Pembatasan Praktik Hambat
Akses Kesehatan Masyarakat


IKATAN Dokter Indonesia (IDI) menilai penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan penggugat Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteraan, khususnya pasal 37 ayat 2 mengenai pembatasan jumlah praktik maksimal, dapat semakin mempersulit akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter.

IDI menilai, pembatasan praktik memang perlu, namun akan timbul permasalahan di masyarakat akan pelayanan maksimal kesehatan, khususnya di masyarakat yang tinggal di daerah yang kekurangan dokter. “Keputusan MK itu tidak sesuai dengan keinginan kita,” kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris usai menghadap Presiden guna membahas rencana revitalisasi peran komprehensif dokter melalui sistem pelayanan kedokteran terpadu di Istana Presiden, Jakarta kemarin (20/6).

Menurut Fachmi, IDI sangat menghargai keputusan yang dikeluarkan MK. IDI juga berpandangan bahwa pembatasan tempat praktik sangat diperlukan. Namun, mengenai jumlahnya harus diserahkan kepada dinas kesehatan di masing-masing daerah sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan masyarakat. Permasalahnya, kata dia, waktu UU itu disahkan, evidence based policy tidak ada sehingga tidak pernah jelas mengenai data kebutuhan masyarakat akan dokter.

“Pembatasan sangat perlu, namun soal jumlahnya itu harus diserahkan ke dinas kesehatan setempat karena mereka yang paham berapa jumlah dokter di situ, bagaimana kebutuhan masyarakat, dan bagaimana keadilan distribusi dokter untuk masyarakat.”

Menurut Fachmi, IDI mempunyai 32 infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, 343 cabang, dan juga memiliki jaringan di seluruh kabupaten dan kota. Masing-masing daerah itu, tidak sama jumlah tempat praktik yang ditentukan. Di Jawa Timur, kata dia, mengharapkan penghapusan tiga empat praktek, di Bali tetap ingin tiga praktek, di Batam dan Kepri menilai tiga praktek merupakan suatu keniscayaan. “Artinya, dengan melihat itu, harus diserahkan ke masing-masing dinas setempat.”

Fachmi mendukung MK yang telah mengabulkan sebagian gugatan UU No.29 Tahun 2004. MK telah mencabut ancaman pidana paling lama tiga tahun bagi dokter yang melakukan praktik tanpa izin. Hal itu terungkap pada sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/6).

Majelis hakim konstitusi yang diketuai Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan, ancaman pidana yang termuat dalam pasal 76 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran itu tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana.


Selain mencabut hukuman pidana bagi dokter praktik tanpa izin, MK juga meniadakan ancaman hukuman pidana tiga tahun bagi dokter yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan ancaman pidana satu tahun karena tidak memasang papan nama.
MK berpendapat ketentuan hukuman pidana dalam pasal 75 ayat 1 dan pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran itu tidak tepat dan tidak proporsional.

MK juga tidak memandang perlu ancaman hukuman pidana dalam pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran bagi dokter atau dokter gigi yang tidak melakukan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

MK menilai ancaman pidana tersebut tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik.

Namun, MK tetap memberlakukan hukuman denda paling banyak Rp100 juta bagi dokter yang praktik tanpa ijin dan tanpa surat tanda registrasi, serta denda Rp50 juta bagi dokter yang tidak memasang papan nama dan bagi dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya menambah ilmu pengetahuan serta mengikuti perkembangan teknologi.
sementara soal pembatasan praktik dokter, MK beralasan untuk menjaga kualitas pelayaan dokter berangkat dari asumsi yang keliru.

M. Yamin Panca Setia

Photo: anung/presidensby.info

Presiden SBY bersama Fahmi Idris, Ketua Umum PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) periode 2006 – 2009, hari Rabu (20/6) siang, di Kantor Kepresidenan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s