IPDN Diteruskan dengan Mengubah Kurikulum


TIM Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan segera menyelesaikan action plan untuk menyelesaikan persoalan IPDN dan menuntaskan pembangunan sistem kependidikan kepemimpinan pemerintahan di masa depan.

Tim Evaluasi IPDN diberi waktu dua hari untuk menyelesaikan langkah kerja dan kebijakan yang perlu dilakukan yang kemudian dibahas menjadi Keputusan Presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil keputusan mengenai sistem pendidikan kepemimpinan pemerintahan secara umum pada akhir Juni ini.

Ketua Tim Evaluasi IPDN Ryaas Rasyid mengatakan, timnya diberi tugas untuk mengkonkretkan realisasi kebijakan yang merupakan kombinasi dan modifikasi dari tiga opsi yang pernah tim sampaikan. “Kami diminta menyiapkan bahan dasarnya sampai pada penjadwalan, budgeting yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan,” katanya usai rapat terbatas membahas soal IPDN di Istana Presiden kemarin.

Mengenai keberadaan IPDN, menurut Ryaas meskipun belum ada keputusan, namun dalam sidang kabinet tadi dipahami perlunya IPDN diteruskan dengan mengubah sistem, kurikulum yang dievaluasi dan penataan ulang dosen-dosennya.

“Akan ada bagian sistem pendidikan yang dihilangkan, rekrutmennya akan diperbaiki. Itu kecenderungan yang tadi dibahas meski belum diputuskan,” katanya.

Menurutnya, kalau sistem ini diterapkan tidak akan ada kekerasan lagi di IPDN karena 90 persen kegiatan praja adalah akademis sehingga waktu habis untuk kegiatan akademis sementara 10 persen adalah untuk pelatihan dan fisik yang selektif.

Presiden juga mengharap ada kebijakan yang komprehensif mengenai pola dan sistem pendidikan untuk kepemimpinan pemerintahan di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi termasuk globalisasi.

“Beliau juga sangat detail bagaimana kurikulum didesain, kualitas dosennya diperlukan, pengembangan, bagaimana zig-zagnya suatu pendidikan ke pendidikan yang lain. Dengan itu semua membutuhkan konsep yang komprehensif,” kata Ryaas.

Lebih lanjut, Ryaas mengatakan, Presiden mengharap kebijakan mengenai IPDN dan sistem pendidikan kepemimpinan pemerintahan ke depan, harus sesuai dengan UU Sisdiknas, namun IPDN akan tetap di dalam Degdagri. IPDN dimungkinkan tidak menggunakan sistem pendidikan kedinasan tetapi sistem pendidikan ikatan dinas.

Presiden mengatakan dan mengharapkan adanya kesesuaian dengan UU yang ada. Jadi menyesuaikan sistem dengan UU yang ada atau membuat UU yang disesuaikan dengan sistem.

Menurutnya, Presiden dalam kesempatan itu tidak memberikan arahan harus fokus di salah satu opsi yang ditawarkan tim, dan meminta untuk memilih bagian yang terbaik dari tiga opsi itu.

“Terjemahannya dalam kebijakan yang akan diambil nanti adalah mungkin akan ada lebih dari satu macam pendidikan untuk pengembangan pendidikan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia,” katanya.

M. Yamin Panca Setia

Photo Abror/presidensby.info
Ryaas Rasyid, Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) menyerahkan hasil evalusasi kepada Presiden SBY, di Kantor Kepresidenan, hari Kamis (24/5) sore.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s