Sofyan Djalil: Ide Pembredelan Pers, Bodoh!

MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengaku tidak tahu sama sekali draf revisi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencantumkan pasal tentang pembredelan pers.

Dia menduga, draf yang diributkan kalangan pers itu sengaja diembuskan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan revisi UU Pers. “Tidak tahu itu (draf pembredelan) siapa yang membikin. Yang ada dulu di Depkominfo adalah naskah akademis yang dilakukan Universitas Padjajaran. Tidak dari naskah akademis,” katanya kepada Jurnal Nasional di Istana Presiden kemarin.

Sofyan menambahkan, draf akademis itu kemudian dibahas bersama-sama dengan Dewan Pers. Saat pembahasan, lanjutnya, ternyata di Dewan Pers menggelinding dua pendapat yang berseberangan yang menyebabkan Dewan Pers terpecah menjadi dua kelompok dalam menyikapi soal revisi UU Pers tersebut.

“Isu ini diangkat oleh Dewan Pers sehingga Dewan Pers terpecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang setuju bahwa ada bagian tertentu dari UU Pers yang perlu direvisi, dan ada kelompok yaitu Pak Leo (Batubara) yang tidak setuju sama sekali direvisi,” katanya.

Sofyan menegaskan, tidak ada draf dari Depkominfo yang mengatur mengenai pemberedelan pers. Dia justru menduga draf kontroversial itu dikirim oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi UU Pers.

“Jangan-jangan itu dikirim oleh orang-orang yang tidak setuju jika UU Pers diubah. tidak pernah ada pasal yang mengatur masalah pembredelan. Yang ada hanya naskah akademis,” tegasnya.

Sofyan menambahkan, di Indonesia ini yang tidak boleh diambil lagi adalah kemerdekaan pers, demokrasi dan otonomi daerah. “Jadi, stupid (bodoh) benar kalau ada orang yang punya ide tersebut.”

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi, M Nuh kepada Jurnal Nasional mengatakan, revisi UU Pers diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat pers.

Menkominfo menegaskan, tidak pernah pemerintah menyampaikan soal pasal pembredelan pers. “Tidak pernah saya membaca, itu tidak tahu dokumen siapa. Saya tidak tahu, saya sudah cek ke Pak Sofyan. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Secara resmi, kita tidak pernah menyampaikan dokumen itu.”

Kalau ada, lanjutnya, dokumen itu bukan miliki Depkominfo. Dalam revisi UU Pers, Nuh mengimbau agar insan pers berinsiatif mengusulkan pasal yang harus direvisi, dan mana yang tetap dipertahankan. “Prinsip dasar freedom of press, pertanggungjawab adalah perinsip dasar yang tidak bisa dihilangkan,” katanya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: TEMPO/ Wahyu Setiawan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s