Presiden Undang Gubernur Bahas Land Reform


PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akan mengundang seluruh gubernur se-Indonesia untuk merealisasikan pelaksanaan pembaruan agraria (land reform) yang menjadi agenda nasional pemerintah. Hal itu diutarakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto kepada Jurnal Nasional kemarin usai mengikuti rapat terbatas yang membahas rekening liar di Istana Presiden.

Saat ditanya soal mundurnya pelaksanan program land reform yang semula dicanangkan di Blitar pertengahan Juni ini, Joyo mengatakan, tidak ada persoalan yang berarti. “Tidak ada kaitannya dengan kebijakan di Departemen Kehutanan. Beliau (Presiden) masih mengatur waktunya saja untuk mengundang gubernur. Nanti akan dilaksanakan di seluruh Indonesia,” kata Joyo.

Di Blitar sebanyak 2151 hektare tanah akan diberikan kepada 12.001 rumah tangga miskin di 27 dusun dan lima kecamatan. Persiapan di Kota dan Kabupaten Blitar sudah selesai semuanya, tinggal menunggu pelaksanaan pencanangan saja.

Dalam Pidato Awal Tahun pada 31 Januari 2007 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan bahwa mulai tahun 2007 ini, Indonesia secara bertahap akan melaksanakan reforma agrari dengan prinsip dasar tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Secara tegas Presiden juga menyatakan bahwa reforma agraria mutlak harus dilakukan. Untuk itu dalam waktu dekat Presiden akan mencanangkan program reforma agraria di Blitar, Jawa Timur. Program ini akan dipimpin langsung oleh Presiden melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kepala BPN sebagai ketua pelaksana hariannya.

BPN akan mengatur persoalan hukum pertanahan lewat sebuah kelembagaan khusus yaitu Dewan Reforma Agraria yang Ketua Presiden, Ketua Pelaksana Kepala BPN, sementara anggotanya adalah menteri di Kabinet.

Untuk di provinsi, lembaga tersebut dipimpin gubernur, sementara di kabupaten dan kota akan dipimpin bupati dan walikota. Dewan tersebut bertanggungjawab dalam mendesain kebijakan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

Selain itu, ada Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria ada di pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan. Keanggotaannya terbuka dan melibatkan penggiat pembangunan (LSM), dan akademisi, dan mekanisme kontrol. Badan tersebut dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam pelaksanaanya, BPN akan melaksanakan land reform plus, yaitu land reform dan asset reform yang diberikan langsung ke rakyat. Land reform adalah suatu distribusi atau retribusi tanah kepada rakyat berdasarkan UU. Sementara asset reform yang adalah usaha pemerintah memberikan jalan, dan mekanisme kepada rakyat agar memperoleh tanah untuk hidup.

M. Yamin Panca Setia

Photo: TEMPO/ Ramdani

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s