu ingin berkomunikasi. Jadi, kalau soal komunikasi tidak ada masalah, baik dengan pimpinan dewan maupun anggota DPR,” kata Andi menjawab pertanyaan wartawan soal kelanjutan pelaksanaan hak interpelasi yang masih dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.

Hal senada juga dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Presiden akan memberikan penjelasan dalam forum konsultasi DPR, bukan rapat paripurna DPR,” kata Kalla di Jakarta.

Sementara di Senayan, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR akan segera mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri, terutama dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) dengan Singapura pada 3 Juli 2007.

Menurut Agung, DPR telah menerima kesediaan Presiden untuk datang ke DPR guna menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri, terutama menyangkut dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 mengenai perluasan sanksi terhadap Iran dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Singapura.

Rapat konsultasi Presiden-DPR dipastikan akan digelar 3 Juli 2007 mendatang. ”Hari ini atau Senin pekan depan kami akan mengirim surat kepada Presiden mengenai hal itu,” kata Agung.

Dalam rapat konsultasi itu, selain dihadiri pimpinan DPR, juga diikuti pimpinan fraksi dan pimpinan komisi-komisi di DPR. Presiden didampingi tiga Menteri Koordinator, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

“Pada kesempatan konsultasi itu, Presiden menjelaskan kebijakan luar negeri yang ditempuh pemerintah, terutama menyangkut Iran dan DCA” kata Agung.

Menurut Agung, dalam rapat konsultasi ini ada peluang bagi DPR untuk menanyakan langsung mengenai kebijakan luar negeri yang dianggap belum jelas.

Penetapan 3 Juli 2007 itu sesuai dengan hasil Rapat Bamus DPR yang menetapkan rapat konsultasi dilakukan tanggal 2 atau 3 Juli 2007. Pimpinan DPR juga telah menerima kesediaan Presiden utuk datang ke DPR dalam rapat konsultasi. Presiden menawarkan pertemuan dilakukan pada minggu pertama Juli 2007.

“Bamus menerima dan menyetujui usulan Presiden untuk datang ke DPR. Perkiraan waktunya antara tanggal 2 atau tanggal 3 Juli,” katanya.

Agung mengemukakan, pertemuan konsultasi itu tidak mereduksi hak interpelasi DPR mengenai nuklir Iran. “Kapan interpelasinya? Nanti dilakukan setelah selesai rapat konsultasi, baru kita akan Rapat Bamus lagi untuk menjadwalkan kelanjutan pembahasan hak interperlasi Iran,” katanya.

Setelah dilakukan rapat konsultasi, maka Bamus DPR menyelenggarakan rapat lanjutan pada 6 Juli 2007 untuk membahas kelanjutan hak interpelasi nuklir Iran.

Usai rapat konsultasi yang akan digelar di Gedung DPR itu, DPR akan segera menggelar rapat Bamus lagi. Tujuannya membahas hasil pertemuan konsultasi dan menjadwalkan rapat paripurna interpelasi soal penanganan lumpur Lapindo.

“Setelah rapat konsultasi, akan diagendakan secepat mungkin ke Bamus jadwal interpelasi Lapindo untuk dibawa ke paripurna,” kata Agung. Rencananya, interpelasi lumpur Lapindo akan diparipurnakan oleh sejumlah anggota DPR pada 10 Juli 2007 nanti.

Rapat Bamus tersebut adalah kelanjutan rapat Bamus 14 Juni 2007 lalu, menyusul deadlock di Rapat Paripurna DPR pada 5 Juni 2007 akibat polemik tajam di antara anggota DPR soal Tata Tertib DPR, khususnya terkait kehadiran Presiden dalam menjawab hak interpelasi. Sementara Presiden sudah menugaskan beberapa menteri untuk menyampaikan jawaban pemerintah terkait hak interpelasi nuklir Iran. Namun sebagian anggota DPR menolak kehadiran menteri dan meminta Presiden yang langsung menyampaikan jawaban ke DPR.

DPR rencananya menyampaikan hasil pembahasan Badan Musyawarah DPR kepada Presiden SBY 18 Juni lalu. Isi pertemuan adalah meminta kehadiran Presiden SBY dalam siding paripurna DPR mendatang. Namun, keputusan rapat konsultasi kala itu belum mencapai kesimpulan apakah Presiden SBY akan hadir atau tidak.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Istimewa, Utusan Khusus Presiden RI untuk Timteng, Alwi Shihab, bertemu dengan Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, di Teheran, pada 19 Juni 2007 lalu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s